JURNAL RECHTENS最新文献

{"title":"Maladministrasi Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum","authors":"Muhammad Alfar, Ahamd Rustan, Irwansyah Irwansyah, Fachmi Jambak","doi":"10.56013/rechtens.v12i2.2457","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2457","url":null,"abstract":"\u0000Salah satu hak bagi ABH yang masih terabaikan adalah masih terdapat ABH yang masih dilakukan penahanan di Rutan bercampur dengan tahanan dewasa yang seharusnya penahanan dilakukan pada LPKS dan/atau LPAS agar tidak bercampur dengan tahanan dewasa sehingga anak rentan mendapatkan pengaruh buruk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimanakah praktik penahanan ABH dalam rangka menghadapi proses hukum? Apa bentuk maladministrasi yang terjadi dalam proses penahanan ABH dalam menjalani proses hukum? Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses penahanan terhadap ABH dalam rangka menjalani proses hukum masih bercampur dengan tahanan orang dewasa akibat belum tersedianya LPKS dan/atau LPAS. Adapun bentuk maladministrasi yang terjadi akibat belum tersedianya LPKS dan/atau LPAS yaitu, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.\u0000Kata kunci: Maladministrasi, pemenuhan, Hak ABH\u0000One of the rights for ABH that is still neglected is that there are still ABH who are still being held in detention centers mixed with adult prisoners who should be held at LPKS and / or LPAS so as not to mix with adult prisoners so that children are vulnerable to bad influences. The formulation of the problem in this study is: How is the practice of ABH detention in order to face the legal process? What forms of maladministration occur in the process of detention of ABH in undergoing legal proceedings? This research is included in normative legal research using the statutory approach method statute approach and conceptual approach. Based on the results of the study, it was concluded that the detention process for ABH in the context of undergoing legal proceedings is still mixed with adult detention due to the unavailability of LPKS and / or LPAS. The forms of maladministration that occur due to the unavailability of LPKS and / or LPAS are neglect of legal obligations, protracted delays, and irregularities in procedures in the implementation of public services.\u0000 Keywords: Maladministration, fulfillment, ABH Rights\u0000REFERENCES\u0000Abd, Munim. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK,” 2022.\u0000Analiyansyah, Analiyansyah, and Syarifah Rahmatillah. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh).” Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies 1, no. 1 (2015): 51–68.\u0000Andari, Soetji. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial.” Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos) 6, no. 2 (2020): 76–92. https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200.\u0000“Data Kepolisian Resor Kendari, Setember 2023,” n.d.\u0000Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui P","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"48 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138596993","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha","authors":"Edi Wahjuningati","doi":"10.56013/rechtens.v12i2.2269","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2269","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum kontrak baku perusahaan modal ventura dalam menyertakan modal bagi perusahaan pasangan usaha. Metode penelitian hukum melalui penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan hukum kontrak baku perusahaan modal ventura dalam menyertakan modal bagi perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan pasangan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, kontrak baku perusahaan modal ventura dibuat secara sah (pasal 1320 KUH Perdata), sesuai ketentuan Perseroan Terbatas dan lembaga pembiayaan sedangkan pada perjanjian penyertaan modal, perjanjian antar pendiri/pemegang saham, perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi memuat ketentuan mengenai perjanjian (kondisi) prasarat, bantuan teknis, pemasaran dan manajemen, pemutusan perjanjian selanjutnya pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil memuat ketentuan mengenai cara penyaluran jumlah bantuan dana dan pembatalan perjanjian. \u0000 Kata kunci: Kontrak Baku, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pasangan Usaha\u0000The purpose of this study was to determine and analyze the legal force of the standard contract for venture capital companies in including capital for business partner companies.  Legal research methods through normative legal research, with statutory and conceptual approaches.  The results of the study show that the legal force of the standard contract for a venture capital company in including capital for a business partner company is a business partner company in the form of a Limited Liability Company, the standard contract for a venture capital company is legally made (article 1320 of the Civil Code), according to the provisions of Limited Liability Companies and financing institutions while in the agreement  equity participation, agreements between founders/shareholders, agreements for issuing and taking convertible bonds contain provisions regarding prerequisite agreements (conditions), technical assistance, marketing and management, termination of subsequent agreements on limited participation agreements with profit sharing patterns including provisions regarding how the distribution of the amount of assistance  funds and cancellation of the agreement.