Jurnal Penegakan Hukum Indonesia最新文献

{"title":"Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Lapor Tindak Pidana Penganiayaan","authors":"Rizqy Nugraha Ramadhan","doi":"10.51749/jphi.v3i1.58","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.58","url":null,"abstract":"  \u0000Abstrak \u0000Penelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui kepastian hukum penetapan tersangka terhadap kasus saling lapor dalam tindak pidana penganiayaan yang di pandang dari aspek moral dan keadilan. \u0000Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalah yang diteliti. \u0000Hasil penelitian menemukan perkara saling lapor memang tidak diatur dalam KUHAP dan dalam peraturan kapolri yang di atur hanyalah permasalahan penanganannya. Namun hal ini tidak mengurangi adanya kepastian hukum pada perkara saling lapor. Tidak diaturnya penetapan tersangka pada perkara saling lapor dalam KUHAP karena KUHAP sudah mengatur tentang penetapan tersangka. Khusus pada perkara penganiayaan saling lapor penyidik bekerja secara professional dan melihat perkara ini dari beberapa arah penyidik tidak hanya memperhatikan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan, tetapi juga harus di perhatikan apakah status salah satu pihak dalam posisi melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa sehingga aspek keadilan penetapan tersangka dapat terwujud \u0000Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penetapan Tersangka Saling Lapor, Tindak Pidana Penganiayaan \u0000  \u0000  \u0000  \u0000Abstract \u0000This study aims to determine the legal certainty of determining the suspect in cases of mutual reporting in criminal acts of persecution in terms of moral and justice aspects. \u0000The method used is a normative research method that analyzes the existing laws and regulations in accordance with the problem being studied. \u0000The results of the study found that cases of mutual reporting were not regulated in the Criminal Procedure Code and in the regulations of the National Police Chief, only problems were handled. However, this does not reduce the existence of legal certainty in mutual reporting cases. There is no stipulation on the determination of suspects in cases of mutual reporting in the Criminal Procedure Code because the Criminal Procedure Code already regulates the determination of suspects. Especially in cases of persecution, investigators report to each other professionally and look at this case from several directions, investigators not only pay attention to the elements contained in the criminal act of persecution, but also have to pay attention to whether the status of one of the parties is in a position of self-defense or forced defense so that aspects of justice the determination of the suspect can be realized \u0000Keywords: Legal Certainty, Determination of Suspects to Report to Each other, Crime of Persecution","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"367 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114014734","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEPASTIAN HUKUM KEMANDIRIAN PERUMDA TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN DALAM KEWENANGAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN","authors":"Edy Syahriyana, A. Sadat","doi":"10.51749/jphi.v3i1.66","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.66","url":null,"abstract":"Abstract\u0000This article is discusses about the implementation of legal certainty at Perumda Tirta Manuntung Balikpapan in the company's management authority within practices and to explain various deviations of legal certainty that occur in Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. The legal certainty of Perumda Tirta Manuntung Balikpapan is based on Regional Regulation Number 8 of 2020 which concern about General Companies of Tirta Manuntung Balikpapan Region. This article is used normative juridicial as the methodology with a literature study approach by qualitative analysis. The results of this article showed us in conceptual, it is based on Regional Regulation Number 8 of 2020 which concern about General Companies Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, it has been running based on substance which regulate about legal certainty of Perumda Tirta Manuntung to manage a company. But sometimes, the legal certainty doesn’t running based on regulation and it getting some deviations which will inflict a financial loss who accure in the Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Furthermore, the bureaucratic intervention can make Perumda Tirta Manuntung Balikpapan can’t managing it based on good corporate governance and independecy principle by substance that has been promulgated.\u0000Keywords : Legal Certainty, Independence, Deviations, Company Management Authority\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak\u0000Artikel pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kepastian hukum di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam praktek pengelolaan perusahaan dan berusaha menjelaskan berbagai penyimpangan kepastian hukum yang terjadi di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Kepastian hukum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan. Metodelogi yang diterapkan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Tirta Manuntung Balikpapan sudah berjalan sesuai dengan substansi yang tertuang. Namun, ada kalanya kepastian hukum mengalami penyimpangan-penyimpangan dari substansi tersebut. Kemudian, hal ini menimbulkan berbagai macam kerugian pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Campur tangan birokrasi yang begitu kental akhirnya menimbulkan intervensi besar-besaran dalam mengelola Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berdasarkan tata cara kelola perusahaan yang baik menurut prinsip Good Corporate Governance dan akhirnya prinsip kemandirian yang seharusnya dijalankan sesuai substansi tidak berjalan seperti apa yang telah diundangkan.