Lambung Mangkurat Law Journal最新文献_第5页

The Politics of Criminal Law in Trademarks and Future Concept of Omnibus Law for IPR 商标的刑事政治与知识产权综合法律的未来构想

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-09-27 DOI: 10.32801/LAMLAJ.V5I2.152

Ifrani Ifrani

{"title":"The Politics of Criminal Law in Trademarks and Future Concept of Omnibus Law for IPR","authors":"Ifrani Ifrani","doi":"10.32801/LAMLAJ.V5I2.152","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/LAMLAJ.V5I2.152","url":null,"abstract":"From the Global Intellectual Property Center (GIPC) survey, Indonesia still considered weak in protecting intellectual property. Then the political direction of law began to look at the concept of the omnibus law to promote the ease of doing business (EoDB). Therefore, the purpose of this study is to analyze first, the legal protection issues of famous brand holders in Act No. 20/2016 through political instruments and criminal law policies. Secondly, the concept of the omnibus law as ius constituendum of the Act Related to Indonesian Intellectual Property in the political perspective of criminal law. The normative method was chosen because of the object of the study on the principles of law, theories, and doctrines of jurisprudence. The results of this study show that although Indonesia's IPR index score increased in 2019, it's global ranking declined. This means that despite increases in scores, Indonesia's IPR enforcement tends to be stagnant when compared to other countries. The IPR-related Act can be combined into an omnibus law. The aim is to simplify the laws of Patents, Trademarks, Copyrights, Industrial Designs, Layout Designs of Integrated Circuits, and Communal Investment Credit which greatly affect the economy and investment in Indonesia.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"04 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"70170916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah oleh Produsen di Indonesia 印尼生产垃圾管理义务规则制裁执行法案的构建

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-09-26 DOI: 10.32801/LAMLAJ.V5I2.159

Yessy Cornesia Irianto, Nadia Imanda

{"title":"Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah oleh Produsen di Indonesia","authors":"Yessy Cornesia Irianto, Nadia Imanda","doi":"10.32801/LAMLAJ.V5I2.159","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/LAMLAJ.V5I2.159","url":null,"abstract":"Dalam hukum positif Indonesia terdapat ketentuan kewajiban produsen untuk mengelola dan mendaur ulang sampah dari produksinya. Dalam aturan tersebut terdapat kekosongan hukum karena tidak mengatur sanksi apabila produsen tidak menjalankan kewajibannya dalam mengelola sampah produksinya. Hal tersebut berimplikasi tidak ada landasan upaya pengawasan secara preventif dan represif terhadap pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkonstruksi aturan pengelolaan sampah dengan melegitimasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama dalam pengelolaan sampah. Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi aturan penerapan sanksi adalah sebagai landasan pengawasan bagi penegak hukum untuk menindak produsen yang tidak menjalankan kewajiban mengelola sampahnya. Pengawasan melalui sanksi yang dilakukan ini agar ada penegakan hukum bagi produsen yang tidak menjalankan kewajiban pengelolaan sampah sehingga bisa jera untuk tidak melanggar peraturan kembali.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"135-148"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41690613","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tax Amnesty bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia 印度尼西亚外国公民大赦税

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-09-24 DOI: 10.32801/LAMLAJ.V5I2.160

Luluk Nurmalita, I. Indrawati

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo 哥伦打洛省地区规则中主要制裁规则的司法考察

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-09-22 DOI: 10.32801/LAMLAJ.V5I2.150

