Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum最新文献

{"title":"ASPEK YURIDIS PERJANJIAN BUSINESS FRANCHISE DI INDONESIA","authors":"Lily Triyana","doi":"10.24903/yrs.v10i1.256","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v10i1.256","url":null,"abstract":"In Indonesia there is no regulation about franchise. Same thing is also experienced of many state, for example English and Australian. No special regulation about franchising can be consedered to be good news or is bad news. The bad news is wth no special guidance, hence goodnesss of franchisor amd also of franchisee have to reckon on written agreement in cooperation contract. Irts meaning both parties have to neglectless and meticulous to the what agreed on. Protection of other decision which arrange an cooperation of Franchising represent the source of which whereas can be made by guidance do complied agreement have the basis for real correct and fair. Association of franhcising generally realese code of ethic of franchising.good news of inexistence regulation of area of franchising is goodness of franchisor and fracnhisee earn free compromise whateverly. As hold of legal fundament of agreement of franchise in Indonesia is freedom contract such as those which arranged in section 1338 KUH Perdata and by concidering conditions of section 1338 KUHP Perdata. Law contract in Indonesia embrace open system meaning that each and everyone is free to make all kinds of contract. In section 1338 KUH Perdata contained by the following rule all made contract lawfully will bind over them making it own. In the case conditions of 1320 section of KUH this Perdata is fulfilled by hence comand of section 1338 KUH Perdata. The making agreement act as code/law to all party. So franchise, and vitally hence to all party arrange agreement content detail.Solving of dispute represent problem which in many is important to licencer, specially In the case of giving of license. Right of intellectual properties  in the form of trade secret. Solving of dispute which is through jurisdiction forum, it is though enabled to be emphasized in conference closed (for the secret of trade) felt concerned abaout by licencer party will become an openly forum to receiver of license which do not good mine. To avoid the mentioned hence better each ; every dispute realted to agreement of giving license finished in framework of alternative of is solving of dispute, including in it arbitrase.Ordinary license agreement unlike giving of agreement of license of franchise. If at giving of agreement of license usually only covering giving of permission cover all sort of kinds of intellectual property that appliances bought or rented from him. Besides so-called above, agreement of franchise are; giving of license abaout name of trading, model brand, desain, ets. Rules that can be grouped in the field of contractual law and in the field of law about intellectual property.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122225540","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM ERA REFORMASI","authors":"Abdul Mukmin","doi":"10.24903/yrs.v2i2.197","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.197","url":null,"abstract":"Berbicara persoalan penegak hukum adat Indonesia, memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. \u0000Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, di mana diakui keberadaan hukum positif, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskritif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. \u0000Di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah undang-undang di bidang pertanahan (UU No. 5 th 1960) yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"332 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115975529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"“KAJIAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ROYA YANG HILANG PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA”.’","authors":"Iswananta, S.H, Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum.","doi":"10.24903/yrs.v7i1.132","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v7i1.132","url":null,"abstract":"Pengertian Roya secara umum adalah suatu prosedur untuk melakukan pencoretan catatan beban hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dimana hak tanggungan itu didaftarkan, apabila debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur. Dalam melaksanakan roya kreditur (Bank) mengembalikan sertifikat hak tanggungan dan sertifikat tanah yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan disertai pernyataan tertulis untuk menghapus atau roya atas hak tanggungan yang melekat. Namun pada prakteknya tidak jarang dijumpai sertifikat hak tanggungan yang dimiliki debitur yang telah melunasi hutangnya kepada kreditur hilang oleh karena pengarsipan dari pihak kreditur yang kurang baik ataupun karena terjadinya mutasi petugas kredit yang menangani secara langsung. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan debitur ketika hendak melakukan proses roya ke Kantor Pertanahan, oleh karenanya bagimana pertanggungjawaban atas hilangnya sertipikat hak tanggungan oleh kreditur (Bank).","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125096356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"“TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA DALAM PENCATATAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN”","authors":"Iqbal Adiyatma, Dinny wirawan pratiwi","doi":"10.24903/YRS.V9I2.223","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/YRS.V9I2.223","url":null,"abstract":"Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk merupakan sebuah pelayanan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk melalui peran aktif Pemerintah dan Pemrintah Daerah. Salah satu diantaranya merupakan pencatatan anak di luar perkawinan, di Kota Samarinda wewenang pencatatan tersebut diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda berupa pengakuan dan pengesahan. Pencatatan anak di luar perkawinan dihrapkan dapat memberikan pemenuhan hak kenegaraan oleh negara dan memberikan perlindungan status secara hukum bagi anak yang lahir tidak secara perkawinan baik agama ataupun secara hukum negara.