\u0000Kata Kunci : Kepastian Hukum, Kemandirian, Penyimpangan, Kewenangan Pengelolaan Perusahaan","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124351231","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Non Litigasi Melalui Mediasi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Libas Pada Perkara Perdata Di Kabupaten Ngawi","authors":"Aljuna Andyspahlawan","doi":"10.51749/jphi.v2i3.42","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.42","url":null,"abstract":"Abstract\u0000The purpose of this study is to analyze the resolution and obstacles faced in non-litigation settlement of default in breach of contract through mediation by the Libas Legal Aid Institute in Ngawi. The method used in this study is socio-legal research. The data is obtained by interviews and documentation using qualitative analysis through collecting and presenting the result. It is shown from one of the cases resolved in Karanganyar District is that each party and Libas Legal Aid went through several stages, namely mutual understanding, first mediation meeting, separate meeting, second mediation, final decision making, and conclusion. While Libas Legal Aid faced several challenges including the lack of understanding between the parties, the long process, the difficulties of negotiation, and the lack of knowledge from the mediator. These challenges can be resolved if the mediator has good faith to resolve the dispute, has broad insight and knowledge of the issue, and can convince both parties that a dispute will be resolved together and the mediator must disclose all forms of possible conflict of interests and must be able to minimize the occurrence of the further issue.\u0000 \u0000Keywords: Default, Mediation, Legal Aid.\u0000 \u0000 \u0000Abstrak\u0000Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelesaian dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi secara non litigasi melalui mediasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Libas pada perkara perdata di Kabupaten Ngawi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Guna memperoleh data digunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis data yang telah terkumpul lalu menyajikannya dan terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan akan didapat alur penyelesaian sengketa wanprestasi secara non litigasi melalui mediasi di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yakni masing-masing anak dari “SM”, “SK” dan LBH Libas melalui beberapa tahapan yaitu pemahaman, pertemuan mediasi pertama, pertemuan terpisah, pertemuan mediasi kedua, pembuatan keputusan akhir dan penutupan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH Libas antara lain kurangnya pemahaman para pihak pada pokok perkara, prosesnya berlangsung lama, para pihak dirasa sulit untuk bernegosiasi, berkomitmen dan terbuka serta kurangnya pengetahuan mediator dalam penguasaan permasalahan. Kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan mudah bila seorang mediator mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut, mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, dapat meyakinkan kedua belah pihak bilamana suatu sengketa akan dapat terselesaikan secara bersama-sama dan mediatorpun harus mengungkapkan segala bentuk kemungkinan terjadinya benturan kepentingan serta harus dapat meminimalisir terjadinya konflik.\u0000           \u0000Kata Kunci: Wanprestasi, Mediasi, Lembaga Bantuan Hukum.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132213268","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Bingkai Fintech Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis","authors":"Putri Maha Dewi Putri","doi":"10.51749/jphi.v3i1.55","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.55","url":null,"abstract":"The development of innovative technology in the financial sector in Indonesia is now entering the stage of technological adaptation. This can be seen from the emergence of financial technology (FinTech). The Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ratified the regulation of peer-to-peer lending using FinTech through OJK Regulation Number 77/2016 on Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. The purpose of this study is to understand the core concept of FinTech lending/peer-to-peer lending/online lending as a direct lending and borrowing service in rupiah currency between creditors and debtors based on Fintech. The results of the discussion show that Financial technology is the development of innovation and technology in the financial sector. Collaboration opportunities between banking and FinTech will be able to reach a wider community, especially for people who have difficulty accessing conventional finance services. After the ratification of the FinTech regulatory framework, it is important to do this as an effort to evaluate and improve banking performance, open up opportunities for wider banking and FinTech collaboration, and improve financial services in Indonesia to be more inclusive based on business law.\u0000Keywords: Legal Protection; Financial Technology; Business Law.\u0000 \u0000 \u0000Perkembangan inovasi dan teknologi informasi, sektor keuangan di Indonesia kini mulai memasuki tahap adaptasi teknologi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya Financial Technology (Fintech). