Jurnal Kebijakan Pemerintahan最新文献

{"title":"EVALUASI PEMANFATAN DANA INSENTIF DAERAH BERBASIS PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PROVINSI JAWA TENGAH, BENGKULU DAN JAWA TIMUR","authors":"A. Pambudi, Grace Second Lady Manalu, Deni","doi":"10.33701/jkp.v5i2.2679","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2679","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Ketimpanganpembangunan daerah terkait disparitas fiskal menjadi permasalahan hingga saat ini. Pembangunan desentralisasi fiskal bukan hanya terkait transfer dana kepada pemerintah daerah, tetapi perhatian pada penciptaan dampak positif perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi utama, selain juga pertumbuhan ekonomi regional. Pada level provinsi, Dana Insentif Daerah (DID) menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah sekaligus menjadi ukuran kualitas daerah karena untuk mendapatkannya diperlukan kompetisi. Salah satu kompetisi yang menjadi dasar perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah adalah Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Evaluasi terkait DID bertujuan untuk menilai kualitas realisasi dan efektivitas pemanfaatan anggaran DID tahun 2021 kepada daerah terbaik PPD tahun 2020 menjadi menarik diulas dalam rangka memperkuat kerjasama pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pemanfaatan dana tersebut di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan optimalisasi kuesioner google form dan memanfaatkan aplikasi Zoom sebagai verifikasi terbatas pada penerima DID tahun 2021 khususnya 3 terbaik Provinsi PPD 2020 untuk melihat implementasi lapangan terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DID dalam masa Pandemi COVID-19 dalam konteks evaluasi on going. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun realisasi pada 3 provinsi lokasi studi kasus dinilai baik, namun secara umum pemanfaatan DID agak berbeda sehingga belum well planned jika dibandingkan dengan dana transfer lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang proses dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya dilakukan secara lebih berjenjang dan menggunakan sistem yang lebih mapan. \u0000 Kata Kunci: Dana Insentif Daerah, Penghargaan Pembangunan Daerah, Provinsi, Evaluasi \u0000 ","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131084941","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PROGRAM BERAS DAERAH (RASDA) GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM) DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA","authors":"Tria Hilda, Hadi Prabowo, Ika Sartika","doi":"10.33701/jkp.v5i2.2807","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2807","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000Program Beras Daerah (RASDA) merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara serta mengetahui Hambatan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam penerapan program RASDA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu uraian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan kebijakan pemerintahan melalui peraturan pemerintah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dimana sumber data didapat melalui Studi Kepustakaan (Library Research) dengan mengacu pada teori Manajemen David (2011) yaitu a) Perencanaan; b) Pengorganisasian; c) Pemotivasian; d) Penempatan Staf; dan e) Pengendalian. Sehingga penelitian ini mengkaji serta mengkomparasikan isi muatan perundangan otonomi daerah terkait pangan serta peraturan daerah yang mengatur tentang beras daerah (RASDA) yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Hasil penelitian Analisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari empat aspek, yaitu : (1) Aspek Kebijakan Pemerintahan; (2) Aspek Pemenuhan Hak RTS-PM; (3) Aspek Manajemen Program RASDA; (4) Aspek Kualitas RASDA. \u0000  \u0000Kata Kunci: Program RASDA, Kesejahteraan, RT-SPM. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"119 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114906365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EVALUATION OF THE KARTU TANI PROGRAM IN SUBSIDIZED FERTILIZERS DISTRIBUTION IN BANYUMAS REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE","authors":"Imwadia Ramadhoni, Berliana Prilli Nomita","doi":"10.33701/jkp.v5i2.2922","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2922","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000The Governor of Central Java Province initiated the Kartu Tani Program to realize the distribution, control, and supervision of subsidized fertilizers for farmers. However, there are still problems with implementing this program from the farmers, KPL (Complete Fertilizer Kiosk) and distributors, related agencies, and third parties, BRI Bank. The problems include the scarcity of subsidized fertilizers, delays in fertilizer distribution, inaccuracy targeting, and overpriced provision. So, this article proposes to discuss the Kartu Tani Program evaluation in Banyumas Regency. Using the Quasi Qualitative Design (QQD), the data was obtained