{"title":"PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan","doi":"10.51342/plj.v4i2.545","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.545","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Memperoleh pendampingan hukum merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa selama masa pandemi Covid-19 sedikit banyak mengalami kendala. Beralihnya mekanisme pendampingan hukum selama masa Pandemi Covid-19 yang dahulu dilaksanakan tatap muka secara langsung menjadi daring menggunakan perantara alat elektronik dianggap memicu munculnya hambatan dan kendala bagi Posbakum untuk melakukan pendampingan hukum secara optimal kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana peran Posbakum sebagai penyedia layanan hukum cuma-cuma di pengadilan dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga permasalahan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung. Data lapangan didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan dengan proses pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Cibinong selama masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya efektif karena dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala-kendala yang menjadikan pendampingan hukum tidak dapat diberikan secara optimal, sebagai akibat dari keterbatasan interaksi dan komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa dan ketiadaan sarana atau prasarana yang kurang mumpuni. \u0000Kata Kunci: Bantuan Hukum, Posbakum, Terdakwa","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"111 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121631919","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEBIJAKAN SINGLE SALARY DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERPIJAK PADA KEADILAN DAN KELAYAKAN","authors":"Mohammad Iqbal Asshidiqii, Puti Priyana","doi":"10.51342/plj.v4i2.573","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.573","url":null,"abstract":"Ragam problematika serta dinamika mengenai hukum Kepegawaian di Indonesia kini semakin menuntut adanya suatu kebijakan yang lebih memberikan kesejahteraan dengan sistem penggajian yang layak serta berkeadilan. Didorong dengan adanya perubahan pada regulasi hukum bidang Kepegawaian, dimana UU tentang Aparatur Sipil Negara menghendaki suatu perubahan sistem penggajian pada PNS. Tukin yang dimiliki oleh KemenKeu sebagai yang tertinggi di Indonesia telah mengarah pada tindak pidana korupsi, artinya tidak memberikan jaminan bahwa Tukin yang besar mampu menjauhkan Pegawai dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan studi kepustakaan atas bahan hukum primer serta sekunder dan juga pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis, juga pendekatan konseptual menjadi metode penelitian dalam peneleitian ini. Mengingat pada kedudukan ASN sebagai bagian yang begitu sangat penting dalam roda Pemerintahan. Lewat UU tentang Aparatur Sipil Negara, ASN (PNS serta P3K) mendapatkan hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya sebagai aparatur Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pegawai menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, pemberian Tukin PNS belum didasarkan pada ukuran kinerja pegawai yang sebenarnya. Ukuran yang digunakan lebih didasarkan pada nilai-nilai dan perilaku yang sangat tidak terukur. Konsep single salary system sebagai suatu sistem yang dapat dianggap memihak serta mampu memberikan kesejahteraan yang berkeadilan serta layak bagi Pegawai.","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128537327","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Joke Punuhsingon, Karno M.S. Rumondor, Nopesius Bawembang, Julius Kindangen, Rohyani Rigen Is Sumilat, Jocefina Adelleyda Tendean
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MINAHASA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN","authors":"Joke Punuhsingon, Karno M.S. Rumondor, Nopesius Bawembang, Julius Kindangen, Rohyani Rigen Is Sumilat, Jocefina Adelleyda Tendean","doi":"10.51342/plj.v4i2.566","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.566","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Penelitian ini mengkaji serta menjawab Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta bagaimana pemecahannya. Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian yuridis normatif dan sifatnya deskriptif analisis, menggunakan data primer serta sekunder. Penulis memakai bahan hukum primer yakni UU No. 2 Thn 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 22 Thn 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara saat ini masih lemah, terutama terkait dengan kuantitas pelanggaran yang makin banya, juga berhubungan dengan kemampuan pemahaman kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Urgensitas transportasi ini tampak pada frekuensi kebutuhan dalam penggunaan jasa angkutan bagi mobilisasi orang juga barang sampai ke pelosok tanah air, bahkanpun dari dan ke negara lain. Berbarengan dengan itu, transportasi pula punya peran dalam menunjang, mendorong, serta penggerak pertumbuhan dan perkembangan dari daerah yang punya potensi, tapi belum bertumbuh, untuk upaya meningkatan juga dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. \u0000 ","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"211 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133353284","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
P. Terhadap, Lanjut Usia, Terlantar DI Kabupaten, Toraja Utara, Liberthin Palullungan
