{"title":"Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal","authors":"S. Sukirno","doi":"10.14710/ALJ.V1I3.231","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I3.231","url":null,"abstract":"AbstractThis paper is the result of research to explore whether the guarantee of religious freedom as guaranteed by Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia applies to adherents of local religions or beliefs, especially indigenous peoples and their implications for population document services. The location of the first year research was carried out on indigenous peoples in Java, namely the Sunda Wiwitan and Adam Religion from Sedulur Sikep / Samin. Then in the second year, there was research outside Java, namely followers of the Parmalim religion in Laguboti, North Sumatra. The results showed that there were different treatments for indigenous people who were still purely embracing local religions and those who embraced local religions who had converted to one of the recognized religions of the state. For indigenous people who have switched to embrace one of the religions recognized by the state, they are not discriminated against by the state, meaning that they can easily obtain residence documents. Whereas for the indigenous people who continue to embrace the local religion get discriminatory treatment, namely on their Identity (KTP) wrote a column of non-religious beliefs as decided by the Constitutional Court No. No.97 / PUU-XIV / 2016, it is difficult to obtain a marriage certificate, the birth certificate is not as usual, because the marriage of his parents has not been recorded.Keywords: Discrimination, Civil Rights, Population Documents, Local Religion.AbstrakTulisan ini merupakan hasil penelitian untuk menggali apakah benar jaminan kebebasan beragama itu sebagaimana dijamin Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 berlaku bagi penganut agama lokal atau kepercayaan, khususnya masyarakat adat dan implikasinya terhadap layanan dokumen kependudukan. Lokasi penelitian tahun pertama telah dilakukan pada masyarakat adat di Jawa, yaitu pada masyarakat penganut Sunda Wiwitan dan Agama Adam dari Sedulur Sikep/Samin. Kemudian pada tahun kedua telah dilakukan penelitian di luar Jawa, yaitu penganut agama Parmalim di Laguboti, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan, ada perlakuan yang berbeda bagi masyarakat adat yang masih murni memeluk agama lokal dan masyarakat pemeluk agama lokal yang sudah beralih memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Bagi masyarakat adat yang sudah beralih memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara tidak diperlakukan diskriminatif oleh negara, artinya mereka dapat dengan mudah memperoleh dokumen kependudukan. Sedangkan bagi masyarakat adat yang tetap memeluk agama lokal mendapatkan perlakuan diskriminatif, yaitu di KTP mereka tertulis kolom kepercayaan bukan agama seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. No.97/PUU-XIV/2016, sulit mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran tidak sebagaimana umumnya, karena perkawinan orang tuanya belum dicatatkan.Kata Kunci: Diskrininasi, Hak Sipil, Dokumen Kependudukan, Agama Lokal.","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125161754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan","authors":"Nabitatus Sa’adah","doi":"10.14710/ALJ.V1I3.268","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I3.268","url":null,"abstract":"AbstractThis study aims to determine the review of tax dispute resolution through objection agencies. The method used in this study is normative legal research. The results of the study point out that First, the position of the tax objection institution, including one form of administrative effort, is recognized as being in the positive law of Indonesia, specifically to resolve an administrative dispute. Second, the position of the objection institution, on the one hand, is intended to accelerate the settlement of tax disputes, but on the other hand, has a weakness related to the objectivity of the decision considering the breaker is one of the parties that issued the decision. The suggestion of this research is that if the objection institution is seen as very important in its existence, especially in an effort to accelerate the settlement of tax disputes, the institution must be truly able to demonstrate its existence as an institution capable of providing objective dispute resolution. Breakers must uphold moral integrity so that they can produce fair decisions.Keywords: Tax Disputes, Objection Institutions, Legal SettlementAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan terhadap penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menujukan bahwa Pertama, Kedudukan lembaga keberatan pajak termasuk salah satu bentuk upaya administrasi diakui keberadaannya dalam hukum positif Indonesia khususnya untuk menyelesaikan suatu sengketa administrasi. Kedua, Kedudukan lembaga keberatan disatu sisi dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, tetapi disisi lain mempunyai kelemahan terkait keobyektifan putusan mengingat pemutus adalah salah satu pihak yang mengeluarkan putusan. Saran dari penelitian ini adalah apabila lembaga keberatan dipandang sangat penting keberadaannya khususnya dalam upaya mempercepat penyelesaian sengketa pajak maka lembaga tersebut harus betul-betul mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang mampu memberi penyelesaian sengketa yang obyektif. Pemutus harus menjunjung tinggi integritas moral sehingga mampu menghasilkan keputusan yang adil.Kata Kunci: Sengketa Pajak, Lembaga Keberatan, Penyelesaian Hukum","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122097588","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata","authors":"D. Maryono, Muhamad Azhar","doi":"10.14710/ALJ.V1I3.345","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I3.345","url":null,"abstract":"Abstract This paper aims to describe the existence of the decisions of the industrial relations court, especially related to the execution of the decisions of the industrial relations court. This article only elaborates on the empirical issues that have become the problem in carrying out the execution of the decisions of the industrial relations court. The interim findings show that efforts must be made to provide space for the execution of the industrial relations court. So far, the execution of barren industrial relations court decisions has not been implemented. One reason is the lack of regulation on the procedure for the execution of industrial relations court decisions in Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. The solution is left to the execution procedure at Herzien Inlandsch Reglement (HIR) and Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Keywords: Decision Execution, Industrial Relations Court, Indonesian Civil Procedure Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan keberadaan putusan pengadilan hubungan industrial, khusunya terkait dengan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial. Tulisan ini hanya menguraikan sekilan permasalahan empiris yang menjadi kendalam dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial. Hasil temuan sementara menunjukan bahwa harus ada upaya untuk memberikan ruang bagi pelaksanaan eksekusi pengadilan hubungan industrial. Selama ini eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial mandul, tidak dapat dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pengaturan tata cara eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaiannya diserahkan kepada tatacara eksekusi pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Pengadilan Hubungan Industrial, RUU Hukum Acara Perdata","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127387542","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum","authors":"A. Prasetyo","doi":"10.14710/ALJ.V1I3.259","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I3.259","url":null,"abstract":"Abstract This study aims to find out how the principle of land acquisition for the public interest. The principle is only sought based on the legal norms that apply in Indonesia. This research is a normative legal research based on a legal regulation approach. the results of the study show that the principle of land acquisition for the public interest must meet the provisions of Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. Keywords: Land Procurement, Public Interest, Land AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prinsip pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Prinsip tersebut hanya dicari berdasarkan pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus memenuhi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Pertanahan","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"92 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128327148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penggunaan Peraturan Bupati Untuk Mengatur Harga Tanah Dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan","authors":"Budi Ispriyarso","doi":"10.14710/ALJ.V1I4.363","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I4.363","url":null,"abstract":"Abstract This study aims to describe the use of regent regulations to regulate land prices in the Imposition of Fees for Acquisition of Land and Building Rights. This research is a normative legal research that uses the regulatory approach. the results showed that the use of District Regulation as a basis for setting land prices in the imposition of BPHTB in Kendal district, was a regulation made for the purpose of legal certainty about land prices, but from the juridical aspects, the regent regulation was not based on the delegation of authority in Kendal district regulation. Regulating BPHTB. Then the estimated price of land as regulated in Kendal Regulation No. 10 of 2017 is based on location criteria, namely Settlements, Agricultural Land, and Housing). And the estimated price of land which is regulated in Kendal Regulation Number 10 of 2017, functions as a comparison. Keywords: Land Prices. BPHTB, Land Tax. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Penggunaan Peraturan Bupati Untuk Mengatur Harga Tanah Dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. hasil penelitian menunjukan bahwa Penggunaan Perbup sebagai dasar untuk menetapkan harga tanah dalam pengenaan BPHTB di kabupaten kendal, merupakan peraturan yang dibuat tujuan kepastian hukum tentang harga tanah, namun dari aspek yuridis peraturan bupati tersebut tidak didasarkan pada adanya delegasi kewenangan yang terdapat dalam Perda kabupaten Kendal yang mengatur BPHTB. Kemudian Perkiraan harga tanah yang diatur dalam Perbup Kendal Nomor 10 Tahun 2017 didasarkan pada kriteria lokasi yaitu Pemukiman, Tanah Pertanian dan Perumahan). Dan Perkiraan harga tanah yang diatur Dalam Perbup Kendal Nomor 10 Tahun 2017,berfungsi sebagai pembanding. Kata Kunci: Harga Tanah. BPHTB, Pajak Tanah.","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124908331","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif","authors":"Suhartoyo Suhartoyo","doi":"10.14710/ALJ.V1I3.306","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I3.306","url":null,"abstract":"Abstract This study aims to determine the protection and safety of workers on board: a normative review. This research is normative legal research. The results showed that the implementation of legal protection for workers on ships or crew based on the form of protection, can be seen in terms of marine labor agreements, when viewed from the legal protection of labor in the sea in relation to the risk of hazards at sea it does not reflect definite legal certainty. Because, in the sea labor agreement only mentions in general, not in detail. Keywords: Work Safety, Ship Manpower, Legal Protection Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan keselamatan kerja di kapal: suatu tinjauan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal atau anak buah kapal berdasarkan bentuk perlindungannya, dapat dilihat dari segi perjanjian kerja laut, jika dilihat dari perlindungan hukum tenaga kerja di laut kaitannya dengan resiko bahaya di laut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Karena, dalam perjanjian kerja laut hanya menyebutkan secara umum tidak secara detail. Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Anak Buah Kapal, Perlindungan Hukum","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115574552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan Dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja","authors":"Kanyaka Prajnaparamita","doi":"10.14710/ALJ.V1I4.391","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I4.391","url":null,"abstract":"AbstractBuilding function feasibility certificate is a certificate that is regulated by the regional government except for special function buildings by the government to declare the proper functioning of a building both administratively and technically, before its utilization. The research method used is normative legal research using a practical legal approach. The results of the study indicate that the building-worthy certificate or the term SLF has a legal basis in its arrangement. SLF is based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. Keywords: Function Worthy Certificate (SLF), Law, Building, Work AccidentAbstrakSertifikat laik fungsi gedung merupakan sertifikat yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan praktis hukum. Hasil