{"title":"PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS ASIAN HATE DI AMERIKA SERIKAT","authors":"Christine Natalia, Anak Agung Oka Utari","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p19","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p19","url":null,"abstract":"Tulisan ini dilatarbelakangi dari efek kasus yang terjadi di Amerika Serikat (AS) yaitu terkait kasus ujaran kebencian kepada orang Asia maupun keturunannya yang dikenal dengan istilah Asian Hate yang mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional. Diharapkan tulisan ini mampu menambah wawasan dan pemahaman setiap kita terkait isu persoalan sosial di Amerika Serikat menurut hukum internasional. Studi ini nantinya akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil tulisan ini menunjukkan berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimintion (ICERD) dan Universal Decrlaration on Human Rights (UDHR) sendiri sudah lebih dulu menyatakan bahwa setiap manusia harus diperlakukan tanpa diskriminasi. \u0000This paper is based on the effect of cases that occurred in the United States (US), namely related to cases of hate speech to Asians and their descendants known as Asian Hate which received criticism from various international parties. This paper will bring more knowledge and awareness that occurred in the United States (US), namely related to cases of hate speech to Asians and their descendants are known as Asian Hate which received criticism from various international parties. This paper will give us further insight into the social and legal issues occurring in the United States according to international law. The paper will eventually adopt a normative-law study method with a constitutional approach, case approach, and historical approach. The results of the paper have shown that based on International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimintion (ICERD) and Universal Decrlaration on Human Rights (UDHR) itself, it has been stated that every human being must be treated without discrimination.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126042882","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL YANG DIRUGIKAN AKIBAT BANJIR DI JALAN TOL","authors":"Stevanny Stevanny, I. Pramana","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p20","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p20","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jalan tol terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat terjadinya banjir serta untuk mengetahui apakah banjir di jalan tol dapat diklasifikasikan sebagai Force Majeure. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normati dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menerangkan bahan hukum primer . Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual dan dianalisis dengan logika deduktif. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jalan tol terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Banjir di ruas jalan tol bukanlah merupakan Force Majeure karena tidak terpenuhinya unsur-unsur Force Majeure, sehingga Badan Usaha Penyelenggara Jalan selaku pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Pengguna Jalan Tol. \u0000 \u0000The purpose of this study is to examine the form of toll road management's legal liability for losses suffered by road users due to flooding and to determine whether flooding on toll roads can be classified as Force Majeure. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials that explain primary legal materials. The approach in this study was carried out with a conceptual approach and analyzed by deductive logic. The results of the study show that the form of legal responsibility for toll road managers for losses suffered by road users refers to Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Legal Protection. Flooding on toll roads is not a Force Majeure because the elements of Force Majeure are not fulfilled, so that the Road Management Business Entity as a business actor must be responsible for the losses suffered by toll road users.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125930800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGIKATAN TANAH GIRIK DENGAN SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN","authors":"I. G. A. Widhiatmika Dewi, M. Marwanto","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p18","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p18","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang bukti girik atas sebidang tanah serta untuk mengetahui implikasi hukum dari penggunaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) untuk mengikat tanah girik. Metode yang dipergunakan yaitu penelitian hukum normative, sementara itu pendekatannya menggunakan tiga pendekatan diantaranya perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Diperoleh hasil penelitian bahwa girik bukanlah bukti kepemilikan yang sah dan tidak punya kekuatan pembuktian yang mutlak sehingga seseorang yang hanya memegang bukti girik atas sebidang tanah hanya berkedudukan sebagai bezitter yang mempunyai hak pakai dan hak mendiami. Kedudukannya sebagai bezitter mengakibatkannya tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah girik tersebut, termasuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut. Kemudian, yang kedua, Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) bukan merupakan unsur pengikat agunan tanah dalam Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga keberadaannya jika digunakan sebagai pengikat agunan berupa tanah girik yang akan memberikan implikasi hukum berupa tidak adanya kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur, selanjutnya Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) tersebut tidak memberikan hak eksekutorial bagi kreditur apabila debitur wanprestasi. Ditambah, penggunaan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) tersebut dapat batal demi hukum dikaitkan dengan kedudukan debitur yang hanya sebatas bezitter. \u0000The purpose of the study was to determine the legal position of the holder of the girik evidence on a plot of land and to determine the legal implications of using a Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) to bind the girik land. The method used is normative legal research, while the approach uses three approaches including legislation (statute approach), concept approach (conceptual approach) and analytical approach (analytical approach). The results of the research show that girik is not valid proof of ownership and does not have absolute evidentiary power so that someone who only holds girik evidence on a plot of land only has the position of bezitter who has the right to use and the right to inhabit. His position as a bezitter resulted in him not having