{"title":"FUNGSI JAMINAN SEBAGAI BENTUK KELONGGARAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENDA PELANGGARAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT","authors":"Reynata Alya Hartono, A. Afriana, Pupung Faisal","doi":"10.23920/acta.v6i1.1004","DOIUrl":"https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1004","url":null,"abstract":"Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2021 menyatakan KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan kelonggaran pembayaran denda dengan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan jaminan yang cukup antara lain dapat berupa asuransi, jaminan bank, surety bond, jaminan kebendaan, atau jaminan lainnya. Oleh karena itu artikel ini bertujuan menetapkan kualifikasi jaminan yang cukup sehingga dapat dijadikan KPPU dalam memberikan kelonggaran pembayaran denda oleh pelaku usaha dan menentukan jenis jaminan yang paling optimal untuk menjamin pelaksanaan pembayaran denda oleh pelaku usaha sehingga mudah di eksekusi oleh KPPU berdasarkan hukum jaminan. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama dengan didukung data primer. Disimpulkan bahwa kualifikasi jaminan yang cukup adalah yang dapat mengcover seluruh kewajiban pelaku usaha termasuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan dengan presentase taksasi nilai jaminan dapat ditetapkan lebih dari 100% - 150% dengan memperhatikan adanya penurunan harga jual pada saat dieksekusi dan menurut hukum jaminan yakni surety bond dikarena kriteria yang mencakupnya yaitu pengikatan jaminan yang mudah dan cepat, harga jaminan mudah dinilai dan jaminan stabil, tidak membebankan kewajiban bagi kreditur, mudah di eksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah biaya rendah tidak, tidak memerlukan bantuan debitur, dan sesuai dengan pemberian jangka waktu yang dibutuhkan oleh KPPU.","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115603746","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEPASTIAN HUKUM PENUNDAAN PEMBAYARAN BPHTB DALAM AYDA LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH","authors":"Cecillia Kurniawaty, Lastuti Abubakar, Mohamad Akyas","doi":"10.23920/acta.v6i1.912","DOIUrl":"https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.912","url":null,"abstract":"Undang-undang Perbankan mengatur bahwa eksekusi agunan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yaitu melalui pelelangan atau secara di bawah tangan. Dalam praktik, penjualan melalui pelelangan tidak selalu berhasil dengan cepat. Bank kemudian melakukan langkah pengambilalihan agunan yaitu dengan cara membeli melalui lelang (AYDA). AYDA atas pengalihan tanah dan/atau bangunan akan menimbulkan kewajiban perpajakan bagi bank berupa BPHTB. Dalam UU Perbankan, kewajiban bank sebagai pembeli dapat ditunda dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai bank menemukan pembeli AYDA. Tulisan ini mengkaji pemenuhan kewajiban BPHTB dalam pengambilalihan agunan tanah dan/atau bangunan oleh bank melalui lelang dan kepastian hukum penundaan kewajiban BPHTB-nya dalam perspektif Hukum Perbankan dan UU HKPD. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara mengkaji permasalahan berdasarkan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan cara analisis data yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan menurut UU HKPD, pemenuhan BPHTB terutang harus dibayar oleh pemenang lelang pada saat penunjukan pemenang lelang yaitu tanggal pelaksanaan lelang. Sedangkan menurut UU Perbankan, kewajiban BPHTB tersebut dapat ditangguhkan selama 1 (satu) tahun. Dualisme pengaturan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapannya. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya dengan melakukan penafsiran dan perbaikan regulasi. Perbaikan dilakukan dengan merevisi UU HKPD terkait saat terutangnya BPHTB dan ketentuan pengecualian bagi bank terkait pembayaran BPHTB atas AYDA oleh bank melalui lelang. Selain itu, amanat UU Perbankan untuk membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara pembelian agunan dan pencairannya perlu direalisasikan.","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129032125","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN DI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BADAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"Ridha Wahyuni, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe","doi":"10.23920/acta.v6i1.1059","DOIUrl":"https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059","url":null,"abstract":"Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah konstruksi hukum di Indonesia, salah satunya terhadap ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas khususunya berbentuk Usaha Kecil dan Mikro yang dapat didirikan oleh satu orang. Kebijakan ini tentu mendobrak prinsip-prinsip umum Pendirian perseroan terbatas yang seharusnya didasarkan pada kesepakatan (perjanjian). Penelitian ini mefokuskan pada masalah bagaimana Kedudukan Badan Usaha Mikro dan kecil yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang ditinjau dari aspek Hukum Perjanjian sebagai syarat utama bagi pendirian Badan Hukum Peseroan Terbatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja, dengan metode penelitian Yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan terbatas berbadan hukum yang berbentuk usaha mikro/kecil tidak harus dengan akta Pendirian dan tidak harus bersifat kontraktual karena bisa didirikan oleh satu orang