Jurnal Meta-Yuridis最新文献_第2页

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SHOPEE

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-09-28 DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12796

Ardhan Ardiyanto, Arikha Saputra

引用次数: 0

HAKEKAT HUKUM DESA ADAT BALI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BUDAYA 巴厘岛原住民村民法作为文化旅游管理的法律主题

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-09-28 DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12854

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama

{"title":"HAKEKAT HUKUM DESA ADAT BALI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BUDAYA","authors":"Anak Agung Gede Agung Indra Prathama","doi":"10.26877/m-y.v5i2.12854","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12854","url":null,"abstract":"Desa Adat menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Bali 4 Tahun 2019) adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Pengembangan Pariwisata Budaya di Bali tidak dapat dipisahkan dari Kebudayaan masyarakat adat di Bali. Pemerintah Provinsi Bali sudah memproteksi akibat hukum ini sehingga dibuatkanlah payung hukum untuk melindungi desa adat dari gempuran bisnis pariwisata dan jeratan hukumnya dengan memberlakukan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Bali 4 Tahun 2019).Adanya pergeseran perilaku dalam mengelola peradaban dan budaya lokal. perkembangan bisnis pariwisata di Indonesia dan Bali Khususnya. Bahwa fungsi hukum hanyalah sebagai perekayasa social oleh karena itu cara kerja fungsi hukum melindungi kearifan lokal dari gempuran bisnis pariwisata, Dari Uraian diatas maka dapat disampaikan permasalahan yaitu: Bagaimanakah hakekat dari pengaturan desa adat Bali sebagai subjek hukum, Manfaat apakah yang diperoleh oleh masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Pada penelitian ini menggunakan Konsep Desa adat sebagai subyek hukum dan Konsep Pengelolaan usaha pariwisata serta menggunakan Teori Keadilan Hukum dan Teori Utilitarisme (Kemanfaatan Hukum). Desa adat memiliki hak menjaga dan mengatur kekayaan desa adat yang dimiliki termasuk hak ulayat.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132978484","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3122 TAHUN 2019) 在三宝垄宗教法庭对财产离婚法的分析(案件编号3122,2019)

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-09-28 DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12760

Indra Cahyaning Widhi Siswoyo, Arikha Saputra

引用次数: 0

TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERHADAP PEMASARAN ALAT BANTU SEKSUAL DI BAWAH UMUR 地方营销法律对未成年性教具营销的责任

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-09-27 DOI: 10.26877/m-y.v5i2.10238

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, Annie Maria Rosalina Samosir

{"title":"TANGGUNG JAWAB HUKUM MARKETPLACE TERHADAP PEMASARAN ALAT BANTU SEKSUAL DI BAWAH UMUR","authors":"Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, Annie Maria Rosalina Samosir","doi":"10.26877/m-y.v5i2.10238","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.10238","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat mudah diaksesnya segala sesuatu dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang perekonomian yang menghadirkan marketplace sebagai salah satu wadah pemasaran. Marketplace dalam pemasarannya, menjual banyak hal bahkan termasuk alat bantu seksual. Padahal penggunanya berasal dari berbagai usia, lalu bagaimana perlindungan terhadap pengguna yang belum dewasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pertanggungjawaban marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual. Metodelogi penulisan adalah yuridis normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan dengan jenis data sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat batasan-batasan tanggung jawab antara marketplace dan penjual, sehingga marketplace dalam melakukan pemasarannya perlu melakukan pembatasan akses untuk barang-barang yang menyesuaikan usia penggunanya, yang mana bila dilanggar akan memenuhi ketentuan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pemasarannya marketplace perlu menerapkan sistem filter sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum atas pemasaran alat bantu seksual karena dengan begitu, melindungi penggunanya sesuai dengan ketentuan.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126771036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN 教师作为基于正义价值的专业人员的法律保护

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-04-12 DOI: 10.26877/m-y.v5i1.11575

