Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara最新文献

{"title":"KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR WISATA RELIGI MAKAM SUNAN GUNUNG JATI (MSGJ)","authors":"Sukmawati Nur Salamah","doi":"10.30737/mediasosian.v6i2.3221","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3221","url":null,"abstract":"Kondisi sosial ekonomi pada suatu destinasi wisata selalu menjadi topik yang menarik. Pariwisata digadang-gadang menjadi salah satu motor perekonomian di suatu daerah. Akan tetapi, adanya destinasi wisata juga tidak jarang menyebabkan permasalahan sosial. Salah satu destinasi wisata religi yang terkenal di Jawa Barat adalah Makam Sunan Gunung Jati (MSGJ). Penelitian ini bertujuan memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di MSGJ. Metode yang digunakan pada penelitian terkait kondisi sosial dan ekonomi di MSGJ adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan agar kondisi sosial ekonomi di MSGJ dapat di potret dengan baik. Adanya MSGJ menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi berbagai pihak. Peluang yang didapatkan salah satunya adalah masyarakat dapat memanfaat kebutuhan wisatawan yang berziarah. Sedangkan permasalahan sosial yang muncul adalah banyak pengemis dan bentrok antar warga. Dengan kondisi sosial dan ekonomi yang demikian, pemangku kepentingan di MSGJ seharusnya dapat meningkatkan/memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi secara perlahan-lahan. Kata Kunci: MSGJ; Wisata Religi; Sosial; Ekonomi.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125202266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA","authors":"Adinda Dewi Asmara, Armyn Gultom, R. Salam, N. Handayani","doi":"10.30737/mediasosian.v6i2.3163","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3163","url":null,"abstract":"Tata pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia umumnya memiliki karakteristik yang meliputi antara lain, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, non-partisipan (keadilan) dan responsif. Dengan mayoritas muslim di Indonesia, Islam mengatur semua masalah kehidupan manusia. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan (library research), dan menggunakan teori good governance sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Islam dalam good governance di Indonesia khususnya dalam prinsip akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan good governance di Indonesia belum cukup baik, masih banyak permasalahan yang berbanding terbalik dengan prinsip good governance dan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam telah menekankan kepemimpinan dalam menerapkan pemerintahan yang baik, tersirat dalam ayat Al-Qur'an dan hadist. Masalah seperti KKN masih terjadi dikarenakan aparat pemerintah yang kurang akuntabel. Ditambah lagi kurangnya transparansi dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dan dalam pemakaian sumber daya publik membuat masalah ini tidak ada ujungnya. Akuntabilitas dianggap kurang penting, karena tidak ada teguran, kontrol dan sanksi. Upaya pemberantasan penyakit-penyakit birokrasi seperti KKN tidak akan berhasil tanpa komitmen dari aparat pemerintahan itu sendiri.Kata Kunci: Akuntabilitas; Good Governance; Islam","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"303 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134332110","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI MODEL CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS, DAN PRODUCT)","authors":"Yoga Aldi Saputra, M. C. Ulum, Achmad Sofiyudin","doi":"10.30737/mediasosian.v6i2.3159","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3159","url":null,"abstract":"This research aims to evaluate the empowerment program for coffee farmers through the CIPP model to find out how far the empowerment efforts are implemented and the benefits are felt, especially for coffee farmers in Muncar Village, Gemawang District, Temanggung Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with the Creswell model of data analysis method. Evaluation of coffee farmer empowerment is carried out comprehensively from upstream to downstream, starting from the cultivation, post-harvest, and marketing processes. The results showed that the empowerment of coffee farmers in Muncar Village was carried out through the collaboration of stakeholders. Overall, the empowerment in Muncar Village for coffee farmers has improved the welfare of farmers so that there is an increase in the economic source of family income. Keywords: Farmer Empowerment; Program Evaluation; Muncar Village; CIPP Model","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"44 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130489188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLIKASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI TANJUNG PERAK","authors":"Shovy Mutiara Hiqmah Herzegovina, Caesar Demas Edwinarta, Marliana Eka Fauzia","doi":"10.30737/mediasosian.v6i2.3181","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3181","url":null,"abstract":"Pembangunan Zona Integritas merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) yang dilaksanakan pada tingkatan Unit Pelaksana Tugas (UPT) dan Unit Kerja Eselon I bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi pemerintahan. Artikel ini merupakan hasil analisis terhadap