El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam最新文献

{"title":"TOUR DAN HARGA DIRI PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM","authors":"Ayunda Zahroh Harahap, A. Mafaid","doi":"10.56874/el-ahli.v1i2.313","DOIUrl":"https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.313","url":null,"abstract":"Sebagian masyarakat menilai nominal mahar yang fantastis merupakan harga diri perempuan. Jadi, ketika calon suami memberikan sesuatu yang berharga kepada calon istrinya, artinya ia menghargai marwah perempuan. Ini terjadi dalam masyarakat Mandailing dan Angkola yang menganut adat istiadat patrilinier yang mengharuskan adanya tradisi tuhor ni boru. Belakangan ini tuor menjadi kontroversi di ranah Mandailing, besarnya tuor menjadi kendala bagi setiap laki­laki maupun remaja yang akan melangsungkan adat pernikahan. \u0000Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah Saw. pernah menasehatkan asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan. Karena mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan, melainkan ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. \u0000Oleh sebab itu, posisi mahar menjadi pembahasan penting dalam suatu pernikahan. Perlu pengkajian dari sisi psikologi dan agama, apakah mahar berkaitan dengan harga diri atau hanya sebatas budaya?, apakah mahar menjadi lambang kemampuan atau suatu penghargaan?, mungkin juga sebagai pembanding antara si kaya dan si miskin.","PeriodicalId":217839,"journal":{"name":"El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114500761","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"HUKUM WADH’I DALAM SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM TAKLIF","authors":"N. Mahmudah, Muhammad Syakir Alkautsar, Murni Fatmawati, Khelvin Neralis","doi":"10.56874/el-ahli.v1i2.118","DOIUrl":"https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.118","url":null,"abstract":"Hukum wadh’i  merupakan Ilmu yang mendefinisikan hukum Islam yaitu usul fikih.Fokus penelitian ini(1)Bagaimana pengertian Hukum Wadh’i (2)Sebutkan macam-macamnya (3)Apa perbedaan Hukum Wadh’i dengan Hukum Taklifi (4)Bagaimana keterkaitannya dengan  Hukum Taklifi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Hukum wadh’i adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. (2) Macam-macam Hukum wadh’i ada tiga, yaitu sebab, syarat, dan mani’. Sementara itu, menurut sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum wadh’i tidak hanya mengandung tiga macam sebagaimana yang dijelaskan diatas, tetapi juga termasuk dalam hukum wadh’i ialah Azimah dan rukhsah, sah dan batal. (3) jika Hukum at-taklif  merupakan tuntutan langsung pada mukkallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat.Maka hukum al-wadh’i ditujukan kepada manusia mana saja, baik telah mukallaf, maupun belum, seperti anak kecil dan orang gila. (4) Kaitan hukum Taklifi dengan hukum Wadh’i, Berdasarkan penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa, pembagian hukum Syariah menjadi dua hukum di atas, maka sangat memungkinkan ada suatu perbuatan yang secara taklifi hukumnya haram, namun secara wadh’i hukumnya sah. Sebab haram dan sah adalah dua “jenis” hukum yang berbeda dan pada hakikatnya tidak terkait satu sama lain.","PeriodicalId":217839,"journal":{"name":"El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128448282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa Di Kecamatan Medan Sunggal","authors":"Pembagian Warisan Pada, Masyarakat Muslim, Suku Jawa Di, Kecamatan Medan Sunggal, Ahmad Badawi, Stai Serdang, Lubuk Pakam, Kata Kunci, Harta Waris, Suku Jawa, El Ahli, yang dalam prosesnya, yang dianut oleh, masyarakat diluar, Masyarakat Jawa, tentang adat yang mengatur, Ahli Waris, Menurut Hazairin, asas pewarisan yang, dipakai dalam masyarakat, adat tergantung dari jenis","doi":"10.56874/el-ahli.v1i1.96","DOIUrl":"https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.96","url":null,"abstract":"Shifting perspectives and applications Java society imigrants against inheritance systems is through the principle of gender equality, justice based role for a living, customs, and the other is an important issue that is interesting to conduct research of this thesis. Based on the description above, the problem in this study are as follows: How does the practice of inheritance in Java ethnic Muslim communities in the district Medan Sunggal? What is the basic argument variation inheritance in Java Adat Java ethnic Muslim communities in the district Medan Sunggal? How comparison implementation inheritance in Java ethnic Muslim communities in the district Medan Sunggal? This research was conducted in the District Medan Sunggal. Metode used in this