\u0000 Keywords: Standard Contracts, Venture Capital Companies, Business Partner Companies\u0000REFERENCES\u0000Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm 270, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4 https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7330/3369\u0000Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), Diponegoro Private Law Review, vol. 1, no. 1, Dec. 2017.  Hlm.16, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934\u0000Fuady, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan, Cetakan Ke IV, PT. Citra Adit","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"41 26","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138597640","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Hukum Tentang Peran Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Kesehatan","authors":"Made Wipra Pratistita, Taufiqurrohman Syahuri","doi":"10.56013/rechtens.v12i2.2453","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2453","url":null,"abstract":"Penggunaan media sosial dalam upaya promosi kesehatan merupakan sarana dalam penyaluran informasi kesehatan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan. Namun, bagaimanakah peran media sosial dalam promosi kesehatan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini membahas sejauh mana peran media sosial dalam promosi kesehatan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan hukum kesehatan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel mengenai teknologi informasi. Kesimpulan yang didapatkan dalam tulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE belum mengatur pelaksanaan promosi kesehatan melalui media sosial sehingga dalam hal ini perlu adanya pensinergisan peraturan dalam penggunaan sarana media sosial dalam upaya promosi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.\u0000 Kata kunci: Sosial Media, Promosi Kesehatan, Peraturan Perundang-Undangan,\u0000 The use of social media in health promotion efforts is a means of distributing health information to the public in an effort to improve health quality. But how is the role of social media in health promotion according to the applicable laws and regulations? This research discusses the extent of the role of social media in health promotion when viewed from legislation. In this research the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of health law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles on information technology. The conclusion obtained in this paper is that Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 11 of 2008 concerning ITE has not regulated the implementation of health promotion through social media so in this case there is a need to synergize regulations in the use of social media facilities in health promotion efforts to achieve the highest level of health.\u0000 Keywords: Sosial Media, Health Promotion, legislation.\u0000REFERENCES\u0000DAFTAR PUSTAKA\u0000Buku : \u0000Ashidiqqie, J dan M. Ali Safa’at. 2006. Theory Hans Kelsen tentang Hukum, Cet.I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.\u0000 \u0000Holmes, David. 2012. Teori Komunikasi, Teknologi, dan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.\u0000 \u0000Irwansyah, 2023, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta : Mirra Buana Media.\u0000 \u0000Maulana, Heri, d.j, 2009. Promosi Kesehatan. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC\u0000 \u0000Notoatmodjo S. 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta.\u0000 \u0000Nurmala, Ira. et al. 2018. Promosi Kesehatan. Surabaya: Airlangga University Press.\u0000­\u0000Widyaningsih, Dwi. et al. 2019. Promosi dan Advokasi Kesehatan. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.\u0000 \u0000Jurnal:\u0000Leonita, E., & Jalin","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"62 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138596341","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia","authors":"Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono","doi":"10.56013/rechtens.v12i2.2417","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2417","url":null,"abstract":"Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perlunya pengawasan tingkat kabupaten mengenai pengelolaan wakaf sehingga dan penunjukan nadzhir yang kompeten sebagai pengelola wakaf, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya wakaf yang terbengkalai serta adanya gugatan ahli waris setelah wakif dan nadzhir meninggal dunia, pelaksanaan pengelolaan wakaf ini dapat melihat dari sistem pengelolaan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan di Negara mesir. Maka sebagai langkah memajukan dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama harus kembali menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat maka saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara sistem nasional dengan melibatkan sistem  manajemen.