{"title":"PEMBELAAN TERPAKSA BERSENJATA OLEH KORBAN BEGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA PELAKU BEGAL","authors":"Ida Bagus Hery Sahdewa, Diah Ratna Sari Hariyanto","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p08","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p08","url":null,"abstract":"Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi tolak ukur Pasal 49 KUHP dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pembelaan terpaksa dan untuk mengetahui apakah pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgum maupun senjata api yang telah memiliki izin dapat dikateogirkan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, serta dengan melakukan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan kepada hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa di dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Dalam pasal ini juga tidak terdapat tolak ukur yang jelas, yang dapat menentukan suatu perbuatan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang dapat terhindar dari ancaman pidana. Kemudian terkait dengan pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgun ataupun senjata api yang telah memiliki izin, penulis menemukan bahwa berdasarkan kepada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seseorang memiliki hak secara legal untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan senjata api non-organik sebagai alat bela diri, dengan terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Namun aturan pasal ini bertentangan dengan Pasal 49 KUHP yang tidak menjelaskan secara tegas mengenai perbuatan apa yang dapat dilakukan dan perbuatan apa dan perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. \u0000The writing of this article aims to find out what is the benchmark for Article 49 of the Criminal Code in determining an act can be categorized as an act of forced defense and to find out whether a defense using sharp, blunt weapons, airguns or firearms that already have a permit can be categorized as a defense. forced. This research was conducted using normative legal research methods or doctrinal legal research, as well as using a case approach. Based on the results of this study, the author finds that the provisions of Article 49 of the Criminal Code do not explicitly explain what kinds of actions can be categorized as a forced defense. In this article there is also no clear benchmark that can determine an act as a forced defense that can avoid criminal threats. Then related to the defense using sharp, blunt weapons, airguns or firearms that already have a permit, the author finds that based on Article 1 point 3 of the Regulation of the Indonesian National Police. A person has the legal right to own, control, and use non-organic firearms as a means of self-defense, by first fulfilling the requirements as regulated in this regulation. However, the rules of this article are contrary to Article 49 of the Criminal Code which does not clearly explain what actions can be carried out and what actions and what actions can be categorized as a forced defense.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"155 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124331020","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA JUAL BELI ONLINE TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA","authors":"I. M. D. Martadinata, A. Indrawati","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p10","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p10","url":null,"abstract":"Permasalahan Kekayaan Intelektual pada perdagangan online yang juga disebut dengan e-commerce dimana pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran hak cipta fotografi. Permasalahan yang dimaksud adalah pelanggaran karya cipta fotografi yang digunakan oleh pelaku bisnis dan bagaimmana pertanggungjawaban dari pihak e-commerce terkait dengan pelanggaran hak cipta fotografi tersebut. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan karya cipta fotografi yang digunakan pada e-commerce dan bagaimana tanggung jawab pihak e-commerce dalam hal pelanggaran hak cipta gambar. Metode yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji sumber primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder dimana kasus-kasus yang memang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dikaji. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penggunaan hak cipta fotografi dakam e-commerce terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diatur secara umum saja dan pihak pengelola e-commerce dapat diminta tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang dialami pencipta. \u0000Problems of Intellectual Property in electronic commerce which is also called e-commerce where violations that often occur are copyright infringement of images used by merchants and how is the responsibility of e-commerce related to copyright infringement of the image. The purpose of this paper was to analyze how the protection of image copyrights used in e-commerce and how the responsibility of the e-commerce party in terms of copyright infringement of images. The method used in writing this scientific paper was normative research methods by examining primary sources, namely legislation and secondary materials where cases are indeed related to the problem to be studied. Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection for the use of photographic copyright in e-commerce is contained in several laws and regulations that are regulated in general only and the e-commerce manager can be asked for civil responsibility for losses suffered by the creator.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123075578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ni Putu Eka Madeni Apriliani, Putri Triari Dwijayanthi
