发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

RechtIdee最新文献

筛选
英文 中文
Kebijakan Formulasi Asas Vicariuos Liability dalam Hukum Pidana di Indonesia 印尼资本法中基本代理责任的政策制定
RechtIdee Pub Date : 2014-12-01 DOI: 10.21107/RI.V9I2.410.G382
Fatimah
{"title":"Kebijakan Formulasi Asas Vicariuos Liability dalam Hukum Pidana di Indonesia","authors":"Fatimah","doi":"10.21107/RI.V9I2.410.G382","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/RI.V9I2.410.G382","url":null,"abstract":"Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupa- kan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupa- kan wujud dari ide keseimbangan serta pelengkap (complement) dari asas Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Namun, RKUHP belum juga memberikan kejelasan dalam hal apa subjek dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertang- gungjawaban pengganti/ vicarious liability . Dari sinilah penulis merasa perlu untuk membuat sebuah alternatif pengaturan vicarious liability dalam hukum pidana di Indonesia, guna memberikan kejelasan pengaturan sekaligus syarat dapat diterapkannya vicarious liability dalam hukum pidana di Indonesia. Kata kunci:, kebijakan formulasi, vicarious liability.","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67771971","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia 印度尼西亚政府关于印尼国有企业私有化的战略评估
RechtIdee Pub Date : 2014-12-01 DOI: 10.21107/ri.v9i2.407
M. Ikhwan
{"title":"Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia","authors":"M. Ikhwan","doi":"10.21107/ri.v9i2.407","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/ri.v9i2.407","url":null,"abstract":"Sejak mencuatnya konsep dan pelaksanaan privatisasi BUMN di Indone- sia, timbul kesan yang negatif pada BUMN Indonesia. Adanya BUMN terke- san hanya semata-mata untuk memenuhi kepentingan anggaran pemerintah yang defisit. BUMN di Indonesia dijadikan alat untuk mencari dana tambah- an bagi birokrasi pemerintah, sehingga kepentingan untuk memenuhi kebutu- han masyarakat seringkali kurang diindahkan. Selama ini strategi pelaksa- naan privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara men- divestasi saham BUMN sangat tidak tepat, dan banyak dilakukan dengan partner investor asing, akibatnya kesan negatif bahwa pemerintah dan birokrasi internal BUMN Indonesia selalu mengedepankan profit daripada kebutuhan masyarakat. Kata Kunci   : Strategi Kebijakan, Privatisasi BUMN","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67770770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakat oleh Pemerintah Daerah 反社会犯罪分析机构向地方政府提供社会援助
RechtIdee Pub Date : 2014-12-01 DOI: 10.21107/ri.v9i2.406
Tunggul Anshari Setia Negara
{"title":"Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakat oleh Pemerintah Daerah","authors":"Tunggul Anshari Setia Negara","doi":"10.21107/ri.v9i2.406","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/ri.v9i2.406","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67771147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pelaksanaan Pasal 5 (1) Charter Of The Association Of Southeast Asian Nation Bidang Jasa Angkutan Udara Di Indonesia 在印度尼西亚执行《东南亚国家联盟航空运输远征宪章》第5条第（1）款
RechtIdee Pub Date : 2014-06-01 DOI: 10.21107/ri.v9i1.414.g386
Adi Kusumaningrum
{"title":"Pelaksanaan Pasal 5 (1) Charter Of The Association Of Southeast Asian Nation Bidang Jasa Angkutan Udara Di Indonesia","authors":"Adi Kusumaningrum","doi":"10.21107/ri.v9i1.414.g386","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/ri.v9i1.414.g386","url":null,"abstract":"ASEAN  Framework  Agreement  for  The  Integration  of  Priority Sectors (AFAIPS) yang disepakati pada KTT ASEAN ke-10 tanggal 29 November 2004 di Vientine, Laos mengintegrasikan beberapa sektor yang diprioritaskan atau dianggap penting di ASEAN yang salah satunya adalah Air Travel Integration . Indonesia sendiri telah mengesahkan AFAIPS melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009. Penelitian ini akan fokus pada langkah-langkah legislasi domestik apa saja yang sudah dilakukan oleh Indo- nesia dalam rangka melaksanakan Pasal 5 (2) ASEAN Charter khususnya bidang jasa angkutan udara di Indonesia. Pelaksanaan Pasal 5 (2) C harter of The Association of Southeast Asian Nation Bidang Jasa Angkutan Udara di Indonesia, diantaranya dengan dilakukannya perubahan terhadap UURI Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dengan UURI Nomor 1 Tahun 2009  tentang  Penerbangan.  