\u0000 Kata kunci: Wakaf, Nadzhir, Ahli Waris\u0000The problem examined in this paper is what is the essence of waqf in relation to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and what is the urgency of renewing waqf management in Indonesia. This research uses a normative juridical research type, and uses a statutory approach as well as a conceptual and comparative approach. The results of this research are the need for district level supervision regarding waqf management so that and the appointment of competent nadzhir as waqf managers, this aims to prevent abandoned waqf and the existence of lawsuits from heirs after the wakif and nadzhir die, the implementation of waqf management can be seen from the system management that had previously been implemented in Egypt. So as a step to advance the world of waqf in Indonesia, the Government through the Ministry of Religion must return to carrying out its functions and duties, in order to facilitate the management and empowerment of waqf in accordance with the demands of community development. Currently, waqf management in Indonesia needs to be used. Productive use of waqf requires management in a national system involving management system.\u0000 Keywords: Waqf, Nadzhir, Heirs\u0000REFERENCES\u0000Buku :\u0000Anshori, Abdul Ghofur, 2011 Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.\u0000Achmadi, Asmoro, 2007, Filsafat Umum, cet. Ke-7 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada\u0000Djunaidi, Achmad,dkk, 2013, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf, Jakarta: Kementrian Agama RI.\u0000Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.\u0000Harry Hikmat,2004,  Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press.\u0000Juni, Efran Helmi,2012, Filsafat Hukum, cet. Ke","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"25 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138597931","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference","authors":"Michael Winters Wijaya","doi":"10.56013/rechtens.v12i2.2425","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2425","url":null,"abstract":"Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), akan tetapi dalam pelaksanaan PMPJ notaris mengalami permasalahan, khususnya dalam hal pelaksanaan RUPS yang menggunakan video conference yang kemudian dibuat relaas akta berita acara RUPS, dengan terus berkembangkan teknologi maka notaris sangat mungkin dikelabuhi oleh para pihak seperti dengan penggunaan teknologi “deep fake”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pembuatan akta berita acara RUPS yang menggunakan video conference?”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan terkait prinsip mengenali pengguna jasa notaris yang diatur dalam pasal 39 UUJN hanya efektif bilamana diterapkan menggunakan metode konvensional saja, sehingga diperlukan peran dari Kemenkumham dan Organisasi Notaris untuk memberikan upaya preventif bagi notaris. Selain itu notaris perlu untuk diberikan akses interoperabilitas data kependudukan dan data korporasi untuk memudahkan notaris untuk melakukan verifikasi kartu identitas pengguna jasa notaris.\u0000 Kata kunci: Notaris, PMPJ, RUPS.\u0000 Notaries in carrying out their positions are required to apply the Principles of Recognizing Service Users (PMPJ), but in the implementation of PMPJ, notaries experience problems, especially in the implementation of the GMS using video conferencing which is then made relaas deed of GMS minutes, with the continued development of technology, notaries are very likely to be deceived by the parties such as the use of \"deep fake\" technology. The formulation of the problem in this research is: \"How is the application of the principle of recognizing service users by notaries in making deeds of minutes of GMS using video conferencing?\". The results of this study indicate that the rules related to the principle of recognizing notary service users stipulated in article 39 of the UUJN are only effective when applied using conventional methods, so the role of the Ministry of Law and Human Rights and Notary Organizations is needed to provide preventive efforts for notaries. In addition, notaries need to be given access to interoperability of population data and corporate data to facilitate notaries to verify the identity cards of notary service users.\u0000 Keywords: Notary, PMPJ, GMS\u0000 REFERENCES\u0000Abdullah TD, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum” (2020) 05 No. 2 Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas\u0000Adjie H, Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Refika Aditama 2008)\u0000Anand G, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Prenadamedia Group 2018)\u0000Anshori AG, Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika (UII Press 2013)\u0000Arizona Y, Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia (Perkumpulan HuMa 2019)\u0000Dewi MNK, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik”","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"16 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138597174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia","authors":"Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi","doi":"10.56013/rechtens.v12i2.2395","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative serta menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statue approach serta pendekatan perbandingan atau comparative approach. