TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
{"title":"TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI","authors":"N. Harahap, Renny Supriyatni, Sudaryat","doi":"10.24198/acta.v2i2.237","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ABSTRAK Haji pada hakikatnya merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah, hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH. Kata kunci: bagi hasil; dana haji; haji; tanggung jawab. ABSTRACT Basically Hajj is the fifth Islam principles and a journey to surrender ourselves towards Allah SWT and expect Allah SWT’s mercy. Society’s enthusiasm is very high, which cause for massive amount of fund collected and extensive queue of Hajj departure until dozen span of years.Hajj fund which collected is managed and used by Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) through several sectors that is include banking product, marketable securities, golds, direct investment, and other investment. The usage of Hajj fund by BPKH in infrastructure sector is opposed with the aim of its usage according to law number 3/2014 article 3 where its usage is aimed for developing Hajj organizer service and for the sake of the benefit of Muslims. This research is using normative juridical approach with analytical descriptive nature. Data collecting technique being done with two stage which are literature research and field research. The result of this research show that the use of Hajj fund in funding infrastructure development become a full responsibility of BPKH if there is damage that causing a lot of disadvantage. BPKH is responsible in joint responsibility. if Hajj fund raises profitable benefit, the benefit should be shared with Hajj candidate in waiting list as an investor, sharing system whis is used is mudharabah methods. This is as implementation in value of benefits done by BPKH. Keywords: hajj ;hajj fund; legal responsibility; sharing profit.","PeriodicalId":266709,"journal":{"name":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.237","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
ABSTRAK Haji pada hakikatnya merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah, hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH. Kata kunci: bagi hasil; dana haji; haji; tanggung jawab. ABSTRACT Basically Hajj is the fifth Islam principles and a journey to surrender ourselves towards Allah SWT and expect Allah SWT’s mercy. Society’s enthusiasm is very high, which cause for massive amount of fund collected and extensive queue of Hajj departure until dozen span of years.Hajj fund which collected is managed and used by Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) through several sectors that is include banking product, marketable securities, golds, direct investment, and other investment. The usage of Hajj fund by BPKH in infrastructure sector is opposed with the aim of its usage according to law number 3/2014 article 3 where its usage is aimed for developing Hajj organizer service and for the sake of the benefit of Muslims. This research is using normative juridical approach with analytical descriptive nature. Data collecting technique being done with two stage which are literature research and field research. The result of this research show that the use of Hajj fund in funding infrastructure development become a full responsibility of BPKH if there is damage that causing a lot of disadvantage. BPKH is responsible in joint responsibility. if Hajj fund raises profitable benefit, the benefit should be shared with Hajj candidate in waiting list as an investor, sharing system whis is used is mudharabah methods. This is as implementation in value of benefits done by BPKH. Keywords: hajj ;hajj fund; legal responsibility; sharing profit.
伊斯兰教的第五大支柱和旅程的抽象意义在于将自己完全献给神Swt和期望安拉ridho Swt。人们的热情是如此之高,以至于他们筹集了大量的资金,导致麦加朝圣持续了十几年。麦加朝圣的累计资金由朝觐金融机构(bec)管理和使用,其中包括银行产品、证券、黄金、直接投资和其他投资。2014年第34条第3条规定的朝圣资金用于改善朝圣安排,并造福穆斯林,这与bec在基础设施部门使用哈吉资金的目的背道而驰。本研究采用规范性和分析性描述性的方法进行研究。研究结果表明,如果有损害损害,朝觐资金用于基础建设,bec将负全部责任。如果它产生或产生利润,就必须与潜在的资本拥有者分享收益清单,与反映穆达拉巴结果的系统共享收益,以实现bec的价值价值。关键词:分享结果;哈吉基金;朝觐;责任。基本上Hajj是伊斯兰教的第五大原则和向上帝投降的旅程。该协会的热情非常高,这导致其庞大的对冲基金收藏和多年前的延长期限。Hajj基金是由Hajj财务管理机构(bec)管理和使用的几个部分,包括银行生产、marcleble securities、golds、direct投资和其他投资。《基础设施发展基金》(bec in infrastructure sector of Hajj fund)以其为基础的应用于《2014年3月3日条款》(law number 3 2014 article)。这项研究采用了分析性质的标准判断。数据收集技术正在以文献研究和实地研究的两个阶段完成。这项研究表明,利用哈jj基础设施发展的资金,如果有大量的损失,将会是bcc的全部责任。bec在联合责任中是不负责任的。如果Hajj基金提供利润支持支持,该基金应该与美国投资者在候补名单上的Hajj candidate分享,分享系统whis习惯是mudharabah methods。这是bec提供的价值价值的应用。歌曲:hajj;hajj基金;法律责任;分享利润。