MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum最新文献

Budaya Korupsi Dan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 腐败文化和洗钱政策

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-30 DOI: 10.52947/morality.v9i1.371

N. Nurhidayati, Satriya Nugraha, Eka Siskawati, Reslawati Reslawati, Luhgiatno Luhgiatno

引用次数: 0

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 金融服务机构对银行行业可疑金融交易的作用，在2011年第21条有关金融服务管理局的规定中占主导地位

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-22 DOI: 10.52947/morality.v9i1.333

Yulianti Yulianti

{"title":"Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan","authors":"Yulianti Yulianti","doi":"10.52947/morality.v9i1.333","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.333","url":null,"abstract":"This study aims to examine the role of the financial services authority in the prevention of suspicious financial transactions in the banking sector, examine the obstacles faced by OJK in supervising the prevention of suspicious financial transactions in the banking sector and the efforts made by the Financial Services Authority to prevent suspicious financial transactions in the banking sector. \u0000This research uses the Normative-Empirical Legal Research Method, namely the legal research method which is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. \u0000The role of the Financial Services Authority in preventing suspicious financial transactions is to conduct Offsite Supervision, Onsite Supervision, and Risk Level Assessment of TPPU and TPPT, The obstacle faced by the Financial Services Authority in Supervising suspicious financial transactions is the still weak CHD infrastructure in implementing the AML CFT program to identify suspicious transactions. while the Financial Services Authority's efforts to prevent suspicious financial transactions are that it has issued several provisions governing CHDs in the implementation of the AML CFT program","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133664308","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Yuridis Prinsip Teritorial Pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia 印度尼西亚破产法中跨国界破产视角下领土原则的法理分析

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-21 DOI: 10.52947/morality.v9i1.358

Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono, Hery Sulistyo

{"title":"Analisis Yuridis Prinsip Teritorial Pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia","authors":"Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono, Hery Sulistyo","doi":"10.52947/morality.v9i1.358","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.358","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Ekonomi yang buruk selama pandemi mengakibatkan banyak perusahaan mengajukan kepailitan. Kepailitan yang melintasi batas negara masih menjadi masalah dalam peraturan kepailitan di Indonesia ( cross border insolvency ). Secara yuridis belum ada pengaturan yang jelas dan konkrit tentang hukum kepailitan di Indonesia, selain itu bertentangan dengan asas hukum internasional sehingga proses kepailitan dan eksekusi menimbulkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma-norma dan kepustakaan terkait. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai kepailitan lintas batas masih belum memiliki prosedur yang jelas. Peraturan yang ada menggunakan prinsip universal dan teritorial yang saling bertentangan sehingga kurator mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas negara. Perjanjian internasional menjadi penyelesaian dalam mengeksekusi harta pailit yang melintasi batas negara.","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135046402","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Covid-19 Sebagai Keadaan Overmacht Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-21 DOI: 10.52947/morality.v9i1.359

Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman, Restu Adi Putra, Divi Kusumaningrum

引用次数: 0

Perbandingan Diversi Tindak Pidana Pajak dan Diversi Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk.03/2016 《税法》和《儿童刑法》的比较涵盖了《金融部长第55条/Pmk.03月3日的规定

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-19 DOI: 10.52947/morality.v9i1.356

Divi Kusumaningrum, Restu Adi Putra, Totok Minto Leksono

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital 在数字交易中保护银行客户的法律

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-19 DOI: 10.52947/morality.v9i1.321

Jefry Tarantang, I. E. A. Pelu, Wahyu Akbar, Rahmad Kurniawan, Aldina Sri Wahyuni

引用次数: 0

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia 印度尼西亚宪法制度中作为国家辅助机构的国家人权委员会

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-19 DOI: 10.52947/morality.v9i1.355

Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, Fitri Windradi

{"title":"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia","authors":"Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, Fitri Windradi","doi":"10.52947/morality.v9i1.355","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga sampiran negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan fungsi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel terkait dengan peran dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga sampiran negara dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk melindungi hak asasi manusia, memajukan hak asasi manusia, dan memonitor pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, meskipun Komnas HAM memiliki peran yang penting, masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang penting sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan dukungan dan peran pemerintah serta kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara.","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135380188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris 对权威解释性和司法管辖权的公证责任

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-19 DOI: 10.52947/morality.v9i1.332

I. N. P. B. Rumiartha

引用次数: 0

Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 测试一屋顶，以优化印尼公民的监管制度

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2023-06-15 DOI: 10.52947/morality.v9i1.311

Ahmad Gelora Mahardika

{"title":"Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia","authors":"Ahmad Gelora Mahardika","doi":"10.52947/morality.v9i1.311","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311","url":null,"abstract":"Disharmonization of Indonesia's regulatory system has become a complicated issue. Many factors cause it. One of the factors causing disharmony of statutory regulations is the absence of centralized review of statutory regulations in a separate institution. Based on Articles 24A and 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the review of statutory regulations in the Indonesian constitutional system is carried out by two separate institutions, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. The decisions of the two judiciary institutions are final and binding and cannot be appealed, so the decisions must be implemented. Problems occur in the Indonesian constitutional system when the two institutions issue conflicting decisions, resulting in legal uncertainty regarding which norms should be applied. Therefore, one rooftop testing is something that is urgent to be implemented in the Indonesian constitutional system, as an effort to create regulatory harmonization. The research method used in this research is normative juridical. The research hypothesis is that a one-stop examination is necessary and should be given to the Constitutional Court.","PeriodicalId":231432,"journal":{"name":"MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135812772","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak 对剥削儿童罪的执法

MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-31 DOI: 10.52947/morality.v8i2.303

N. Novita, Endas Trisniwati, Yeyet Saputra

引用次数: 0