the authority to carry out legal actions on the girik land, including giving power to other parties to carry out the sale and purchase of the land. Then, secondly, the Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) is not an element of binding land collateral in the Mortgage Law (UUHT) so that its existence if used as a collateral binder in the form of girik land will have legal implications in the form of lack of legal certainty for the debtor or the debtor. creditor, then the Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) does not give the creditor executorial rights if the debtor defaults. In addition, the use of the Power of Attorney to Sell Collateral (SKMA) can ","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116990949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN WARALABA","authors":"Ni Made Citra Laksmi, A. A. Sukranatha","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p17","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p17","url":null,"abstract":"Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana keamanan dan keselamatn konsumen dalam perjanjian waralaba. Melalui kajian tersebut, dapat diketahui kembali mengenai bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha waralaba yang mana terdiri dari franchisor dan franchisee dengan konsumen serta bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam perjanjian waralaba. Penulisan menggunakan normative legal research yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan serta memprioritaskan sumber-sumber hukum yang sifatnya sekunder dan pendeketan secara perundang-undangan. Sesuai dengan penulisan dan penelitian yang dilakukan bahwasanya hubungan hukum yang terjalin secara langsung antara franchisor dan franchisee ada karena suatu perjanjian, yakni perjanjian waralaba. Melalui perjanjian tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hubungan hukum antara franchisee dan konsumen (pengguna akhir) memiliki hubungan yang secara langsung, karena timbul pelaksanaan jual beli. Perjanjian menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan itu, maka segala sesuatu yang diperjanjian, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka pihak yang tidak melaksanakan harus bertanggungjawab. \u0000This article is written with the aim of analyzing and examining how safety and consumer safety is in a franchise agreement. Through this study, it can be seen again about the legal relationship between franchise business actors, which consists of franchisors and franchisees with consumers and how the legal consequences for violations of consumer safety and security in franchise agreements. This writing is done using normative research methods, namely by reviewing relevant laws and regulations and prioritizing secondary sources of law and statutory approaches. In accordance with the writing and research conducted, the legal relationship that exists directly between the franchisor and the franchisee exists because of an agreement, namely a franchise agreement. Through the agreement, it creates rights and obligations that apply to each party. The legal relationship between the franchisee and the consumer (end user) has a direct relationship, because it arises from the sale and purchase. The agreement creates legal liability. With that, everything that was agreed upon, if it could not be implemented, then the party who did not implement it must be responsible.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127779061","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEABSAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) DI INDONESIA","authors":"I. G. N. G. M. Nurdyputra, D. G. Rudy","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p15","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p15","url":null,"abstract":"Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang digunakan penulisan jurnal ini yang digunakan, yang mana dalam metode ini artinya hukum diposisikan sesuai atau disamakan dengan sistem norma. Terdapat beberapa bahan hukum yang sifatnya primer dan sekunder dalam penyelesaian jurnal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membahas tentang transaksi elektronik, literatur, dan jurnal hukum. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan statute approach atau pendekatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa dengan memperhatikan Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1320, Transaksi Elektronik dengan menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya dapat dikatakan memiliki keabsahan hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi elektronik ini adalah lahirnya keadaan hukum baru, kemudian lenyapnya keadaan hukum tersebut, jika pembeli dan penjual sudah memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. \u0000The normative research method is the research method used in writing this journal, which in this method means that the law is in accordance with or equated with the norm system. There are several primary and secondary legal materials in the completion of this journal, namely the laws and regulations that regulate and discuss electronic transactions, literature, and legal journals. In writing this journal, the author uses a statutory approach or an approach by taking into account the laws and regulations. The results show that by observing the Regulation of the Board of Governors Number 21/ 18/ PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard for Quick Response Codes for Payments and the Civil Code, especially in Article 1320, Electronic Transactions using QRIS as the payment method can be said to have legal validity. The legal consequences arising from this electronic transaction are the state of the birth of a new law, then the disappearance of that legal situation, if the buyer and seller have fulfilled their obligations and obtained their rights.