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR DI KABUPATEN TORAJA UTARA","authors":"P. Terhadap, Lanjut Usia, Terlantar DI Kabupaten, Toraja Utara, Liberthin Palullungan","doi":"10.51342/plj.v4i2.582","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.582","url":null,"abstract":"Humans as creatures of God Almighty were created in His image and likeness so that they are said to be the most noble creatures. Humans in addition to having a relationship with God, also have a relationship with other humans, so that humans cannot live alone. This study aims to determine the legal protection of neglected elderly and to know the role of social services in handling cases of neglected elderly. This study uses research methods conducted by field research (Field Research) conducted at the Toraja Utara Social Service Office. This research is qualitative, where the types of data used are primary and secondary data. The results of this study indicate that neglected elderly victims are entitled to protection from the police, social workers, social worker services, companion volunteers, and also neglected elderly have rights and obligations that must be fulfilled both physically and spiritually where the role of the Social Service is needed to handle cases These are the facilitative role, the educational role, the representational role and the technical role.","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122813281","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN SATWA LANGKA MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPESIES","authors":"Deppa Ringgi, Suarni. S","doi":"10.51342/plj.v4i2.568","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.568","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000Komunitas lokal mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari perdagangan satwa liar, karena keuntungan besar didapat oleh pedagang. Penelitian in bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman penerapan CITES dalam upaya perlindungan satwa langka dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan pengambat yang memengaruhi CITES dalam rangka upaya perlindungan satwa langka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, baik dalam hukum internasional maupun nasional menyangkut penerapa CITES dalam perlindungan satwa langka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan CITES terhadap perlindungan satwa langka telah diatur secara tegas dalam konvensi CITES 1973 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kerangka kerja dan mekanisme CITES dipakai bersama secara sistematis oleh 184 negara untuk mengatur dan memonitor perdagangan satwa dan (2) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi CITES dalam upaya perlindungan satwa langka, yaitu cakupan hukum yang belum memadai, peran lembaga yang kurang efektif, ekonomi, budaya masyarakat dan pengalihan fungsi lahan.","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130858176","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"NOTIFIKASI PENGAMBILAN SAHAM OLEH KPPU DALAM UPAYA MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA","authors":"Ridha Hitalalla Hayuningtyas Soetomo, Nyulistiowati Suryanti, Sudaryat","doi":"10.51342/plj.v4i2.567","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.567","url":null,"abstract":"Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki fungsi pengawas persaingan usaha di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya pada pengambilalihan saham melalui sistem notifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menentukan, serta merumuskan mengenai praktik pelaksanaan sistem notifikasi pada pengambilalihan saham (akuisisi) berkaitan dengan upaya pengawasan KPPU dalam rangka pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis yaitu dengan menelaah suatu hal yang memiliki hubungan dengan permasalahan permasalahan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis- normatif yang merupakan pendekatan peneletian menitikberatkan pada studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan metode analisis data dengan analisis yuridis-kualitatif.Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa fungsi pengawasan oleh KPPU pada pengambilalihan saham (akuisisi) dilaksanakan menggunakan dua sistem yaitu Pre-Notifikasi dan Post-Notifikasi sehingga terjadi dualisme hukum. \u0000 ","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134284021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEDUDUKAN KLAUSULA BAKU DALAM PROSES JUAL BELI ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA PADA PERUSAHAAN PROPERTY PERUMAHAN","authors":"Sardis Pata'dungan, Juweni Mangiri","doi":"10.51342/plj.v4i2.583","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.583","url":null,"abstract":"In this country is on its way to Indonesian Gold 2045 experiencing many developments, especially in terms of buying and selling business. In society, where to live is very important. So many people want to buy a residential unit or housing unit. This study aims to determine the position of the standard clause in the process of buying and selling housing. The main problem in this thesis is the agreement that contains a clause that harms the consumer contained in the sale and purchase transaction which results in material loss by the consumer. This research method is using a normative juridical approach to literature. Normative juridical means research that refers to legal norms contained in laws and regulations and norms that apply in society or also concerning customs that apply in society. The technique of collecting data is by interviewing parties related to the application of standard clauses in the process of buying and selling residential