implikasi pembangunan zona integritas dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam bidang pelayanan publik di Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang disertai dengan analisis menggunakan teori sistem mengenai konsep reformasi birokrasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kantor Imigrasi Tanjung Perak telah berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang merupakan predikat tertinggi dalam proses pembangunan zona integritas yang menghasilkan reformasi birokrasi dalam aspek pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Analisis terhadap dinamika pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi instansi yang sedang berproses dalam upaya pembangunan zona integritas sehingga dapat menghasilkan reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik. Kata Kunci: Zona Integritas; Pelayanan Publik; Reformasi Birokrasi; Imigrasi.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126058919","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KOMUNIKASI AGAMA SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN BUMDES WISATA SUMBER BIRU DESA WONOMERTO","authors":"Nensy Triristina, Moch. Mubarok Muharam, Y. R. Pujiyanti","doi":"10.30737/mediasosian.v6i1.2370","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2370","url":null,"abstract":"AbstrakBUMDes merupakan badan usaha di desa yang dapat mewujudkan pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan. Perkembangan BUMDes dipengaruhi oleh modal sosial masyarakat yang berdampak positif pada perubahan sosial dan perekonomian desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktif setiap pemeluk agama dalam pengembangan ekonomi wisata Sumber Biru yang dikelola BUMDes.   Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pengelola BUMDes, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi agama dalam sikap kepercayaan dan kekeluargaan antar umat beragama merupakan modal sosial dalam pengembangan BUMDes Wisata Sumber Biru Desa Wonomerto.Kata Kunci: BUMDes; relasi agama; modal sosialAbstractVillage Owned Enterprise (BUMDes) is a village institution to realize the independent and sustainable of village development. The development of BUMDes is influenced by social capital which has a positive impact on social change and village economy. This study aims to investigate the roles of each religious adherent in the development of the Sumber Biru tourism economy which is managed by BUMDes. The qualitative approach method with observation, documentation, and interviews to BUMDes administrator, village government, religious leaders, and society. The result of this study indicated that religion communication in the attitude of trust and kindship between religious communities are social capital in the development of the Sumber Biru tourism BUMDes in Wonomerto village.Keywords: Village Owned Enterprise (BUMDes); social capital; social change","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126589117","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERBANDINGAN REFORMASI MANAJEMEN PUBLIK INDONESIA DAN PERANCIS","authors":"Nanang Haryono","doi":"10.30737/mediasosian.v5i2.2075","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.2075","url":null,"abstract":"AbstrakKajian perbandingan administrasi publik telah berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu administrasi publik. Tujuan paper ini adalah mengetahui reformasi manajemen publik di Indonesia dikomparasikan dengan Prancis. Komparasi ini tidak mendudukkan Indonesia vis a vis dengan Prancis, namun untuk menemukan lesson learned untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. reformasi manajemen publik di Indonesia mempertahankan banyak fitur inti dari negara neopatrimonial yang fundamental, di mana elit politik dan ekonomi yang berkuasa melakukan kontrol ketika beroperasi dalam administrasi publik Weberian.  Model reformasi negara Prancis sebagaimana negara-negara eropa kontinental berdasarkan modernisasi (Bouckaert, Pollitt, 2000). Pada negara Prancis, menganggap administrasi negara sebagai domain otonom terpisah dari masyarakat sipil '(Clark, 1998, hal. 100) dan diatur oleh aturan hukum. Berdasarkan studi komparasi reformasi manajemen publik di Indonesia dan Prancis lesson learned yang dapat penulis sampaikan adalah: a) Pelaksanaan Reformasi pada suatu negara harus memperhatikan aspek proses sosial-ekonomi, sistem politik, kebijakan elit berkuasa, dan sistem administrasi;  b) Reformasi pada negara maju maupun negara berkembang cenderung mengarah pada penciptaan good government dengan mengadopsi prinsip-prinsip NPM pada tata pemerintahan;  c) Dorongan reformasi untuk membangun good government dengan menerapkan NPM melalui paket-paket reformasi harus dibaca ulang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, politik dan kondisi masyarakat suatu negara. Kata kunci: perbandingan reformasi, manajemen publik. AbstractComparative studies of public administration have developed in line with the development of public administration science. The purpose of this paper is to find out public management reform in Indonesia compared to France. This comparison does not place Indonesia vis a vis with France, but to find lessons learned to build a better Indonesia. The method used is literature study. Indonesia's public management reforms