Lebih  lanjut,  pemerintah  telah  menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan  Udara  Nomor:  KP  480  Tahun 2012 tentang Roadmap Hubungan Udara Indonesia yang menetapkan road- map yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap pejabat dalam melakukan perundingan hubungan udara dengan negara mitra, khususnya terkait hard right (market access) . Indonesia, sampai dengan saat ini, mempunyai   per- janjian  hubungan  udara  dengan  73  negara,  sedangkan  untuk perjanji- an ASEAN Indonesia telah meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on Air Services beserta Protocol 1 dan Protocol 2-nya. Kata Kunci: pelaksanaan, ASEAN Charter, angkutan udara","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67770306","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 国际法院作为联合国司法机构的存在
RechtIdee Pub Date : 2014-06-01 DOI: 10.21107/RI.V9I1.415
Indien Winarwati
{"title":"Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)","authors":"Indien Winarwati","doi":"10.21107/RI.V9I1.415","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/RI.V9I1.415","url":null,"abstract":"International Court Of Justice / Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikannya International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan cara kekerasan, sehingga Negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan. Tugas utama dari International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar Negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, Dalam menyelesaikan sengketa antar Negara, Internasional Court of Justice mempunyai  kewena- ngan / yuridiksi yang meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-per- kara  para  pihak  yang  bersengketa dan  kewenangan  untuk  memberikan Opini-opini / Nasihat kepada Negara-negara yang meminta, selain itu Inter- national Court Of Justice juga dapat memberikan opini / nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan lain dari PBB selama diijinkan oleh Majelis Umum. Dan berkaitan dengan putusan dari International Court Of Justice, putusan hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus dari para pihak tersebut. Putusan International Court Of Justice wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, jika ada negara tidak mematuhi keputusan, maka ada beberapa sanksi yang diterapkan untuk memaksa negara tersebut mematuhinya. Kata Kunci : Internasional Court Of Justice, Kewenangan dan yurisdik- si, Statuta  Mahkamah Internasional, Piagam  Perserika- tan Bangsa-Bangsa","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67770356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan 不和谐的许可和分配安排通过保护儿童的健康来维持婚姻
RechtIdee Pub Date : 2014-06-01 DOI: 10.21107/RI.V9I1.416.G389
Amelia
{"title":"Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan","authors":"Amelia","doi":"10.21107/RI.V9I1.416.G389","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/RI.V9I1.416.G389","url":null,"abstract":"Salah satu syarat materiil perkawinan yang bersifat absolut/mutlak adalah syarat yang berkaitan dengan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Dimana bagi seorang pria dan seorang wanita yang belum batasan usia tersebut, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan  atau  pejabat lain yang diminta oleh kedua  orang tua pihak  pria atau pihak wanita. Pengaturan terkait batasan usia, izin dan dispensasi dalam melangsungkan perkawinan ini ternyata tidak harmonis dengan pengaturan terkait perlindungan anak atas kesehatan. Kata Kunci : perkawinan, perlindungan anak.","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67770099","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Penentu Arah dan Strategi Rencana Pembangunan Indonesia 作为印尼发展计划和战略指标的国家大线
RechtIdee Pub Date : 2014-06-01 DOI: 10.21107/RI.V9I1.417
Siti Marwijah, Nunuk Nuswardani
