Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik最新文献

{"title":"The Geography of Community Supported Agriculture","authors":"Catharina Any Sulistyowati, S. Afiff, Muhammad Baiquni, M. Siscawati","doi":"10.22146/jsp.83540","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsp.83540","url":null,"abstract":"Community Supported Agriculture (CSA) is considered an initiative that supports a more just and sustainable food system by creating a direct and mutual relationship between local farmers and consumers. Through an agreed mechanism, CSA supports farmers’ livelihoods as they have provided healthy food for consumers. This study contributes to the geographic mapping of CSA studies in Scopus-indexed social science journals and related articles. It traces the emergence and development of diverse CSA models, its political economy context, and the pattern of research themes across geographic areas. The findings reveal that the urban middle class in industrial countries can encourage farmers to produce healthy food and apply more sustainable farming systems. The findings also show that key factors of CSA emergence and development are the growing urban middle class with health, just, and environmental awareness; the availability of farmers who are willing to implement a more sustainable farming practice, and the platform or agreement that links them. The CSA practices across geographic areas differ as they are shaped by the political and economic context and the availability of opportunities. The limitation of this study is the lack of literature on CSA from non-western or non-industrialized countries. Therefore, this study suggests further research agenda on the following topics: exploration of CSAs in non-industrial and non-western countries; intangible value of CSA; diverse perspectives on CSA research; multidisciplinary research on CSA, processes and enabling conditions for CSA and CSA people; and potencies of CSA to solve in diverse social and environmental problems.","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":" 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141674588","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA PROGRAM SEKOLAH LANSIA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LANSIA (Studi Sekolah Lansia Selaras Desa Tandem Hulu II)","authors":"Putri Adinda Manurung","doi":"10.30742/juispol.v4i1.3461","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3461","url":null,"abstract":"AbstrakAdapun alasan peneliti mengangkat permasalahan ini ialah dikarenakan masalah kesejahteraan lansia sering terabaikan sehingga peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana upaya sekolah lansia dalam meningkatkan  kesejahteraan lansia di Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi yang akan dilakukan untuk observasi penelitian ini adalah di Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, dan observasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis naratif. Hasil dari penelitian ini adalah Sekolah lansia sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan lansia, pasalnya karena adanya sekolah lansia ini membuat para lansia bisa mengembangkan potensi diri seperti pengembangan hobi, bakat, dan keterampilan, serta dapat belajar hidup sehat dan bersosial. Adapun alasan para lansia mengikuti sekolah lansia ini ialah karena tertarik dengan program-programnya, karena ingin jadi lansia yang produktif, ingin meningkatkan pengetahuan, menjaga kesehatan, mengembangkan potensi lansia dimasa tua, serta mengembangkan keterampilan lansia. Organisasi yang diikuti para lansia selain sekolah lansia dimasa tua sepeti ini antara lain: posyandu lansia, pengajian mingguan atau majelis ta’lim, dan ikut kegiatan PKK.Kata Kunci: Lansia; Program sekolah lansia: Kesejahteraan","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":"61 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141387302","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"BAHASA DALAM MEMBENTUK INTERAKSI SOSIAL DAN IDENTITAS BUDAYA","authors":"Mutria Farhaeni, S. Martini","doi":"10.30742/juispol.v4i1.3786","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3786","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas pentingnya bahasa dalam membentuk interaksi sosial dan identitas budaya. Bahasa atau sistem perlambangan manusia yang lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dalam sebuah karangan etnografi, memberi deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari Bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan, beserta variasi-variasi dari Bahasa itu. Metode yang digunakan dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji pentingnya bahasa dalam membentuk interaksi sosial dan identitas budaya. Dari hasil kajian kemudian dinarasi dalam bentuk deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya bahasa dalam membentuk interaksi sosial dan identitas budaya meliputi Bahasa dan kebudayaan, Bahasa dan cara berpikir, pengaruh sikap budaya terhadap pesan verbal, variasi berbahasa antarbudaya, simbiosis antar budaya dan budaya. Saran, melindungi dan terus menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia adalah tanggung jawab bersama kita semua. Mulailah dengan cara yang sederhana: belajar berbicara dalam bahasa Indonesia di rumah kita. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi antarbudaya dan antardaerah, sehingga jangan sampai kita kehilangan identitas nasional kita dengan mengikuti budaya barat dan berbahasa asing, tetapi lupa untuk belajar dan menguasai bahasa Indonesia sebagai kesempatan untuk belajar tentang Indonesia.Kata kunci: Bahasa, interaksi sosial, identitas budaya ABSTRACTThis paper discusses the importance of language in shaping social interaction and cultural identity. A language or system of human mining which is either oral or written to communicate with one another in an ethnographic narrative, describing the most important characteristics of the language spoken by the tribe concerned, as well as variations of that language. The method used is carried out with a qualitative library-based approach aimed at studying the importance of language in shaping social interaction and cultural identity. It can be concluded that the importance of language in shaping social interaction and cultural identity includes language and culture, language and way of thinking, the influence of cultural attitudes on verbal messages, inter-cultural language variations, intercultural symbiosis. Advising, protecting and continuing to use the Indonesian language as the identity of Indonesia is a shared responsibility of all of us. The Indonesian language serves as a means of inter-cultural and inter-country communication, so that we do not lose our national identity by following Western culture and foreign languages, but forget to learn and master the Indonesia language as an opportunity to learn about Indonesia.  Keywords: Language, social interaction, cultural identity","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":"9 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141388173","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PEMBANGUNAN DESA: Studi Kasus Kebijakan CSR PT Solusi Bangun Indonesia dalam Mendukung Kemandirian Pembangunan Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban","authors":"D. Darsono","doi":"10.30742/juispol.v4i1.3734","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3734","url":null,"abstract":"AbstrakKata kunci : kebijakan, CSR, desa, pembangunan, TubanCSR menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar. Peran CSR juga sangat penting dalam membantu desa pada proses pembangunan atau program-program Desa. Pengambilan kebijakan untuk pemberian CSR kepada Desa Merkawang pada prinsipnya melibatkan pihak masyarakat, pihak pemerintah, dan pihak perusahaan. Road map CSR Solusi Bangun Indonesia disusun berdasarkan kegiatan road map tahun sebelumnya yang diekstrapolasi sejauh lima tahun yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan ataupun kebutuhan yang mendesak. Implikasi adanya CSR berdasarkan data penelitian pada prinsipnya sangat menunjang meningkatnya Indeks Desa Membangun di Desa Merkawang menuju desa maju dan mandiri yaitu aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa. AbstractKey words: policy, CSR, village, development, TubanCSR is a form of corporate responsibility towards the social conditions of the surrounding community. The role of CSR is also very important in helping villages in the development process or village programs. Policy making for providing CSR to Merkawang Village in principle involves the community, the government and the company. Solusi Bangun Indonesia's CSR road map was prepared based on the previous year's road map activities which were extrapolated over five years and then adjusted to urgent problems or needs. The implications of CSR based on research data are in principle very supportive of increasing the Village Development Index in Merkawang Village towards a developed and independent village, namely social, economic and ecological aspects which are complementary forces and maintain the village's potential and ability to improve the lives of village communities.","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":"2 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141387931","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GIANYAR DI ERA REFORMASI","authors":"Ni Luh Putu Suastini, I. M. Artayasa, N. Anggreni","doi":"10.30742/juispol.v4i1.3683","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3683","url":null,"abstract":"AbstrakCommunity participation in the election of regional heads is the essence of democracy. One form of community participation in the election of the regional head of the Gianyar regency in the reform era is to participate by coming to the polling station (TPS). The community’s participation in the TPS in the three elections, namely the regional head elections in 2008, 2012, and 2018, continues to decline, although the average is still above 80%. Forms of community participation other than voting at the TPS include being part of campaign teams, volunteering, campaigning, and contributing funds or goods to the regional head candidates.This study uses a qualitative method to explore how community participation in the election of the regional head of the Gianyar regency in the reform era. Gianyar regency, with its territory stretching from north to south, experiences differences in community participation. Northern Gianyar, with its rural atmosphere, has higher community participation compared to southern Gianyar, with its urban atmosphere. The high participation of the northern Gianyar community is due to the collaboration between the management of political parties supporting regional head candidates and community leaders, especially traditional leaders. Meanwhile, without any intervention from anyone, the southern Gianyar community freely exercises their voting rights. Their turnout at the TPS is relatively low due to reasons such as work commitments, and some also due to a lack of concern for the environment. Keywords: community participation, regional head election, reformAbstrakPartisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah adalah inti dari demokrasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Gianyar di era reformasi adalah ikut serta dalam pemilihan dengan datang ke TPS. Partisipasi masyarakat yang datang ke TPS dalam tiga kali pemilihan yaitu pemilihan kepala daerah tahun 2008, 2012, dan 2018 terus mengalami penurunan, meskipun rata-rata masih diatas 80%. Bentuk partisipasi masyarakat selain ikut melakukan