retain many of the core features of a fundamentally neopatrimonial state, over which the ruling political and economic elite exercise control while operating within the Weberian public administration. The French state reform model as continental European countries is based on modernization (Bouckaert, Pollitt, 2000). The French state considers state administration as an autonomous domain separate from civil society' (Clark, 1998, p. 100) and governed by the rule of law. Based on a comparative study of public management reform in Indonesia and France, the lessons learned that the author can convey are: a) The implementation of reform in a country must pay attention to aspects of socio-economic processes, political systems, policies of the ruling elite, and administrative systems; b) Reforms in both developed and developing countries tend to lead to the creation of good government by ad","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"55 24","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120817252","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KEDIRI: STRATEGI POSKO SIAGA PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19","authors":"Fendy Artha Prissando","doi":"10.30737/mediasosian.v5i2.2073","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.2073","url":null,"abstract":"AbstrakPelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang professional itu artinya pelayanan publik yang bercirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan sebuah upaya individu, kelompok atau birokrasi untuk memberikan bantuan serta kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas terpenting dari pelayanan publik ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik memiliki suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri serta mengetahui strategi posko siaga penanganan penyebaran Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara mendalam kepada informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri sudah baik dan sudah memberikan pelayanan publik dengan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan posko siaga.Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan Publik; Prinsip Pelayanan. AbstractPublic service is one manifestation of the function of the state apparatus as a public servant. Professional public service means public service characterized by accountability and responsibility from service providers. Public service is basically an individual, group or bureaucratic effort to provide assistance and convenience to the community to achieve a certain goal. The most important task of this public service is to provide the best service to the community. Public services have a purpose to meet the needs of the community. This study was aimed to find out how the Public Service in the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kediri City and to find out the strategy of the standby post for handling the spread of Covid-19. The research method used in this study is a qualitative descriptive method and data collection techniques through observation, in-depth interviews with informants, and documentation. The results of the study show that the quality of public services at the Office of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kediri City is good and has provided appropriate public services to people who need assistance with standby posts.Keywords: Quality; Public service; Service Principles.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116217388","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KABUPATEN TRENGGALEK","authors":"Berlian Tyasotyaningarum, A. Putri","doi":"10.30737/mediasosian.v5i2.2076","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.2076","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini digambarkan secara jelas dan mendetail terkait implementasi (PTSP) dalam mewujudkan pelayanan prima di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat (4) informan kunci, tiga (3) informan pendukung, dan adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan Implementasi PTSP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kepengurusan pelayanan perizinan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada. Komunikasi yang dilakukan antar atasan dan bawahan tentang implementasi juga sudah sesuai dengan aturan, dan komukasi yang dilakukan dengan masyarkat pun juga sudah menyeluruh. Serta untuk waktu penyelesaian, dan biaya terkait pelayanan perizinan juga sudah diatur sesuai dengan SOP yang sudah berlaku. Dilengkapi juga berbagai fasilitas yang lengkap yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penunjang kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Progam, PTSP, Pelayanan Prima. Abstract This study uses a qualitative method, this research is described clearly and in detail related to the implementation (PTSP) in realizing excellent service at the Office of Investment and One Stop Integrated Services, Trenggalek Regency. Data obtained from primary and secondary sources. The informants in this study consisted of four (4) key informants, three (3) supporting informants, and the data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the overall implementation of PTSP in the Office of Investment and One Stop Integrated Services for the management of licensing services has been carried out in accordance with existing SOPs and regulations. Communication between superiors and subordinates regarding implementation is also in accordance with the rules, and communication with the community is also comprehensive. As well as for the completion time, and costs related to licensing services have also been regulated in accordance with the SOP that is already in effect. It is also equipped with various complete facilities available at the Investment Service and One-Stop Integrated Service as a support for community satisfaction and comfort. Keywords: Program Implementation, PTSP, Excellent Service.