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"142 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133400236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENERAPAN HYGIENE DAN SANITASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"R. Nanda, I. W. Wiryawan","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p16","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p16","url":null,"abstract":"Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum dan memperjelas pentingnya hygiene dan sanitasi terhadap makanan dan minuman yang disajikan untuk para konsumen konsumsi kedepannya. Hygiene adalah suatu subyek yang mempunyai peran yang sangat penting dan juga berkaitan dengan sanitasi. Sanitasi dilakukan dengan tujuan untuk pencegahan virus ,maupun penyakit dari konsumsi makanan dan minuman yang diproduksi melalui cara-cara menghilangkan suatu faktor-faktor di dalam pengolahan pangan dan minuman sejak penerimaan bahan baku hingga didistribusikan. Studi ini menggunakan metode penelitian hokum yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma dan asas hukum yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam memproduksi suatu makanan dan minuman, hygiene adalah suatu subyek yang mempunyai peran yang sangat penting dan juga berkaitan dengan sanitasi serta perlindungan hukum apabila hygiene dan sanitasi makanan tidak terlaksana demikian pula cara yang dapat diterapkan agar hygiene dan sanitasi terlaksana dengan baik. Terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan pada “Pasal 1 angka 4 Kepmenkes RI/ Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003” dan “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Boga, menetapakan bahwa higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.” Sehingga terdapat sanksi apabila pelaku usaha dalam sebuah coffee shop tidak menerapkan hygiene dan sanitasi dalam upaya peningkatan mutu makanan dan minuman terhadap suatu perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. \u0000The purpose of this study is to examine legal certainty and clarify the importance of hygiene and sanitation for food and beverages served to consumers in the future. Hygiene is a subject that has a very important role and is also related to sanitation. Sanitation is carried out with the aim of preventing viruses, as well as diseases from consuming food and beverages produced through ways to eliminate a factor in food and beverage processing from the receipt of raw materials to distribution. This study uses normative juridical legal research methods by conducting research on the norms and principles of applicable law. The results of the study show that legal certainty in producing food and drinks, hygiene is a subject that has a very important role and is also related to sanitation and legal protection if food hygiene and sanitation are not implemented as well as ways that can be applied so that hygiene and sanitation are implemented with well. It is contained in the Decree of the Minister of Health in \"Article 1 point 4 Kepmenkes RI/ Number 1098/Menkes/SK/VII/2003\" and \"Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1096/MENKES/PER/VI/2011 concerning Food Sanitation Hygiene, stipulates that hygiene sanitation is an effort to control","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125359544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI TINDAKAN KEKERASAN OLEH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA","authors":"Melia Putri Purnama Sari, M. Z. M. Lie Ulin Nuha","doi":"10.24843/ks.2022.v10.10.p12","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.10.p12","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi anak yang mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga serta akibat hukum untuk orang tua yang melakukan tindak kekerasan dan tidak memberikan hak alimentasi pada anak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif yang mengenakan metode penelitian yuridis normatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan dan Studi Virtual yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan lalu mengkaji dan menganalisanya sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak KDRT tertuang dalam UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan Saksi Dan Korban serta akibat hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak kekerasan dan tidak memberi hak alimentasi terhadap anaknya tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. \u0000The purpose of this study is to determine the legal protection efforts for children who experience physical and psychological violence in the household as well as the legal consequences for parents who commit acts of violence and do not give children the right of alimentation based on positive law in Indonesia. This research is qualitative in nature using normative juridical research methods and the data collection is carried out by means of library research and virtual studies which are carried out by first collecting library materials and then reviewing and analyzing them according to the research topic raised. Based on the results of the study, it is known that in the positive law that applies in Indonesia, legal protection for children who get acts of domestic violence is contained in the Child Protection Act, the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on the Protection of Witnesses and Victims as well as legal consequences for parents who commit acts of violence and abuse. does not give the right of alimentation to their child as stipulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence. ","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"100 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132250420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: DI TINJAU DARI PARTISIPASI PUBLIK DAN PENGATURAN TATA RUANG","authors":"Irman Syahriar, Khairunnisah Khairunnisah","doi":"10.24843/ks.2022.v10.10.p13","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.10.p13","url":null,"abstract":"Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis Partisipasi Public dalam Pemidahan Ibu Kota Negara dan untuk mengkaji Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penataan Ruang. Metode yang dipakai dalam menelaah hal ini adalah metode hukum normative. Hasil menunjukan bahwa Isu yang cukup krusial dalam alih IKN tidak hanya konsultasi kelembagaan tetapi lebih penting perannya adalah optimalisasi pentingnya peran serta masyarakat. Mengabaikan peran masyarakat dalam mengelola suatu kawasan menjadi pemicu munculnya permasalahan di kemudian hari. Masalah akan menjadi lebih kompleks karena masyarakat saat ini adalah masyarakat berbasis pengetahuan dengan banyak tuntutan. Mereka menjadi lebih kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Proses demokratisasi selama satu dekade terakhir telah berjalan dengan baik di Indonesia. Hal ini setidaknya ditandai dengan berlangsungnya proses demokrasi prosedural yang membutuhkan partisipasi publik. Untuk itu perlu adanya upaya mendorong sektor publik terkait penataan ruang untuk menghasilkan mekanisme “partisipasi masyarakat” yang lebih rinci dan aplikatif dan sektor publik wajib melakukan proses partisipasi publik ini dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini tercermin dalam Pasal 33 UUD NRI, pada tataran operasional partisipasi masyarakat juga diatur dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Laksana Masyarakat dalam Penataan Ruang. \u0000The purpose of this paper is to analyze public participation in the transfer of the national capital and to examine the principles of good governance in spatial planning. The method used in this study is the normative legal