{"title":"KAJIAN PERKEMBANGAN POLA RUANG KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN PURWORDADI KABUPATEN GROBOGAN","authors":"Yuni Novitasari","doi":"10.26623/ijsp.v3i1.4709","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/ijsp.v3i1.4709","url":null,"abstract":"Perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dari yang namanya pertumbuhan penduduk. Kecamatan Purwodadi merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertambahan jumlah penduduk sebesar 0,76. Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui arah dan perkembangan pola ruang permukiman yang terjadi tahun 2010, 2015, dan 2020, dan perubahan orde permukiman serta dampak lingkungan dari sisi pelayanan air bersih dan persampahan yang terjadi akibat dari pola perkembangan permukiman tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan metode analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang terjadi sangat berpengaruh terhadap perkembangan pernggunaan lahan permukiman, dimana pada tahun 2010 luasan permukiman sebesar 1.909 Ha, ditahun 2015 meningkat menjadi 2.093 Ha, dan tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 2.138 Ha. Pola perkembangan pada tahun 2010 yang terjadi membentuk pola clustered, sedangkan tahun 2015 dan 2020 membentuk pola random dengan arah perkembangan menuju ke arah barat dan selatah, dengan perkembanganya mengikuti arah perkembangan jalan. Perlu adanya upaya-upaya untuk pengontrolan pola perkembangan permukiman yang ada. Beberapa upaya dilakukan dengan penataan dan pengontrolan permukiman yang akan berkembang dikemudian hari, dan pemerataan persebaran fasilitas yang sesuai dengan standar yang ada, serta pembuatan kebijakan guna penataan kawasan permukiman secara lebih mendetail. ","PeriodicalId":332774,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Spatial Planning","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116746448","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENENTUAN PUSAT KEGIATAN DALAM RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA","authors":"Anggaiya Pedroart Sibarani, A. Sukmawati","doi":"10.26623/ijsp.v3i1.4677","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/ijsp.v3i1.4677","url":null,"abstract":"Isu pemekaran wilayah terkait perubahan wilayah administrasi menjadi latar belakang dilakukannya langkah Peninjauan Kembali (PK) dan perubahan RTRW Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan sebelumnya termasuk wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur. Namun, setelah mekarnya Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2012, dilakukan revisi RTRW Kabupaten Bulungan yang mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037. Perubahan kebijakan RTRW provinsi tersebut menjadi pertimbangan dilakukannya langkah Peninjauan Kembali (PK) terhadap RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032. Hasil PK yang dilakukan tahun 2018 ini akan menjadi masukkan substansi bagi penyusunan RTRW Kabupaten Bulungan 2018-2038. Studi bertujuan untuk mengkomparasikan penentuan pusat kegiatan dalam rencana struktur ruang wilayah dalam dokumen RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032, hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2018, dan hasil analisis Skalogram Guttman serta Indeks Sentralitas Marshall. Studi dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif. Studi menunjukkan bahwa perubahan wilayah administrasi yang berimplikasi pada perubahan RTRW Kabupaten Bulungan menyebabkan perubahan pusat-pusat kegiatan, yaitu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sedangkan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) tetap mengacu pada arahan RTRW provinsi dan nasional. ","PeriodicalId":332774,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Spatial Planning","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125179081","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN DEMAK","authors":"Hendrianto Sundaro","doi":"10.26623/ijsp.v3i1.4864","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/ijsp.v3i1.4864","url":null,"abstract":"This study aims to identify the leading sectors in Demak Regency. The research objective are: 1) Knowing the basic and non-basic sectors . 2) Knowing whether there is a shift in the regional economic structure during the 2016-2020 period by looking at the regional components. 3) Knowing the typology of economic sectors. The method used in this study is a quantitative method. The data needed in the form of secondary data, namely PDRB data for Demak Regency in 2016-2020 and PDRB data for Central Java Province in 2016-2020. The analysis was carried out using Location Quotion (LQ) analysis, Klassen Typological Analysis, Shift Share analysis and compilation analysis to obtain a relative ranking of the leading sectors in Demak Regency.The Results of the analysis provide information that have been identified. First rank (Leading Sector) namely the Trade Sector, Water Supply Sector, Waste Management, Waste and Recycling Sector, Education Services Sector, Second Rank (Potential Sector) Processing Industry Sector, Sector Construction, Information and Communication Sector, Financial and Insurance Services Sector, Real Estate Sector, Health Services Sector and Social Activities. Sector providing accommodation and food and drink, Other service sectors. Ranked third (Developing Sector), Agriculture, forestry and fisheries sector, electricity and gas supply sector, transportation and