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"194 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124315271","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI MIKRO DI KABUPATEN NGAJUK","authors":"Ajie Hanif Muzaqi, Muhammad Zainal Layfani","doi":"10.30737/mediasosian.v5i2.2070","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.2070","url":null,"abstract":"AbstrakKebijakan publik adalah cara dari pemerintah yang disepakati bersama untuk memenuhi tanggung jawab, seperti melindungi hak-hak dari masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Dunia pada sekarang ini sedang dilanda oleh wabah corona virus disease 2019 atau sering disebut Covid-19. Membuat berbagai sektor menjadi berantakan, tak terkecuali sektor ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian membuat kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 untuk meminimalisisr peyebaran virus corona. Dimana peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif  yaitu metode yang berusaha menafsirkan dan memahami makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 banyak merugikan pelaku UMKM, karena penghasilan mereka menjadi berkurang akibat dari pembatasan jam operasional dan pembatasan pengunjung atau tidak diperbolehkan adanya kerumunan. Kata Kunci: Kebijakan Publik; Covid-19; Peraturan Gubernur. Abstract  Public policy is a mutually agreed way of government to fulfill responsibilities, such as protecting the rights of the community and improving the welfare of citizens. The world is currently being hit by an outbreak of the corona virus disease 2019 or often called Covid-19. Making various sectors into a mess, including the economic sector. The East Java Provincial Government then made a policy on Governor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of the Health Protocol and Covid-19 Control to minimize the spread of the corona virus. Where these regulations must be obeyed by all the people of East Java. The type of this research is qualitative, namely a method that seeks to interpret and understand the meaning of an event of human behavior interaction in certain situations according to the researcher's own perspective. The results of the study stated that the public policies issued by the East Java Provincial Government through Governor Regulation Number 53 of 2020 caused a lot of harm to MSME actors, because their income was reduced due to restrictions on operating hours and visitor restrictions or no crowds were allowed. Keywords: Public policy; Covid-19; Governor Regulation.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132890541","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK","authors":"Daimul Abror","doi":"10.30737/mediasosian.v5i2.1976","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1976","url":null,"abstract":"This research describes, analyzes and interprets the implementation of the Village Fund Cash Direct Assistance Policy for the community in Sidorejo village, especially the poor community during the Covid-19 outbreak. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The results of the research are that (1) the implementation of policies in the decision mentality approach from the village government is related to the determination of residents who are entitled to receive BLT Village Funds based on the results of village deliberations involving the Village Head and BPD. In addition, it is also based on provisions from the central government that BLT DD recipients are not PKH participants, but the reality on the ground is that there are still many PKH recipients who receive BLT DD. This attitude shows that there is a mentality that shows that the village government is less careful in data collection and on the other hand the mentality of the people who like to take advantage of this momentum to increase personal benefits. (2) the implementation of the policy in the system approach approach shows that the flow and mechanism of data collection have been carried out in accordance with applicable regulations, where the phase I distribution system of village funds has been running well. (3) the implementation of the policy in the collaborative network approach shows that there is still a lack of understanding between the Village Government as the implementer of the BLT DD policy and the community as the recipient of the BLT DD, where there are still people who are participating in the PKH program who in fact still receive BLT DD. This shows a lack of awareness from the community and on the other hand the lack of a validation process from the village government.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122707213","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}