Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)最新文献

{"title":"EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA BEKASI TAHUN 2020","authors":"Zhean Esa Anugrah, Saifullah Zakaria, Ivan Darmawan","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41097","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41097","url":null,"abstract":"Electronic-Based Government System (SPBE). SPBE has also been implemented in Bekasi City thanks to the issuance of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE. In 2020, Bekasi City did not yet have a Mayor's Regulation as a technical guide for implementing SPBE and has not conducted an independent evaluation of SPBE within the Bekasi City Government. This study aims to examine and measure the extent to which the maturity level of Bekasi City is implemented in SPBE. The research method uses a descriptive method with a qualitative approach, and the evaluation process is carried out following PermenPAN-RB Number 5 of 2018 concerning SPBE Evaluation Guidelines. The data collection techniques were carried out through observation, interviews, literature studies, documentation, and SWOT analysis. This study indicates that the City of Bekasi obtained an SPBE Index Value of 3.36 and was categorized as Good. Several aspects have not been optimized, namely the Internal Policy of SPBE Governance Aspects, Institutional Aspects, Strategy and Planning Aspects, and Information and Communication Technology Aspects that need further improvement. The results of the SWOT analysis also show that Bekasi City has Strengths and Opportunities that can outperform existing Weaknesses and Threats so that it has a good impact on the continuation of SPBE implementation in Bekasi City. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan di Kota Bekasi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pada tahun 2020, Kota Bekasi belum memiliki Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk teknis pelaksanaan SPBE dan belum melakukan evaluasi mandiri terhadap SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana tingkat kematangan Kota Bekasi dalam menerapkan SPBE. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan proses evaluasi dilakukan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan didukung dengan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memperoleh Nilai Indeks SPBE sebesar 3.36 dan dikategorikan Baik. Terdapat beberapa aspek yang masih belum dioptimalkan yaitu pada Aspek Kebijakan Intenal Tata Kelola SPBE, Aspek Kelembagaan, Aspek Strategi dan Perencanaan, dan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan lebih lanjut. Hasil analisis SWOT yang dilakukan juga menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki Kekuatan dan Peluang yang dapat mengungguli Kekurangan dan Ancaman yang ada, sehingga berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi.","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132317213","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MANAJEMEN KINERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV BANDA NAIRA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2020","authors":"Nanda Aismayani Surur, Wahju Gunawan, Budi Sutrisno","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41105","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41105","url":null,"abstract":"This research is motivated by the sources of national income, one of which is from Non-Tax Revenue. The government must maximize existing revenues to carry out optimal responsibilities and authority. The achievements can be seen through stages of performance management such as performance planning, performance implementation, performance review, performance evaluation, and performance improvement. This study aims to obtain and examine performance management which targets increasing the 2020 PNBP at Banda Naira KSOP Class IV Office. This study used a qualitative method and descriptive approach. This research discovered that the performance management followed appropriate regulations and procedures. Each employee has maximum performance despite the limited human resources, carrying out tasks according to their respective fields. In addition, Banda Naira KSOP Class IV Office did not achieve the estimated target of PNBP income because, in the performance implementation process, service users were not disciplined with the procedures and the lack of supervision from officers in the field. It is necessary to improve the training to maintain the competence and quality of employees and not to be left behind. Penelitian ini dilatar belakangi asal pendapatan negara yang salah satunya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Demi menjalankan tugas dan wewenang yang optimal, pemerintah perlu memaksimalkan pendapatan yang ada. Melalui manajemen kinerja akan diketahui hasil yang dicapai dilihat dari tahapan Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Kinerja, Review Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Perbaikan Kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mengkaji data mengenai Manajemen Kinerja yang dilakukan pada Kantor KSOP Kelas IV Banda Naira dalam meningkatkan PNBP tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwasanya manajemen kinerja pada kantor KSOP Kelas IV Banda Naira sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, meskipun memiliki SDM yang terbatas namun setiap pegawainya memaksimalkan kinerja, melaksanakan tugas sesuai pada bidangnya masing-masing. Serta alasan tidak tercapainya estimasi pendapatan PNBP di Kantor KSOP Kelas IV Banda Naira tahun 2020, dikarenakan pada proses pelaksanaan kinerja masih ditemukan adanya pengguna jasa yang tidak disiplin terhadap prosedur yang diberikan,dan kurangnya pengawasan dari petugas di lapangan. Maka untuk mempertahankan kompetensi mutu pegawai, diperlukan peningkatan pembinaan agar tidak tertinggal.","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116516174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI KEMACETAN MELALUI PENYEDIAAN TRANSPORTASI PUBLIK (Studi Pada Pengelolaan Trans Metro Bandung Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2020)","authors":"Lula Aulia Nabilah, Antik Bintari, Ivan