pilihan di TPS adalah sebagai tim pemenangan, relawan, ikut berkampanye serta ikut memberikan dana atau barang kepada calon kepala daerah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena ingin mengeksplor bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Gianyar di era reformasi. Kabupaten Gianyar dengan wilayahnya membentang dari utara ke selatan, partisipasi masyarakatnya mengalami perbedaan. Gianyar utara dengan nuansa pedesaan partisipasi masyarakatnya cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat Gianyar selatan dengan nuansa perkotaan. Tingginya partisipasi masyarakat utara karena adanya kolaborasi pengurus partai politik pengusung calon kepala daerah dengan tokoh masyarakat khususnya tokoh adat. Sedangkan masyarakat Gianyar selatan, karena tidak ada interfensi dari siapapun mereka secara bebas menggunakan hak pilihnya. Kedatangannya cukup kecil dating ke TPS ka","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":"68 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141387433","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Unlocking Women’s Empowerment towards Digital Inclusivity in East Kalimantan through Digital Competence Evaluation","authors":"Rina Juwita, Diah Rahayu, Ainun Nimatu Rohmah, Resky Dhemas Pawae","doi":"10.22146/jsp.78163","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsp.78163","url":null,"abstract":"The ability to use different Internet-mediated forms is a basic competence in the digital era, which indicates that women, too, need to have adequate digital skills for daily activities. However, previous studies found that women have a lower digital literacy index than men due to their sociocultural role and expectations and less motivation to engage with technology among older individuals. Digital competence is essential to enhance digital inclusivity, especially for women in East Kalimantan Province, following the future challenges of the Capital City of Nusantara (IKN) development and Indonesia Digital Vision 2045. This study employed a quantitative approach, which entailed adapting seven dimensions of digital competence from the DigComp 2.0 model as research instruments: basic knowledge of hardware and software, information and data literacy, communication and collaboration, digital content creation, security, problem-solving, and career-related competencies. This study involved a sample size of 538 women. The findings offer theoretical insights into the employment of the DigComp 2.0 model within a specific context and recommendations for women’s empowerment strategies. The result showed that women’s digital competence level in East Kalimantan was high, except for the content creation and problem- solving. Another intriguing finding is that the level of education was not directly related to the level of digital competence, which contradicts previous studies. Future studies could employ the same instrument to corroborate the findings in this study across diverse sociocultural contexts in Indonesia. Another direction is to consider psychological variables that could influence digital competence.","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":"4 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141108497","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Continuities of Public Service Innovations (PSIs) in Indonesia's Local Governments' Health Services: Whose Initiative Has a Higher Success Rate?","authors":"P. Pratiwi, Shafiera Amalia, Agus Wahyuadianto, Masrully Masrully, Candra Setya Nugroho","doi":"10.22146/jsp.78742","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsp.78742","url":null,"abstract":"Public Service Innovations (PSIs) have improved public services and increased public values. However, previous studies have shown that public servants saw PSIs as risky interventions because of the perceived uncertain outcomes, lack of support and recognition, opposition against incumbent culture, and negative public scrutiny in case of failure. These perceived risks have led to risk-averse behaviour in public service and incremental or discontinued innovations. Earlier studies on PSIs’ continuity have focused on leadership, engagement, collaborations, and organisational cultures in developed countries. However, the mechanism of engagements, collaborations, organisational culture, and leadership types remains unclear. This study aims to investigate the characteristics of sustainable PSIs in Indonesia and how authorities are exercised. In doing so, 11 PSIs in Indonesian health services—facilitated by staff or leaders—are compared and contrasted. The findings indicate that staff-initiated PSIs are prompted by community needs, use routine visits as a collaboration mechanism, and engage more stakeholders. The shortcoming is that the staff-initiated PSIs need more formal team assignments. The advantage is that they strengthen social capital and decrease community health problems. On the other hand, PSIs that were initiated by formal leaders are stimulated by formal antecedents, such as low achievement of development targets. Leaders-initiated PSIs also use capacity development programs to collaborate and increase the achievement of development targets. A novel finding to add to previous studies is that collaborating with other existing programs contributes to PSIs’ continuity. The managerial implication of this study is to stimulate front-liners in initiating PSIs.","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":"93 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140978590","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The Vote18 Polemic and Challenges of its Implementation in Malaysia","authors":"M. Nazaruddin, Mohammad Agus Yusoff","doi":"10.22146/jsp.78880","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsp.78880","url":null,"abstract":"Vote18 