Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia最新文献

Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama 社区参与建设福利国家：理解社区在实现共同繁荣中发挥积极作用的重要性

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-07-25 DOI: 10.14710/jphi.v5i2.374-388

M. Riyanto, V. Kovalenko

{"title":"Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama","authors":"M. Riyanto, V. Kovalenko","doi":"10.14710/jphi.v5i2.374-388","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388","url":null,"abstract":"Negara kesejahteraan merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warganya. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapainya. Artikel ini bertujuan membahas pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan negara kesejahteraan, beserta tantangan dan hambatannya. Partisipasi aktif masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi, perbedaan pandangan dan kepentingan, serta keterbatasan sumber daya maupun dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik dan membangun sistem pengawasan yang efektif.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"460 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139355591","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 重新制定印度尼西亚少年司法系统中的分流实施要求

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-07-24 DOI: 10.14710/jphi.v5i2.358-373

M. S, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, Nurjannah Nonci

{"title":"Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia","authors":"M. S, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, Nurjannah Nonci","doi":"10.14710/jphi.v5i2.358-373","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373","url":null,"abstract":"Masih banyaknya anak yang dipenjara menunjukkan bahwa masih ada permasalahan norma hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya penerapan diversi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mencari konsep ideal dalam pelaksanaan diversi tanpa adanya syarat penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa, adanya persyaratan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, membuat hakim bisa memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Keberadaan lembaga perlindungan khusus anak ataupun lembaga lembaga perlindungan anak lainnya hanya ada di kota-kota provinsi, yang jauh dari keluarga si anak, sehingga pidana penjara menjadi pilihan bagi hakim dalam memutus perkara. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan diversi harus tanpa syarat, sehingga semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin diupayakan diversi. Apabila kesepakatan diversi tidak terpenuhi barulah memilih pidana penjara sebagai alternative terakhir dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu LPKA dan LPKS seharusnya dibangun juga di kabupaten/Kota sehingga anak yang dijatuhi hukuman ditempatkan di LPKA atau LPKS tidak jauh dari keluarganya.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139355851","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu) 对堕胎罪犯的刑事判决（对第187/Pid.B/2018/Pn Palu号地区法院判决的研究）

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-07-17 DOI: 10.14710/jphi.v5i2.325-338

Sapto Budoyo, W. Widodo, Nur Lailatusa’adah

{"title":"Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)","authors":"Sapto Budoyo, W. Widodo, Nur Lailatusa’adah","doi":"10.14710/jphi.v5i2.325-338","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.325-338","url":null,"abstract":"Pidana bagi pelaku aborsi menyangkut berbagai aspek hukum, moral, sosial dan kesehatan. Beberapa negara, memberlakukan hukuman pada pelaku aborsi yang dianggap ilegal secara kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pelaku tindak pidana aborsi dan menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 187/Pid.B/2018/PN Palu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu tentang penjatuhan sanksi dilakukan atas dasar melindungi perempuan dari tindakan aborsi yang dapat mengakibatkan hal-hal buruk menimpa tubuh orang yang melakukannya, melindungi HAM karena pada dasarnya Anak yang masih dalam kandungan sudah memiliki HAM. Hasil akhir menunjukkan bahwa pentingnya memberikan pengetahuan kepada remaja tentang aborsi dan pentingnya peran keluarga untuk memberikan pengetahuan dan pencegahan aborsi yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"23 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139358502","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori dengan Warga Negeri Kariu 村民和卡里奥人之间的种族灭绝冲突的法律努力

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-06-20 DOI: 10.14710/jphi.v5i2.307-324

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu

{"title":"Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori dengan Warga Negeri Kariu","authors":"Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu","doi":"10.14710/jphi.v5i2.307-324","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.307-324","url":null,"abstract":"Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Negeri Kariu, Pulau Haruku, pada 26 Januari 2022 merupakan persoalan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan secara tuntas dan komprehensif, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum dalam penyelesaian konflik genosida terhadap aksi penyerangan warga dusun Ori terhadap warga negeri Kariu. Adapun metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, hukum, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan berbagai literatur selain itu juga penulis menggunakan data serta informasi yang tepat sesuai dengan permasalahan dan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, konflik penyerangan oleh kelompok warga terhadap masyarakat Negeri Kariu bermula dari percekcokan mulut antara dua warga Negeri Kariu dengan warga Dusun Ori dan hal ini telah teratasi setelah dilerai oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Namun, ada faktor pemicu yaitu tindak kriminal berupa pemarangan terhadap seorang warga Negeri Kariu di Dusun Ori yang menyebabkan luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit di Pulau Ambon. Upaya-upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku diantaranya yaitu: upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135286860","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr) 违反规则之死：法官在宣判淫秽行为无罪时的推理假设（第 46/Pid.B/2022/PN Pbr 号案件复审）