Darmawan","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41099","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41099","url":null,"abstract":"This research is motivated by the problem of congestion in Bandung City, where one of the main causes of congestion in Bandung City is an increase in the volume of vehicles on the road that cannot be accommodated by road capacity. Therefore, the government of Bandunf City made an effort to overcome congestion by providing the public transportation., one of them is the Trans Metro Bandung which is managed by Dinas Perhubungan of Bandung City. However, judging from the problems in the aspect of providing public transportation that is Trans Metro Bandung, its considered still far from the expected conditions in terms of management and quality of service to the community, so that the people of Bandung City have not made Trans Metro Bandung an alternative to driving. This article aims to describe how good governance is in overcoming congestion through the provision of public transportation, in this case a study on management of the Trans Metro Bandung which managed by Dinas Perhubungan of Bandung City in 2020. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. From the results of the study, its known that the Dinas Perhubungan of Bandung City has not been fully optimal in creating good governance in the transportation sector because it has not fullfilled all aspects of governance that is accountability, transparancy, openness, and the legal framework. Especially on the principle of transparancy, where there is still a lack of clarity between the objectives and the reality that occurs in the field related to the provision public transportation to overcome congestion. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan yang ada di Kota Bandung, dimana salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Bandung adalah adanya peningkatan volume kendaraan di jalan yang tidak dapat ditampung oleh kapasitas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan dengan menyediakan transportasi publik, salah satunya adalah bus Trans Metro Bandung yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Namun, dilihat dari permasalahan dalam aspek penyediaan transportasi publik yaitu Trans Metro Bandung dinilai masih jauh dari kondisi yang diharapkan dari segi pengelolaan dan kualitas pelayanannya pada masyarakat sehingga masyarakat Kota Bandung belum menjadikan Trans Metro Bandung sebagai alternatif untuk berkendara. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata kelola pemerintahan dalam mengatasi kemacetan melalui penyediaan transportasi publik, dalam hal ini studi pada pengelolaan Trans Metro Bandung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dishub Kota Bandung belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang transportasi karena belum memenuhi semua aspek tata kelola pemerintahan yaitu akuntabilitas, transpara","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125369124","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGAWASAN PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN SAKIP SEBAGAI UPAYA PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA","authors":"Clarita Rosa Riflyani Gultom, Saifullah Zakaria, Jajang Sutisna","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41098","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41098","url":null,"abstract":"The This research is entitled \"Government Supervision in the Implementation of SAKIP as an Effort to Implement Good Governance at the Directorate General of Multilateral Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia\". The background of this research is that the implementation of supervision over the implementation of SAKIP in the Directorate General of Multilateral Cooperation by the Inspectorate General of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia has not been optimal due to several obstacles, so the evaluation value of AKIP has not been able to achieve the specified target. The purpose of this study is to analyze and describe how government oversight in the implementation of SAKIP as an effort to implement good governance in the Directorate General of Multilateral Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is seen from the supervisory steps according to Sururama and Amalia (2020). The research method used is a qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, literature study, and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, drawing conclusions, and SWOT analysis. Member check, triangulation, and reference material are the data lever techniques employed. The results of this study indicate that the Inspectorate General has carried out supervision in accordance with applicable regulations. But is still constrained by the high rate of employee turnover. There is a limited number of human resources, and complex employees. Serious efforts are needed to deal with the various obstacles faced. Based on the results of the study, it can be said that the IG has supervised the implementation of SAKIP at the Directorate General of Multilateral Cooperation of the Republic of Indonesia. But the supervision has not run optimally due to internal and external factors that influence it. Penelitian ini berjudul “Pengawasan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan SAKIP Sebagai Upaya Penerapan Good Governance Pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan pengawasan atas implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen KSM oleh Inspektorat Jenderal Kemlu karena beberapa kendala yang dihadapi, sehingga nilai evaluasi AKIP belum dapat mencapai target yang ditentukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan pemerintahan dalam pelaksanaan SAKIP sebagai upaya penerapan good governance di lingkungan Ditjen KSM Kemlu dilihat dari langkah-langkah pengawasan menurut Sururama dan Amalia (2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, pemaparan data, penarikan kesimpu","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122258299","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG UNTUK MENANGANI KASUS SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI KOTA BANDUNG TAHUN 2020","authors":"F. Ramadhan, Antik Bintari, Aditya Candra Lesmana","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41100","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41100","url":null,"abstract":"This research is entitled “Administration of Land Registration Office of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency of Bandung City to Handle Cases of Dual Certificates of Land Rights in Bandung City. The purpose of this study is to analyze and determine the implementation of land registration administration in handling cases of dual certificates of land rights at the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency of Bandung City seen from using administrative theory from Harbani Pasolong (2019). The research method uses a qualitative method with a descriptive approach to describe the actual situation being studied. Data collection techniques were conducted by interview, literature study, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data exposure, and drawing conclusions. The data verification techniques used are member check, triangulation, and reference materials. The results of this study show that it is still not fully optimal from an administrative perspective, there are three indicators, namely Efficiency, Effectiveness, and Rationale because in its implementation there are still several factors that become problems such as the case of multiple certificates of land rights every year, the existence of people who administrative rules and regulations that apply and still apply for land certificates for land parcels that have been certified. Based on the results of the study, it can be concluded that the administration of land registration at the Bandung City Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency in handling cases of dual certificates of land rights in 2020 is still not fully optimal. With this research, the authors provide suggestions from the administrative review that can be taken into consideration for ATR/BPN Bandung City in optimizing the implementation of land registration in handling cases of dual certificates of land rights. Penelitian ini berjudul “Administrasi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Untuk Menangani Kasus Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan administrasi pendaftaran tanah dalam penanganan kasus sertifikat ganda hak atas tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dilihat dari menggunakan teori administrasi dari Harbani Pasolong (2019). Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan keadaan sebenarnya yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Teknik verifikasi data yang digunakan yaitu member check, triangulasi, dan bahan referensi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masih belum sepenuhnya optimal dilihat dari perspektif administrasi yang terdapat tiga","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114160523","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN KONSEP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM KUALITAS PELAYANAN AKTA PERCERAIAN DI SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA SELATAN","authors":"Algama Adena, N. Sagita, Aditya Candra Lesmana","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41101","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41101","url":null,"abstract":" The application of Good Government Governance can be used as part of an effort to implement democratic principles in public services, looking at the current public service situation that needs to be applied regarding good governance in order to achieve good organizational goals. This study aims to determine and analyze the extent to which the application of the concept of good government governance in the quality of divorce certificate services at the South Jakarta City Population and Civil Registration Sub-dept. the quality of divorce certificate services at the South Jakarta City Population and Civil Registration Sub-Department. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques using the methods of observation, interviews, and documentation. data analysis techniques using data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions. The research was conducted in the South Jakarta Administrative City, to be precise at the Population and Civil Registration Sub-Department of the South Jakarta Administrative City. The results showed that the application of the concept of good government governance in the quality of divorce certificate services at the South Jakarta City Population and Civil Registration Sub-department, had implemented good government governance optimally where there were several indicators that had not been implemented in the South Jakarta City Population and Civil Registration Sub-dept. Penerapan Good Government Governace dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dalam pelayanan publik, melihat dari situasi pelayanan publik yang saat ini perlu di terapkan tentang good governance guna mencapai tujuan organisasi yang baik. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan konsep good government governance dalam kualitas pelayanan akta penceraian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan.Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan dan upaya alternatif dalam penerapan konsep good government governance dalam kualitas pelayanan akta penceraian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tepatnya pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penerapan konsep good government governance dalam kualitas pelayanan akta penceraian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, sudah menerapkan good government governance secara maksimal dimana terdapat beberapa indikator yang belum diterpakan di Suk","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114882035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19","authors":"Gloria Erysa Meilinda Situmorang, Neneng Yani Yuningsih, Ivan Darmawan","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41102","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41102","url":null,"abstract":"This research is entitled \"Effectiveness of Policy Refocusing and Reallocation of Bengkulu Province APBD in 2020 in Handling the Covid-19 Pandemic\". The purpose of this study was to find out how the effectiveness of the policy of refocusing and reallocating the Bengkulu Province APBD in 2020 in handling the Covid-19 pandemic seen from the indicators of the effectiveness of policy implementation according to Riant Nugroho (2012), namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and right process. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted by interview, observation, literature study, and documentation. Determination of informants with purposive sampling technique.The results of this study indicate that the policy of refocusing and reallocating the Bengkulu Province APBD in 2020 has not been fully effective, because it has not fulfilled every aspect of the effectiveness of public policies. Judging from the right policy indicators, this policy of refocusing and reallocating the budget has not been formulated in accordance with the character of the problem to be resolved, because positive confirmed cases of Covid-19 in Bengkulu Province are still growing. Judging from the indicators of proper implementation, the policy of refocusing and reallocating the budget has not been effective because the planning and budgeting process that involves parties outside the Government such as the private sector makes policy implementation not timely. Judging from the right target indicators, the policy of refocusing and reallocating the budget has not been effective because the intervention targets have not been in accordance with what has been planned, because they have not been able to suppress the spread of Covid-19 in Bengkulu. Provinces are proven by the increasing number of Covid-19 cases. Judging from the appropriate environmental indicators, the policy of refocusing and reallocating the budget has been effective because the Bengkulu Provincial Government has held regular meetings to exchange ideas on programs that have been or will be implemented, including coordination with the Central Government. Judging from the indicators of the right process, the policy of refocusing and reallocating the budget has not been effective, because this policy has not yet been targeted, especially in the social and health fields, this can be seen from the Covid-19 case in Bengkulu Province which is still increasing. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19 dilihat dari indikator efektivitas implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2012) yaitu tepat k","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"201 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122428576","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENURUNAN PENERIMAAN PAJAK DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi)","authors":"Kamilia Syifa, Antik Bintari, Desi Yunita","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41106","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41106","url":null,"abstract":"The decline in tax revenue at the Bekasi Madya Tax Service Office was due to the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic which had an impact on the economic downturn which affected the people's ability to pay taxes. Meanwhile, tax revenue in a situation like this is urgently needed, the lack of tax revenue will have an impact on slowing government spending, which in turn will put pressure on the government, and of course the government needs large funds to continue to fulfill its obligations to improve public facilities and services affected by the pandemic. . Therefore, it is necessary to have an effective and appropriate government strategy owned by the Bekasi Madya Tax Service Office. This study uses a qualitative method with data collection techniques interview, observation, documentation, and literature study. The results of this study are that the strategy of the Bekasi Madya Tax Service Office in overcoming the decline in tax revenues during the Covid-19 pandemic can be said to be effective and appropriate. This can be seen from the increase in revenue in 2021 when compared to 2020. In addition, the strengths, weaknesses, opportunities and threats that are owned are considered balanced because the driving and inhibiting factors can complement each other. However, to maximize the strategy, the efforts made are through transfer pricing discussions with taxpayers, transfer knowledge and carry out Internalization of Corporate Value (ICV). Terjadinya penurunan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dikarenakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak pada pelemahan ekonomi yang berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Sementara itu, penerimaan pajak di situasi seperti ini sangat dibutuhkan, minimnya penerimaan pajak akan berdampak pada melambatnya belanja pemerintah, yang selanjutnya akan memberikan tekanan kepada pemerintah, dan tentunya pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk terus memenuhi kewajibannya memperbaiki fasilitas dan pelayanan publik yang terkena dampak pandemi. Maka dari itu, perlu adanya strategi pemerintah yang efektif dan tepat yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dalam mengatasi penurunan penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19 sudah dapat dikatakan efektif dan tepat. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya peningkatan penerimaan pada tahun 2021 jika dibandingkan pada tahun 2020. Selain itu,  kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki dinilai seimbang dikarenakan antara faktor pendorong dan faktor penghambat yang dimiliki dapat saling melengkapi. Tetapi, untuk memaksimalkan strateginya, upaya yang dilakukan adalah dengan melalui diskusi transfer pricing dengan wajib pajak, melakukan transfer knowl","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"201 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134178527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI REAL TIME BERBAGI INFORMASI (ARIMBI) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2020 (STUDI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG)","authors":"Poppy Miranda Syafira, D. Jatnika, I. Darmawan","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41104","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41104","url":null,"abstract":"This title of this reaserch is \"Implementation of E-Government through Real Time Information Sharing Applications (ARIMBI) in Bandung City\". This research is motivated by the interest of researchers in the new innovations issued by the Bandung City Communication and Information Office, namely by providing public services through the presentation of information in real time through an application called ARIMBI and the extent to which the Bandung City Government has implemented E-Government to improve the quality of service to the public. Public. The purpose of this study is to find out how the implementation of E-Government through the ARIMBI application in the city of Bandung is seen from the results of studies and research at the Harvard JFK School of Government to apply the concepts of digitization in the public sector. The research method is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation, literature study, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data exposure and conclusion drawing. The data verification technique used is member check, triangulation and reference materials. The results of this study found that the implementation of E-Government through the ARIMBI application was not optimal. The socialization that was carried out was not evenly distributed and there was also a need for additional features and operating systems in the ARIMBI application. Based on the results of the study, it can be concluded that the Bandung City Communication and Information Office in implementing E-Government through the ARIMBI application has not run optimally. Penelitian ini berjudul “Penerapan E-Government melalui Aplikasi Real Time Berbagi Informasi (ARIMBI) di Kota Bandung”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap inovasi baru yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yaitu dengan memberikan pelayanan publik melalui penyajian informasi secara real time melalui aplikasi bernama ARIMBI dan sejauh mana Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan E-Government untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan kepada masyarakat.  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan E-Government melalui aplikasi ARIMBI di Kota Bandung dilihat dari hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik. Metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan. Teknik verifikasi data yang digunakan yaitu member check, triangulasi dan bahan referensi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa penerapan E-Government melalui aplikasi ARIMBI belum optimal. Sosialisasi yag dilakukan belum merata dan juga perlu adanya penambahan fitur dan sistem operas","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134444193","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI PADA PROGRAM E-SAKIP DESA DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020)","authors":"Malvie Prathama, N. Sagita","doi":"10.24198/janitra.v2i1.41096","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41096","url":null,"abstract":"Along with the significance of the innovations made by regional heads in Indonesia, the Regent of Sumedang has accelerated innovation in the use of digital technology as a form of government transformation and improving services to the community. E-SAKIP Desa is one of the innovations presented in supporting efforts to implement the Electronic-Based Government System (SPBE) within the Sumedang Regency Government. The efforts made indicate that the Regent of Sumedang for the 2018-2023 period has a transformational leadership style because he is able to spearhead a change by first aligning the frequency with elements of government apparatus and generating innovative ideas. So the author has an interest in exploring the leadership of the Regent of Sumedang in terms of the four dimensions of transformational leadership, namely ideal influence, inspirational motivation, intellectual stimulation and individual considerations. The research method used by the author is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was obtained through the stages of observation, interviews, literature study and documentation during the research. The results of the study show that in realizing an Electronic-Based Government System, the Regent of Sumedang is a leader who is able to instill a vision, set an example for subordinates and the community, set targets as standards that are enforced, commit to what is initiated, prioritize coordination with program components, involve external government parties. districts to support the sustainability of digital transformation, promote an inclusive attitude so that subordinates can be involved in problem solving and decision making, and are able to respond to the needs of the apparatus and the community. Thus, it can be concluded that in realizing the Electronic-Based Government System, the Regent of Sumedang has applied transformational leadership because these four dimensions have been fulfilled.Seiring signifikansi inovasi yang dilakukan oleh para kepala daerah di Indonesia, Bupati Sumedang melakukan akselerasi inovasi pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk transformasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. E-SAKIP Desa menjadi salah satu inovasi yang dihadirkan dalam medukung upaya pengimplementasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Upaya yang dilakukan mengindikasikan bahwa Bupati Sumedang Periode 2018-2023 memiliki gaya kepemimpinan transformasional karena beliau mampu memplopori suatu perubahan dengan menyelaraskan frekuensi terlebih dahulu bersama unsur perangkat pemerintahan dan melahirkan ide-ide yang inovatif. Maka penulis memiliki ketertarikan untuk mendalami kepemimpinan Bupati Sumedang ditinjau dari keempat dimensi kepemimpinan transformasional yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual dan konsiderasi individu. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekata","PeriodicalId":334307,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126033241","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}