SOSIO DIALEKTIKA最新文献

{"title":"Kebijakan Luar Negeri Hungaria Dalam Menolak Kehadiran Pengungsi Tahun 2015-2020","authors":"Andi Purwono, Aliyatus Zulfa","doi":"10.31942/sd.v7i2.7003","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7003","url":null,"abstract":"Pada tahun 2015, Eropa menghadapi krisis pengungsi terbesar setelah perang dunia II. Hungaria sebagai salah satu negara Eropa, melihat fenomena ini merupakan sebuah ancaman bagi Hungaria dan masyarakatnya sehingga memutuskan untuk menolak semua kedatangan mereka saat mencoba mengajukan perlindungan internasional di Hungaria. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas alasan penolakan Hungaria terhadap kedatangan pengungsi di Eropa. Dalam menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif dan untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan studi keperpustakaan. Hasil penelitian ini, dalam kepentingan nasional, keputusan Hungaria dalam menolak pengungsi didasarkan bahwa pengungsi dapat mengguncang stabilitas keamanan dan perekonomian Hungaria, sehingga secara tegas pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang mencerminkan sikap penolakan Hungaria dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi.","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126997104","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia","authors":"Akbar Faris Rama Hunafa, Padmono Wibowo","doi":"10.31942/sd.v7i2.7407","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7407","url":null,"abstract":"Indonesia sebagai Negara yang telah mengakomodir International Convenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR) dan juga International Convenant on Civil Politic Rights (ICCPR) mudah untuk dapat melaksanakan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Termasuk lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kemandiran di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melaksanakan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan lokasi penelitian pada Lapas Kelas IIA Cibinong.Hasil dari penelitian ini bahwa wujud implementasi program pembinaan kemandirian menunjukkan dalam perspektif HAM adalah dengan memperhatikan hak-hak sebagai pekerja dan juga sebagai binaan pemasyarakatan, kemudian diperoleh dalam pelaksanaanya yaitu, berkaitan dengan sumber daya dan keterbatasan anggaran. Saran dari penelitian ini adalah para petugas pengawas harus diberikan pelatihan juga, berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan serta memberikan pemahaman terkait HAM yang harus dijunjung tinggi oleh petugas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu terus berusaha dengan inovasi dan juga kreatif agar kegiatan bisa berjalan, bisa menghasilkan dan ada preminya","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123031056","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Amerika Serikat Dalam Menghadapi Pelanggaran Sanksi Internasional Korea Utara Tahun 2021","authors":"Asyipha Damayanti Listia, A. Hartati, Andi Purwono, I. Ismiyatun","doi":"10.31942/sd.v7i1.6703","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/sd.v7i1.6703","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor pendorong Amerika Serikat melakukan kerjasama Trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan terhadap pelanggaran Sanksi Internasional Korea Utara tahun 2021. Pengembangan sejata nuklir dan rudal balistik yang dilakukan Korea Utara sepanjang tahun 2020 membuat Amerika Serikat mendorong Kerjasama diplomasi Trilateral bersama dua negara sekutunya  di Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Selatan. Hubungan Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan terjalin karena ketiga negara tersebut mempunyai latar belakang sejarah yang saling berkaitan. Jepang merupakan negara yang kalah dalam Perang Dunia II melawan Amerika Serikat dan sekutunya, serta Amerika Serikat merupakan negara yang sangat berpengaruh terhadap terbaginya semenanjung korea menjadi dua negara serta bepengaruh dalam pembentukan negara Korea Selatan. Tindakan self defense yang diklaim korea utara meningkatkan kembali ketegangan di Kawasan asia timur dan mengancam Amerika Serikat sebagai negara hegemoni. Teori yang digunakan penulis adalah teori rational choice yang menyatakan bahwa aktor negara melakukan suatu Tindakan didasarkan atas cost and benefit. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan studi literatur.  Temuan dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat menghentikan pengembangan program nuklir Korea Utara, Pilihan Kebijakan : Sanksi Ekonomi dan Langkah Militer, , Pemasangan sistem pertahanan rudal atau Terminal High-Altitude Defense System (THAAD) dan melakukan Diplomasi Trilateral Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125499918","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Food Security During the COVID-19 Pandemic : Policy Comparison in Five Developing Countries in Asia","authors":"Silvia Dian Anggraeni, A. Slamet, Ali Muhyidin","doi":"10.31942/sd.v7i1.6482","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/sd.v7i1.6482","url":null,"abstract":"This study examines how the COVID-19 pandemic has impacted five developing Asian countries in terms of food security policies, particularly in Malaysia, Thailand, Saudi Arabia, Nepal, and Indonesia. These five countries have several differences, such as population, the quantity of main imported foods, food self-sufficiency policies, and natural resource conditions. This research uses a qualitative approach with literature study methods. The study shows that each country's initial policies in response to COVID-19, especially in terms of transportation mobility restriction, has impacted on food distribution. Domestic food stocks, subsidies, and government financial assistance are considered capable of maintaining food security