Sapto Budoyo

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN","authors":"Sapto Budoyo","doi":"10.26877/m-y.v5i1.11575","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.11575","url":null,"abstract":"The rise of various cases that befell teachers in carrying out their professional duties is proof that legal protection for the teaching profession has not been running properly. This study consists of 3 (three) main problems, including legal protection for teachers as professionals, the weaknesses of legal protection for teachers as professionals, and efforts to realize legal protection for teachers as professionals based on the value of justice. This study uses a normative legal method by using a literature study. The results of this study state that the legal protection of the teaching profession as a professional educator is currently regulated in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System and Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Weaknesses in the legal protection of teachers as professionals, namely the teaching profession do not yet have the right not to be prosecuted in carrying out their professional duties and many cases go to the police (criminal), civil courts, and even state administrative courts. Efforts to realize the protection of teachers as professionals based on the value of justice through the reconstruction of articles 39 and 44 of Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers relating to the principle that teachers cannot be prosecuted either civilly, administratively, or criminally in carrying out their professional duties in good faith and or pedagogical principles for the benefit of education in the learning process. ","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115121217","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELANGGARAN MEREK SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN CURANG DALAM KEGIATAN USAHA YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG (STUDI YURISPRUDENSI PERKARA MEREK TERDAFTAR ) 品牌侵权是法律所禁止的商业活动中作弊竞争的一种形式(已注册品牌法律研究)

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-04-04 DOI: 10.26877/m-y.v5i1.11578

H. Haryono

引用次数: 0

KEWAJIBAN HUKUM ATAS PELAPORAN AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 法律义务报告一家在线运输公司对竞争监督委员会的收购

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-03-01 DOI: 10.26877/m-y.v5i1.8960

Erica Adinda Salsa

{"title":"KEWAJIBAN HUKUM ATAS PELAPORAN AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA","authors":"Erica Adinda Salsa","doi":"10.26877/m-y.v5i1.8960","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8960","url":null,"abstract":"Kegiatan akuisisi merupakan pengambilalihan aset suatu perusahaan dengan mengambilalih saham dari perusahaan lain yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar. Salah satu permasalahan hukum dalam akuisisi adalah keterlambatan melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi saham perusahaan dalam putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 yang dihadapi oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengakuisisi PT. Global Loket Sejahtera atas dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Penelitian hukum ini bersifat deksriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa pengaturan pelaksanaan pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi batas tertentu dalam jangka waktu pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak pengambilialihan saham tersebut secara sah dinyatakan telah berlaku, dan perusahaan pengambilalih dengan perusahaan yang diambil alih tidak terafiliasi. KPPU memberikan sanksi kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas terlambatnya melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham Akuisisi yang dilakukan tetap dinyatakan sah oleh KPPU. Kata Kunci: Keterlambatan Pelaporan Saham, Akuisisi, Persaingan Usaha Tidak Sehat","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134093066","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENETAPAN TARIF MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA DI MAKASSAR 消费者保护，以评估国有企业航空和私营马卡萨的航空价格

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-03-01 DOI: 10.26877/m-y.v5i1.8486

Danil Danil

引用次数: 0

ASPEK HUKUM PERLINTASAN KERETA API ILEGAL DI WILAYAH WARUNG BAMBU KARAWANG 在竹店的非法铁路过境方面

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-03-01 DOI: 10.26877/m-y.v5i1.8714

Hisni Insiyah, Margo Hadi Pura

{"title":"ASPEK HUKUM PERLINTASAN KERETA API ILEGAL DI WILAYAH WARUNG BAMBU KARAWANG","authors":"Hisni Insiyah, Margo Hadi Pura","doi":"10.26877/m-y.v5i1.8714","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8714","url":null,"abstract":"Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji dan menelaah aspek hukum perlintasan kereta api terhadap perlintasan sebidang ilegal khususnya di wilayah Warungbambu Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian perlintasan kereta api ilegal di Warungbambu Karawang. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengenai adanya perlintasan sebidang ilegal di wilayah Warungbambu Karawang yang dibuat tanpa memerhatikan aspek hukum pembuatan perlintasan kereta api, di mana perlintasan sebidang ilegal tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap keselamatan para pengguna jalan dan penumpang kereta api. Dengan begitu dapat diketahui bahwa regulasi mengenai perlintasan sebidang kereta api yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada implementasinya belum berlaku efektif dalam penerapannya, sehingga sampai saat ini masih sangat banyak ditemukannya perlintasan kereta api ilegal. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perlintasan kereta api ilegal serta memiliki wewenang untuk menutup perlintasan kereta api ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Namun dalam implementasinya pemerintah daerah hingga kini tidak terlalu memerhatikan mengenai perlintasan-perlintasan sebidang kereta api ilegal, sehingga banyak perlintasan kereta api ilegal masih beroperasi hingga saat ini.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121977889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA 政治法律建立了响应印尼目标的法律

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2022-03-01 DOI: 10.26877/m-y.v5i1.8803

K. Tan, Hari Sutra Disemadi

引用次数: 1