Kanun Jurnal Ilmu Hukum最新文献_第2页

ANALISIS PEMBLOKIRAN LAYANAN INTERNET DI PAPUA DARI PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DEMI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE 为实现善治，从法律确定性原则和公共利益原则的角度分析巴布亚的互联网服务封锁问题

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-10-27 DOI: 10.35315/dh.v24i2.9320

Adam Prawira Abdi Kusuma, Raka Rayveda Yudhistira, Sesarius Noveno Dylan Kurniaputra

{"title":"ANALISIS PEMBLOKIRAN LAYANAN INTERNET DI PAPUA DARI PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DEMI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE","authors":"Adam Prawira Abdi Kusuma, Raka Rayveda Yudhistira, Sesarius Noveno Dylan Kurniaputra","doi":"10.35315/dh.v24i2.9320","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9320","url":null,"abstract":"Isu pemblokiran layanan internet di Papua pada tahun 2019 menjadi sorotan publik dalam waktu cukup lama. Pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum, kepentingan umum dalam prinsip good governance. Asas kepastian hukum menjadi dasar penting dalam kebijakan pemblokiran layanan internet di papua, yang mana prinsip ini menuntut agar kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk prosedur yang jelas, prediktabilitas, dan akses ke informasi yang memadai. Selain itu, pemblokiran layanan harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan transparan. Kepentingan umum harus menjadi pertimbangan penting dalam pemblokiran layanan internet tersebut. Pemerintah harus mampu menjaga antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Meskipun dalam pemblokiran tersebut terdapat alasan seperti keamanan nasional atau penaungan kritis, tetap harus diperhatikan pula dampak terhadap hak asasi individu, kebebasan berbicara dan akses informasi. Terwujudnya good governance menjadi prinsip penting dalam pemblokiran tersebut. Good governance mengacu pada tata Kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif dan adil. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan terkait pemblokiran layanan internet, seperti informasi yang akurat, konsultasi publik, dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang terkait.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"6 11","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DELIK PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) BERKEWARGA NEGARAAN INDONESIA 针对印度尼西亚籍船员的贩运人口罪

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-10-27 DOI: 10.35315/dh.v24i2.9344

Yashica Nedhypraha Aprillyzegha

引用次数: 0

PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM DELIK NARKOTIKA SECARA TERORGANISASI 有组织的麻醉品中非法的证据

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-10-27 DOI: 10.35315/dh.v24i2.9428

Mas Diding Eki Sukmadadi, Siswantri Pratiwi, Mardani Mardani

引用次数: 0

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENCOPOTAN JABATAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/G/2021PTUN-BKL) 分析政府对班古鲁卫生部门负责人被免职的反法律行为的法律分析(案件编号)。13 / G / 2021PTUN-BKL)

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-09-13 DOI: 10.35315/dh.v24i2.9318

Nurjihan Rizkhita, Paulinus Salvator Tarigan, Rio Taufik Ansori

引用次数: 0

KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PIDANA MATI DENGAN HAK ASASI MANUSIA 研究死刑和人权之间的关系

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-09-13 DOI: 10.35315/dh.v24i2.9317

Estri Banjaransari, Yesika Rahman, Belinda Ayu, Rifki Pebrianata

引用次数: 0

Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 从2022年第1号法律的角度来看，区域报复的合理化含义涉及中央政府和地方政府之间的经济平衡

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-08-09 DOI: 10.30652/jih.v12i2.8388

Dodi Haryono, Gusliana Hb, Zulwisman Zulwisman, Geofani Milthree Saragih

{"title":"Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah","authors":"Dodi Haryono, Gusliana Hb, Zulwisman Zulwisman, Geofani Milthree Saragih","doi":"10.30652/jih.v12i2.8388","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v12i2.8388","url":null,"abstract":"Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) saat ini telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang abru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara, dan studi kepustakaan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diberlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi perpajakan daerah yang baru. Namun dalam penyederhanaan ini terdapat sumber retribusi yang dihilangkan dan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus melkukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Derah dalam semangan pemberian otonomi Daerah sesuai denga napa yang dibunyikan dalam Pasal 18 Ayat (5) Unddang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Unddang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"42 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73334086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 6

UPAYA NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2012-2015 2008 -2015年印尼腐败反腐败委员会(recommission of贪腐)的非反腐败努力

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-23 DOI: 10.35315/dh.v24i1.9385