method. The results show that the crucial issue in the transfer of IKN is not only institutional consultation but more importantly its role is optimizing the importance of community participation. Ignoring the role of the community in managing an area triggers the emergence of problems in the future. The problem will become more complex because today's society is a knowledge-based society with many demands. They become more critical of the policies taken by the government. The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The democratization process over the past decade has been going well in Indonesia. This is at least marked by the ongoing procedural democratic process that requires public participation. For this reason, it is necessary to encourage the public sector related to spatial planning to produce a more detailed and applicable \"public participation\" mechanism and the public sector is obliged to carry out this public participation process ","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128524936","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERKAWINAN DIBAWAH UMUR: BAGAIMANA AKIBAT HUKUMNYA?","authors":"Sarikun Sarikun, Dina Paramitha Hefni Putri","doi":"10.24843/ks.2022.v10.10.p14","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.10.p14","url":null,"abstract":"Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dan akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di kabupaten mahakan ulu. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dan teknik wawancara secara tidak terstruktur sebagai penunjang hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan didapati Aspek yuridis perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di Kabupaten Mahakan Ulu dilihat pada ketentuan yang ada pada Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu Halaman 73 Bab II Pelanggaran terhadap Adat Perkawinan Pasal 5 ayat 1 point a yaitu, Besaa Adet atau Perkawinan Adat Dayak, dimana pihak Lembaga Adat mengadakan pemeriksaan kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk memastikan calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama ?bujang?, maka setelah itu perkawinan Adat Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilaksanakan dan akibat perkawinan dibawah umur adalah mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, melarang warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan dibawah umur, karena sering terjadi banyak dampak yang buruk dari perkawinan tersebut. \u0000marriage according to customary law in Mahakan Ulu Regency. The research uses normative juridical research (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data, and unstructured interview techniques to support research results. The results of the research and discussion found that the juridical aspect of underage marriage according to customary law in Mahakan Ulu Regency is seen in the provisions contained in the Mahakam Ulu Dayak Customary Law Page 73 Chapter II Violation of Marriage Customs Article 5 paragraph 1 point a, namely, Besaa Adet or Customary Marriage Dayak, where the Customary Institution conducts an examination of the male and female parties to ensure that the prospective bride and groom are both 'single', then after that the Dayak customary marriage in Mahakam Ulu Regency can be carried out and the consequences of underage marriages are concerning the minimum age limit a person may marry, Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that marriage is only permitted if the male and female parties have reached the age of 19 years, prohibiting citizens the Indonesian state to carry out underage marriages, because there are often many negative impacts the bad side of the marriage.","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129665475","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"URGENSI REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PINJAMAN ONLINE MELALUI PEMBAYARAN PERBANKAN","authors":"I. G. A. Juniardana, D. Kasih","doi":"10.24843/ks.2022.v10.i10.p09","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p09","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana pengakuan dari financial technology (FinTech) di Indonesia serta tujuan lainnya untuk mengenalisis bentuk transaksi serta pinjaman online yang dimana penyaluran dan penerimaan pembayaran pinjamannya melalui perbankan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach) serta perundang–undangan (statue approach). Metode yang digunakan terkait dengan metode yuridis normative yakni suatu metode dengan mengacu pada mengkaji lebih dalam terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengacu terhadap suatu studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder baik yakni sebagai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini berisfat deskriptif dengan menjelaskan suatu permasalahan dari isu hukum terjadi secara mendetail dengan menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini merupakan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (FinTech) di Indonesia mempunyai regulasi yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital pada Sektor Jasa Keuangan menjadi pengaturan industri FinTech (Financial Ttechnology) & ketentuan yang memayungi pengawasan. Selain itu Bank Indonesia juga mengatur mengenai regulasi tersebut yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sistem pembayarn di Indonesia dalam penyelenggaraan FinTech tertuang di Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik. Hadirnya fintech secara tidak langsung memberikan solusi pembentukan inovasi keuangan serta transaksi non tunai. Tujuan fintech yakni memudahkan konsumen mendapatkan layanan keuangan yang prima serta mempermudah transaksi finansial. \u0000This purpose of study to determine and analyze how the recognition of financial technology (FinTech) in Indonesia and other purposes to identify forms of transactions and online loans in which the distribution and receipt of loan payments through banks. The research method used is normative juridical research with a conceptual approach (conceptual approach) and legislation (statue approach). The method used is related to the normative juridical method, which is a method with reference to a deeper study of the applicable laws and regulations and also refers to a literature study by utilizing secondary data, namely as primary legal materials and secondary legal materials. The nature of this research is descriptive by explaining a problem from a legal issue that occurs in detail by drawing conclusions so that it can find answers to a problem that occurs. The results of this study","PeriodicalId":180299,"journal":{"name":"Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124474298","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}