{"title":"ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA DALAM UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA","authors":"Deni Triyanto","doi":"10.32663/jpsp.v7i2.669","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.669","url":null,"abstract":"Kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian desa sangat penting untuk dikaji, karenaberdasarkan nawa cita presiden Joko Widodo desa diharapkan dapat membangun perekonomianmasyarakat dengan cara membangun usaha-usaha desa, oleh karena itu dengan adanyapendamping desa diharapkan dapat mensukseskan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian desa di Desa TabaJambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pendekan deskriptifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa belum maksimal, dapatdilihat dari kerjasama yang dibangun oleh pendamping desa Taba Jambu belum optimal,kerjasama yang baru di lakukan yaitu baru sebatas kerjasama dengan masyarakat desa danpemerintah desa, belum melakukan kerjasama dengan pihak luar desa untuk meningkatkanekonomi desa, karena terkendala menganai rumitnya regulasi dari pemerintah daerah, manajerialdesa yang lemah dan belum tersedianya kader-kader yang berkualitas di Desa Taba Jambu.","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"143 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121067440","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS FENOMENA KERENTANAN RUMAH TRADISIONAL MASYARAKAT KOBE DENGAN RUMAH TRADISIONAL MASYARAKAT LOMBOK TERHADAP BENCANA GEMPA BUMI","authors":"Aries Munandar","doi":"10.32663/JPSP.V7I2.680","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/JPSP.V7I2.680","url":null,"abstract":"Progres peningkatan kesejahteraan sosial melalui pembangunan sering kali terganggu karena kejadian bencana gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan kehancuran bangunan rumah masyarakat secara massif. Namun terdapat fenomena yang kontradiktif berkaitan dengan kehancuran rumah tradisional masyarakat di Kobe dengan rumah tradisional masyarakat di Lombok ketika mengalami guncangan gempa bumi. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menemukan jawaban tentang keadaan kerentanan struktur rumah tradisional dan rumah non tradisional masyarakat di Kobe dan di Lombok. Penelitian ini juga mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar pengurangan risiko kehancuran akibat bencana gempa bumi. Penelitian dilakukan dengan membandingkan struktur yang umum dipergunakan pada rumah tradisional dan rumah non tradisional di kedua daerah tersebut.Hasil analisa menunjukkan bahwa rumah tradisional masyarakat Lombok dan rumah non tradisional masyarakat Kobe cenderung lebih tahan terhadap ancaman gempa bumi, karena posisi titik berat bangunan yang lebih rendah, sebagai akibat dari penggunaan bahan atap rumah yang lebih. Prinsip dasar untuk pengurangan risiko kehancuran bangunan rumah dari guncangan gempa bumi adalah dengan : penguatan bahan bangunan yang digunakan, penguatan sambungan-sambungan pada pilar balok penyangga, menempatkan titik berat bangunan rumah sedekat mungkin dengan tanah, dan meningkatkan elastisitas bangunan terhadap guncangan","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125850422","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENGELOLAAN PASAR INDUK PAGAR DEWA KOTA BENGKULU","authors":"N. Agus","doi":"10.32663/JPSP.V7I2.677","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/JPSP.V7I2.677","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu, yang dikelola oleh UPTD Pasar Pagar Dewa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, pengamatan terlihat, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengelolaan Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu yang dikelola oleh UPTD Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, belum berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dari hasil penelitian dari aspek-aspek penelitian yang meliputi : Pengelolaan Lingkungan, belum terkelola dengan baik yang ditunjukkan dengan kondisi pasar yang belum tertata dengan baik, kebersihan masih kurang dan belum nyaman. Pengelolaan Sarana dan Prasarana belum dilakukan dengan baik, yang dapat dilihat dari bangunan yang ada, los/ kios yang berjumlah 615 petak, yang ditempati baru 278 petak yang belum ditempati 337 petak. Pengelolaan pasar dapat berjalan dengan baik jika UPTD Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu dapat melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2012, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dimana pada peraturan tersebut bila pasar belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dapat mengajukan dana APBD melalui kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan nonfisik. Bila peraturan tersebut dapat dipedomani dalam pengelolaan pasar tradisional maka akan terciptalah pasar yang lebih baik, terorganisir, nyaman, bersih dan teratur sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung pasar dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"348 