Safik Faozi, Wenny Megawati, Dyah Listyarini

引用次数: 0

DISKRIMINASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS 接受潜在公务员对残疾的歧视

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-05-13 DOI: 10.35315/dh.v24i1.9316

Revina Nova Amelia, Nadia Indah Femmithasari

{"title":"DISKRIMINASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS","authors":"Revina Nova Amelia, Nadia Indah Femmithasari","doi":"10.35315/dh.v24i1.9316","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9316","url":null,"abstract":" The discrimination that many people with disabilities experience is discrimination in the work environment to people with disability are only pitied and seen as having many limitations and ultimately hampering the surrounding community. This view still occurs in many companies, they are reluctant to accept people with disabilities because they are considered to only hamper the company. By examining this problem, it is hoped that it can render a concern for how the government should enforce and supervise the employment rights of persons with disability, both in the government and private companies. The method used is a qualitative approach with the type of case study and is descriptive with a case study of discrimination in the selection of civil servants. It could then be concluded that persons with disability are the same as other human beings who have human rights, including employment rights, these rights have been guaranteed and regulated in the 1945 Constitution, Human Rights Law, Law on Persons with Disabilities, and other laws and regulations and from this research, it was found that there is still perception against persons with disability in the selection of Civil Servant (PNS) admissions","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"222 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135287219","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEMENUHAN ASAS FORMIL DAN ASAS MATERIL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS LAW 印度尼西亚运用综合法制定法律时形式原则和实质原则的履行情况

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-05-11 DOI: 10.35315/dh.v24i1.9315

Ni Nyoman Asti Irawati Puja

{"title":"PEMENUHAN ASAS FORMIL DAN ASAS MATERIL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS LAW","authors":"Ni Nyoman Asti Irawati Puja","doi":"10.35315/dh.v24i1.9315","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9315","url":null,"abstract":"The existence regulations is crucial and important in Indonesia as a legal state that adheres to the civil law ,where in this system the highest position is a constitution. Pancasila and the 1945 NRI Law are fundamental guidelines in making laws and regulations.The principle is the basic guideline that must be fulfilled so that later the legal product results, namely the laws and regulations that are produced are good, ideal, and worthy of enactment. President Joko Widodo working with the DPR as legislature-forming institution to make a law in a different way, namely by repealing and/or amending several provisions of the law at once using the omnibus law method. There is a legal issue where in forming a law one must comply with the principles of forming statutory regulations, both formal and material principles. In this research, we will discuss how to fulfill formal and material principles in the formation of laws in Indonesia using the omnibus law method?. The results of the discussion in this writing are that the fulfillment of the formal and material principles of the law adopting the omnibus law method must be based on the principles stipulated in Article 5 of Law 13 of 2022.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135527746","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL 国家管理机构(BKN)在防止公务员腐败方面的作用

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-05-11 DOI: 10.35315/dh.v24i1.9313

Naufal Alfian Tri Pamungkas, Bayu Krisna Ari Sadewa, Vanya Nike Sasmito, Datuk Muhammad Haidir Ali

{"title":"PERAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL","authors":"Naufal Alfian Tri Pamungkas, Bayu Krisna Ari Sadewa, Vanya Nike Sasmito, Datuk Muhammad Haidir Ali","doi":"10.35315/dh.v24i1.9313","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9313","url":null,"abstract":"The purpose of writing the article is to analyze the functions and roles of BKN, the role of BKN in preventing corruption for civil servants, and the implementation of corruption prevention policies or programs in the field by BKN in efforts to prevent civil servant corruption. Employees are workers both physically and mentally and their presence is needed because they are one of the most important means of effort to achieve certain goals. The writing method that we use in writing this paper is normative juridical, namely an approach through researching doctrinal laws using secondary data sources. The BKN as an institution of the Government of the Republic of Indonesia to better manage government personnel. The BKN was established to function not only to collect administrative data, but to develop the competence of civil servants in a more effective way so that they can provide support for development missions, governance, and public services. Corruption is the root of the country's problems and is the most important cause of poverty, therefore it must be dealt with. The causes of corruption very often occur such as the absence of strict sanctions, weak religious and ethical education, lack of education, bad environment, radical change, poverty, and the state of society. BKN is an institution that has the authority and controls the implementation of ASN administration standards, norms, procedures and criteria, staffing employees, organizing training and developing the field of HR management as well as conducting inspections. official duties, etc.  Keywords : Corruption, Government institutions, Civil Servants.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135527744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0