Administrative Law and Governance Journal最新文献

筛选
英文 中文
Kelemahan Lembaga Keberatan Pajak 税务异议机构的弱点
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-11 DOI: 10.14710/ALJ.V2I2.248
Budi Ispriyarso
{"title":"Kelemahan Lembaga Keberatan Pajak","authors":"Budi Ispriyarso","doi":"10.14710/ALJ.V2I2.248","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.248","url":null,"abstract":"Abstract Tax disputes can occur between taxpayers or tax insurers with the government, among others because of differences in the amount of tax payable. One of the legal efforts that can be taken by taxpayers in the event of a tax dispute is an \"Objection\" legal effort. This objection is essentially a legal effort that is outside the Tax Court to appeal for justice in a tax dispute. The problem, what weaknesses are there in the objection institutions that exist today. Some of the weaknesses in this tax objection institution include the position within the Directorate General of Taxes or precisely a unit/part that is part of the Tax Service Office (KPP) or the Tax Office. Its position under the Directorate General of Taxation is what has caused criticism from many parties, especially with regard to independence in deciding a case, the Independent is doubtful, there is a conflict of interest. Another disadvantage is the provision that contains a \"threat\" to taxpayers in filing objections, namely a fine of 50% of the amount of tax payable after deducting the amount of tax paid if the decision rejects the objection filed by the taxpayer or partially grants. Keywords: Objection, tax dispute, the taxpayer  Abstrak Sengketa pajak dapat terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pemerintah , antara lain karena perbedaan penghitungan besarnya pajak yang terutang. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak dalam hal terjadi sengketa pajak adalah upaya hukum “Keberatan”. Keberatan ini pada hakekatnya merupakan upaya hukum yang berada diluar Pengadilan Pajak untuk memohon keadilan dalam sengketa pajak. Permasalahanya, Kelemahan-kelemahan apa yang terdapat dalam lembaga keberatan yang ada saat  ini. Beberapa kelemahan yang terdapat dalam lembaga keberatan pajak ini antara lain adalah kedudukannya yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tepatnya   suatu unit/bagian yang merupakan bagian yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kanwil Pajak. Kedudukannya yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak inilah yang menimbulkan kritikan dari banyak pihak khususnya berkaitan dengan keindependenanya dalam memutus suatu perkara, Keindependenanya diragukan, ada conflict of interest. Kelemahan lainnya adalah  adanya ketentuan yang mengandung “ancaman” terhadap wajib pajak dalam pengajuan keberatan yaitu adanya denda sebesar 50 % dari jumlah pajak terutang setelah dikurangi jumlah pajak yang telah dibayar, apabila  keputusan  menolak keberatan yang diajukan wajib pajak  atau mengabulkan sebagian. Kata kunci: Keberatan, sengketa pajak, wajib pajak","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121581900","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 一门一体化服务(ptsd)公共服务职能的实现
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-11 DOI: 10.14710/ALJ.V2I1.143-154
Suhartoyo Suhartoyo
{"title":"Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)","authors":"Suhartoyo Suhartoyo","doi":"10.14710/ALJ.V2I1.143-154","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I1.143-154","url":null,"abstract":"Abstract This study aims to determine the implementation of the function of public services in one-stop integrated services. The research method used is empirical legal research that uses a regulatory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that PTSP system policies can only be an alternative improvement of the One-Stop Service System. However, this new system will not provide the expected changes, if it cannot show an efficient service, has a clear standard of time and costs, has a simple service procedure, and is easily accessible to those in need. To realize an administrative service system that has such characteristics, one of the strategies that needs to be developed in PTSP is through the establishment of a Service Unit (UP) that has special authority in granting licenses. The UP can be designed in several forms, including: First, It is a particular Unit / Unit of Work, which has the authority to provide investment licensing services centrally. This Unit / Work Unit has the authority to process and issue various licenses which constitute a delegation of part of the authority of work units that serve licensing. Second, is a Unit / Work Unit that provides investment licensing services. This unit / work unit has a front line that serves to receive all investment permit applications in the region and a back line that has a working relationship with a unit / work unit that functionally issues licenses. Keywords: One Door Public Service, Government, Community Service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pelayanan publik dalam pelayanan terpadu satu pintu. