Jurnal Normatif最新文献

{"title":"Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN IDM)","authors":"Silfia Agustina, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, Dedi Harianto","doi":"10.54123/jn.v2i2.225","DOIUrl":"https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.225","url":null,"abstract":"Perdagangan orang yang terjadi di Indonesiadapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang berbentuk kejahatan modern dengan bentuk perbudakan manusia dan dapat terjadi secara luar biasa, baik dari segi kuantitasnya maupun dari aspek kualitasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta analisis data yang digunakan yakni metode analisis data kualitatif. Tujuan dilakukan penelitian ini adanya perbedaan putusan dalam pemberian restitusi. Dalam Putusan Kupang, tidak diberikan restitusi dan mengedepankan hukuman pidana penjara, sedangkan Putusan Indramayu memberikan restitusi dan memperberat hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.\u0000 ","PeriodicalId":394606,"journal":{"name":"Jurnal Normatif","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123424904","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kedudukan objek jaminan dengan dibebani hak tanggungan yang dipersengketakan oleh pihak ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/Pdt/2021","authors":"Winni Winni, Zaidar Zaidar, Suprayitno Suprayitno, Edi Yunara, Maria Kaban","doi":"10.54123/jn.v2i2.227","DOIUrl":"https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.227","url":null,"abstract":"Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah dalam pembayaran utang tertentu untuk diberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu dengan kreditur lainnya, yang artinya apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur sebagai pemegang hak. tanggungan mempunyai hak untuk mengeksekusi barang melalui pelelangan. umum hak atas. tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut. Rumusan masalah yang dalam tesis ini yaitu bagaimana. kedudukan objek jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan dipersengketakan oleh pihak ketiga, bagaimana perlindungan hukum penerima hak tanggungan (bank) terkait objek hak. tanggungan dipersengketakan oleh pihak ketiga. bagaimana tanggungjawab debitur (pemberi hak tanggungan) terhadap objek jaminan yang diberikan diperseketakan oleh pihak ketiga.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan. penelitian hukum yaitu. yusridis normatif yang sifatnya deskriptif analitis merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan objekatau kejadian tanpa maksud untuk menarik kesimpulan secara umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan study kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan objek jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan yang dipersengketakan oleh pihak ketiga dalam kasus putusan Nomor 858 K/Pdt/2021 bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab debitur yang menjaminkan hak tanggungan memiliki hak atas sertifikat hak milik secara sah dan pada saat diletakkan hak tanggungan objek sertifikat hak milik sudah atas nama debitur. Perlindungan hukum penerima hak tanggungan (bank) terkait objek hak tanggungan dipersengketakan oleh pihak ketiga jika debitur menggugat objek jaminan, maka Bank memiliki hak terhadap pelunasan utang dari debitur. Tanggungjawab debitur (pemberi hak tanggungan) atas perjanjian. kredit yang dijaminkan. hak tanggungan adalah debitur bertanggung jawab atas pelunasan hutang yang telah diberikan oleh pemberi kredit sesuai. peraturan yang telah. disepakati. oleh para pihak. didalam perjanjian. Debitur wajib memberikan keseluruhan. sertifikat tanah yang telah dijaminkan dan yang tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan, yang bebas dari sitaan, tidak sedang disewa atau diperjualbelikan kepada pihak lain","PeriodicalId":394606,"journal":{"name":"Jurnal Normatif","volume":"130 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116583242","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis terhadap kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah (Studi Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2017/PN.BTM dan putusan kasasi Register Nomor : 2091 K/Pdt/2011)","authors":"Suheri Angga, Ningrum Natasya Sirait, Hasim Purba, Mahmul Siregar","doi":"10.54123/jn.v2i2.224","DOIUrl":"https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.224","url":null,"abstract":"Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia. \u0000Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja","PeriodicalId":394606,"journal":{"name":"Jurnal Normatif","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125034293","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}