Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa最新文献

{"title":"PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA","authors":"Andrian Thanzani, M. N. Yannassandi, Putri Wahyu Maulana","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7283","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7283","url":null,"abstract":"Narcotics crime is a form of law violation that most often occurs in Indonesia. With the increasing number of perpetrators of narcotics crimes, serious efforts are needed to eradicate narcotics crimes from law enforcement officers, namely the Police and the Prosecutor's Office. Not only that, the state also stipulates narcotics regulations in Law (UU) Number 35 of 2009. Narcotics problems, apart from being considered to be damaging the nation's future, cannot be separated from health problems. As one of the pillars of law enforcement in Indonesia, the Prosecutor's Office has an extraordinary task in enforcing the rule of law in Indonesia comprehensively as regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This study aims to find out how the Public Prosecutor in determining the indictment against the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse starting from the consideration of determining the article used, determining the form of indictment, and the obstacles experienced by the prosecutor. The method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that the indictment has an important role in uncovering a criminal event in the trial because it is the scope of examination for the judge. \u0000Keywords: Crime, Narcotics, Prosecutors \u0000Abstrak \u0000Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Semakin maraknya pelaku tindak pidana Narkotika, maka diperlukan adanya upaya yang serius terhadap pemberantasan tindak pidana Narkotika dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan.. Tidak hanya sampai di situ saja, negara juga menetapkan pengaturan narkotika dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan kesehatan. Sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia Kejaksaan yang memiliki tugas luar biasa dalam menegakkan supermasi hukum di Indonesia dengan komprehensif sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim. \u0000Kata kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Kejaksaan","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127722891","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"RUANG LINGKUP DOKUMEN APOSTILLE","authors":"Andy Putra Rusdianto","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7251","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7251","url":null,"abstract":"Ease of doing business as a major theme in economic development requires encouragement from various aspects of administrative procedures, one of which is the abolition of the legalization requirements for foreign public documents. The practice of legalizing foreign public documents or public documents to be used abroad, even though they have used an application, still requires a lot of time and money. In addition, another obstacle in the use of public documents is that public documents that have been legalized by institutions or ministries in Indonesia are not automatically accepted, but must go through a re-legislation process in accordance with the formal procedures of the destination country. The Apostille Convention was created to address this problem. With this convention, the formal procedure for legalization will be simplified, in addition to public documents that have been completed with apostille will be accepted by the treaty member countries. This study uses a normative juridical research method with secondary data. Data were analyzed by qualitative analysis method. Furthermore, the analysis also includes various scientific articles on apostille to add insight and understanding about apostille \u0000Keywords: apostille convention, Indonesia, public document. \u0000Abstrak \u0000Kemudahan berusaha sebagai sebuah tema besar dalam pembangunan perekonomian membutuhkan dorongan dari berbagai aspek prosedur administrasi, salah satunya adalah penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing. Praktik legalisasi dokumen publik asing atau dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, meskipun telah menggunakan aplikasi tetapi masih membutuhkan banyak waktu dan biaya. Selain itu, kendala lainnya dalam penggunaan dokumen publik adalah bahwa dokumen publik yang telah dilegalisir oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak serta merta dapat diterima, melainkan harus melalui proses legislasi kembali sesuai dengan prosedur formal dari negara yang dituju. Konvensi Apostille dibentuk untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya konvensi ini maka prosedur formal legalisasi akan disederhanakan, selain itu dokumen publik yang telah dilengkapi apostille akan diterima oleh negara-negara anggota perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Selanjutnya, analisis juga mencakup berbagai artikel ilmiah tentang apostille untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang apostille.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114284440","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"URGENSI MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022","authors":"Noviar Ramadhany Biesse Putri","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7249","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7249","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to describe problems related to the importance of obtaining Indonesian citizenship status based on Government Regulation No. 21 of 2022. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study found that there are still many children resulting from mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals who do not or are late in choosing citizenship status to become Indonesian citizens to the Minister of Law and Human Rights, where with this Government Regulation children with dual citizenship are given the opportunity return within a period of two years to apply for Indonesian citizenship as of the promulgation of this Government Regulation. Thus, referring to Government Regulation Number 21 of 2022, which can accommodate children who have citizenship problems by providing the opportunity to return to obtaining Indonesian citizenship status within a predetermined period of time. Socialization regarding the new regulations is also needed to disseminate information to the public regarding matters relating to mixed marriages, especially regarding the citizenship status of children. \u0000Keywords: child; citizenship; mixed marriage \u0000Abstrak \u0000Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait pentingnya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing tidak atau terlambat memilih status kewarganegaraan untuk menjadi Warga Negara Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana dengan adanya Peraturan Pemerintah ini anak berkewarganegaraan ganda diberikan kesempatan kembali dalam jangka waktu dua tahun untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Dengan demikian, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yaitu dapat mengakomodir anak yang memiliki permasalahan kewarganegaraan dengan memberikan kesempatan kembali untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sosialisasi mengenai adanya aturan baru juga diperlukan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan anak.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"161 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114734549","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROSEDUR RAPAT DI BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKERTARIAT DPRD KOTA SURABAYA","authors":"Anissa Rahmawati","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7347","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7347","url":null,"abstract":"Meetings are a very important means of communication in an organization because the meeting serves as a guide in discussing an issue to achieve goals with an agreement in taking or making a decision. The purpose of this observation is to find out the procedures for meetings in the meeting section and the Legislation of the Surabaya City DPRD secretariat, while the benefits of this observation are to know and expand knowledge and insight into the procedures for holding council member meetings at the Surabaya City DPRD secretariat and as evaluation material in other sections. the part that is directly and actively involved in organizing board member meetings. \u0000Keywords: Meeting, Procedure, DPRD \u0000Abstrak \u0000Rapat merupakan sebuah sarana komunikasi yang sangat penting dalam suatu organisasi karena rapat berfungsi sebagai pedoman dalam pembahasan mengenai suatu persoalan untuk mencapai tujuan dengan kata sepakat dalam mengambil atau mengambil suatu keputusan. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui prosedur rapat di bagian rapat dan Perundang-Undangan sekertariat DPRD Kota Surabaya, sedangkan manfaat dari pengamatan ini adalah mengetahui dan memperluas ilmu serta wawasan mengenai prosedur penyelenggaraan rapat anggota dewan di sekretariat DPRD Kota Surabaya dan sebagai bahan evaluasi pada bagian-bagian yang terlibat langsung serta aktif melakukan penyelenggaraan rapat anggota dewan. \u0000Kata kunci: Rapat, Prosedur, DPRD","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115726322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR","authors":"D. Verawati","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7250","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7250","url":null,"abstract":"UMKM are a source of income for the Indonesian people which is sufficient to help increase the economy in Indonesia. The economy in Indonesia, which continues to decline due to the post-covid-19 pandemic, has caused many workers to lose their jobs and increase unemployment. Some people choose to have their own business. Therefore, MSMEs are increasingly in demand by the community, including the millennial generation. Of course, competition in the business sector is getting tougher, this is the reason why trademark registration must be done because it provides legal protection to business owners to avoid fraudulent actions such as brand plagiarism or recognition of business ideas. And the socialization of trademark registration must be carried out thoroughly so that the public understands and is aware of the law regarding how to register their trademarks. The East Java Ministry of Law and Human Rights often conducts legal counseling and socialization of brands and packages to districts and cities in East Java. At this writing, the author would like to convey that it is important to register trademarks for businesses such as Micro, Medium and Lower Enterprises in order to get legal protection. \u0000Keywords: economic activity, brand, UMKM. \u0000Abstrak \u0000UMKM adalah sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia yang cukup  membantu peningkatan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia yang terus mengalami penurunan akibat pasca pandemic covid-19 membuat banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian masyarakat memilih untuk memiliki usahanya sendiri. Oleh karena itu UMKM semakin banyak diminati masyarakat tidak terkecuali generasi milenial. Tentunya persaingan di bidang usaha semakin ketat, hal ini sebagai alasan mengapa pendaftaran merek harus dilakukan karena untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik usaha agar terhindar dari tindakan curang seperti plagiasi merek atau pengakuan ide usaha. Dan sosialisasi pendaftaran merek harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat paham dan melek hukum terkait bagaimana cara mendaftarkan merek usahanya. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sering melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi merek ke Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur. Pada penulisan kali ini penulis ingin menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pendaftaran merek terhadap usaha misalnya Usaha Mikro Menengah Ke bawah agar mendapat perlindungan hukum. \u0000Kata Kunci: kegiatan ekonomi, merek, UMKM.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133009362","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA SURABAYA","authors":"Heny Nur Fitria","doi":"10.30996/abdikarya.v5i2.7348","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7348","url":null,"abstract":"The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor. The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor. Even in Law No.23 year 2014, Governors and Regents , Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD. This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes. However, many facts show that there are still many Parliement members who do not have comprehensive capabilities in carrying out supervisory functions which results in not being able to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliement where there are still many Parliement members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks. \u0000Keywords: Implementation; Policy; Regional Government \u0000Abstrak \u0000Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23 tahun 2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan - perubahan tertentu. Namun, banyak fakta menunjukan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan tidak dapat berjalan baik fungsi pengawasan tersebut. Fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Surabaya dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka. \u0000Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pemerintah Daerah.