DELIK PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) BERKEWARGA NEGARAAN INDONESIA

Abstract

Praktek peradilan dalam mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 48/Pid.Sus/2021/PN.Crb. dan Putusan No. 49/Pid.Sus/2021/PN Crb. Seperti diketahui, majelis hakim menyampaikan putusannya dalam dua putusan Pengadilan Negeri Cirebon, yakni Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN. Cirebon dan Putusan No. 49/Pid.Sus/2021/PN.Cirebon menunjukkan kurangnya keadilan dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia di Indonesia. Padahal, Indonesia adalah negara berdaulat yang diwajibkan melindungi penduduknya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan bentuk perlindungan hukum tidak hanya berupa sanksi pidana terhadap pelaku UU No. 21 Tahun 2007, tetapi juga harus memberikan perlindungan, pencegahan dan pemberantasan sarana atau bentuk lembaga atau lembaga tindak pidana perdagangan orang.