{"title":"PENGHAPUSAN JENIS PEKERJAAN YANG DAPAT DIALIHDAYAKAN (OUTSOURCING): PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"Ni Putu Eka Madeni Apriliani, Putri Triari Dwijayanthi","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p11","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p11","url":null,"abstract":"Tujuan penulisan jurnalni adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai alih daya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja serta dapat mengetahui mengenai penghapusan pengaturan jenis pekerjaan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja alih daya di Indonesia atau sebaliknya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengapusan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan yang pada awalnya diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus didalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan kekaburan norma. Undang-Undang Cipta Kerja yang semula diharapkan agar dapat memberikan keadilan pada pekerja malah mengalami kemunduran yang berefek pada dapat terjadinya eksploitasi pada pekerja dan tidak terjaminnya hak – hak pekerja di Indonesia. \u0000The purpose of writing this journal is to find out the regulation regarding outsourcing based on the Manpower Act and the Job Creation Law and to find out about the abolition of the type of work arrangement in the Job Creation Law, which can strengthen legal protection for outsourced workers in Indonesia or vice versa. The research method used in writing this journal is a normative research method. With a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the abolition of the types of work that can be outsourced which was originally regulated in Article 66 of the Manpower Law is abolished in the Job Creation Law which creates a blurring of norms. The Job Creation Law, which was originally expected to provide justice for workers, has actually experienced a setback which has an effect on exploitation of workers and the insecurity of workers' rights in Indonesia.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117144171","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PASANG SURUT IMPLEMENTASI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA","authors":"Immanuel Christian Pontorondo, M. Marwanto","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p07","url":null,"abstract":"Konsep negara hukum dan demokrasi hampir seluruh negara di dunia memakai dari konsep ini sebagai konsep negara modern, termasuk negara Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah Negara hukum dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian kepustakaan, mengkaji undang-undang dan buku-buku hukum sebagai objek utama dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa Indonesia sering mengalami pasang surut perubahan sistem dari sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Pada reformasi ini Indonesia dalam pengimplementasiannya telah mengarah pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang berasaskan nilai-nilai sosial dan budaya yang tercantum dalam pancasila, meskipun di dalam perjalanannya terdapat kekurangan dan tantangan. \u0000The concept of the rule of law and almost all countries in the world use this concept as a modern state concept, including the Indonesian state applying the principles of the rule of law, as explained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Indonesia is a state of law and Article 1 paragraph (2) of the Constitution. 1945 is in the hands of the people. This type of research is normative legal research and library research, legal studies and legal books as the main objects of this research. The approach used is a qualitative approach. From the results of the research conducted, it can be understood that Indonesia has often experienced ups and downs in system changes since the beginning of independence until the reform era. In this reform, Indonesia in its implementation has led to the principles of the rule of law and democracy based on social and cultural values contained in Pancasila, although along the way there are shortcomings and challenges.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123977244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PERUSAHAAN TRANSPORTASI BUMN","authors":"Ni Putu Meisanti Citra Swari, Putu Edgar Tanaya","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p04","url":null,"abstract":"Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang berdasarkan hukum Indonesia, serta pengaturan hukum Indonesia terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang di lakukan oleh BUMN khususnya bidang transportasi. Padahal sebagai perusahaan milik negara sudah seharusnya memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku utama ekonomi dan kepentingan luas. Disisi lain terdapat pengecualian hukum bagi BUMN yaitu pelaksanaan praktik Monopoli yang diberikan kepada BUMN, hal ini dituangkan didalam peraturan Persaingan Usaha, sehingga aktualisasi monopoli yang diterima oleh badan usaha milik negara masih menimbulkan kebingungan hukum. Penulis menganalisis apakah dengan adanya pengecualian hukum bagi BUMN dapat membuat melanggar peraturan persaingan usaha dengan berlindung dibalik pasal tersebut. \u0000This study aims to find out that State-Owned Enterprises certainly play a very important role in the meaning of Pancasila economy as a people's economic activity. State-Owned Enterprises has many companies in the transportation sector, At the same time, there are also many state-owned transportation companies that practice monopolistic practices and unfair business competition. In fact, as a state-owned company, we should pay attention to the balance between the interests of economic actors and the public interest. On the other hand, there are legal exceptions for State-Owned Enterprises, namely the implementation of Monopoly practices given to State-Owned Enterprises, this is regulated in the Business Competition Law, so that the implementation of monopolies granted to state-owned enterprises still creates legal confusion. The author analyzes whether the existence of legal exceptions for State-Owned Enterprises can make them violate business competition regulations by taking cover behind the article.