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115894374","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"FORMAT IDEAL OTONOMI DESA","authors":"Marsidi Marsidi, Sudriyanti Putri","doi":"10.32663/jpsp.v7i2.673","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.673","url":null,"abstract":"Pengkajian terhadap masalah otonomi desa, khususnya pada aspek kelembagaan pemerintahandesa, menjadi cukup menarik perhatian untuk dijadikan sebagai obyek pengkajian ilmiah,didasarkan pada kenyataan bahwa masalah tersebut merupakan issue strategis dan cukup penting,terutama dalam rangka mendukung terwujudnya desa yang mendiri dan berdayaguna dalammengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dan sampai saat ini upayaupayapengkajian mengenai masalah tersebut masih sangat terbatas. Penelitian ini merupakanpenelitian deskriptif (descriptive research). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan PondokKelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menetapkan 3 (tiga) Desa sebagai sampel lokasi.Informan/responden awal dipilih secara purposive (terpilih) yakni di Desa Sri Katon, Desa SriKuncoro dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket,pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis data kualitatif modelinteraktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; (1) pemahaman para agen pelaksanaterhadap kebijakan otonomi desa masih relatif terbatas, (2) Dukungan aturan pelaksanaan relatifbelum sesuai dengan kebutuhan reall pengaturan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa,dengan dasar bahwa 68 % responden menyatakan tingkat kesesuaian tergolong dalam kualifikasirendah, dan (3) kondisi/ketersediaan sumber daya relatif masih rendah dimana sebagian besarsumber daya kelembagaan pemerintahan desa (64%), berada pada kualifikasi rendah dalammendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"141 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124492317","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PERIZINAN","authors":"M. Mulyadi, Romdana Romdana","doi":"10.32663/jpsp.v7i2.679","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.679","url":null,"abstract":"Penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan perizinan sangat penting karena untuk menjaga standar kualitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan baik pada pelayanan perizinan DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Bengkulu diterapkan dengan baik, sebagaimana dibuktikan dari hasil penelitian : 1) Transparansi pelayanan perizinan sudah baik terlihat bagaimana informasi pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu bagi masyarakat yang akan mengakses pelayanan perizinan, 2) Resposivitas sudah diterapkan dengan baik terlihat bagaimana daya tanggap yang diberikan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan yang mengalami kesulitan pendaftaran, 3) efektivitas dan efisiensi diterapkan dengan baik dilihat dari ketersediaan sumber daya yang layak, adanya monitoring dan evaluasi setiap 2 kali setahun serta adanya pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas dari atasan.","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"200 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134440250","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"FORMAT IDEAL OTONOMI DESA","authors":"Faridah Faridah, Bambang Sutikno","doi":"10.32663/jpsp.v7i2.675","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.675","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, dari aspek pembiayaan pemerintahan desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Informan/responden awal dipilih secara purposive (terpilih) yakni di Desa Sri Katon, Desa Sri Kuncoro dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket, pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis data kualitatif model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemandirian pemerintah desa dalam membiayai pemerintahannya masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena secara faktual pemerintah desa mempunyai keterbatasan pada potensi sumber pendapatan asli desa, baik kuantitas maupun hasilnya, sehingga pembiayaan pemerintahan desa masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemerintah/Daerah, bahkan untuk membiayai kegiatan rutin sekalipun. Upaya penyediaan fasilitasi pembiayaan pemerintahan desa ini selain dari Pemerintah, terutama dapat dilakukan melalui pembentukan sistem pembagian/-perimbangan keuangan antara Desa dan Daerah, yang memungkinkan desa memperoleh bagian yang proporsional dari penerimaan Daerah yang berasal dari : (1) Alokasi bantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan (2) Perolehan pajak atau retribusi daerah yang dihasilkan dari suatu wilayah desa.","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131187524","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PROFESIONALISME ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI","authors":"Evsa Wulan Suri","doi":"10.32663/jpsp.v7i2.672","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.672","url":null,"abstract":"Penelitian ini hendak menganalisis profesionalisme anggota DPRD provinsi Bengkulu dalammenjalankan tugas pokok dan fungsi.Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan analisiskualitatif.Subjek penelitian adalah anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian (1) Secarakeseluruhan aspek kompetensi, integritas, kredibilitas dan akuntabilitas yang merupakan indikatorprofesionalisme perlu dicapai guna memperbaiki kualitas legislator yang dibutuhkan publik, (2)Kualifikasi pendidikan dan pengalaman organisasi berpengaruh pada kompetensi legislator, (3)Fungsi kaderisasi partai politik yang belum terlaksana sempurna, (4) Sikap rasional rakyat dalampilkada dipengaruhi sistem pemilu legislatif yang kompleks, (5) Alhasil sikap kurangprofesionalisme memicu pelanggaran kode etik, kasus moralitas.","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133493516","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT PASEMAH AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG","authors":"Anwar Hamid, Muhammad Zimi","doi":"10.32663/jpsp.v7i1.420","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i1.420","url":null,"abstract":"Penelitian dilakukan pada Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang. Dengan tujuan untuk mengetahui proses pelayanan publik pada Kantor Camat, penelitian menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tanggapan masyarakat yang ada dilingkungan kantor Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yang pernah menggunakan pelayanan. Di samping itu penulis juga menggunakan data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari laporan berbagai sumber yang ada, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yaitu cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil informan tentang aspek-aspek keterbukaan, keadilan, keamanan dan kejelasan, dan efesien pelayanan semua menunjukkan masih adanya permasalahan yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang. Adapun rekomendasi untuk pegawai Kecamatan Pasemah Air Keruh diharapkan lebih disiplin dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, tidak pernah ada kata terlambat, dan selalu ada ditempat pada saat jam kerja, serta menggunakan absen finger print kepada seluruh aparatur Kantor Camat Pasemah Air Keruh, Melayani masyarakat supaya lebih terbuka baik prosedur ataupun biaya pelayanan, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Kecamatan Pasemah Air Keruh. Aparatur Kecamatan Pasemah Air Keruh dalam memberikan pelayanan agar lebih ikhlas dan sadar bahwa sebagai abdi masyarakat, sudah pantasnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh.","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114650651","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu","authors":"Askani Askani, Densi Densi","doi":"10.32663/jpsp.v7i1.417","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i1.417","url":null,"abstract":"Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimaksud pada penelitian ini berkenaan dengan kesanggupan pegawai Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam menaati kewajiban serta menghindari larangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban mencakup diantaranya masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan. Berkenaan dengan larangan antara lain mencakup menerima pemberian atau hadiah baik apa saja dan dari siapapun juga berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, melakukan tindakan yang mempersulit atau menghalangi pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Selanjutnya berkenaan hukuman disiplin mencakup tingkat hukuman disiplin dan jenis hukuman disiplin.","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124620997","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH","authors":"Sasman Sasman, Peran Apero","doi":"10.32663/jpsp.v7i1.426","DOIUrl":"https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i1.426","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pengembangan karir yang diselenggarakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan sumber data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan untuk menganalisis data dengan menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan upaya pengembangan karier individu dengan memenuhi persyaratan pengembangan karier pegawai seperti peningkatan basis pendidikan formal, peningkatam keterampilan, kemampuan dan pengetahuan terhadap pekerjaan, serta peningkatan pengalaman kerja pegawai. (2) Pihak manajemen (pimpinan) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan dukungan untuk upaya pengembangan karier pegawai dengan cara memberikan dukugan dan memberikan rekomendasi terhadap peningkatan karier pegawai. (3) Sebagai organisasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan sistem pengembangan karier sesuai dengan aturan yang berlaku, yang meliputi pengaturan/regulasi, kecukupan persyaratan dan kelengkapan administrasi, serta pemenuhan rasa keadilan dalam pengembangan karier pegawainya","PeriodicalId":270669,"journal":{"name":"MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126213349","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}