N. Nggilu

{"title":"Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo","authors":"N. Nggilu","doi":"10.32801/LAMLAJ.V5I2.150","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/LAMLAJ.V5I2.150","url":null,"abstract":"Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo sejak dibentuk tahun 2000, politik hukumnya masih bercita rasa pemidanaan, hal itu tercermin dari adanya pengaturan sanksi pidana yang bukan hanya melebihi dari ketentuan pembebanan sanksi pidana, melainkan juga kesalahan dalam merujuk ketentuan yang menentukan kualifikasi sebuah tindakan dibebankan sanksi pidana atau tidak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasilnya ditemukan bahwa adanya peraturan daerah yang merujuk bukan pada pasal yang memuat tentang perbuatan hukum, melainkan merujuk pada BAB yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang umum dan tidak memuat perbuatan hukum yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, itu tercermin dari peraturan daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, terdapat juga peraturan daerah yang pembebanan sanksi pidananya melebihi dari ketentuan pengaturan sanksi yang dapat diatur dalam peraturan daerah, dimana pembebanan sanksi pidana kurungan 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 500.000.000, padahal ketentuan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah hanya membatasi pembebanan sanksi pidana maksimal 6 (enam) bulan kurungan, dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"109-121"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42671534","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 26

Menggeser Paradigma Kontra terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga 转变了反对家庭强奸罪的反模式

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-03-31 DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.118

Riskyanti Juniver Siburian

{"title":"Menggeser Paradigma Kontra terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga","authors":"Riskyanti Juniver Siburian","doi":"10.32801/lamlaj.v5i1.118","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.118","url":null,"abstract":"Marital Rape adalah pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, di mana antara pelaku dan korban terdapat ikatan perkawinan. Isu marital rape dianggap tabu sehingga muncul pro-kontra mengenai intervensi negara dalam mengkriminalisasi perbuatan sebagaimana dimaksud. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan unsur perkawinan sebagai bagian tindak pidana pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) berdasarkan hukum pidana materiil di Indonesia serta untuk mengetahui dasar teoritis dan yuridis penerimaan kriminalisasi marital rape. Metode penelitian adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pada awalnya hukum pidana Indonesia tidak memaknai pemaksaan hubungan seksual pada korban dan pelaku yang memiliki ikatan perkawinan sebagai perkosaan (Pasal 284 KUHP). Muatan mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam ranah perkawinan mulai diatur sebagai tindak pidana dalamPasal 46 jo. Pasal 8 huruf a UU-PKDRT dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. (2) Penerimaan kriminalisasi marital rape diawali munculnya pemikiran feminist yang menggeser perspektif lama mengenai anggapan perempuan harus memenuhi “right to sex” suami akibat adanya contract of marriage, pandangan istri adalah “hak milik” (property) suami, serta perspektif critical feminism criminology yang menyebutkan wanita dalam ikatan perkawinan cenderung menjadi korban kejahatan. Negara perlu memberikan perlindungan melalui sanksi pidana karena pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun menyalahi hak asasi sebagaimana dimaksud Pasal 28G UUD RI 1945.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"58-74"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42119394","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Pembangunan Rumah Susun Sewa Mahasiswa Kajian tentang Inkonsistensi Regulasi dan Implementasi 学生住房建设研究规律性和执行不一致

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-03-31 DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.171

S. Sudjito

{"title":"Pembangunan Rumah Susun Sewa Mahasiswa Kajian tentang Inkonsistensi Regulasi dan Implementasi","authors":"S. Sudjito","doi":"10.32801/lamlaj.v5i1.171","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.171","url":null,"abstract":"Program Rusunawa Mahasiswa merupakan upaya pemerintah mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Diharapkan dengan adanya Rusunawa Mahasiswa, biaya sewanya lebih murah dibanding harga sewa kos-kosan. Diharapkan pula, pihak kampus sebagai pengelola Rusunawa Mahasiswa bisa memprioritaskan mahasiswa kurang mampu dari luar kota yang memiliki prestasi akademik b a g u s , sehingga mereka terbantu dari aspek ekonomi. Sampai saat ini masih ada kesenjangan antara target dan realisasinya pembangunan Rusunawa Mahasiswa. Kesenjangan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain berupa inkonsistensi regulasi maupun inkonsistensi implementasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan substansi penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1. Ada inkonsistensi regulasi berupa kekurangan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri; 2. Ada inkonsistensi implementasi disebabkan lemahnya pengawasan, kurang profesionalitas pelaksanaan dan penegakan regulasi.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"87-99"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48256436","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Development of Indonesian Sharia Banks with Malaysia Comparation Method (Study of History, Products and Legal Assets) 印尼伊斯兰银行发展与马来西亚比较法（历史、产品与合法资产研究）