saja. Pendirian perseroan badan usaha kecil dan mikro cukup dibuat dengan surat pernyataan kemudian didarftarkan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan ditarik simpulan bahwa peraturan UU Cipta Kerja tentang Pendirian Perseroan Terbatas khususnya terhadap badan usaha perseroan mikro dan kecil tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pendirian Perseroan Terbatas berbadan hukum yang mensyaratkan harus didirikan lebih dari satu orang berdasarkan perjanjian.","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124484350","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN HUTANG NOTARIIL (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR: 303/PDT.G/2020/PN.KPG)","authors":"Isabella Chandra, Arsin Lukman","doi":"10.23920/acta.v6i1.1058","DOIUrl":"https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1058","url":null,"abstract":"Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan debitur kepada kreditur. Perjanjian pinjam-meminjam tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Dalam artikel ini yang menjadi permasalahan adalah adanya pemberian sertifikat hak milik atas tanah sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang yang diuraikan dalam akta pengakuan hutang notariil yang tidak dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta tidak dilakukan pendaftaran hak tanggungan ke kantor pertanahan kota Kupang oleh Notaris/PPAT. Tujuan penelitian adalah mengetahui kedudukan akta pengakuan hutang dengan jaminan hak atas tanah berdasarkan sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia serta mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur akibat jaminan hak atas tanah yang tidak didaftarkan sesuai prosedur pendaftaran hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative dengan hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan akta pengakuan hutang dengan jaminan hak atas tanah berdasarkan sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia adalah hanya sebagai pengakuan utang sepihak dan tidak bisa menjadi dasar untuk melakukan penguasaan terhadap tanah sebagai jaminan, dikarenakan memerlukan proses pendaftaran hak tanggungan yang dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah didaftarkan pada kantor pertanahan. Sedangkan, perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan hak atas tanah yang tidak didaftarkan adalah dengan menempuh upaya hukum non litigasi dengan cara negoisasi, konsoliasi, konsultasi, mediasi dan arbitrase.","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117137457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rahmia Rachman, E. Ardiansyah, Fidyah Faramita Utami, Suarlan Suarlan
{"title":"URGENSI PENERAPAN CYBER NOTARY PADA AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Rahmia Rachman, E. Ardiansyah, Fidyah Faramita Utami, Suarlan Suarlan","doi":"10.23920/acta.v6i1.849","DOIUrl":"https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.849","url":null,"abstract":"Akta Pengikatan Jual Beli Tanah (PJB) umumnya dibuat dengan akta notaris. Proses pengurusan akta PJB di masa pandemi covid-19 saat ini tentu banyak mengalami kendala. Para pihak diwajibkan datang ke kantor Notaris/PPAT untuk membuat akta PJB untuk memenuhi unsur berhadapan langsung dalam akta autentik, namun karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk melakukan pyshical distancing dan bekerja dari rumah, maka kantor notaris harus tutup sehingga tidak memungkinkan untuk membuat akta PJB tersebut dengan unsur berhadapan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan cyber notary pada akta PJB di masa pandemi covid-19 dan legalitas akta PJB yang dibuat dalam konsep cyber notary di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Konsep cyber notary dapat menjadi terobosan baru pada pembuatan akta PJB di masa pandemi covid-19. Melalui cyber notary para pihak tidak perlu lagi datang ke kantor notaris untuk membuat akta PJB melainkan dapat berinteraksi secara virtual melalui media teleconference untuk memenuhi unsur berhadapan langsung. Berdasarkan penjelasan dalam UUJN-P, notaris wajib hadir secara fisik dan menandatangani akta yang dibuatnya di hadapan penghadap dan saksi. Apabila ketentuan itu dilanggar maka akan berdampak pada legalitas akta yakni akta PJB itu akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131537760","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DALAM PENGELOLAAN PARKIR BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA","authors":"Dwi Suryahartati","doi":"10.24198/acta.v2i2.102","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.102","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"404 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124732983","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING DALAM KEGIATAN PENAGIHAN PINJAMAN UANG YANG MELANGGAR ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Raka Fauzan Hatami, Elisatris Gultom, A. Afriana","doi":"10.24198/ACTA.V2I2.232","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/ACTA.V2I2.232","url":null,"abstract":"ABSTRAK Kehadiran perusahaan fintech P2P lending sebagai lembaga jasa keuangan baru membuat konsumen dapat melakukan pinjaman uang dengan mudah. Akan tetapi, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut justru merugikan konsumen karena cara penagihan pinjaman uang yang dilakukan tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan dalam perlindungan konsumen. Konsumen diintimidasi dan data-data pribadi disebarluaskan apabila tidak membayar tepat waktu. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK saja, tetapi juga yang illegal. OJK dan Bareskrim Polri kesulitan untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan cara melihat beberapa literatur-literatur, karya ilmiah sarjana, dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder, serta studi lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan belum optimal karena regulasi hukum yang ada untuk melindungi konsumen terhadap tindakan yang dilakukan perusahaan fintech P2P lending belum cukup baik. Dibutuhkan suatu regulasi hukum dan koordinasi yang memadai diantara pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka melindungi konsumen terhadap perusahaan-perusahaan fintech P2P lending yang melanggar hak-hak dari konsumen. Kata kunci: fintech; konsumen; penegakan hukum; P2P Lending. ABSTRACT The presence of the fintech P2P lending company as a new financial services institution has enabled consumers to borrow money easily. However, the existence of these companies is actually detrimental to consumers because the method of collecting money loans is not in accordance with the principle of security and safety in consumer protection. Consumers are intimidated and personal data is disseminated if they do not pay on time. These actions are not only carried out by companies registered with the OJK, but also those that are illegal. OJK and Bareskrim Polri have difficulties in enforcing law against these companies. This study uses a juridical-normative approach and the research specifications are analytical descriptive. The stages of research began with library research, namely data collection, theory and the opinions of legal experts. The first data collection technique was carried out by looking at a number of literatures, scholarly scientific works, and legislation to obtain secondary data, as well as field studies in the form of interviews with related parties. The results of the study indicate that the law enforcement of consumer protection in the financial services sector has not gone well with the existing legal regulations to protect consumers against billing money loans made by fintech P2P lending companies is not good enough. Thus, a legal regulation an","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115023767","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PIUTANG ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI","authors":"Garin Tirana, Lastuti Abubakar, Tri Handayani","doi":"10.24198/acta.v2i2.244","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.244","url":null,"abstract":"ABSTRAK Salah satu jenis kredit bank adalah kredit sindikasi sebagai alternatif pembiayaan dalam skala besar, karena pemberian kredit tidak boleh melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Dalam praktek terkadang terjadi kredit bermasalah. Salah satu cara penyelesaiannya dengan pengalihan piutang melalui cessie, diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata berakibat hukum beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama kepada kreditur baru. Pengalihan piutang, terkadang tidak diikuti pengalihan pemegang hak tanggungan melalui peralihan hak atas jaminan di BPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Fireworks Ventures Limited adalah pemegang piutang PT Geria Wijaya Prestige setelah membeli piutang tersebut dari PT Millenium Atlantic Securities, yang membelinya dari BPPN. Persoalannya, meski seluruh dokumen kredit sudah diterima Fireworks Ventures Limited, namun dokumen jaminan kredit berupa SHGB PT GWP dikuasai pihak lain. Penelitian secara yuridis normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Semua proses pengalihan piutang tersebut sah dengan dipenuhinya syarat cessie dalam Pasal 613 KUHPerdata. Maka seluruh hak tagih PT GWP beralih dari PT MAS kepada Firework Venture Limited termasuk jaminan Hak Tanggungan yang melekat pada piutang tersebut. Walaupun 3 (tiga) SHGB atas jaminan tersebut dipegang oleh pihak lain. Perlindungan hukum bagi Fireworks Venture Limited selaku cessionaris dilakukan dengan mengajukan gugatan PMH terhadap pihak CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ke Pengadilan Negeri setempat, karena telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Kata kunci: kredit sindikasi; jaminan hak tannggungan; pengalihan piutang. ABSTRACT One of many credit facilities provided by a bank as intermediary institution is a syndicated loan, it is an alternative for a huge-scale funding, since no bank can give a credit exceeding the Credit Appropriation Maximum Limit as regulated under the Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 32/POJK.03/2018 Concerning the Credit Appropriation Maximum Limit and Large Funding Appropriation for Public Bank. Sometimes bad debts occur. One of the ways to solve it is to transfer the account receivables through cessie. As regulated under Article 613 of the Civil Code, cessie create a legal implication where all rights and obligations of the prior creditor is transferred onto the new creditor. Sometimes, this transfer of account receivables is not followed by the transfer of the encumbrance through process of the transfer of the security at the National Land Agency, as regulated under Article 16 of the Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage. Fireworks Ventures Limited is currently the holder of