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan regulasi pinjam-meminjam menggunakan layanan Fintech melalui Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fintech lending/peer-to-peer lending/pinjaman online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi Fintech. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Financial technology merupakan perkembangan inovasi dan teknologi dalam sektor keuangan. Peluang kolaborasi antara perbankan dengan Fintech akan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya untuk masyarakat yang sulit mengakses pembiayaan formal untuk memperbaiki maupun meningkatkan kinerjanya agar pelayanan jasa sektor keuangan mampu diakses oleh lebih banyak masyarakat. Setelah pengesahan regulasi bingkai Fintech, hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya evaluasi dan perbaikan kinerja bank, membuka peluang kolaborasi perbankan dan Fintech semakin luas, dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan di Indonesia agar lebih inklusif berbasis hukum bisnis.\u0000 \u0000Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Teknologi Keuangan; Hukum Bisnis.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130978965","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak","authors":"Awan Ashari, Herwin Sulistyowati","doi":"10.51749/jphi.v2i3.43","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.43","url":null,"abstract":"The purpose of this study was to find the procedures for implementing diversion against child crime by the public prosecutor and to find the factors that hindered the public prosecutor during the implementation of diversion. This study uses the empirical legal method. The results of this study are 9 out of 17 cases were successfully diverted during January-December 2020 by the Public Prosecutor at the Karanganyar District Attorney. In diverting the case, the Public Prosecutor at the Karanganyar District Attorney's Office experienced 3 (three) obstacles, among others, (1) there is no consent or agreement between the victim and the perpetrator for diversion; (2) the short and limited period for seeking diversion; and (3) the crime is grossly high to divert.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122356487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa","authors":"M. Mugiyanto","doi":"10.51749/jphi.v3i1.54","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54","url":null,"abstract":"Fenomena oligarki kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi diskursus dan pembahasan akademik oleh kalangan akademisi, peneliti maupun praktisi hukum. Varian oligarki selalu bermutasi di setiap era kepemimpinan nasional memberikan pengaruh kuat terhadap jalannya roda pemerintahan. Perubahan varian oligarki kekuasaan di Indonesia bisa dilihat dalam beberapa era kepemimpinan nasional yakni era orde lama, orde baru, orde reformasi dan pasca reformasi. Di setiap era kepemimpinan nasional tersebut oligarki memainkan peran politik dan telah membawa perubahan yang sangat drastis di bidang politik, sosial dan hukum. Oligarki kekuasaan bisa terbentuk karena adanya deal-deal politik para elit partai maupun sokongan dana dari pemodal dan berharap para pihak yang bersatu dalam lingkaran kekuasaan mendapatkan keuntungan baik secara politis maupun ekonomi. Oligarki kekuasaan memainkan peran politik dalam pemerintahan melalui produk hukum atau Undang-Undang yang dibuatnya dan produk hukum tersebut cenderung menguntungkan kelompoknya. Oligarki kekuasaan dan politik hukum memiliki hubungan yang erat, keduanya bisa saling mempengaruhi namun posisi kekuasaan sebagai subyek hukum lebih kuat karena terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkuasa dan mengendalikan hukum sedangkan aturan normatif hukum yang ada bisa dirubah sesuai kepentingannya.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134073516","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif","authors":"Syauqi Mahendra, Nahdhah Nahdhah, Adwin Tista","doi":"10.51749/jphi.v2i3.51","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.51","url":null,"abstract":"Penal mediation is a means of seeking justice capable of providing a thorough and satisfactory settlement by both parties outside the court. In the case of a traffic accident that causes a fatality, penal mediation is conducted based on restorative justice. The purpose of this study is to find out the position of mediation of traffic accidents that cause fatalities in the Indonesian criminal justice system and to know the concept in the mediation of traffic accidents that cause fatalities based on restorative justice. The method uses in this study is pure legal research. Pure legal research is applied by using literature studies. The results are: First, the position of penal mediation in fatality traffic accidents has no umbrella act. Second, the concept of penal mediation in the traffic accidents that cause fatalities in Article 15 (2) k, Article 16 (1) L and (2), Article 18 (1) and (2) of Act 2/2002 (Police Act) and The National Chief of Police Letter Number Pol: B/322/XII/2009/SDEOPS dated 14/12/2009 is the legal basis for the police in taking discretionary action. But the letter Pol: B/322/XII/2009/SDEOPS also mentioned that penal mediation is only applicable for small losses. It means that in the case of traffic accidents that cause fatalities, the law is not accommodating out-of-court settlements.