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126119222","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"VAKSINASI COVID-19 MERUPAKAN HAK ATAUKAH KEWAJIBAN BAGI MASYARAKAT","authors":"Farida Danas Putri, Ahmad Mahyani","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6725","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6725","url":null,"abstract":"Coronavirus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 pertama ditemukan di China dan menjalar di seluruh negara di dunia. Indonesia memasuki masa kritis Pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sector. WHO telah menetapkan Status Kedaruratan bagi Negara yang telah terpapar Virus Corona ini, begitupun Indonesia. Salah satu pencegahan Virus Corona ini yaitu dengan pengurangan aktivitas diluar rumah serta berjaga jarak antar manusia. Oleh karena itu, mulai dikenal dengan kebijakan Work From Home atau WFH yang mewajibkan segala aktivitas kantor ataupun sekolah dilaksanakan di dalam Rumah atau disebut dengan Karantina. Selain itu, Pemerintah telah membentuk peraturan mengenai vaksinasi dengan tujuan untuk mengatasi meningkatnya pasien Covid. Penelitian ini bersifat normative yang mengkaji Peraturan Menteri Keehatan mengenai Kegiatan Vaksinasi dan mengenai Pandemi Covid-19.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134538797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPACT OF MOVING THE NEW CAPITAL TO KALIMANTAN","authors":"Muhammad Rizki Aldilla, Tomy Michael","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6734","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6734","url":null,"abstract":"Jakarta has been the  capital of the country (IKN) since the days before Indonesia's independence.  The enactment of Law Number 29 of 2007 concerning the  Provincial Government of the Special Capital Region of  Jakarta confirmed Jakarta to become the  Capital city of Indonesia. The many dynamics over the  years such as the  issue of the  capital  will sink cause Jakarta  to be considered no longer qualified to be a canyon capital. The emergence of the  discourse on  the transfer of the capital since the era of President Soekarno's administration until it was reaffirmed  by the president Jokowi administration on August 26, 2019 that the Government said that  it would move   The State Capital from DKI Jakarta  province to East Kalimantan Province. Evidenced by the issuance of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital which was passed by the House of Representatives (DPR) on January 18,  2022 and signed by President Joko Widodo on February 15,  2022.  The policy to move IKN is motivated by  the need for the  development of new economic areas, reducing inequality between regions, and improving the  welfare of the people.  The author finds that the transfer of IKN has  stronger strengths and opportunities than the weakness and threat side  so that the  transfer of IKN is expected to have an impact  positive for the Indonesian  economy.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126845539","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PUTUSAN MK NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERPRES NO.113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH","authors":"Widy Angga Windyantoro, F. Simangunsong","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6733","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6733","url":null,"abstract":"Adanya UU Cipta Kerja yang baru tidak serta merta membuat produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat merupakan mutlak adanya harus berlaku di dalam sistem perundang undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja tentang pengadaan bank tanah sebagaimana dimaksud apabila dilihat di dalam putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 memiliki banyak konsekuensi hukum diantaranya bank tanah merupakan salah satu kebijakan strategis dimana kebijakan strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian diketahui bahwa mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya UU Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghindari ‘sanksi’ dari MK berupa putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124824525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA","authors":"Melania Ajeng Surya Putri, Rosalinda Elsina Latumahina","doi":"10.30996/abdikarya.v5i1.6735","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6735","url":null,"abstract":"Time by time was passed, human life has progressed. The transaction in the old sistem using barter, and now has changed to using money. The example one the money for transactions is bilyet giro. Bilyet giro is one of the paper for asking to move the money from sender's bank account to the receiver's bank account. The using of bilyet giro stil have some problem. Blank bilyet giro give some uncomfortable for the people, so we need to give the trust again from the people. Bilyet giro has a law relations by the maker, the receiver, ant the bank that have their account. In the law relations, they have something to do with the rights and obligations. Because of the debtor give the blank bilyet giro, that make some law is working to prove the problem. The law effect from debtor is to make debtor pay the debt to the creditor so they can get what must they have from the transaction with debtor. Bilyet giro maker will get the administrative penalty by the rules Bank Indonesia law number 8/29/Pbi/2006 about the national blacklist of the blank bilyet giro debtor that is the identity of bilyet giro maker will add to the blacklist and can't to use the bilyet giro, so they must to pay the penalty and the compensation just like what in the rule of civil law.","PeriodicalId":422322,"journal":{"name":"Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128381016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}