the","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114417485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERAN NOTARIS DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH PADA PROSES KONSOLIDASI TANAH GUNA OPTIMALISASI FUNGSI TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERTANAHAN","authors":"D FajrinaAprilianti, Yani Pujiwati, Betty Rubiati","doi":"10.24198/acta.v2i2.278","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.278","url":null,"abstract":"ABSTRAKPelepasan hak atas tanah dilaksanakan dengan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris. Pelepasan hak juga dapat terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah. Konsekuensi hukum yang timbul dari adanya pelepasan hak pada konsolidasi tanah yaitu pada status hak atas tanah perserta konsolidasi, yang berubah menjadi tanah negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman pelepasan hak atas tanah dalam proses konsolidasi tanah dikaitkan dengan peran notaris berdasarkan peraturan pertanahan dan untuk mendapatkan gambaran proses konsolidasi tanah dapat mengoptimalkan fungsi tanah. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan menyimpulkan data-data yang didapatkan yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau pernyataan. Disimpulkan bahwa pelepasan hak atas tanah dalam proses konsolidasi tanah tidak menggunakan jasa notaris, tetapi dilaksanakan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dikarenakan pelepasan tanah dalam konsolidasi tanah tidak untuk selamanya, karena nanti tanah objek konsolidasi akan dikembalikan kepada pemiliknya lagi setelah dilakukan penataan dalam proses konsolidasi tanah. Proses konsolidasi tanah guna optimalisasi fungsi tanah diwujudkan dengan menghasilkan kawasan lingkungan perumahan atau perkotaan yang sudah tertata rapih dilengkapi dengan sarana-prasarana pendukung. Dengan begitu konsolidasi tanah ini telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.Kata kunci: konsolidasi tanah; optimalisasi fungsi tanah; pelepasan hak atas tanah.ABSTRACTTransfer of rights over land usually performed through authentic deed made before a notary. It might also occurred from land consolidation. The legal consequences that might arise from the transfer of right through land consolidation is in the change of status of the right over land for the consolidation participant into a state-owned land. This research has the purpose to obtain better understanding on the transfer of rights over land in the process of land consolidation in relation to the role of notary pursuant to the regulation regarding the land and to obtain depiction on the process of land consolidation to optimize the function of land. This research use descriptive-analytical specification and data-collection method is made through juridical-qualitative method by summing-up the acquired data made in writing or in statement. Transfer of right over land in consolidation process does not use any notarial service, yet it is performed directly by the Head of the National Land Agency. It is made that way since the transfer of right in consolidation is not made for eternity, the object of the land consolidation shall be returned to its owner after it has been restructured in the process of land-consolidation. The process of land consolidation to optimize the function of land is per","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"1069 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132122664","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI","authors":"N. Harahap, Renny Supriyatni, Sudaryat","doi":"10.24198/acta.v2i2.237","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.237","url":null,"abstract":"ABSTRAK Haji pada hakikatnya merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah, hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH. Kata kunci: bagi hasil; dana haji; haji; tanggung jawab. ABSTRACT Basically Hajj is the fifth Islam principles and a journey to surrender ourselves towards Allah SWT and expect Allah SWT’s mercy. Society’s enthusiasm is very high, which cause for massive amount of fund collected and extensive queue of Hajj departure until dozen span of years.Hajj fund which collected is managed and used by Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) through several sectors that is include banking product, marketable securities, golds, direct investment, and other investment. The usage of Hajj fund by BPKH in infrastructure sector is opposed with the aim of its usage according to law number 3/2014 article 3 where its usage is aimed for developing Hajj organizer service and for the sake of the benefit of Muslims. This research is using normative juridical approach with analytical descriptive nature. Data collecting technique being done with two stage which are literature research and field research. The result of this research show that the use of Hajj fund in funding infrastructure development become a full responsibility of BPKH if there is damage that causing a lot of disadvantage. BPKH is responsible in joint responsibility. if Hajj fund raises profitable benefit, the benefit should be shared with Hajj candidate in waiting list as an investor, sharing system whis is used is mudharabah methods. This is as implementation in value of benefits done by BPKH. Keywords: hajj ;hajj fund; legal responsibility; sharing profit.","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122664591","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}