warehousing sector, corporate services sector, government administration sector, mining and quarrying sector.","PeriodicalId":332774,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Spatial Planning","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115105455","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tipologi Ekosistem Inovasi dan Kewirausahaan: Potensi produktivitas inovasi di Provinsi Jawa Barat","authors":"Nabilla Dina Adharina","doi":"10.26623/ijsp.v2i2.4521","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/ijsp.v2i2.4521","url":null,"abstract":"Keterkaitan antara kewirausahaan dan produktivitas inovasi pada suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi telah mendorong banyak penelitian yang menunjukan bahwa inovasi dan kewirausahaan berkembang pada ekosistem tertentu. Dengan menggunakan analisis kluster, artikel ini membuat tipologi ekosistem inovasi dan kewirausahaan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan atribut-atribut yang mencerminkan produktivitas inovasi dan kewirausahaan, artikel ini menunjukan bahwa di Provinsi Jawa Barat hanya Kota Bandung yang memiliki ekosistem inovasi dan kewirausahaan yang baik jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya. Selain itu, artikel ini mendapatkan bahwa aglomerasi perkotaan juga dapat menjadi penentu ekosistem inovasi dan kewirausahaan. Temuan dalam artikel ini dapat menjadi wawasan baru terutama dalam menyusun kebijakan terkait kewirausahaan dalam mendorong perekonomian baik lokal dan regional. ","PeriodicalId":332774,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Spatial Planning","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126868144","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU MOBIL SATU GARASI PROVINSI DKI JAKARTA","authors":"Wahjoerini Wahjoerini, Andarina Aji Pamurti","doi":"10.26623/ijsp.v2i2.3975","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/ijsp.v2i2.3975","url":null,"abstract":"Kebijakan mengenai kepemilikan kendaraan bermotor disertai dengan kepemilikan garasi telah tertuang Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 140. Namun karena berbagai kendala, peraturan yang terbit pada tahun 2014 belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Satu diantara metode yang sangat berguna dalam kajian kebijakan adalah Institutional Analysis Development (IAD) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom pada tahun 1994. kebijakan terkait kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor khusus nya mobil terdapat tumpang tindih dengan kebijakan yang kedudukannnya diatasnya yang saling terkait. kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antar stakeholder terkait implementasi sementara itu jika dirinci lebih lanjut, terdapat kemungkinan konflik kepentingan dan potensi yang dapat dikembangkan melalui interaksi antar stakeholder. Masalah yang ada berakar dari ketiadaan aturan teknis dan kurangnya koordinasi antar sektor pemerintahan baik dalam skala nasional maupun lokal (provinsi). Kedua akar masalah tersebut menghasilkan permasalahan yang terjadi saat ini seperti perbedaan peraturan dan kepentingan antar Lembaga. Kemudian belum adanya mekanisme kontrol perizinan dan pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi antar Lembaga. ","PeriodicalId":332774,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Spatial Planning","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127730438","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Agnesia Putri Kurnianingtyas, Aizzatul Mardliyah, Kiki Lana Fauzizah
{"title":"ANALISA KINERJA BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG KORIDOR II TERMINAL TERBOYO-TERMINAL SISEMUT","authors":"Agnesia Putri Kurnianingtyas, Aizzatul Mardliyah, Kiki Lana Fauzizah","doi":"10.26623/IJSP.V1I2.3117","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/IJSP.V1I2.3117","url":null,"abstract":"<div><table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tbody><tr><td align=\"left\" valign=\"top\"><p class=\"Abstract\"><em>Semarang as one of the big cities in Central Java has provided public transportation which is Bus Rapid Transit (BRT) as an effort to reduce congestion and the use of private transpotation. There are eight main corridor and one special corridor that are provides until 2021, one of them is Corridor II with Terboyo-Sisemut Route. This study is aim to analyze the servce performance of Corridor II with the optimalization the use of BRT in this route, find the problem factors that influence and formulate the step for quality services improvement. The method of this study is quantitative method by calculating the weight value through assessment indicators based on the standards of the Director General of Transportation. These indicators are obtained from the results of dynamic surveys and static surveys. From the analysis, the service performance of BRT Corridor II at Terminal Terboyo-Sisemut PP is in good category. The number of fleets needed in corridor II is 21 units. Based on the results of the evaluation, one recommendation to improve the quality service of BRT is to make a special lane for BRT to make travel time faster, so that users are more interested in using BRT.</em></p></td></tr></tbody></table></div>","PeriodicalId":332774,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Spatial Planning","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115848276","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