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa urgensi pengaturan artificial intelligence dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia? Dan Bagaimanakah potensi artificial intelligence sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia ? Dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam UUHC Indonesia tidak mengenal AI sebagai subjek hukum, sehingga AI berdasarkan pada UUHC Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai pencipta serta potensi AI untuk diakui sebagai entitas baru berkaitan dengan subjek hukum selain manusia dan badan hukum yang sebelumnya telah diakui sebagai subjek hukum di Indonesia sangat terbuka, mengingat AI dapat dipersamakan dengan badan hukum sesuai dengan teori-teori badan hukum serta adanya konsep Work Made For Hire yang terdapat dalam UUHC Amerika Serikat yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk mengakomodir AI sebagai suatu entitas baru berkaitan dengan subjek hukum yang diakui di Indonesia.\u0000 Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Subjek Hukum\u0000This study aims to determine and understand the urgency of AI regulation in the Copyright Law in Indonesia as well as the potential of AI as a legal subject in the legal system in Indonesia, This study uses normative research methods and uses a statutory approach or statue approach and a comparative approach. This study found that the Indonesian Copyrights Law does not recognize AI as a legal subject, so AI based on the Indonesian Copyrights Law cannot be classified as a creator and the potential for AI to be recognized as a new entity related to legal subjects other than humans and legal entities that have previously been recognized as legal subjects in Indonesia is so open, considering that AI can be equated with legal entities in accordance with theories of legal entities and the concept of Work Made For Hire contained in the United States Copyrights Law which can be adopted by Indonesia to accommodate AI as a new entity related to legal subjects recognized in Indonesia.\u0000 Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject\u0000REFERENCES\u0000ABC. “Ada Sejumlah Kekhawatiran di Balik Tren Avatar Buatan Lensa.” TEMPO.CO. Last modified December 13, 2022. Accessed November 6, 2023. https://www.tempo.co/abc/8118/ada-sejumlah-kekhawatiran-di-balik-tren-avatar-buatan-lensa.\u0000Amboro, F. L. Yudhi Priyo, and Khusuf Komarhana. “PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia].” Law Review, no. 2 (2021): 145. http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513.\u0000Amisha, Paras Malik, Monika Pathania, and Vyas Kumar Rathaur. “Overview of Artificial Intellig","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"59 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138597321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu","authors":"Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono","doi":"10.56013/rechtens.v12i2.2489","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2489","url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji tentang aliran filsafat hukum utilitarianisme dan relevansi terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Utilitarianisme merupakan suatu konsep aliran filsafat hukum yang menekankan eksistensi hukum harus memiliki nilai manfaat dan membawa kebahagiaan pada masyarakat. Kedua, relevansi konstruksi pengawasan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan aliran filsafat hukum utilitarianisme terletak pada semangat dalam mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan kepada msyarakat. Karena pengawasan pemilu memiliki tujuan untuk memastikan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai kosntitusional yaitu, bersifta langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Pemilu yang seperti ini akan memiliki implikasi terhadap implementasi tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.\u0000 Kata Kunci: Filsafat Hukum, Utilitarianisme, Pengaturan dan Pengawasan Pemilu\u0000This article examines the legal philosophy of utilitarianism and its relevance to the construction of election supervision arrangements. The research method used to study this legal issue is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The results of this research show that Utilitarianism is a concept of legal philosophy which emphasizes that the existence of law must have beneficial value and bring happiness to society. Second, the relevance of the construction of election supervision in Law no. 7 of 2017 concerning Elections with the legal philosophy of utilitarianism lies in the spirit of realizing beneficial values ​​for society. Because election supervision has the aim of ensuring that elections as part of democracy run in accordance with constitutional values, namely, being direct, public, free, secret, honest, fair and of good quality. Elections like this will have implications for the implementation of life in the nation and state.