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-03-31 DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.140

Hagi Hutomo Mukti

引用次数: 2

Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dimensi Sistem Peradilan Pidana Disektor Kehutanan 森林刑事司法系统的预防和根除研究所

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-03-31 DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.146

Junaidi Arif

{"title":"Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dimensi Sistem Peradilan Pidana Disektor Kehutanan","authors":"Junaidi Arif","doi":"10.32801/lamlaj.v5i1.146","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.146","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam rangka optimalisasi sistem peradilan pidana disektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian ini didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sedangkan analisis penelitian dengan cara penafsiran asas-asas hukum, dengan kerangka berfikir deduktif-induktif sebagai suatu penjelasan dan interpretasi logis dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait. Struktur kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu beberapa Deputi diantaranya, deputi bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama serta deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga ini memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan perusakan hutan yang dilakukan melalui proses hukum penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Selain kewenangan tersebut Lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi penangan perkara tindak pidana kehutanan.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"58"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44908444","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Perlindungan Hukum Data Agunan Debitur dalam Perspektif Kerahasiaan Perbankan 从银行保密的角度保护债务人的数据法律

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-03-31 DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.196

Muhammad Erham Amin, Noor Hafidah

{"title":"Perlindungan Hukum Data Agunan Debitur dalam Perspektif Kerahasiaan Perbankan","authors":"Muhammad Erham Amin, Noor Hafidah","doi":"10.32801/lamlaj.v5i1.196","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.196","url":null,"abstract":"Registration of Fiduciary Security since the issuance of Government Regulation No. 21 of 2015 concerning FIDUCIA GUARANTEE REGISTRATION PROCEDURES AND COST OF MAKING FIDUSIA ASSETS are an obligation and obligation as a condition of a fiduciary agreement and as a form of implementation of the principle of publicity. In the online Fiduciary registration procedure, there are stages of searching data (or the term in practice is “buying data”) which is charged a fee of fifty thousand rupiahs (IDR 50,000.00). If the user chooses the searching data option, a number of data related to debtor collateral will appear, such as the form of collateral, who is the creditor, and data on the value of the guarantee. It becomes a question when debtor collateral data is linked with the bank as the creditor. Is collateral data that can be accessed by users consisting of Notary, Corporate (consisting of banks and non-banks), and Retail (consisting of individuals and business entities) part of bank confidentiality? Debtor data in the bank secrecy provisions contained in the Banking Law can only be disclosed to certain parties for certain reasons as well. Therefore it is necessary to study the debtor collateral data in relation to the provisions of banking secrecy and protection of banks because this pertains to banks as creditors","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"100-108"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41897311","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produksi Pangan yang tidak memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan yang tidak Memiliki Izin Edar 不符合安全条件的粮食生产和缺乏许可证的食品质量的企业的责任

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2020-03-30 DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.142

Rani Apriani, Rahmi Zubaedah, Abdul Atsar

{"title":"Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produksi Pangan yang tidak memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan yang tidak Memiliki Izin Edar","authors":"Rani Apriani, Rahmi Zubaedah, Abdul Atsar","doi":"10.32801/lamlaj.v5i1.142","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.142","url":null,"abstract":"Pelaku usaha dalam memproduksi pangan harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Akan tetapi persaingan usaha yang cukup ketat diantara para pelaku usaha membuat para pelaku usaha berbuat perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pangan yaitu banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepada konsumen bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, bedasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Pangan.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"42-57"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41412087","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0