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"54 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120917510","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS","authors":"Made Bella Meisya Prihantini, I. Sarjana","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p01","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaPengaturan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Pasal 56 sampai Pasal 59 dan Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja sama halnya seperti perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja tetap dimana pekerja harian lepas berhak mendapatkan jaminan sosial BPJS. \u0000This paper aims to find out how the legal protection of casual daily workers in the event of an occupational accident based on labor laws. The method used is the normative legal writing method. The results of this study indicate that legal arrangements for casual daily laborers are regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower from Article 56 to Article 59 and legal protection for casual daily workers in the event of an accident as well as legal protection provided for permanent workers where casual daily workers are entitled to BPJS social security.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114325844","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN NYEBURIN DI KELUARGA ASALNYA","authors":"I. Oktafian, A.A. Istri Eka Krisna Yanti","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p02","url":null,"abstract":"Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengkaji mengenai hak waris laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin terhadap warisan di keluarga asalnya. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitiannya adalah laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin akan kehilangan hak mewaris di keluarga asalnya karena perubahan statusnya menjadi pradana di keluarga istrinya dan dianggap sudah ninggal kedaton di keluarga asalnya sehingga kedudukannya seperti wanita yang sudah kawin keluar. Implikasi dari perkawinan nyeburin ialah kedudukan istri lebih dibandingkan dengan suami dalam hal tanggungjawabnya terhadap leluhur. \u0000The purpose of this research is to examine the inheritance rights of men who have nyeburin’s marriage against inheritance in their family of origin. The legal research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of his research are men who nyeburin’s marriage will lose the right to inherit in his family of origin because of a change in status to pradana in his wife's family and is considered to have “ninggal kedaton” in his original family so that his position is like a woman who has married out. The implication of nyeburin’s marriage is that the position of the wife is more than the husband in terms of his responsibilities to the ancestors.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"168 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113988541","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENGATURAN TEKNIS PEMBUKTIAN INSIDER TRADING DI INDONESIA","authors":"Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika, Dewa Ayu Dian Sawitri","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p06","url":null,"abstract":"Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan pengaturan perlindungan investor pada insider trading pada pasar modal Indonesia serta untuk memberikan pengetahuan terkait pengaturan teknis pembuktian insider trading di Indonesia. Metode yang dipergunakan pada penelitian terkait pengaturan teknis pembuktian insider trading di Indonesia ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, pendekatannya yakni pendekatan perundang-undangan untuk melakukan analisis isu hukum penelitian ini. Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan yakni jika Perlindungan investor terhadap insider trading dalam pasar modal Indonesia pada hakikatnya diatur dalam UU No. 8/1995, tercantum dalam bab XI dengan judul Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam. Konsep serupa juga terdapat pada UU No. 40/ 2007 yang mana direksi serta komisaris wajib melaksanakan tugas serta fungsi dalam keperluan perusahaan yang memiliki kesesuaian makna serta tujuan perusahaan. Selanjutnya terkait pengaturan teknis pembuktian insider trading di Indonesia belum terdapat pengaturan secara khusus sehingga memprsulit pembuktian pada kasus insider trading di Indonesia sehingga para pelaku insider trading di Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan putusan bebas. \u0000This study aims to provide an understanding of the regulation of investor protection against insider trading in the Indonesian capital market and to find out the technical arrangements for proving insider trading in Indonesia. The method used in this article related to the technical arrangements for proving insider trading in Indonesia uses normative juridical legal research, with a statutory approach to analyze the legal issues of this article. The result of this study is that if the protection of investors against insider trading in the Indonesian capital market is essentially regulated in Law no. 8/1995 concerning the Capital Market, it is stated in chapter XI with the title Fraud, Market Manipulation, and Insider Trading. A similar concept is also found in Article 92 paragraph (1) and Article 108 paragraph (2) of Law no. 40/2007 concerning Limited Liability Companies in which the directors and commissioners are obliged to carry out their duties and functions in the company's needs that have a conformity with the meaning and purpose of the company. Furthermore, regarding the technical arrangements for proving insider trading in Indonesia, there are no specific arrangements that make it difficult to prove in cases of insider trading in Indonesia so that the perpetrators of insider trading in Indonesia can easily get an acquittal.