in Malaysia aims to extend voting rights to individuals aged 18 and older from the former voting age threshold of 21 years and older. This article discusses the challenges associated with implementing Vote18 in Malaysia, aiming to fill the gaps in the scholarly debates on Vote18 and the obstacles to implementing it in Malaysia. Even though the federal constitutional amendment to implement Vote18 was ratified in 2019, its implementation was delayed by two years, raising the essential question: What is the rationale for its delay? The primary data were collected from interviews with four respondents, comprising current and past ministers who had a pivotal role in revising the federal constitution and implementing Vote18, whereas secondary data were gathered from books, journals, and online newspapers. The findings revealed four obstacles to implementing Vote18 in Malaysia. First, the state constitution or state body laws, including the Election Offenses Act 1954, the Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981, and the Registration of Electors Regulations 2002, must be amended before allowing people aged 18 and over to vote or run for office. Second, merging data and information stored by numerous government departments and agencies, such as the National Registration Department (NRD), is labour-intensive and time-consuming. Third, the development of a new voting system and the necessary infrastructure are still ongoing. Finally, the most critical hindrance is the government's lack of political will to ensure the initiative's success. Therefore, it can be concluded that lowering the age restriction is among the key components in reforming the Malaysian electoral system.","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":"114 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141003514","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dampak Kebijakan Labelisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Manfaat Bantuan PKH Di Kecamatan Tanjungpinang Timur","authors":"D. Utari, Sri Ambar Rinah, Dinda Nurliyanti Sigalingging, Dwiniati Dwiniati","doi":"10.56552/jisipol.v5i2.163","DOIUrl":"https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.163","url":null,"abstract":"The Family Hope Program (PKH) is a government program in providing social protection for poor families (KM). As part of poverty alleviation efforts through the provision of conditional assistance. However, the number of Family Hope Program (PKH) Beneficiary Families in East Tanjungpinang District was 2231, only 1976 houses were labeled, and the number of graduates increased.\u0000This study aims to determine the Impact of Family Hope Program (PKH) Labeling Policy on PKH Aid Beneficiaries in East Tanjungpinang District. This research method is qualitative descriptive. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation studies. The data is analyzed by qualitative techniques. Based on the results of research on the Impact of Family Hope Program (PKH) Labeling Policy on PKH Aid Beneficiaries in East Tanjungpinang District. The impact seen from the interview results and data findings is very clear with a decrease in the number of 300 PKH Beneficiary Family members resigning independently in Tanjungpinang City. In East Tanjungpinang District, there was a decrease of 176 PKH members. The impact felt by the government is in accordance with the objectives of the PKH labeling policy. The impact not only affects the policy itself but also affects PKH Beneficiary Family members.","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":"180 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140451818","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Muslim Ban during Trump’s Presidency through the Target Population Framework","authors":"Ashari Cahyo Edi, Poyung Lin, K. Neupane, Reyhan Topal","doi":"10.22146/jsp.82148","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsp.82148","url":null,"abstract":"One of the controversies that defined Donald Trump’s presidency was his travel ban policy, which targeted immigrants from many Muslim-majority countries in 2017. While researchers have analyzed the rhetoric, discourse, and indirect speech acts of President Trump and American politicians to fully understand the enforcement of the travel ban, the number of studies investigating how politicians utilize the social construction of immigrants to support or oppose the travel ban is limited. Hence, it is crucial to thoroughly study how political actors socially construct immigrants to justify their policy positions on the travel ban. In this article, we contextualize the travel ban policy within the literature on the social construction of target populations, one of the prominent theories of policy processes. To that end, we examine four types of data sources: legal documents, relevant tweets posted by politicians, think tank publications (op-eds, releases, and commentaries), and news articles published during the travel ban debates. In light of our analysis, we find that not only policymakers but also members of the judicial system, news media sources, and think tanks construct immigrant identities in a way that justifies their policy positions on the travel ban. Our findings underscore the need for a nuanced and well-rounded debate on travel restrictions concerning the reconstruction and reimagination of immigrant identities by various actors. We also contend that future research could greatly benefit from analyzing the social construction of immigrants by different policy actors in a comparative fashion.","PeriodicalId":36433,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik","volume":"19 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139388950","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}