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukan bahwa Kebijakan sistem PTSP dapat saja sebagai alternatif perbaikan dari Sistem Pelayanan Satu Atap. Namun demikian, sistem baru ini tidak akan memberikan perubahan yang diharapkan, jika tidak dapat menunjukan adanya efisien dalam pelayanan, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Untuk mewujudkan sistem pelayanan administrasi yang memiliki karakter demikian, salah satu strategi yang perlu dikembangkan dalam PTSP adalah melalui pembentukan Unit Pelayanan (UP) yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberian perizinan. UP tersebut dapat didesain dalam beberapa bentuk, antara lain: Pertama, Merupakan Satuan/Unit Kerja tertentu, yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan penanaman modal secara terpusat. Satuan/Unit Kerja ini memiliki kewenangan untuk memproses dan menerbitkan berbagai perizinan yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan unit-unit kerja yang melayani perizinan. Kedua, Merupakan Satuan/Unit Kerja yang memberikan pelayanan perizinan penanaman modal. Satuan/Unit kerja ini memiliki front line yang berfungsi untuk menerima semua permohonan ","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"96 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130440915","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 15
Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf 行政法律分析了政府释放土地认证费用的政策
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-11 DOI: 10.14710/ALJ.V2I1.1-18
Islamiyati Islamiyati
{"title":"Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf","authors":"Islamiyati Islamiyati","doi":"10.14710/ALJ.V2I1.1-18","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I1.1-18","url":null,"abstract":"Abstrack The study analyzed Article 22 of Government Regulation Number 13 of 2010 concerning government policies for the exemption of waqf land certification fees according to state administrative law. The analyze focus on the reasons for the government to issue such policies in the perspective of the state administrative law. The research type of library research requires secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials, normative juridical approaches, and qualitative data analysis. The results of the study explained that the government issued a policy of freeing the cost of waqf land certificates aimed at empowering waqf land so that its designation could be felt by the community, accelerating the legality of waqf land, protecting and securing and optimizing the benefits of waqf assets. This policy is an effort to understand waqf deeds which means worship and legal certainty. Government policy is the implementation of the function of the  state administrative law in creating a government that is clean and in accordance with the principles of good general governance, namely; the principles of legality, equality, justice, legal protection, wisdom, implementation of public interest, and acting meticulously. Key Words: State Administrative Law, Free of Cost, Endowments Land Certification Abstrak Penelitian menganalisis Pasal 22 Peraturan Peemrintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang kebijakan pemerintah pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf menurut hukum administrasi negara. Menganalisis alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan demikian dalam perspektif HAN. Jenis penelitian library research, memerlukan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pendekatannya yuridis normatif, dan analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan  membebaskan biaya sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberdayakan tanah wakaf supaya peruntukannya dapat dirasakan masyarakat, percepatan legalitas tanah wakaf, melindungi dan mengamankan serta mengoptimalkan manfaat aset wakaf. Kebijakan ini adalah salah satu upaya memahami perbuatan wakaf yang bermakna ibadah dan berkepastian hukum. Kebijakan pemerintah merupakan implementasi fungsi HAN dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan sesuai asas pemerintahan umum yang baik, yakni; asas legalitas, kesamaan, keadilan, perlindungan hukum, kebijaksanaan, penyelenggaraan kepentingan umum, dan bertindak cermat. Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Bebas Biaya, Sertifikasi Tanah Wakaf","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117192989","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-11 DOI: 10.14710/ALJ.V2I1.106-112
Untung Sri Hardjanto
{"title":"Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019","authors":"Untung Sri Hardjanto","doi":"10.14710/ALJ.V2I1.106-112","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I1.106-112","url":null,"abstract":"Abstract The article aims to find out the legitimacy of the general elections in Indonesia in 2019, especially related to the future implementation of the basic constitution for holding the 2019 general election. Research is normative legal research based on the statutory approach. the results of the study indicate that legitimacy is the recognition and support of the community towards the winner of the election to then form a state government. So that legitimacy is needed for political stability and the possibility of social change and opening opportunities to expand fields in order to improve welfare. For Indonesia, the 2019 Election will receive formal-procedural legitimacy from anyone considering the existence of institutions that carry out the implementation of elections based on the principle of overflow. Whereas the legitimacy that is based on personal characteristics will only be a comparison and directing, leading to the voting of the people, will not affect the government formed given the existence of peaceful and democratic election pacts and the media that