temporarily. Nevertheless, domestic policies alone will not be sufficient to maintain and ensure long-term availability, affordability, and safety of food products. This study concludes that the optimization of local food production and imported food products is essential to maintain the balance of the supply chain of food in the country.","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"150 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115550785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia (Study Multy Years pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021)","authors":"Retno Kusumaningrum","doi":"10.31942/sd.v7i1.6395","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/sd.v7i1.6395","url":null,"abstract":"This study was conducted to find out how to determine transfer pricing in mining companies listed on the IDX. The study used quantitative methods with purposive sampling, namely conditional sampling techniques. From the results of the study, it can be concluded that company size, Leverage Ratio, bonus mechanism, Intangible Assets, and Profitability partially have a significant effect on the company's transfer pricing, while Tunneling Incentives and Multinationality partially have no significant effect on the company's transfer pricing. Simultaneously, Company size, Leverage ratio, bonus mechanism, Tunneling Incentives, multinationality, intangible assets and profitability have a significant effect on the transfer pricing of Mining Companies in Indonesia which are listed on the IDX in a row during the 2015-2019 period.","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132878544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah KPP Semarang Barat","authors":"Nanang Yusroni, Umar Chadhiq","doi":"10.31942/sd.v7i1.6576","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/sd.v7i1.6576","url":null,"abstract":"Membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban dari masyarakat sebagai wajib pajak, sekaligus merupakan bentuk partisipasi terhadap  pelaksanaan  pembangunan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan, yaitu dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat, Di Wilayah KPP Semarang Barat yang membawahi  lima Kecamatan di Kota Semarang masih adanya masyarakat di Semarang Barat yang belum sadar sepenuhnya untuk segera melunasi pajaknya terutama pajak bumi dan bangunan, maka untuk menganalisis permasalahan tersebut  digunakan pendekatan  penelitian eksplanatori disertai wawancara langsung dengan wajib pajak dan pejabat terkait serta  monografi, buku-buku penunjang, laporan-laporan, dokumen-dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini, perlunya suatu model kebijakan pemerintah daerah  untuk  merangsang masyarakat  memenuhi kewajiban membayar PBB, dengan penuh kesadaran untuk membayar, sebab  dari kesadaran ini akan  mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat berpartisipasi dalam membiayai pembanguna ","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114593760","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dinamika Pertumbuhan Feminisme Di China Dalam Perspektif Konstruktivisme","authors":"A. Hartati, I. Ismiyatun, A. Purwanto, Nur Islamiati","doi":"10.31942/sd.v6i2.5680","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/sd.v6i2.5680","url":null,"abstract":"This article describes how the growth process of feminism in China in the perspective of constructivism regarding the life-cycle of norms. In theory, there are three stages of how a norm which in this case is feminism through the life-cycle of norms. This research method uses a qualitative method of literature study. In this article, the findings are that there are three propositions related to the emergence of international norms in feminism in China, the first is Norm emergence which is described by the emergence of one of the famous female figures, namely, He Zhen, who adopted western feminism by not leaving Chinese cultural identity which was considered good for her. Chinese women's social change. In contrast to other reformers, He Zhen specifically separates the case of feminism from nationalism, stating that women's liberation is not for the sake of the nation, but rather a moral necessity. Second, the Norm Cascade is illustrated by the influence of China's state ratification of the Convention Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) held in Copenhagen Denmark, by accepting international norms on gender equality which in turn will require domestic laws to make some changes to suit the issue. Third, Internalization is described by the growth process of Chinese feminism, namely the process of fusion with culture within the body of feminism itself, or in other words, feminism that develops has its own unique characteristics that are not owned by other countries and only China has it.Keywords: Chinese feminism, constructivism perspective, the life-cycle of norms","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"208 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133213097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Studi Kasus Krisis Komunikasi PT. Alpen Food Industry (Aice Ice Cream) Dan Serikat Buruh","authors":"Raissa Regina, Arubay Mahardhikawatie, I. Kusumawardhana","doi":"10.31942/sd.v6i2.5678","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/sd.v6i2.5678","url":null,"abstract":"PT. AFI or better known as the producer of AICE ice cream is a food sector company that is quite massive and well known by the public in Indonesia. The company with the tagline \"Have an Aice Day\" is quite popular in all Indonesians, from children to adults. A problem emerged in early 2017 which was felt by workers who were filled with labor demonstrations due to decreased wages, work accidents, working hours which resulted in poor relations between