penelitian menujukan bahwa Sertifikat laik fungsi gedung atau dengan istilah SLF memiliki landasan hukum dalam pengaturannya. SLF bedasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kata kunci: Sertifikat layak fungsi (SLF), hukum, Bagunan, Gedung, Kecelakaan kerja","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127696863","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia","authors":"Gunawan A. Tauda","doi":"10.14710/alj.v1i4.413","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413","url":null,"abstract":"Abstract This study aims to know the design of asymmetric decentralization in the state administration system of the Republic of Indonesia. The research method used in the research is legal research that uses a conceptual approach. The results show that asymmetric decentralization in Indonesia is a historical continuity that has been started from the colonial period and confirmed to date in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a reality of the practice of regional government, the constitutional juridical legitimacy of asymmetric decentralization can be referred to in Article 18A paragraph ( 1), and Article 18B paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia as the supreme law of the land. Asymmetric decentralization concerns fundamental matters related to the pattern of relations between the center and the regions regarding different authority, institutional, financial and control designs. Keywords: Asymmetric Decentralization, State Administration System, Indonesian Government Abstrak Penelitian ini bertujuan utnuk menegtahui desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukung yang menggunakan pendekatan kosnep (conceptual approac). Hasil penelitian menujukan bahwa Desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan sebuah keberlanjutan sejarah yang telah dimulai dari masa kolonial dan ditegaskan hingga saat ini dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai sebuah realitas praktik pemerintahan daerah, legitimasi yuridis konstitusional dari desentralisasi asimetris tersebut dapat dirujuk dalam Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi negara (the supreme law of the land). Desentralisasi asimetris menyangkut urusan yang fundamental terkait pola hubungan pusat dan daerah menyangkut desain kewenangan, kelembagaan, finansial dan kontrol yang berbeda. Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris, Sistem Ketatanegaraan, Permerintah Indonesia","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"138 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121222987","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional","authors":"Muhamad Azhar, Dendy Adam Satriawan","doi":"10.14710/ALJ.V1I4.398","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I4.398","url":null,"abstract":"AbstractThis study aims to determine the implementation of new energy and renewable energy policies in the context of national energy security. The research method used is legal research that uses a regulatory approach. The results of the study show that the implementation of new energy and renewable energy policies in the context of national energy security has proceeded as it should. This can be seen from the role of the government in making policies (beleid) and management actions (bestuursdaad), arrangements (regelendaad), management (beheersdaad) and supervision (toezichthoudensdaad) for the purpose of maximizing the people's prosperity. Keywords: Energy Policy, Renewable Energy, National Energy SecurityAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energy nasional. Metode penelitian yang diguankan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energy nasional telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari dari peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kata kunci: Kebijakan Energi, Energy Terbarukan, Ketahanan Energi Nasional","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123225916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan","authors":"Sonhaji Sonhaji","doi":"10.14710/ALJ.V1I4.371","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I4.371","url":null,"abstract":"Abstract Online motorcycle now becomes an extraordinary phenomenon, especially for people in big cities who feel the impact of the existence of online motorcycle. The problem raised in this legal journal is about the implications of legal relations that arise between online motorcycle drivers and online motorcycle service providers from the perspective UU Number 13 of 2003 concerning Employment. The legal relationship arising from the agreement between the GO-JEK driver and PT GO-JEK Indonesia as seen from its form is a partnership agreement. This partnership agreement is a partnership agreement that includes a new type of partnership agreement with a profit-sharing pattern as stipulated in Article 26 (letter f) UU Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. There is no work agreement that arises in the partnership relationship between PT GO-JEK and GO-JEK drivers because there is one element that is not fulfilled, namely the element of wages, thus the GO-JEK driver is not a worker because there is no working relationship between PT. JEK with GO-JEK drivers, there are only partnership relationships where both parties have the same position as partners. so that arrangements and problems relating to work protection cannot use UU Number 13 of 2003 concerning Employment. Key words. : Legal Relations, Ojek Driver, Ojek Online Abstrak Ojek online kini telah menjadi sebuah fenomena luar biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar yang karena merasakan langsung dampak dari keberadaan ojek online tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal hukum ini adalah mengenai implikasi dari hubungan hukum yang timbul antara pengemudi ojek online dengan penyedia layanan ojek online dari perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi GO-JEK dengan PT GO-JEK Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah . Tidak ada perjanjian kerja yang timbul dalam hubungan kemitraan antra PT GO-JEK dengan driver GO-JEK dikarenakan ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur upah, dengan demikian driver GO-JEK bukan merupakan pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT.GO-JEK dengan driver GO-JEK yang ada hanya hubungan kemitraan di mana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. sehingga pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja tidak dapat menggunakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kata Kunci. : Hubungan Hukum , Pengemudi Ojek , Ojek Online","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129804466","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}