from various documents, observations, and interviews. This article also used Manual Data Analysis Procedure (MDAP). Based on the evaluation, after the existence of the Kartu Tani, farmers experienced many conveniences, including the relatively low price of fertilizer, the fertilizer quota, and the specific location of the fertilizer seller based on residents and farmer groups. Not only farmers, fertilizer sellers, and distributors also benefit from the Kartu Tani to make subsidized fertilizer reports from sales to distributors. On the other side, we show that many complaints regarding the Kartu Tani are still entered into the Banyumas Regency complaint hotline, but most of these complaints can be resolved. The Department of Agriculture and Food Security of Banyumas Regency commits to optimally implementing the Kartu Tani Program as the right solution for subsidized fertilizers distribution to farmers in the Banyumas Regency. \u0000  \u0000Keywords: Fertilizer distribution, Kartu Tani, policy evaluation, subsidized fertilizers. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123408582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"INTERNATIONAL MIGRATION, GLOBAL INEQUALITIES AND ITS IMPLICATION ON ANTI-POVERTY POLICY","authors":"Wike Anggraini, Arwanto .","doi":"10.33701/jkp.v5i2.2659","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2659","url":null,"abstract":"Abstract \u0000The purpose of this article is gaining an understanding on whether international migration contribute positively or negatively to global inequalities. Furthermore, it aims to analyze the implication of migration to anti-poverty policy within a country. Researchers use a literature review method to draw a conclusion on the relationship between international migration and global inequalities. Accordingly, international migration could affect both positive and negative on global inequality. It could reduce poverty through remittances, increasing wage level in the sender country, and brain exchange. On the other hand, it also has result on asymmetric development and an increase of dependence on destination countries. Furthermore, immigration affected anti-poverty practices and programs as well. According to a number of studies, policy must take into account the effects of migration on poverty and development. Social exclusion is a problem for anti-poverty initiatives. However, a dilemma arose during the policy-making process: who will be accountable for the difficulties of migrants, particularly illegal migrants? The host country or the local government? \u0000  \u0000Keywords: migrants, international migration, inequalities, poverty, policy \u0000 ","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116565016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBIJAKAN PENYALURAN PEKERJA MIGRAN MASA PANDEMI COVID -19 DI KABUPATEN PONOROGO","authors":"Nirma Vinny Rahayu, E. Dj, Dian Suluh Kusuma D, Bambang Triono","doi":"10.33701/jkp.v5i2.2667","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2667","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Indonesia mengalami pandemi selama tiga tahun terakhir yang sangat luar biasa telah menyebabkan tersebarnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Dengan berakhirnya penyaluran PMI selama merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, menyebabkan munculnya berbagai kebijakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan penyaluran PMI di PT. Tulus Widodo Putra dan PT Andhika Putra Mandiri di masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan menganalisis penyaluran tenaga kerja Indonesia di PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri. Metode penelitian menggunakan deskripsi eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dibuat dengan tujuan menghentikan penyaluran Pekerja Migran ke luar negeri yang membawa dampak sangat signifikan bagi PT.Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri serta semua calon Pekerja Migran yang terdapat pada kedua PT tersebut. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, pengoperasian diberhentikan dan semua tempat penampungan dikosongkan untuk mencegah terjadinya penularan virus Covid-19 yang tidak sengaja, akan tetapi salah satu perusahaan tersebut tidak mengikuti insturksi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. \u0000Kata Kunci: Pandemi Covid – 19, Kebijakan, Penyaluran PMI","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134440288","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TOURISM FOR ECONOMIC RECOVERY IN CENTRAL KALIMANTAN : SIMULATION USING INPUT-OUTPUT TABLE","authors":"Fitri Handayani, Tita Rosy","doi":"10.33701/jkp.v5i1.2407","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2407","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000The Covid-19 pandemic has had a negative impact on Central Kalimantan's economic growth with a contraction of 1.40 percent in 2020. Central Kalimantan's economic is still highly dependent on natural resource-based sectors, and it will be very vulnerable because