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-06-20 DOI: 10.14710/jphi.v5i2.285-306

M. Musa, July Wiarti, Endri Endri

{"title":"Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr)","authors":"M. Musa, July Wiarti, Endri Endri","doi":"10.14710/jphi.v5i2.285-306","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.285-306","url":null,"abstract":"Postulat terhadap penalaran hukum dalam pembuktian unsur tindak pidana kesusilaan merupakan hal penting. Perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr merupakan kasus perbuatan cabul di perguruan tinggi yang diputus bebas, karena hakim menilai pasal dakwaan subsidairitas penuntut umum tidak memenuhi unsur tindak pidana. Ada dua tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu mengetahui penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian dan memahami kebuntuan terobosan hukum (rule breaking) dari majelis hakim dalam menentukan postulat kesalahan terdakwa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Temuan penelitian dapat diketahui, bahwa penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian pada putusan bebas perkara perbuatan cabul, hanya terfokus pada pemeriksaan alat bukti keterangan testimoni para saksi terhadap tindak pidana. Keseluruhan alat bukti keterangan ahli yang bersifat saintifik-forensik sebagai pendukung fakta keterangan korban dikesamping hakim. Temuan kedua, bahwa penyebab dari kebuntuan terobosan hukum (rule breaking) dari majelis hakim dalam menentukan postulat kesalahan terdakwa disebabkan ketika hakim melakukan penalaran hukum perbuatan cabul hanya menitikberatkan pada bentuk batas-batas perbuatan nyata terdakwa. Implikasi penalaran dengan metode penafsiran restriktif yang ketat tidak dapat menemukan kausa unsur tindak pidana perbuatan cabul yang berkarakter tersembunyi. Kesimpulan penelitian, hakim memandang keterangan ahli forensik tidak relevan dalam pembuktian perbuatan cabul, dan memandang tidak perlu melakukan terobosan hukum dalam menentukan putusan bebas.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"133 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135286861","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perolehan Legal Entity dan Legal Product bagi UMKM 中小微企业获得法律实体和法律产品

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.14710/jphi.v5i2.245-264

Endang Purwaningsih, Nelly Ulfah Anisariza, Basrowi Basrowi

{"title":"Perolehan Legal Entity dan Legal Product bagi UMKM","authors":"Endang Purwaningsih, Nelly Ulfah Anisariza, Basrowi Basrowi","doi":"10.14710/jphi.v5i2.245-264","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.245-264","url":null,"abstract":"Pentingnya legal entity dan legal product bagi kegiatan usaha yang kompetitif, tapi masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang legal entity dan legal produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini membahas bagaimana legal entity dan legal product yang dipahami oleh para pelaku Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM), dan motivasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan kedua aspek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian empiris dengan pendekatan participatoris, pendekatan statute, pendekatan legal-sosiologis, dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi atau tingkat pemahaman dan motivasi pelaku UMKM Jawa Tengah terhadap pentingnya legal entity and legal product tinggi dan model yang tepat untuk memotivasi para pelaku UMKM mendapatkan legal entity and legal product, adalah pemberdayaan yang terus menerus dengan melibatkan peran stakeholders antara lain, Dinas Koperasi dan UKM serta dinas terkait, perbankan, notaris, perguruan tinggi, perkumpulan UMKM, dan DUDI. Kesimpulannya, legal entity dan legal product telah dipahami dengan baik oleh pelaku UMKM, dan untuk mendapatkan legal entity dan legal produk perlu dukungan dari semua pihak dan pendampingan dari kampus.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439342","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa 国内的问题形成了一个村庄特许经营机构

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.14710/jphi.v5i2.265-284

Sherlock H Lekipiouw, Andress D Bakarbessy

{"title":"Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa","authors":"Sherlock H Lekipiouw, Andress D Bakarbessy","doi":"10.14710/jphi.v5i2.265-284","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.265-284","url":null,"abstract":"Regulasi Desa di Indonesia telah menggeneralisir saniri negeri menjadi sama dengan badan Permusyawaratan Desa (BPD), padahal konstruksi Saniri Negeri berbeda dengan konstruksi BPD. Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah dalam regulasi desa di Indonesia khususnya yang mengatur tentang saniri negeri dan menganalisis konsekuensi yuridis tergeneralisirnya saniri negeri menjadi BPD, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rumusan norma Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Saniri Negeri merupakan suatu sistem kekuasaan dan terlembaga dalam 2 (dua) lembaga yaitu saniri rajapatti yang melaksanakan pemerintahan dan saniri lengkap yang merumuskan kebijakan, serta 1 (satu) forum yaitu saniri besar sebagai forum pertanggungjawaban pemerintah negeri. Saniri Negeri bukanlah lembaga sehingga berbeda dengan BPD. Perlu dilakukan sinkronisasi keberadaan BPD dengan Saniri Negeri, agar konstruksi saniri negeri tidak digeneralisasi menjadi sama dengan konstruksi BPD.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135439343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Efektivitas Rapid Test, PCR, Dan Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Kesehatan 快速测试、PCR和疫苗接种的有效性