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125231951","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris","authors":"Eureika Kezia, Wahyuni Safitri","doi":"10.24903/yrs.v9i2.222","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.222","url":null,"abstract":"Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode Normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris; 2) Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.  ","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132692871","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MEMPERTEGAS KEDUDUKAN HUKUM KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMENUHI HAK- HAK KONSTITUSIONAL","authors":"Aullia vivi Yulianingrum","doi":"10.24903/YRS.V10I1.268","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/YRS.V10I1.268","url":null,"abstract":"Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hokum positif di Indonesia. Pada kenyataannya issue yang berkembang tentang kehadiran dan hak- hak masyrakat hukum adat adalah terbatasnya ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara berkelanjutan, Konflik tenurial, keterbatasan dan kondisi kekayaan alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak asimetris dengan pertambahan penduduk. Sehingga perlu adanya  penegasan kembali bahwa adanya korelasi antara Kesatuan Masyarakat Adat dengan Pemerintah terkait pemenuhan  hak Konstitusionalnya yang terkandung dalam pasal Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945  dimana aturan ini merupakan semangat otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah. Ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai The Protector of the citizen’s and Constitutional Rights and guardian of constitution juga memberikan secercah harapan bagi para pencari keadilan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134599142","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir)","authors":"Rustiana Rustiana","doi":"10.24903/YRS.V11I2.523","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/YRS.V11I2.523","url":null,"abstract":"The use of natural resources in coal mining has many positive and negative impacts. The positive impact is increasing economic and social development both for the community in terms of employment and the government of the Province of East Kalimantan and the Regency of the City of the Producer in terms of Regional Original Revenue (ROR). Negative impacts include the destruction of forests in the area around the mine, contamination of the sea, disease outbreaks for people who live in the area around the mine, even the real negative impact on mining that makes the loss of one's life due to ex-mining holes, legally the case of responsibility for loss of life the person in the coal mine pit is not one person responsible, but there are some responsible parties.The object of research is PT. Cahaya Energi Mandiri, and the Government and the police related to the loss of life of people in mining pits or Mining Business License (IUP) of PT. Cahaya Energi Mandiri. So the purpose of this first thesis is to know and analyze the Legal Responsibility to the Loss of People Life at the Coal Mine Hole Judging from the Perspective of Criminal Law, the second to know and analyze the elements of criminal acts associated with the field of coal mining.The research method used is the normative-empirical legal research method that is merging between the approach of normative law with the addition of various empirical element.From the results of the research can be seen that the loss of life of the pit hole people have met the elements in the provisions of criminal law, because the loss of the lives of people perforated mine has met the elements in Article 359 KUHP and article 112 of Law Number 32 the Year 2009 on Protection and Environmental Management. While the criminal law responsibility can be imposed on the holders of IUP and the Government as the party responsible for environmental monitoring by punishment in the form of imprisonment or restitution or compensation for the victim or his family by the perpetrator.  ","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124723820","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanefara Dalam Meningkatan Pendapatan Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Sarang Burung Walet (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)","authors":"Megawati Hairuni, Wahyuni Safitri","doi":"10.24903/YRS.V11I2.516","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/YRS.V11I2.516","url":null,"abstract":"Kutai Kartanegara Regency as an autonomous region has regional development planning documents as an integral part of the provincial and national development planning systems. The greater role of Regional Original Revenue (PAD) means less regional dependence on central assistance. The purpose of this study was to determine the role of the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency in carrying out levies and carry out supervision of swallow nest owners in exercising their authority to pay taxes to increase local revenues and to determine the calculation of the swallow's nest tax rate which was set at 10% based on the Regulation Regency of Kutai Kartanegara Number 2 Year 2011 regarding Regional Tax. The method used in this study is normative with the main informant namely the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency. The results showed that the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency in carrying out levies and carrying out supervision of swallow bird nest owners in carrying out their authority to pay taxes to increase local revenue is still not optimal. Supervision should also be carried out in the implementation of levies, in order to evaluate the administration of levies. The calculation of the tax rate for swallow's nest which is set at 10% based on the Kutai Kartanegara Regency Local Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes is good enough but in terms of implementation it must be carried out to the entrepreneur of swallow's nest.","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128688785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peranan Advokat Dalam Pembelaan Hukum terhadap Terdakwa Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum)","authors":"Jaidun Jaidun","doi":"10.24903/YRS.V11I2.522","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/YRS.V11I2.522","url":null,"abstract":"Smart and faithful people will never argue, that the State of the Republic of Indonesia is falling apart, debts mounting, to the point of reaching Rp. 4,000 (Four Thousand) Trillion is due to the crime of corruption that has taken root, curbed, thrived as if allowed to happen continuously. While law enforcement in this country does not provide a judicial verdict that has a deterrent effect for corruptors. It is difficult to understand in general, whether the legal verdict for corruption perpetrators by the Panel of Judges who hear and decide the case of corruption is influenced by the interference of fellow law enforcers ..., in this case, Advocates and Public Prosecutors (Prosecutors). Decisions of Corruption Courts often cause disparity in decisions, resulting in speculation from the public and assessing such decisions as being disproportionate and giving rise to public assumptions of a conspiracy between law enforcers, namely with several categories of interests, including: (1) The interests of the Prosecutor and Judges are in the interest of getting bribes (2) Advocates as law enforcers who accompany the defendant in defence of the interests of the accused by dirty and disgusting bribes. The role of advocates is very important in creating and maintaining a clean, authoritative and civilized justice system for the realization of the legal authority in this country.Thus, legal advocates must have faith and devotion to God strong and sturdy table and must dare to appear clean and first cleanse themselves from dirty thoughts in the midst of carrying out the legal profession, so that the noble profession is not polluted into contempt resulting from violation of legal norms and professional code of ethics by advocates. Based on the outputs achieved in this research program, namely the willingness and bottomlessness of the Advocates in defending the interests of the defendant must comply with the provisions of the applicable laws and regulations and uphold the Code of Ethics Procession.The analysis of this paper shows that lawyers have made a legal defence of corruption defendants in a professional manner in accordance with applicable legal provisions and upholds the code of ethics of the legal profession, even though there is also information about an advocate who is trying to bribe one of the Corruption Crimes judges in a case. which is being handled by the Advocate concerned. The description of the results of this survey is expected to be used as input and advice that can help realize the Court's decision which has a deterrent effect on corruptors and potential corruptors in the future.  ","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"119 14","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131942125","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS YURIDIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT PRIMA TOP BOGA OLEH PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, TBK DARI PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 07/KPPU-M/2018)","authors":"Suradiyanto Suradiyanto, Dinny Wirawan Pratiwie","doi":"10.24903/YRS.V11I2.521","DOIUrl":"https://doi.org/10.24903/YRS.V11I2.521","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to review and analyze the legal consequences of acquisitions made on limited liability companies; and based on theconsiderations used by KPPU to determine that PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Has violated Law Number 5 of 1999 .This research is normative legal research. Secondary data collection in library research is done by studying documents. The data analysis method used in this study is descriptive and analyzed qualitatively.The results of this study are: (1) Acquisition or Acquisition of Limited Liability Companies can also provide legal consequences affecting the Limited Liability Company. The legal consequences referred to in the Limited Liability Company are the legal consequences both institutionally, namely shareholders, employees, and third parties, as well as the legal consequences of certain parties, especially to third parties or creditors from the acquired limited liability company. In practice that has happened so far, the status of creditors' receivables in a limited liability company that has been acquired is the responsibility of the new Shareholders ; and (2) In the reading of the decision it was also explained that the reported party had acquired / taken over shares of PT Prima Top Boga on January 24, 2018, amounting to 32,051 shares (issuance of new shares) taken over by adding capital worth Rp31,499,722,800 , 00 (thirty one billion four hundred ninety nine million seven hundred twenty thousand eight hundred rupiahs) by Pt Nippon Indosari Corpindo, Tbk. After a long process, through the Merger Directorate, it was conveyed that based on the calculation of calendar days, notices of the takeover of shares of the PT Prima Top Boga company should be notified to the Commission no later than March 23, 2018. However, the reported report took place on March 29, 2018. In accordance with PP No. 57 of 2010 that the reported party is obliged to notify the Commission of the acquisition of shares no later than 30 (thirty) working calendar days from the date the juridically effective Business Entity, Business Entity Consolidation or Takeover of Company Shares are effective.  ","PeriodicalId":187233,"journal":{"name":"Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"170 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115562549","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}