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116313119","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERBANDINGAN SISTEM HUKUM BENUA EROPA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA","authors":"Alexander Syauta","doi":"10.51749/jphi.v3i1.53","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.53","url":null,"abstract":"Untuk dapat menerapkan dan/atau memberlakukan suatu Sistem hukum di Wilayah Suatu Negara diperlukan adanya penyesuaian antara apa yang benar-benar dibutuhkan oleh Negara tersebut untuk dapat mengatur tingkah laku dan tindakan seluruh Warga Negaranya tanpa terkecuali dan landasan perspektif yang menjadi pokok fundamental atas terciptanya kebijakan dan/atau suatu aturan yang berlaku yang secara keseluruhan disebut sebagai Sistem Hukum. Secara historikal dilihat dari Sejarah dan Politik Hukum, Sumber Hukum maupun Sistem Penegakan Hukum, Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Sistem hukum tersebut merupakan Sistem Hukum yang dianut oleh kebanyakan Negara-Negara di Eropa seperti Belanda, Perancis, Italia dan Jerman. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, batas-batas antara Hukum Publik dan Hukum Privat semakin kabur. Dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam.Adanya modifikasi Sistem Hukum yang diterapkan tersebut menimbulkan pertanyaan, Apakah sebenarnya Sistem Hukum yang diterapkan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”) saat ini? Benarkah merupakan hasil serapan Sistem Hukum Benua Eropa yang kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan Negara? Dan Apakah Sistem Hukum yang berlaku di wilayah NKRI saat ini merupakan Sistem Hukum yang tepat yang dapat menjadi alat perlindungan, alat ketertiban dan keteraturan masyarakat serta Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial? Hal tersebut akan lebih lanjut dibahas dalam tulisan dengan jenis  Penelitian Historis Hukum dimana dalam penyelesaiannya menggunakan Metode Penelitian Normatif atau Kepustakaan dan menggunakan Teknik Yuridis Normatif yang dilakukan melalui Pengkajian dan Pengumpulan bahan kepustakaan Primer, Sekunder, serta Tersier demi pemenuhan referensi dan perluasan wawasan untuk mencari tahu dan menarik kesimpulan terkait Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa dan Sistem Hukum Indonesia, serta bagaimana implementasinya secara nasional di wilayah NKRI.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116834236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROBLEMATIKA TERHADAP BATAS WAKTU PERLINDUNGAN SAKSI OLEH LPSK DALAM PERKARA PIDANA","authors":"Muhammad Ghazali Rahman","doi":"10.51749/jphi.v2i3.46","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.46","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas waktu perlindungan yang diberikan oleh LPSK secara jelas kepada saksi yang sedang menjalani proses pemeriksaan dan juga untuk mengetahui apakah LPSK telah memberikan perlindungan sesuai dengan yang berlaku sekarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian memperoleh bahan hukum dengan cara menganalisa dan mengumpulkan bahan bahan hukum berkaitan dengan masalah yang dibahas. (1) Upaya perlindungan yang akan diberikan kepada saksi mengenai suatu batasan kapan dimulainya perlindungan dan berakhirnya perlindungan saksi tersebut oleh LPSK harus lebih dioptimalkan agar saksi yang memberikan keterangannya guna mencari suatu kebenaran maka dipandang perlu untuk memperhatikan mengenai batas waktu perlindungan saksi tersebut dengan jelas. (2) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 LPSK khususnya mengenai batas waktu perlindungan masih dipandang belum maksimal dan dinilai belum cukup untuk menjamin rasa kepercayaan saksi kepada LPSK. Kelemahan seperti inilah yang menjadi suatu kendala apabila saksi ingin memberikan keterangan tidak mengetahui batas waktu perlindungan tersebut dengan jelas. Tentunya perlu pengaturan yang lengkap dan lebih sempurna, kiranya hak perlindungan saksi perlu diakomodir didalam asas, ketentuan umum, jenis jenis hukuman dan pada subtansi lainnya.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125610208","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK: STUDI PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERKENAL DI INDONESIA","authors":"Medisita Nurfauziah Istiqmalia, Iwan Erar Joesoef","doi":"10.51749/jphi.v2i3.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.10","url":null,"abstract":"Salah satu perkara sengketa Merek ALSTYLE yang diajukan oleh Gildan Active-Wear yang membuktikan keterkenalan mereknya mengajukan upaya hukum terhadap pemilik merek yang sama dengan pemilik merek Darmanto Adapun Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan yang berbeda terhadap perlindungan merek dalam penyelesaian sengketa Merek. Rumusan masalah ini adalah bagaimana perlindungan merek terkenal di Indonesia dalam hal terdapat merek serupa yang telah terdaftar dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik analisis menggunakan data kualintatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal dalam hal terdapat merek yang sudah terdaftar di direktorat HKI maka berdasarkan ketentuan hukum merek Direktorat HKI dapat membatalkan merek yang mempunyai beberapa persamaan pada pokok dan keseluruhannya terhadap merek terkenal untuk barang sejenis. Kriteria merek terkenal dapat diketahui dari pengetahuan umum masyarakat serta reputasi merek tersebut yang terkandung karena promosi dan investasi yang gencar. Kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan meskipun pendaftaran merek menganut sistem first to file bukan berarti Mengesampingkan itikad baik merek terkenal dan mengesampingkan status merek terkenal milik Gildan Activewear SRL.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"94 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126227370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}