properties, then law and consumer protection. The results of this study, namely the clauses that cause consumer losses in buying and selling housing are standard clauses that are prohibited in article 18 paragraph (1) because the standard clauses contained in buying and selling housing make consumers have no bargaining power during the buying and selling the process.","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"149 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131576816","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI PROSES KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BAGIAN DARI RESTORATIVE JUSTICE","authors":"Des Maicho Elwin, Edgar Michael Parinussa","doi":"10.51342/plj.v4i1.509","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i1.509","url":null,"abstract":"Restorative justice in the criminal justice system is justice whose process involves all parties in a particular crime and jointly solve problems and deal with future consequences. One way that can be used is to consider the local wisdom that exists in an area. This study aims to find out how the process of resolving minor crimes through the process of Local Wisdom as part of Restorative Justice in the Wasuponda community, especially the Padoe custom and being able to find out what are the obstacles faced by the customary council and law enforcement officers in resolving minor crimes through the wisdom process. as part of restorative justice in the Wasuponda community. \u0000This study uses a normative-empirical research method. The data used in the research is secondary data (Library Research) in the form of laws, books, journals, and scientific articles related to the title, then primary data for field research (Field Research) based on interviews with the Padoe customary council. . The data obtained were then analyzed by the author in a descriptive-qualitative manner. The results of the study indicate that the process of Local Wisdom as part of restorative justice in the community with Padoe Customs in Wasuponda has been carried out for a long time. The Wasuponda Sector Police coordinates with the Padoe Customary Council in dealing with minor crimes as a fair, fast and low-cost decision. To support the sustainability of the implementation of justice with local wisdom, it is necessary to socialize to the community regarding the process of resolving minor crimes in local wisdom as part of restorative justice so that there is understanding in the community.","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134202197","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL","authors":"Liberthin Palullungan","doi":"10.51342/plj.v4i1.508","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i1.508","url":null,"abstract":"Indonesia's membership in the International Bank for Reconstruction and Development is one step in realizing national development as the nation's ideals. This study aims to explain the scope of the IBRD related to its function and position for its member countries and to describe the status and role of Indonesia as a member of the IBRD in the context of realizing National Development. The research method used is normative or doctrinal research, which means this research is carried out using secondary data obtained indirectly but obtained through other parties, namely through library research in the form of related books, theses, journals, articles, works. writing and various information obtained through the internet with a conceptual approach and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the scope of the World Bank/IBRD is not only limited to its function in providing financial loan assistance but also technical assistance related to consulting services and strategies through national development programs. As a member of the IBRD, Indonesia has the status of a lower middle class country which was previously an upper middle class country based on Gross National Income (GNI) and has the status of a developed country in WHO which has an influence on Indonesia's national development.","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125366078","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURIR MARKETPLACE PENGANTAR BARANG YANG MENYELESAIKAN ORDER TRANSAKSI ELEKTRONIK FIKTIF","authors":"Nurlina Husnita, Nella Sumika Putri, Ajie Ramdan","doi":"10.51342/plj.v4i1.421","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v4i1.421","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi di era digital telah memunculkan platform marketplace yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Keberadaan promo dalam platform marketplace memunculkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dalam praktiknya terdapat oknum yang melakukan transaksi elektronik fiktif untuk mendapatkan jumlah promo yang banyak. Kurir marketplace pengantar barang memiliki peran yang penting dalam terselesaikannya order transaksi elektronik fiktif. Perbuatan transaksi elektronik fiktif merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. Meskipun terlibat dalam suatu tindak pidana, kenyataannya terhadap kurir tersebut tidak dilakukan penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap kurir marketplace pengantar barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dan hambatan yang membuat penegakan hukum pidana terhadap kurir marketplace pengantar barang yang menyelesaikan order transaksi elektronik fiktif pada akhirnya tidak dilakukan.","PeriodicalId":196490,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127558167","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}