has arrived in the regions. Keywords: Legitimacy, Constitution, General Elections, Jurdil, and Luber Abstrak  Artikel bertujuan untuk mengetahui legitimasi pemilihan umum di Indonesia tahun 2019, khususnya terkait dengan masa depan pelaksanaan dasar konstitusi penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada pendekatan statutory approach. hasil penelitian menjukkan bahwa legitimasi merupakan pengakuan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemenang pemilu untuk kemudian membentuk pemerintahan negara. Sehingga legitimasi diperlukan untuk kesetabilan politik dan kemungkinan terjadinya perubahan sosial serta membuka kesempatan memperluas bidang-bidang dalam rangka peningkatana kesejahteraan. Untuk Indonesia, Pemilu Tahun 2019 akan mendapat legitimasi formal-prosedural dari siapapun mengingat adanya lemabaga negara yang menjalankan penyelenggaraan pemilu berdasar pada asas luber jurdil. Sedangkan legitimasi yang mendasarkan pada ciri pribadi hanya akan menjadi pembanding dan mengarahkan, menggiring menuju pemberian suara masyarakat, tidak akan berpengaruh pada pemearintahan yang terbentuk mengingat adanya pakta pemilu damai dan demokratis serta mas media yang sudah sampai kedaerah. Kata Kunci: Legitimasi, Konstitusi, Pemilihan Umum, Jurdil dan Luber","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125544786","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia 税收赦免政策(税收特赦)在印尼的成功
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-11 DOI: 10.14710/ALJ.V2I1.47
Budi Ispriyarso
{"title":"Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia","authors":"Budi Ispriyarso","doi":"10.14710/ALJ.V2I1.47","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I1.47","url":null,"abstract":"Abstract The Indonesian government has carried out a tax amnesty policy in 2016. The background for the tax amnesty policy is, among other things, the wealth of Indonesian citizens who have not or have not all been reported in the Annual Notice. Some of the objectives of the tax amnesty, among others, are in the short term to increase tax revenues, the long-term goals include strengthening domestic liquidity, increasing investment, accelerating tax reforms and increasing tax revenues. The problem is whether the tax amnesty carried out by the Indonesian government succeeded, what was the negative side of the implementation of the tax amnesty. Tax amnesty in Indonesia from ransom receipts specifically from the declaration can be said to be successful, but the repatriation failed and the number of participants participating in the tax amnesty program was not as expected. The negative side of the tax amnesty is the tax amnesty, giving rise to a sense of injustice especially for obedient taxpayers, the tax amnesty can lead to non-compliance of taxpayers because they hope that a future tax amnesty and tax amnesty are not in accordance with the principles of law enforcement. Keywords: Tax Amnesty, success and ransom Abstrak Pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty ) pada tahun 2016. Latar belakang dilakukannya kebijakan tax amnesty tersebut, antara lain adalah karena banyaknya harta warga negara Indonesia yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam Surat Pemeritahuan Tahunan. Beberapa tujuan tax amnesty, antara lain adalah dalam jangka pendeknya meningkatkan penerimaan perpajakan, tujuan jangka panjangnya antara lain adalah memperkuat likuiditas domestik, peningkatan investasi, mempercepat reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Permasalahannya adalah apakah tax amnesty yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil, apa saja yang menjadi sisi negatif dari pelaksanaan tax amnesty tersebut. Tax amnesty di Indonesia dari penerimaan tebusan khususnya dari deklarasi dapat dikatakan berhasil, namun dari repatriasinya gagal dan dari jumlah peserta yang mengikuti program tax amnesty  tidak seperti yang diharapkan. Sisi negatif dari tax amnesty adalah tax amnesty, menimbulkan rasa ketidak adilan khususnya bagi wajib pajak yang patuh, tax amnesty dapat menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena berharap ada tax amnesty di masa yang akan datang dan tax amnesty tidak sesuai dengan prinsip  penegakan hukum. Kata kunci : Tax Amnesty, keberhasilan dan  uang tebusan","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125839751","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 10
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara Putting Out System Melalui Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa 通过优化农村企业角色来推动系统工作的家庭工人的法律保护
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-06 DOI: 10.14710/ALJ.V2I2.365
Tri Rahayu Setyo Utami, Naila Amrina, Maimunah Maimunah
