Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)最新文献

{"title":"Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah)","authors":"S. Saidah, R. Anggraini","doi":"10.24256/dalrev.v3i1.2602","DOIUrl":"https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2602","url":null,"abstract":"Pentingnya mengetahui peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, juga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare serta bagaimana analisis siyasah syariah terhadap pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah tujuan dari penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan Peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare berupa pemutahiran data pilih untuk memastikan bahwa mereka berhak memilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pemilu secara langsung kepada penyandang disaabilitas dan penyediaan aksesibilitas yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan keterbatasan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Adapun Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare belum berjalan secara optimal karena permasalahan yang dihadapi bersifat kompleks.","PeriodicalId":253008,"journal":{"name":"Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127494958","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Dalam Penerbitan SIM di Polres Konawe Selatan","authors":"Ipandang Ipandang, Nur Husna Syukri","doi":"10.24256/dalrev.v3i1.2579","DOIUrl":"https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2579","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini  menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris atau penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Proses PNBP khusus SIM C yang berlaku dikantor Polres Konawe Selatan (Konsel) sudah sesuai dengan aturan tata cara penyetoran PNBP. Kedua PNBP belum terimplementasi secara maksimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti pembuat SIM tidak mengikuti tes ujian, antrian pendaftaran tidak teratur, dan pungutan liar. Ketiga PNBP dalam tinjauan hukum Islam telah sesuai dengan Hukum Islam khususnya mengenai tatacara penyetoran PNBP, namun implementasinya belum maksimal dan masih ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Q.S An-Nisa : 135) dan prinsip persamaan (Q.S Al-Hujurat : 13). Penelitian ini memberikan implikasi berupa pemahaman hukum Islam bagi pelaksana PNBP di institusi kepolisian dan mendorong peningkatan kualitas layanan pengelolaan PNBP terkhusus penerbitan SIM.","PeriodicalId":253008,"journal":{"name":"Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115102920","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Studi Komparatif Tentang Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Dalam Undang-Undang dan Fiqh Siyasah","authors":"Takdir Takdir, Devi Shinta Syahruni","doi":"10.24256/dalrev.v3i1.2586","DOIUrl":"https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2586","url":null,"abstract":"This thesis discusses a comparative study of the presidential election system in Indonesia in Islamic law and law.This study aims: to find out the provisions of the presidential election in Islamic law, tofind out the provisions of the presidential election in Islamic law, to find out the  provisions of the presidential election in Islamic law, to find ou the mechanism of the presidential election in Indonesia in Fiqh Siyasah. The type of research used is library research using a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are data collection by means of searching, reading and recording activities from written works in the form of books or sources related to the discussion. The results of the research from this thesis that the presidential election system in Indonesia in the laws and Islamic law contained in Law No. 7 of 2017 explained that the presidential and vice presidential election system is a series with the general election of members of the people’s representative council which is held once every five years, the presidential andvice presidential election system is conducted in a direct, public, free, secret, honest and fair manner The election of the president obtains strong support from the people so that they are able to carry out the functions of state government power in the context of achieving national goals. It is also explained that general elections in Islam are contained in Q.S An-Nisa Verse 59, it is explained that Allah obliges Muslims to obey ulil amri from among them. Ulim amri is a leader and commands to obey a leader. So, this shows that the obligation to appoint a leader for Muslims is obligatory, even the basic principles used in general elections already exist and are recognized by Islam. In the rules of Islamic law, the election of a fair leader is the goal, while the general election of a fair leader is the goal, while the general election is wasilah. As for the mechanism of the presidential election system in Indonesia and Islamic law, boh use deliberation as a method to elect a president. If in Islam deliberation to elect a president. If in  Islam deliberation to elect the President, in Indonesia the model of Presidential election by the DPR is replaced by direct election by the people. In Islam also when a. When the president is elected, all the people must make a promise.","PeriodicalId":253008,"journal":{"name":"Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133127057","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah","authors":"Dermina Dalimunthe, Al Ihwal","doi":"10.24256/dalrev.v3i1.2603","DOIUrl":"https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2603","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga Ombudsman dalam meningkatkan pengawasan terhadap kesadaran pengguna pelayanan publik, untuk menganalisis penerapan sanksi hukum lembaga Ombudsmn terhadap lembaga pelayanan publik yang melakukan maladministrasi dan untuk menganalisis kedudukan lembaga ombudsman dalam siyasah syariah. Adapun jenis penelitian ini adalah studi pustaka, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan, analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif bersifat non numerik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran ombudsman telah efektif sebab apabila melihat dari fungsi ombudsman sebagai sebuah lembaga pengawasan telah searah dengan yang diinstruksikan oleh peraturan perundang-undangan. Lembaga ombudsman ketika mengatasi sebuah kasus pelanggaran mengenai maladministrasi tidak memihak kepada siapapun dan benar-benar mempertimbangkan pendapat dari pihak pelapor dan terlapor. Ombudsman dalam perkara keefektifan ketika melaksanakan tugasnya dinilai telah sesuai dan akurat sebab dalam mengambil sikap terhadap berbagai ragam laporan tentang perkara maladministrasi langsung diproses serta dituntaskan dengan peraturan perundang-undangan. Ombudsman dimana proses penerapan sanksinya telah berjalan dengan baik yang dimulai dari melakukan pemeriksaan hingga pemberian tindakan korektif terhadap pelaku maladministrasi. Ombudsman mengenai kedudukan dan kewenangannya sebagai lembaga pengawasan mengambil prinsip dari lembaga pengawasan dalam Islam untuk mencapai perbuatan baik dan mencegah yang mungkar sesuai dengan yang dijalankan oleh wilayat al-Muzalim dan wilayat al-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.","PeriodicalId":253008,"journal":{"name":"Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)","volume":"25 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131354253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Penyelesaian Disharmonisasi Norma Antara UU Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kab.Buton Utara dengan Perda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Buton Utara Tahun 2012-2032","authors":"Aris Darmawan Al Habib, Aris Nur Qadar Ar Razak","doi":"10.24256/dalrev.v3i1.2578","DOIUrl":"https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2578","url":null,"abstract":"Adanya disharmonisasi norma antara Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2031 sehingga menjadi alasan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi norma tersebut juga untuk menganalisis penyelesaian disharmonisasi norma antara  kedua Undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) . Hasil penelitian ini menggambarkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi norma yaitu faktor konfigurasi politik bahwa pemerintah daerah kabupaten Buton Utara melakukan manuver politik untuk mengabaikan perintah UU pembentukannya dan lemahnya pengawasan eksekutif  bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan prima terhadap pembuatan peraturan daerah yang bermuara pada terjadinya disharmonisasi norma, selain itu penyelesaian penyelesaian disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 dapat diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Agung.","PeriodicalId":253008,"journal":{"name":"Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123354698","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}