study is a qualitative method by taking a sample of 50 respondents in distric Medan Sunggal. Data collected through; field observations, literature, interviews. After the observation is known that in the district Medan Sunggal has a number of Muslim communities Java ethnic group. While the results of the literature shows that the distribution of inheritance prevailing in Indonesia include three ways; Indigenous inheritance, in Islam, and Civil. The results of this study indicate that the legacy system prevailing in District Medan Sunggal by local custom that is ridla with ridla, one with the other. \u0000Keywords: Inheritance, Java Etnich","PeriodicalId":217839,"journal":{"name":"El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123444017","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh","authors":"A. Mafaid","doi":"10.56874/el-ahli.v1i1.66","DOIUrl":"https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak. \u0000Dalam kajian ushul fiqh seseorang memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Misalnya seperti usia dewasa atau usia mukallaf. Dalam ushul fiqh, mukallaf tidak ditentukan oleh batas usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. \u0000Selain itu terdapat pengecualian atau faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk memiliki kecakapan hukum. Misalnya bagi orang yang telah memenuhi usia dewasa namun akalnya memiliki gangguan seperti gila atau idiot, maka ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. \u0000Kata Kunci : Kecakapan, Perbuatan Hukum, Uhṣul Fiqh \u0000Abstract \u0000Legal prowess is highly important in all fields of law because every legal action requires legal skills. A legal action undertaken by a person without legal prowess cannot be accounted for and therefore can be nullified. Thus, this legal prowess is a basic premise for someone to exercise his rights and undertake a legal action. \u0000In the study of uhṣul fiqh (principles of Islamic jurisprudence), a person must possess certain criteria of legal prowess, both in terms of receiving his or her rights and in carrying out legal actions. For example, someone must be a mukallaf, that is of mature age and sound mind. However, in the principles of Islamic jurisprudence, a mukallaf’s maturity is not determined by his or her age, but rather by the emergence of certain physical indications that confirms someone’s maturity such as menstruation for women and wet dreams for men. \u0000Furthermore, there are exceptions or factors that prevent someone from having legal skills. For example, people who are of mature age but suffer from such disorders such as mental illness or intellectual disability are not considered to have the necessary qualification to undertake a legal action. \u0000Keywords : Prowess, Legal Action, Uhṣul Fiqh","PeriodicalId":217839,"journal":{"name":"El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"94 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124737613","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi’ah Dan Hazairin","authors":"Perbedaan Pandangan, Dalam Pengembangan, Ahli Waris, Menurut Sunni, Syi’ah Dan Hazairin, Imam Muhardinata, Stai Serdang, Lubuk Pakam, Kata Kunci","doi":"10.56874/el-ahli.v1i1.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.89","url":null,"abstract":"Specifically for Islamic inheritance law in Indonesia, there are several differences among the fuqaha 'which are broadly divided into three groups, namely: first, commonly referred to as Sunni schools which tend to be Patrilineal and secondly Shi'ite schools which tend to be Matrilineic and Hazairin teachings which are tend to be Parental / Bilateral. In the further development of Islamic inheritance law, the Compilation of Islamic Law (KHI) was born, which is an ijma 'sharih in the form of workshops of Ulama and Muslim Scholars throughout Indonesia on 2-5 February 1988, before the issuance of Presidential Instruction No. 1 of 1991 and the Decree of the Minister of Religion No. 154 of 1991, after the existence of the Religious Courts was recognized by the presence of Law No.7 of 1989 concerning Religious Courts. \u0000Ijtihad in inheritance law has been practiced since ancient times by Muslims, then what stands out is the Sunni group with the Shiite group. Then in Indonesia Ijtihad this inheritance law was carried out by Hazairin. \u0000The main difference between them is the understanding of the position of women in the inheritance legal system. This is because the basic analysis of the development of inheritance law set out in the Koran is different. According to the Sunnis based on the patrilineal system which became a pre-Islamic Arabic culture, while the Shi'a besides