{"title":"Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Penentu Arah dan Strategi Rencana Pembangunan Indonesia","authors":"Siti Marwijah, Nunuk Nuswardani","doi":"10.21107/RI.V9I1.417","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/RI.V9I1.417","url":null,"abstract":"Pembangunan suatu negara wajib ditetapkan dalam suatu sistem yang komprehensif agar pembangunan berjalan secara terarah, terstruktur, dan terencana dengan baik. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indone- sia wajib berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Pada masa orde baru sistem perencanaan ditetapkan oleh MPR dan disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah masa orde baru berlalu, tugas pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) diserahkan kepada Presiden dan wakil Presiden. Saat ini terjadi arus pendapat yang mengingink- an mereformulasi model GBHN sebagai arah perencanaan pembangunan nasional ke depan. Namun, apakah MPR masih relevan sebagai lembaga yang diberi peran, fungsi dan kewenangan untuk merumuskan GBHN. Hal ini yang perlu dikaji untuk mendapatkan solusinya. Kata kunci : sistem perencanaan, pembangunan, GBHN, RPJN","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67770788","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (Kajian Ontologi) shiirkah是基于Syari 'ah的投资模式。
RechtIdee Pub Date : 2014-06-01 DOI: 10.21107/RI.V9I1.413
Dyah Ochtorina Susanti
{"title":"Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (Kajian Ontologi)","authors":"Dyah Ochtorina Susanti","doi":"10.21107/RI.V9I1.413","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/RI.V9I1.413","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberi- kan evaluasi mengenai pengaturan konsep syirkah dalam hukum positif Indo- nesia. Syirkah adalah percampuran modal antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk membuat suatu kerjasama dalam bidang tertentu. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan sejarah hukum ini memberikan penjelasan bahwa syirkah selama ini diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam frame hukum perbankan. Hadirnya konsep syirkah dalam hukum perbankan ini didorong oleh keinginan umat Islam untuk menerapkan ajaran mu’amalah. Kata Kunci: Syirkah, Investasi, Ontologi","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67770197","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum 警察在执法中使用混乱
RechtIdee Pub Date : 2014-06-01 DOI: 10.21107/RI.V9I1.418
Aulia
{"title":"Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum","authors":"Aulia","doi":"10.21107/RI.V9I1.418","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/RI.V9I1.418","url":null,"abstract":"Polisi merupakan “gatekeeper”  dalam sistem peradilan pidana oleh karena- nya polisi dapat dikatakan sebagai “perwujudan” hukum (pidana) yang berlaku. Dalam posisi yang demikian itu, maka polisi dalam melaksanakan tugas selalu dituntut untuk menggunakan kemampuan daya “baca”, daya “pilah” dan daya “pilih” khususnya dalam menangani kasus yang tergolong sensitif. Penulisan ini hendak mengkaji apakah diskresi sesungguhnya bertentangan dengan aturan hukum ?  Untuk keperluan tersebut, kasus “manten” yang berlaku di Madura sebagai bahan analisis dan teori diskresi sebagai pisau analisis. Kata Kunci : Polisi, Penegakan Hukum, Diskresi","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67770895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah 多重公司法体系中的公司担保原则考察
RechtIdee Pub Date : 2013-12-01 DOI: 10.21107/RI.V8I2.696
Noor Hafidah
{"title":"Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah","authors":"Noor Hafidah","doi":"10.21107/RI.V8I2.696","DOIUrl":"https://doi.org/10.21107/RI.V8I2.696","url":null,"abstract":"Abstrak Perkembangan kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah menyebabkan betapa pentingnya makna dari suatu kajian tentang prinsip-prinsip hukum. Keberadaan prinsip hukum merupakan syarat mutlak ( conditio sine qua non ) dari adanya suatu aturan hukum. .Prinsip hukum Jaminan Syariah ( al-rahn ) harus dilakukan dalam konteks sistem hukum syariah. Untuk mengelaborasi prinsip hukum jaminan syariah digunakan 2 (dua) metode, yaitu deduksi dan induksi . Metode deduksi digunakan untuk mengabsorbsi prinsip hukum perikatan syariah menjadi prinsip hukum jaminan syariah. Metode induksi digunakan untuk mengelaborasi asas hukum dengan cara mengabstraksikan aturan-aturan konkrit tentang jaminan syariah. Berdasarkan metode deduksi  dan induksi, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum Jaminan Syariah ( Al-rahn ) adalah: Al Hurriyah (Asas Kebebasan), Al-Musawah (Asas Persamaan dan Kesetaraan), Al-‘Adalah (Asas Keadilan), Al-Ridha ( Asas Kerelaan), A l -Shidq (Asas Kejujuran dan Kebenaran), Al-Kitabah (Asas Tertulis). Kata Kunci: Jaminan syariah, Prinsip hukum, Sistem Hukum Syariah","PeriodicalId":31500,"journal":{"name":"RechtIdee","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67770206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
首页 上一页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：481959085
Book学术官方微信