workers and management, not not due to a lack of good communication roles in management. In crisis communication, it is known as the Rhetoric Of Renewal (ROR) theory, which is a theory that emphasizes the positive values and characteristics of crisis communication, which emphasizes the future and restoring the image of the company. The focus of this theory is to help the parties affected by the crisis and planning carefully so that the organization and its stakeholders can be better in the future. ROR emphasizes on the future and recovery. Kata kunci: Aice, Crisis Communication, Rhetoric of Renewal, Labor Union.","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129546755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kompleksitas Penegakkan Hukum Ekonomi Di Era Reformasi","authors":"Anto Kustanto","doi":"10.31942/sd.v6i2.5682","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/sd.v6i2.5682","url":null,"abstract":"Issues that are understood about law relating to the nature of law are made to regulate the order of people's lives so that they are orderly and regularly. Order and regular will not be realized if the rule of law cannot be enforced. The implications of legal regulation in the economic field are various regulatory instruments that affect economic performance, in order to achieve human welfare, both in the short and long term. In this case, the law position is trying to provide a reflection for the creation of an economic justice. Awareness of the need to understand the economic consequences of implementing a rule has actually begun to be discussed, so from this illustration it becomes an argument about the Complexity of Enforcement of Economic Law in the Reformation Era. The aim is to reveal the meaning of a legal action based on law enforcement in the economic field as well as to identify the relationship between variables. Thus, this research produces descriptive data which must be interpreted using qualitative methods. Because this article seeks to provide an explanation of the continuity and integrity of the science and philosophy of law. The reasons that underlie industrial countries and developing countries such as Indonesia, regard the enforcement of economic law as very important, namely program effectiveness, reasons for justice, reasons for credibility, and reasons for efficiency. The phenomenon of economic instability in the reform era is a reflection that management in the economic sector has not fully become our collective commitment, a reductionist and exploitative way of thinking has developed to color the administration of government in the reform era. Enforcement of economic law is actually a preventive or repressive effort in overcoming price volatility and market mechanisms. Law enforcement as a concept that is expected to be one of the foundations for achieving Indonesia's vision in 2030, economic law enforcement occupies an important position to be prioritized because of the vital functions it contains. This concept is an interface between the legal system and the economic system in an effort to realize legal and economic development as a series of stages of nation building. The development of economic law, enforcement in the reform era that its implications for legal institutions and the legal profession. Therefore, it is a challenge for the Indonesian nation in the reform era to find a solution in addition to the challenges of the legal profession, economic actors, and other related professions. In meeting these challenges, an attitude that we need to develop together is openness and “intellectual humility”, realizing that we will be more successful in making contributions if we work together in an interdisciplinary manner. Keywords: Law enforcement, law approach to the economy.","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132197392","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram)","authors":"Irawan Kusumahadi, Kaharudin Kaharudin, Muh. Risnain","doi":"10.31942/SD.V6I1.4585","DOIUrl":"https://doi.org/10.31942/SD.V6I1.4585","url":null,"abstract":"This paper is to examine the implementation of community participation in the process of forming regional regulations in Mataram City. This study uses a sociological (empirical) juridical legal research method with a statutory approach and a sociological approach. The results of the study show that the implementation of community participation in the process of forming regional regulations in Mataram City using information technology channels through an application called Partner (community participation in the formation of regional regulations) based on mobile phones, is considered to be able to overcome obstacles in the manual participation process. has not been fully implemented in accordance with the provisions of laws and regulations, especially in fulfilling the provisions for the involvement of the community in the process of forming regional regulations which refer to Article 354 Paragraph (1), (3), (4) and (5) Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 and Article 2, 3 and Article 4 of Government Regulation Number 45 of 2017 concerning Community Participation in the Implementation of Regional Government, because the application is not supported by the legality of its utilization and human resources who manage the application. So that the implementation of community participation in the process of forming regional regulations in the City of Mataram has not been maximal and the resulting regional regulations cannot be said to have a responsive legal character. \u0000 \u0000Keywords: Participation, Local Regulation, Responsiveness","PeriodicalId":174465,"journal":{"name":"SOSIO DIALEKTIKA","volume":"97 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121694861","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}