{"title":"RESPONSIVITAS KEBIJAKAN LOKAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SOSIAL","authors":"Wayan Joniarta","doi":"10.38043/JIDS.V3I1.1736","DOIUrl":"https://doi.org/10.38043/JIDS.V3I1.1736","url":null,"abstract":"Patut diakui bahwa terdapat sistem ganda dalam pemerintahan desa yaitu desa dinas dan desa pakraman. Desa Pakraman di Bali merupakan sebutan lain dari desa adat, yang telah mengakar sejak lama. Seiring bergulirnya reformasi yang dimulai tahun 1998, desa pakraman diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman. Teriring semangat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga hasil amandemen UUD 1945 pasal 18 b ayat (2) dengan tegas telah memberikan peluang untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali otonomi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Bekat dualisme desa berarti dilihat dari sisi kebijakan maka desa dinas berada pada konteks kebijakan nasional dan desa adat/pakraman berada pada konteks kebijakan tradisional. Tulisan ini mendeskripsikan secara aktual tentang fakta keberadaan desa pakraman, bahwa sesungguhnya desa pakraman yang mempunyai hak otonum dalam kaitan dengan adat istadat dan budaya, namun keluesan, kejujuan, fleksibilitas orang Bali terkadang ternodai oleh tindakan anarkis, seperti terjadinya kasepekang terhadap warga di Desa Pakraman akibat dari kurang aktifnya warga tertentu dalam kegiatan adat istiadat. Disamping itu desa pakraman sebenarnya terbebani untuk merespons isu – isu yang sebenarnya merupakan kewenangan dari pemerintah supra local, seperti masalah narkoba, pungli, rabies, KIPEM dan isu hangat lainnya. Kata Kunci: : Kebijakan lokal, Dinamika Sosial","PeriodicalId":232048,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132884373","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS SWOT ( STRENGTH, WEAKNES, OPPORTUNITY, THREATS) TERHADAP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI BALI","authors":"Yulius Habita Nggini","doi":"10.38043/jids.v3i1.1739","DOIUrl":"https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1739","url":null,"abstract":"Pariwisata adalah sektor industri yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena itu penegemngan pariwisata harus di perhatiakan karena ini adalah sangat yang menentukan arah dan masa depan pariwisata bagi masyarakat. oleh karena itu peneliti sanagat tertarik sekali untuk melihat kebijakan pengembangan pariwisata bali. karena bali mempunyai budaya yang sanagt kuat dan keramatamahannya masyarakat bali. masyarakat yang berbudaya dan alam yang indah. Seperti halnya Bali, dengan keunikan budaya dan panorama alamnya yang indah senantiasa menjadi pesona dan daya tarik bagi wisatawan. Bali terkenal sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia, tak heran pulau ini menjadi tempat perpelancongan wisatawan mancanegara sehingga peranannya dalam industri pariwisata tidak perlu dipertayakan lagi.Pariwisata Adalah leading sektor yang menadi fokus utama dalam pembangunan oleh karena itu pariwisata harus mempunyai kebijakan pengembangan yang jelas. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan menjadi sumber pendapatan utama. Provinsi Bali pada dasarnya memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata rekreatif. Persoalan yang timbul apakah Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang dengan tetap menjaga pelestarian alam dan lingkungan hidup serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian maka Swot (Strength Weaknes Opportunity Threats) Terhadap Kebijakan Pengembangan PariwisataProvinsi Bali berorientasi pada upaya melibatkan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Dalam kebijakan pengembangan pariwisata mempunyai empat bidang yang menjadi analis Swot (Strength Weaknes Opportunity Threats) yakni seperti a). Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata, b). Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata, c). Kebijakan Sumber Daya Pariwisata, d). Kebijakan Promosi Pariwisata untuk dijadikan suatu arah pembangunan bali yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kata Kunci: Kebijakan Pariwisata, Swot (Strength Weaknes Opportunity Threats)","PeriodicalId":232048,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115527889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}