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara Putting Out System Melalui Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa","authors":"Tri Rahayu Setyo Utami, Naila Amrina, Maimunah Maimunah","doi":"10.14710/ALJ.V2I2.365","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.365","url":null,"abstract":"This study aims to determine the legal and social protection of homeworkers who work in a Putting Out System through the optimization of Village-Owned Enterprises (BUMDes). The research method used is socio-legal research that uses a doctrinal and empirical approach. The results of the study show that legal and social protection for homeworkers who work in a Putting Out System has not been fully implemented, either based on the provisions of the legislation in the field of labor and institutional governance. The regional government seems to have neglected the basic rights Putting Out Systemsessed by homeworkers who work in a Putting Out System. As; social security, wages, work time, Occupational Health and Safety (K3), workload, work disputes, etc. However, there are opportunities in efforts to protect, namely by optimizing the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bergas District as partners (PT. Ara Shoes Indonesia and PT. Inko Java) in bridging the interests of work relations between companies and workers. Keywords: Legal Protection, Workers, Putting Out System, BUMDes.  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan yang berkerja secara Putting Out System melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal yang menggunakan pendekatan doktrinal dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan yang bekerja secara Putting Out System belum sepenuhnya dilakukan, baik berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undang dibidang ketenagakerjaan maupun secara kelembagaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah terkesan melakukan pembiaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh pekerja rumahan yang berkerja secara Putting Out System. Seperti; jaminan sosial, upah, waktu kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), beban kerja, perselisihan kerja, dll. Namun demikian, terdapat peluang dalam upaya melakukan perlindungan yaitu dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di Kecamatan Bergas sebagai mitra (PT. Ara Shoes Indonesia dan PT. Inko Java) dalam menjembatani kepentingan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Putting Out System, BUMDes.","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131735571","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang 三宝垄公布儿童身份证的政策
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-03 DOI: 10.14710/alj.v2i2.301-313
Untung Sri Hardjanto
{"title":"Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang","authors":"Untung Sri Hardjanto","doi":"10.14710/alj.v2i2.301-313","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313","url":null,"abstract":"Abstract The study aims to determine the policy of publishing identity cards for children in Semarang. The method of approach taken in this study is normative juridical. Data collection is obtained from the results of interviews and through library research. The data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the Regional Government of Semarang City in carrying out KIA issuance made PERDA No.4 of 2016, but its implementation was in 2017. Delay in the implementation of MCH due to the lack of coverage of ownership of birth certificates for children. The preparations made by the Semarang City Government in the context of the implementation of the MCH in 2017 are collecting data on children, discussing the additional benefits of KIA with several official agencies and the private sector, conducting comparative studies in regions that have implemented KIA and the basis of its arrangements. Preparation of the Regional Government of Semarang City in the issuance of KIA experienced several obstacles, among others, the unclear distribution of KIA forms, limitations and delays in budgeting, lack of competent human resources for the operation of SIAK. For ITU, the Semarang City Government made an effort to procure KIA sheets themselves, prepare computerized system training or SIAK, and make Mayor Regulations as technical implementation of Regional Regulation No.4 of 2016 concerning Implementation of Population Administration. Keywords: Child Identity Card, Policy, City of Semarang Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerbitan kartu identitas anak di kota semarang . Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan penerbitan KIA membuat PERDA No.4 Tahun 2016, namun pelaksanaannya pada tahun 2017. Keterlambatan pelaksanaan KIA karena masalah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak yang masih kurang. Persiapan yang dilakukan Pemda Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan KIA di tahun 2017 adalah mengumpulkan data anak-anak, membahas penambahan manfaat KIA dengan beberapa pihak dinas dan pihak swasta, melakukan studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan KIA dan dasar pengaturannya.  Persiapan Pemda Kota Semarang dalam penerbitan KIA mengalami beberapa kendala antara lain ketidakjelasan pendistribusian blanko KIA, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk pengoperasian SIAK. Untuk ITU Pemda Kota Semarang melakukan upaya yakni pengadaan blanko KIA sendiri, mempersiapkan pelatihan sistem komputerisasi atau SIAK, dan membuat Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan teknis dari Perda No.4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Kar","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128677371","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional 国家劳动法律体系中劳动者的法律保护
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-03 DOI: 10.14710/ALJ.V2I2.326-336
Suhartoyo Suhartoyo