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-05-30 DOI: 10.14710/jphi.v5i2.233-244

Berinda Wiendya Zainar, Joko Setiyono, Nila Arzaqi

{"title":"Efektivitas Rapid Test, PCR, Dan Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Kesehatan","authors":"Berinda Wiendya Zainar, Joko Setiyono, Nila Arzaqi","doi":"10.14710/jphi.v5i2.233-244","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.233-244","url":null,"abstract":"Transportasi umum mengalami penurunan karena kebijakan pemerintah yaitu menunjukkan hasil uji rapid test dan PCR yang negatif serta sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan di dalam negeri untuk menekan penyebaran virus Corona di Indonesia, menurut sebagian penumpang membebani keuangan karena tambahan biaya untuk rapid test/PCR dan dinilai tidak efektif. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kajian hukum tentang rapid test, PCR dan vaksinasi dalam perspektif hak kesehatan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan yuridis normatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini rapid test tingkat keakuratan dan efektivitasnya masih menjadi perdebatan, PCR umumnya dianggap sebagai \"gold standard\" dalam diagnosis COVID-19. Vaksinasi telah terbukti efektif dalam melindungi individu dari COVID-19 dan mengurangi tingkat keparahan penyakit jika seseorang terinfeksi virus tersebut. Meskipun vaksin tidak memberikan perlindungan 100%, mereka berperan penting dalam mengendalikan penyebaran virus. Disimpulkan bahwa kebijakan rapid test, PCR dan vaksinasi yang dibuat melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tepat untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dilihat dari segi Kesehatan kebijakan tersebut berjalan dengan efektif, dimana pada tahun 2021, penerapan aturan tentang rapid test, PCR, dan vaksinasi telah berperan penting dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 selama periode mudik.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135692023","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Dampak Pengurangan Aktivitas Pelabuhan Peti Kemas Semarang Dengan Pelabuhan Ning-Bo China Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Ekspor-Impor 减少三宝港与东方港的三宝港合作对实施进出口运输协议的影响

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-01-31 DOI: 10.14710/jphi.v5i1.103-119

Nisa Almadina, S. Badriyah

{"title":"Dampak Pengurangan Aktivitas Pelabuhan Peti Kemas Semarang Dengan Pelabuhan Ning-Bo China Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Ekspor-Impor","authors":"Nisa Almadina, S. Badriyah","doi":"10.14710/jphi.v5i1.103-119","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.103-119","url":null,"abstract":"Kebijakan pengurangan aktivitas pelabuhan akibat pandemic COVID-19 telah berdampak terhadap pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang ekspor-impor di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dengan dikenakannya biaya penumpukan hal ini menjadi permasalahan bagi pengangkut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengurangan aktivitas pelabuhan terhadap pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor-impor di Indoensia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berpengaruh terhadap pemberlakuan kebijakan pembatasan transportasi terhadap laju pengiriman barang impor di Indonesia yang mengakibatkan penumpukan barang di Pelabuhan dan membuat perusahaan akan dikenai denda sesuai berapa hari waktu penumpukan. Berdasarkan Keppres bahwa COVID-19 dikategorikan sebagai force majeure, dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar denda, ganti rugi Di negara Tiongkok belum ada pengaturan mengenai COVID-19 sebagai force majeure. Perbedaan pengaturan berimplikasi dikenakan denda bagi eksportir Indonesia ke Tiongkok karena keterlambatan akibat adanya pembatasan pengiriman barang ekspor-impor tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. ","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121769614","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara 通过不承认资产没收以补偿国家损失为基础的腐败没收

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-01-31 DOI: 10.14710/jphi.v5i1.85-102

Tantimin Tantimin

{"title":"Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara","authors":"Tantimin Tantimin","doi":"10.14710/jphi.v5i1.85-102","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102","url":null,"abstract":"Tindak pidana korupsi menciptakan kerugian yang begitu besar. Indonesia berada di tengah urgensi dibentuknya mekanisme yang efektif dalam mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini menganalisis potensi upaya penyitaan hasil korupsi melalui non-conviction based asset forfeiture sebagai pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menunjukkan adanya urgensi pembaruan mekanisme menanggulangi tindak pidana korupsi yang sudah ada, baik dari segi pidana maupun perdata, melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfetiure yang telah diatur dalam United Nation Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Penelitian ini juga menjelaskan baiknya potensi pengaturan mengenai Non-Conviction Based Asset Forfetiure dalam menanggulangi dampak korupsi di Indonesia, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang hingga saat ini belum disahkan pemerintah.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133984263","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2