\u0000 Keywords: Legal Philosophy, Utilitarianism, Election Regulation and Supervision\u0000REFERENCES\u0000Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Inter-pretasi Undang-Undang (Legis-prudence). Jakarta: Kencana,\u0000Ahsanul Minan, 2019. Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu;\u0000Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,\u0000A Mangunhardjana, 1999. Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z, Yogyakarta: Kanisius,\u0000Bachsan Mustofa, 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,\u0000Hamzah Halim, 2013. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris, Jakarta: Prenada Media Group;\u0000Kamarusdiana, 2018. Filsafat H","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"17 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138598167","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Akta Perkawinan Di Desa Gelang Rt 02 Rw 06 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember","authors":"Helda Mega Maya, Catur Yunianto","doi":"10.56013/rechtens.v12i1.1952","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1952","url":null,"abstract":"Akta perkawinan membuktikan bahwa status pasangan dan anak-anak mereka adalah sah, dan bahwa anak-anak tersebut adalah ahli waris yang sah dan telah diberikan status konklusif sebagai warga negara Indonesia, menjadi sangat penting. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang akta perkawinan di Desa Gelang Kecamata Sumberbaru Jember?” Penelitian ini menggunakan tiga teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: wawancara, observasi, dan wawancara. Metode observasi adalah metode penyelidikan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan. Lokasi sasaran adalah Desa Gelang. Kesadaran masyarakat relatif tinggi di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang memiliki akta kawin.Hal ini terbukti dari jumlah kepala keluarga yang memiliki akte perkawinan yaitu sebanyak 100 pasangan, sedangkan yang tidak memiliki yaitu sebanyak 8 pasangan. Penyebab di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember tidak memiliki dan tidak mengurus kepemilikan akta perkawinanan adalah ketidak tahuan masyarakat atas pentingnya kepemilikan akta perkawinan, dan adanya perkawinanan siri atau perkawinan dibawah umur. Kata kunci : Kesadaran Hukum, Akta Perkawinan, Perlindungan Hukum   A marriage certificate proving that the status of the spouses and their children is legal, and that the children are legal heirs and have been granted conclusive status as Indonesian citizens, is very important. The formulation of the problem in this research is: \"What is the level of public legal awareness regarding marriage certificates in the Village of Gelang Kecamata Sumberbaru Jember?\". The purpose of this study was to determine the legal awareness of the community in the ownership of marriage certificates. The study used three research techniques, namely interviews, observation, and interview methods. The method of observation is done to find out through direct observation in the field. The place that is used as an object is the community in the Bracelet Village. Community awareness in the village of Bracelet RT 02 RW 06 Sumberbaru District, Jember Regency in the ownership of marriage certificates is relatively high. This is evident from the number of heads of families who have a marriage certificate as many as 100 couples, while those who do not have as many as 8 couples. The cause in Bracelet Village, RT 02 RW 06, Sumberbaru District, Jember, does not have and does not take care of ownership of a marriage certificate is the public's ignorance of the importance of having a marriage certificate, and the existence of siri marriages or underage marriages. Keywords: Legal Awareness, Marriage Certificate, Legal Protection  REFERENCES Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, 2010, Kencana prenada Media, Jakarta. Adhim Fauzil, mohammad, dkk. Perkawinan memuliakan Sunnah, 2017, Yogyakarta: Pro-U Media Azhar Basir, Hukum Perkawinan, 2018, Gama UPI, Yogyakarta Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, et al, Prob","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"122 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139369434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata","authors":"W. Yasa, Echwan Iriyanto, Fakultas Hukum, U. Jember, Kepastian Hukum, Putusan Hakim, Sengketa Perkara","doi":"10.56013/rechtens.v12i1.1957","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957","url":null,"abstract":"Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ditemukan adanya sengketa perkara perdata yang terjadi antara dua pihak. Penyelesaian sengketa perkara perdata dengan cara litigasi itu dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keputusan hakim yang pada akhirnya diharapkan mampu mengakhiri sengketa tersebut. Proses persidangan di pengadilan berakhir dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Idealnya, putusan tersebut yang bersifat condemnatoir setelah berkekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde), segera dilaksanakan (eksekusi). Ironisnya dalam praktik seringkali ditemukan kesulitan dan tidak ada kepastian hukum dalam eksekusinya. Untuk menjawab isu hukum tersebut maka dilakukan penelitian dengan mengkaji substansi materinya dari aspek hukum normatif. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Tahap berikutnya dilakukan analisis dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif serta memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Kata kunci : Kepastian Hukum, Putusan Hakim, Sengketa Perkara Perdata.   In everyday life, it is often found that there are civil disputes that occur between two parties. According to the Civil Procedure Code, there are two ways of resolving civil disputes, namely by non-litigation and litigation. The settlement of civil case disputes by way of litigation is carried out through the trial process in court. The aim is to obtain a judge's decision which is ultimately expected to be able to end the dispute. The trial process in court ends with the passing of a decision by the judge. Ideally, the decision which is condemnatory in nature after having definite legal force (inkracht van gewijsde), is immediately executed (executed). Ironically, in practice, difficulties are often found and there is no legal certainty in execution. To answer these legal issues, research was conducted by examining the substance of the material from normative legal aspects. Furthermore, the approach used in this study is the statutory approach and the conceptual approach. The next stage is to analyze and then draw conclusions using the deductive method and provide a description of what should be applied in relation to the problems involved. The results obtained from this study are the legal certainty of judge's decisions in the settlement of civil disputes can be caused by two factors, namely juridical factors and non-juridical factors. Keywords: Legal Certainty, Judge's Decision, Civil Case Disputes. REFERENCES Abdul Manan, 2012, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana). Amir Ilyas, 2016, Kumpulan Asas-asas Hukum, (Jakarta : Rajawali)","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139369451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Internalisasi Prinsip Blue Economy Dalam Pengaturan Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Sampang","authors":"Safi’ Safi’, Rina Yulianti, Sri Wahyu Mukarromah","doi":"10.56013/rechtens.v12i1.2151","DOIUrl":"https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2151","url":null,"abstract":"Kabupaten Sampang memiliki daya tarik dan daya saing pariwisata yang tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten lain di Pulau Madura. Akan tetapi, hingga sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang belum mengundangkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kabupaten/Kota (RIPPARKAB). Sehingga, banyak yang mem-pertanyakan mengenai pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur pariwisata. Mengingat salah satu kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten adalah menetapkan rancangan RIPPARKAB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan metode pendekatan berupa metode pendekatan fakta (fact approach). Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (interview) dan studi kepustakaan, lalu metode analisanya dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur kebijakan pariwisata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dari 11 ketentuan pasal tersebut sudah terlaksana. Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB telah menerapkan prinsip-prinsip blue economy.  Kata Kunci: Kata Kunci: Prinsip, Blue Economi, Aturan, Kebijakan   Sampang Regency has tourism attractiveness and competitiveness that are not inferior to those of other regions on Madura Island. However, until now, the Regional Government of Sampang Regency has not promulgated a Regional Regulation concerning the Regency/City Development Master Plan (RIPPARKAB). Thus, many have questioned the implementation of the authority of the Regional Government of Sampang Regency in regulating tourism. Considering that one of the authorities of the Regency Regional Government is to determine the RIPPARKAB draft, The type of research used is empirical legal research, a study that uses empirical facts with an approach method in the form of a fact approach (fact approach). Data collection techniques include interview techniques and literature studies, and then the method of analysis is carried out by the descriptive analysis method. The results of the study show that the implementation of the authority of the Regional Government of Sampang Regency in regulating tourism policies in accordance with the provisions of Article 30 of Law Number 10 of 2009 concerning tourism has been effective. This is evidenced by the 11 provisions of the article that have been implemented. In addition, the draft regional regulation on RIPPARKAB has implemented the principles of the blue economy.  Keywords: Principles, Blue Economy, Rules, Policies  REFERENCES Irawan Suntoro dan Hasan Hariri. Kebijakan Publik. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2015. Jainuri. Kebijakan Tata Ruang. Malang. Intrans Publishing. 2021. Riant Nugroho D. Kebijakan Publik. Jakarta. PT Elex Media Komputindo. 2003. Eni Sri Rahayuningsih, 2018, ","PeriodicalId":263852,"journal":{"name":"JURNAL RECHTENS","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139369469","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}