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional","authors":"Suhartoyo Suhartoyo","doi":"10.14710/ALJ.V2I2.326-336","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.326-336","url":null,"abstract":"Abstract The research aims to find out the legal protection for workers in the national labor law system. The research method used is normative legal research that uses the regulatory approach. the results of the study show that legal protection for workers in the national labor law system includes: 1). Protection about wages, welfare, labor social security; 2). Occupational safety and health protection; 3). Legal protection to form and become a member of a trade union/labor union; 4). Protection of basic rights of workers/laborers to negotiate with entrepreneurs. Keywords: Legal Protection, Labor, Labor Law System Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi: 1). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; 2). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3). Perlindungan hukum  untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh; 4). Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding;  dengan pengusaha. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Sistem Hukum Ketenagakerjaan","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125439178","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 15
Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 地方政府向中爪哇省政府变更对就业监督权力的地方审查
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-03 DOI: 10.14710/ALJ.V2I2.349-364
Sonhaji Sonhaji
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","authors":"Sonhaji Sonhaji","doi":"10.14710/ALJ.V2I2.349-364","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.349-364","url":null,"abstract":" The research aims to determine the juridical review of changes in the authority of labor inspection from the Regency / City Government to the Central Java Provincial Government. The research method used is the legal research method. the results of the study show that the transfer of labor inspection authority to the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province, made labor inspection activities not yet / less effective. This can be seen since 2017 the number of supervisory staff has decreased, which in 2014 amounted to 585 employees while in 2017 there were only 154 employees, and there was no additional funding budgeted for Central Java Province, which should have been done when the number of activities had to done increasing or increasing. Consequently, the performance of supervisory staff and the number of findings of labor violations has decreased. Keywords: Effectiveness, Supervision, Employment.  Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perubahan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. hasil penelitian menunjukan bahwa Pengalihan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, menjadikan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan belum/kurang efektif. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2017 jumlah pegawai pengawas mengalami penurunan, yang mana pada Tahun 2014 berjumlah 585 pegawai sedangkan pada Tahun 2017 hanya berjumlah 154 pegawai, dan tidak adanya dana tambahan yang dianggarkan untuk Provinsi Jawa Tengah, yang seharusnya dilakukan ketika jumlah kegiatan yang harus dilakukan bertambah atau meningkat.  Konsekuensinya kinerja pegawai pengawas dan jumlah temuan pelanggaran ketenagakerjaan mengalami penurunan. Kata kunci : Efektivitas, Pengawasan, Ketenagakerjaan. ","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126463088","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan 政治上的法律承认占领管理的权利,并给予边信者
Administrative Law and Governance Journal Pub Date : 2019-06-02 DOI: 10.14710/ALJ.V2I2.268-281
S. Sukirno
{"title":"Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan","authors":"S. Sukirno","doi":"10.14710/ALJ.V2I2.268-281","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.268-281","url":null,"abstract":"Abstract This article is motivated by the existence of various laws and regulations that discredit and discriminate against believers to get their rights guaranteed by Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which affirms the right to freedom of religion and belief. The problem raised is what legal politics underlie legislation that prevents trustees from obtaining the same rights as other Indonesian citizens. The search results found that the legal politics underlying the discrediting legislation and discriminating against religious believers were the legal politics of the world religions paradigm which gave the majority the religious role to intervene in government policies to marginalize religious minorities. Keywords: legal politics, belief groups. Abstrak Artikel ini dilatar belakangi adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak-haknya yang sudah dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Permasalahan yang diangkat adalah politik hukum apa yang melandasi peraturan perundang-undangan yang menghalangi penghayat kepercayaan untuk memperoleh hak-hak yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Hasil penelusuran menemukan bahwa politik hukum yang melandasi peraturan perundang-undangan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi penghayat kepercayaan adalah politik hukum paradigma agama dunia yang memberikan peran agama mayoritas untuk mengintervensi kebijakan pemerintah untuk meminggirkan agama minoritas atau kepercayaan. Kata kunci: Politik Hukum, Penghayat Kepercayaan.","PeriodicalId":367296,"journal":{"name":"Administrative Law and Governance Journal","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114490355","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书