Aktualita (Jurnal Hukum)最新文献_第7页

Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) 将土地和建筑关税(Bphtb)从中央税转到地方税，以增加当地税收(Pad)

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-04 DOI: 10.29313/AKTUALITA.V1I1.3723

Rini Irianti Sundary

{"title":"Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad)","authors":"Rini Irianti Sundary","doi":"10.29313/AKTUALITA.V1I1.3723","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/AKTUALITA.V1I1.3723","url":null,"abstract":"Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Berdasarkan Pasal 180 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi, pemerintah daerah dapat memungut BPHTB dengan syarat menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan mengenai itu. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah. Dan sejauhmana pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri (Pendapatan Asli Daerah) Hal ini berbeda dengan penerimaan BPHTB sebagai pajak pusat, meskipun pendapatan BPHTB kemudian diserahkan kepada daerah, penerimaan ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok pendapatan asli daerah, melainkan sebagai dana perimbangan (dana bagi hasil). BHPTB sebagai pajak daerah juga dapat meningkatkan akuntabilitas daerah (local accountability). Dengan menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, maka kebijakan BPHTB ditetapkan oleh daerah dan disesuaikan dengan kondisi, dan tujuan pembangunan daerah.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133828168","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik 根据《电子交易法》，对网络犯罪的刑事制裁制定政策

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-04 DOI: 10.29313/AKTUALITA.V1I1.3719

M. Sahid

引用次数: 0

Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu 腐败犯罪调查的协调努力，以实现统一的刑事司法系统

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-04 DOI: 10.29313/AKTUALITA.V1I1.3725

Zulhadi Savitri Noor

引用次数: 1

Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah 婚前的婚期是由马克萨里的一个方面决定的

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-04 DOI: 10.29313/AKTUALITA.V1I1.3724

R. Hasanah

引用次数: 1

Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-04 DOI: 10.29313/AKTUALITA.V1I1.3722

Novran Harisa

引用次数: 3

Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 儿童刑事司法系统对罪犯的儿子的上瘾

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-04 DOI: 10.29313/AKTUALITA.V1I1.3721

Novita Rindi Pratama

引用次数: 1

Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum 在交换汽车交易交易中，各方的责任与当地政府的作用有关，以增加其合法领土的原始收入

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-01 DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3715

Fadhlullah Fadhlullah

{"title":"Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum","authors":"Fadhlullah Fadhlullah","doi":"10.29313/aktualita.v1i1.3715","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3715","url":null,"abstract":"Perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas pakai termasuk dalam perjanjian formal, artinya undang-undang telah menentukan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus mengikuti semua ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga tidak merugikan para pihak atau pihak ketiga. Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdata menerangkan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang. Akibat hukum perjanjian yang beris isebab yang tidak halal, perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor, para pihak (penjual dan pembeli) tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab para pihak dalam perjanjianjual beli kendaraan bermotor bekas pakai yang tidak balik nama dihubungkan dengan kepastian hukum. Disamping itu, untuk mengetahui peranan pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Aceh yang bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembeli dalam perjanjian jual beli tidak betanggungjawab secara personal dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan cara tidak tidak melakukan balik nama kendaraan bermotor, sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain karena tidak melakukan balik nama kendaraan bermotor. Akibat perbuatan tersebut tidak terselenggaranya peningkatan Pendapatan Asli Aceh serta target pencapaiannya. Penyebabnya adalah kesadaran hukum wajib pajak masih relatif rendah dan tingginya BBNKB. Pemda sesuai undang-undang berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Aceh yang bersumber dari BBNKB melalui fungsi anggaran dan fungsi mengatur.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122769238","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah 伊斯兰银行以真实契约形式签订的穆拉巴哈（Murabahah）融资协议的条款和条件

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-01 DOI: 10.29313/AKTUALITA.V1I1.3713

Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja

引用次数: 0

Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 调查Tni海军在印尼共和国领土上打击海上海上犯罪的权力

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-01 DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3716

Galih Umbara

{"title":"Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia","authors":"Galih Umbara","doi":"10.29313/aktualita.v1i1.3716","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3716","url":null,"abstract":"Penanggulangan tindak pidana pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Salah satu kewenangan penegakan hukum di bidang pelayaran dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut mempunyai peran ganda yaitu menjaga kedaulatan wilayah laut serta menegakkan hukum yuridiksi nasional berdasarkan hukum nasional dan hukum Internasional. Permasalahan yang muncul meliputi bagaimana kewenangan TNI Angkatan laut dalam penyidikan tindak pidana pelayaran, serta bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh institusi penegak hukum khususnya yang berwenang menangani perkara tindak pidana tertentu diwilayah perairan Indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya menanggulangi dan mengendalikan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia. Bahwa dalam upayanya melakukan pemberantasan tindak pidana di wilayah laut, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti melalui kebijakan legislasi maupun dengan membentuk forum atau badan koordinasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik TNI Angkatan Laut meliputi berkaiatan dengan tidak adanya pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum, tidak adanya koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127232735","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana 以刑事司法系统腐败为重的犯人优先制定的放松政策，以满足犯人的权利

Aktualita (Jurnal Hukum) Pub Date : 2018-06-01 DOI: 10.29313/AKTUALITA.V1I1.3711

Chepi Ali Firman Zakaria

引用次数: 1