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128742576","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM JASA PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN","authors":"Ketut Leona Trida Yuliani, I. N. Bagiastra","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p05","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kajian penyelesaian sengketa pasien dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dalam jasa pelayanan medis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan sebagai konsumen dari jasa pelayanan medis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis empiris, Jenis Pendeketan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dengan teknik pengumpulan data menggali sumber-sumber suatu karya yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini ialah, di dalam ke-22 bab Undang-undang Kesehatan diatur dengan jelas terkait berbagai hal-hal yang di bidang kesehatan mulai dari hal terkecil seperti definisi akan pengertian yang sering ditemui di dunia kesehatan, kemudian asas dan tujuan pembangunan kesehatan, hak yang diperoleh perseorangan dan juga kewajiban yang wajib ditanggung oleh perseorangan dalam pembangunan kesehatan dan pada upaya penyelesaian persengketaan pasien dapat dilakukan dengan jalur mediasi yang lumrah digunakan atau juga dengan jalur hukum. Dan disinilah undang-undang nomor 36 tahun 2009 mengambil perannya sebagai hukum yang mengatur peraturan terkait dunia kesehatan. \u0000This study was conducted to find out how to study patient dispute resolution and consumer dispute resolution efforts in medical services based on the Health Law as consumers of medical services. The type of research used is empirical juridical law, the type of approach is the Legislative Approach (The Statute Approach) with data collection techniques to explore the sources of a work that has existed before. The results of this study are, in the 22 chapters of the Health Law, it is clearly regulated related to various matters in the health sector starting from the smallest things such as definitions of definitions that are often encountered in the world of health, then the principles and objectives of health development. In addition, the rights obtained by individuals as well as obligations that must be borne by individuals in health development and in efforts to resolve patient disputes can be carried out by means of mediation which are commonly used or also by legal means. And this is where law number 36 of 2009 takes on its role as the law that regulates regulations related to the world of health","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115624137","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KINTAMANI","authors":"Ni Luh Putu Nia Rahmayanti, I. K. Sudiarta","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p03","url":null,"abstract":"Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembentukan serta pentingnya perlindungan hukum terhadap Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Metode hukum normatif digunakan pada studi kali ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil studi menjelaskan bahwasanya Kopi Kintamani merupakan Indikasi Geografis yang pertama terdaftar di Indonesia. Indikasi Geografis Kopi Kintamani dikelola melalui organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Organisasi MPIG sangat berperan penting dalam menjaga dan melindungi keberadaan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Organisasi MPIG telah dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli, namun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum memuat ketentuan tentang perlindungan hukum bagi organisasi tersebut. Pemberian perlindungan hukum bagi organisasi MPIG adalah sebagai bentuk kepastian hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum terhadap organisasi tersebut mengingat peran pentingnya dalam perlindungan Indikasi Geogragis Kopi Kintamani. Maka dari itu, pemerintahan daerah perlu membentuk kebijakan-kebijakan daerah dalam hal perlindungan Organisasi MPIG. \u0000This writing aims to analyze the legal basis for the establishment and the importance of legal protection for the Kintamani Coffee Protection Community Organization. The normative legal method used in this study is based on legislation and literature study. The results of the study explain that Kintamani Coffee is the first registered Geographical Indication in Indonesia. Geographical Indications Kintamani coffee is managed through the Geographical Indication Protection Society (MPIG). The MPIG organization plays an important role in maintaining and protecting the existence of the Kintamani Coffee Geographical Indications. The MPIG organization has been established based on the Bangli Regent's decree, but according to Law Number 20 of 2016 it does not yet contain provisions on legal protection for the organization. The provision of legal protection for the MPIG organization is a form of legal certainty to avoid legal violations against the organization considering its important role in protecting the Kintamani Coffee Geographical Indications. Therefore, local governments need to form regional policies in terms of protecting the MPIG Organization.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121087708","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}