the movement of the economy will be greatly influenced by global price volatility and its uncertainty. The tourism sector, therefore, is an important sector that is expected to be an alternative driver sector of economic recovery. This study aims to measure and analyze the relationship between the tourism sector and other sectors, as well as to simulate investment policies in Central Kalimantan. Limited studies that focus on the tourism sector as planning for economic recovery after the pandemic, especially in Central Kalimantan, can make this research as a reference for policy makers in economic planning. The Input Output table released in May 2021 becomes secondary data used in research with forward and backward linkage analysis and investment simulations in the tourism sector. The results showed that the tourism sector is the sector that has the highest forward linkage in Central Kalimantan. Furthermore, if investment is given to the sector of accommodation and food service activities, it will provide the greatest boost to the total economy compared to other tourism sectors. However, the transportation sector which is the infrastructure in tourism also has an important role as a leading sector with more than one forward and backward linkage index. \u0000  \u0000Keywords: Pandemic, Tourism Sector, Economic Recovery, Input Output Table \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000  \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121282437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT JENANGAN TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK DI MASA PANDEMI","authors":"Amanda Kamaliyah Rosyadah, Alfania Yulantias, Augustin Rina Herawati, K. .","doi":"10.33701/jkp.v5i1.2140","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2140","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Kebijakan subsidi listrik yang lahir di masa pandemi COVID-19 pada beberapa daerah di Indonesia berjalan kurang efektif dan menimbulkan ketidakpuasan sebagian masyarakat. Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang memperoleh subsidi listrik khususnya bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA. Masalah difokuskan pada tingkat kepuasan masyarakat atas kebijakan subsidi listrik di masa pandemi yang kurang efektif karena tidak tepat sasaran.  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap program subsidi listrik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan kuesioner kepada 30 narasumber. Kepuasan masyarakat diukur menggunakan skala Likert dan dianalisis secara deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bagi pengguna 450 VA selama bulan April, Mei, dan Juni 2020 54,5% responden tidak mendapatkan subsidi listrik dan bagi pengguna 900 VA selama tiga bulan tersebut 81,3% responden tidak mendapatkan diskon 50% untuk pembayaran listrik. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Jenangan di Kabupaten Ponorogo tidak puas atas kebijakan subsidi listrik di masa pandemi yang ditunjukkan dengan hasil 40% narasumber menyatakan tidak puas, 20% menyatakan sangat puas, 20% lagi menyatakan puas, 16,7% menyatakan cukup puas, dan sisanya 3,3% menyatakan kurang puas. \u0000  \u0000Kata Kunci: Kebijakan Subsidi Listrik, Masyarakat, Pemerintah dan Kepuasan Masyarakat","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"178 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122142944","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS PENILAIAN DAN PENGHARGAAN PADA PROGRAM KELURAHAN LENGKAP","authors":"Rizki Febrian Hamdani, Slamet Wiyono, Dwi Wulan Pujiriyani","doi":"10.33701/jkp.v5i1.1909","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.1909","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000         Sumber daya manusia sangat berpengaruh pada upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Keberhasilan dalam mengimplementasikan fungsi pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal dasar untuk bisa meningkatkan performa anggota tim dan performa organisasi. Tulisan ini menganalisis praktik pengelolaan sumber daya manusia berbasis penilaian dan penghargaan serta pengaruhnya dalam mendukung capaian Program Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Kediri. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Jenis metode kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian dilakukan pada bulan 12 Mei-15 Juni 2021. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara itu data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terkait pelaksanaan Program Kelurahan Lengkap di Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada Program Kelurahan Lengkap dikelola dengan menerapkan pendekatan berbasis penilaian dan penghargaan. Hal ini dipraktikkan dengan sistem pemberian penghargaan bagi petugas pelaksana yang dinilai memiliki loyalitas dan berkinerja baik. Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi pengelolaan SDM yaitu struktur birokrasi, sumber daya, sikap pelaksana dan model komunikasi. Pelaksanaan Program Kelurahan Lengkap sudah berjalan cukup efektif dengan pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri. Meskipun demikian terdapat faktor sumber daya yang harus diperhatikan agar kinerja bisa berjalan lebih optimal. \u0000Kata Kunci: Kediri, kinerja kebijakan, manajemen sumber daya manusia, implementasi kebijakan \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126391096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN DANA TRANSFER KHUSUS BAGI PEMBANGUNAN BIDANG IRIGASI PASCABENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH","authors":"A. Pambudi, Bambang Pramujo","doi":"10.33701/jkp.v5i1.2250","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2250","url":null,"abstract":"  \u0000Abstrak \u0000Irigasi adalah bagian penting bagi pencapaian ketahanan pangan yang berpengaruh pada sisi ekonomi serta juga sosial masyarakat. Sektor pangan masih memiliki posisi penting di Indonesia dalam mendorong pencapaian pembangunan nasional yang memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pendanaan irigasi tidak hanya berasal dari dana APBN serta APBD, termasuk pula dana transfer khusus pada wilayah-wilayah prioritas. Perpres No. 72 Tahun 2018 terkait RKP 2019 menegaskan tujuan implementasi DAK Fisik Penugasan pada Bidang Irigasi agar bisa menopang daerah untuk melakukan pembangunan (peningkatan serta rehabilitasi) sarpras irigasi yang kewenangannya dimiliki daerah supaya berkontribusi pada tercapainya agenda Food Sovereignty. Bencana di Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 berdampak pada infrastruktur sumber daya air di wilayah ini. Permasalahan dalam pelaksanaan DAK Fisik perlu digali sebagai masukan untuk perencanaan DAK dimasa depan, khususnya untuk bidang irigasi. Mengacu pada urgensi DAK Fisik tentang irigasi ini bagi Pemda di Sulawesi Tengah, maka menganalisis peran DAK dan menggali permasalahan pelaksanaannya dalam konteks regional development menjadi hal yang menantang. Penelitian ini memiliki tujuan mengelaborasi peran DAK Fisik bagi pembangunan sektor irigasi pada suatu daerah serta menganalisis problem yang ada selama implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan kunjungan lapangan (diskusi) dengan stakeholders pembangunan di suatu wilayah. Hasil studi menyatakan bahwa belum sepenuhnya ada sinkronisasi antara prioritas nasional tentang irigasi dan kebutuhan daerah. Persoalan bencana juga dalam praktiknya menjadi pertimbangan pengalokasian anggaran DAK dan hal ini terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, harus diakui bahwa penguatan sektor irigasi dengan kerangka logis dan manajemen risiko layak terus didukung dengan dana transfer khusus dalam rangka percepatan target-target pembangunan yang lebih berkualitas serta memberi manfaat bagi masyarakat pascabencana. \u0000Kata Kunci: Irigasi, DAK, Pembangunan Daerah, Prioritas Nasional, Rehabilitasi Bencana.","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125774037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"URGENSI KEBIJAKAN REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KOMPONEN CADANGAN","authors":"Fauzan Hidayat","doi":"10.33701/jkp.v5i1.2217","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2217","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui urgensi dan relevansi Kebijakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi bagian dari Komponen Cadangan (Komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelibatan ASN dalam Komcad dimaksudkan sebagai wujud dukungan terhadap pertahanan negara serta sebagai bukti pelaksanaan core values Ber-Akhlak ASN yaitu loyalitas kepada bangsa dan negara sehingga membentuk karakter ASN yang nasionalis dan negarawan. Padahal, dalam proses rekrutmen ASN itu sendiri telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang secara eksplisit telah mengatur internalisasi nilai-nilai pancasila, UUD 1945 dan pemerintah yang sah serta memegang kode etik melalui sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya yang pada akhirnya membentuk karakter ASN yang nasionalis dan negarawan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan mempunyai urgensi sebagai sebagai dukungan bagi pertahanan negara, dan untuk memperkuat pertahanan negara yang dijalankan oleh TNI; 2) Skema rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan secara komprehensif telah diuraikan dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Namun belum merujuk pada prinsip rekrutmen dan skala prioritas.; 3) Kebijakan rekrutmen ASN dalam Komponen cadangan belum relevan karena ASN telah dibekali dengan berbagai materi bela negara yang sangat erat kaitannya dengan unsur loyalitas -yang menjadi tujuan utama pelibatan ASN dalam Komcad- pada saat Pelatihan Dasar CPNS, Diklat Pra Jabatan, dan Diklat Pimpinan. \u0000  \u0000Kata Kunci: ASN, Komponen Cadangan, Pertahanan, Kebijakan, Rekrutmen, Relevansi \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":285735,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pemerintahan","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116253682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}