that there is a principle based on the interests of women, so that the position of men and women are equal. Whereas Hazairin on the basis of a bilateral or parental system based on the principle of the position of men and women are the same, so that the views of Shi'a and Hazairin are not much different.","PeriodicalId":217839,"journal":{"name":"El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134058367","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam","authors":"Raja Ritonga","doi":"10.56874/el-ahli.v1i1.111","DOIUrl":"https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111","url":null,"abstract":"This research describes about inheritance system to the moslem society of Tengger's family and analizes the values of tradition law on Islamic law perspective. This research uses a qualitative- descriptive design. A researcher acts as a collector data in the field by observing and interviewing. Beside it, a researcher does a librarian study about the references of tradition law and  Islamic law. The result ofanalysis on judirical observation is about the appropriateness value to the spirit Islamic soul. As like the billaterial principal is descent principle that computing family's relationship between man and woman.  While the meaning of individual principle is inheritance member has a right to get inheritance individually. As for normative observation, it is found that many rules are not in Islamic law line. For instance, the structure inheritance, time of dividing inheritance, prerequrement,pillar,the cause and the quantity. Islamic law is dominated by tradition law,especially on the inheritance case. On practicing, parent have a certain rule about inheritance since dividing,sizing and changing inheritance. \u0000Keywords: Tradition inheritance, Tengger’s family","PeriodicalId":217839,"journal":{"name":"El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134403951","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam","authors":"Imamul Muttaqin","doi":"10.56874/el-ahli.v1i1.95","DOIUrl":"https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95","url":null,"abstract":"Talak bain sughra is a divorce that falls as a result of the husband not referring to the wife in the period of iddah or the husband divorces a wife he has never touched, the problem that arises is, what is the remaining amount of divorce for the husband, whether due to the sain bain divorce the number of divorces continues so that the husband has two divorces again or the number of divorce back to the beginning means the husband has the number of divorce that is three times the divorce","PeriodicalId":217839,"journal":{"name":"El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114654881","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Telaah Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Usrah Terhadap UUP No. 1 Tahun 1974","authors":"Abdur Rahman Adi Saputera Putra","doi":"10.56874/el-ahli.v1i1.59","DOIUrl":"https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.59","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Islamic law is one of the important instruments that cannot be denied its existence and validity in Indonesia, history clearly records that its emergence was not just spontaneity, but was also colored by the tidal process of political struggle between Islamic intellectuals and state elites at the time, not with the exception of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which in memorandum bene is also in the vortex of the transformation. Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Usrah or Islamic family law politics, is a process of achieving the vision and aspiration to form a \"national\" marriage law, in fact it has been initiated since 1950. In the past renewal of marriage law has always met with failure due to Subjects and objects governed by marriage law are closely related to social and religious life, which are not easy to integrate. This means that the renewal of the national marriage law must be done carefully, so as not to cause disappointment for other groups of the population. The formation of the Marriage Law has a very long process and is then deliberated seriously with the contents of the Draft Law on Marriage, so that it can accommodate the aspirations of the people and provide a technically juridical formulation, and all this again is inseparable from the political atmosphere and intervention that occurred at that time. \u0000Keywords: Al-Siyasah, Al-Ahkam, Al-Usrah, UUP No. 1 of 1974 \u0000 ","PeriodicalId":217839,"journal":{"name":"El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131457505","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}