Keadilan最新文献_第2页

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG (Studi Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk)

Keadilan Pub Date : 2022-06-22 DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.597

S. Susilawati, Rohani Rohani, Topan Indra Karsa

{"title":"ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG (Studi Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk)","authors":"S. Susilawati, Rohani Rohani, Topan Indra Karsa","doi":"10.37090/keadilan.v20i1.597","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.597","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk?, Apakah yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa cara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta bersama/harta gono-gini dibagi 2 (dua) antara pihak suami dan pihak isteri pasca perceraian. Hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/ 2013/PA.Tnk antara lain tanggung jawab dari suami isteri yang mempunyai angsuran hutang, tidak adanya itikat baik dan kesadaran hukum dari Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang harus bertindak secara tegas dalam menegakkan dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. \u0000 Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Perceraian","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122456030","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENERAPAN KETENTUAN FORCE MAJEURE TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 在COVID-19大流行时期，《不可抗力条例》的适用范围

Keadilan Pub Date : 2022-02-27 DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.602

Yohana Puspitasari Wardoyo, Muhammad Luthfi, Feranza Auriya Tiza, Khofifah Pawaransa Hadi

{"title":"PENERAPAN KETENTUAN FORCE MAJEURE TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Yohana Puspitasari Wardoyo, Muhammad Luthfi, Feranza Auriya Tiza, Khofifah Pawaransa Hadi","doi":"10.37090/keadilan.v20i1.602","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.602","url":null,"abstract":"Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ) berdampak pada produksi barang dan jasa. menurun, yang juga terkait dengan nasib pekerja di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Apa implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh, 2. Apakah tepat pengusaha memberhentikan pekerja dengan alasan force majeure di tengah Pandemi Covid 19? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil dan pembahasan bahwa Implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persen tidak mendapatkan pesangon. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon merupakan bentuk kesepakatan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. PHK di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan fore meajure atau kondisi siap pakai Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan dan benar secara hukum. . Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tindakan paksa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perjanjian pemberhentian dengan alasan penjaminan harus dituangkan dalam perjanjian kerja yang menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Kedua, tidak berlaku untuk perjanjian kerja seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengusaha dan pekerja. \u0000Kata Kunci : Force Majeure, Perjanjian Kerja, Pandemi Covid-19","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117004830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PP NOMOR 56 TAHUN 2021 2021年PP 56上对版税管理的法律保护申请

Keadilan Pub Date : 2022-02-27 DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.603

Febri Noor Hediati

{"title":"PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PP NOMOR 56 TAHUN 2021","authors":"Febri Noor Hediati","doi":"10.37090/keadilan.v20i1.603","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.603","url":null,"abstract":"Penulisan hukum ini mengkaji mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/ musik. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (black latter law) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data/ lagu. Setiap masyarakat luas dapat menikmati lagu/ musik secara komersiil kepada layanan publik dengan mengajukan permohonan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta atau hak terkait melalui perantara LMKN. Pemerintah Melalui Direktorat Jenderal HKI wajib melakukan sosialiasi Peraturan ini dan membangun data center sebagai kontrol database lagu/musik dan kepemilikan hak ciptanya. Sehingga diperlukan kerjasama antara Direktorat Jenderal HKI, LMKN, Pencipta/ pemilik hak terkait dan masyarakat umum penikmat lagu / musik secara komersiil. Setelah dilakukan sosialisasi maka dilakukan penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar atau tidak mau membayar pungutan royalti yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. \u0000Kata kunci : Hak Cipta, perlindungan hukum, Pengelolaan royalti, musik/ lagu","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131343236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK 犯罪学方面未经未经授权从受托人那里转让受托人受托人:740/PID.SUS/2020/ TJK

Keadilan Pub Date : 2022-02-23 DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.722

Tami Rusli, Yulia Hesti, Heru Andrianto

{"title":"ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK","authors":"Tami Rusli, Yulia Hesti, Heru Andrianto","doi":"10.37090/keadilan.v20i2.722","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i2.722","url":null,"abstract":"A person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary recipient. This study discusses the problem of what are the factors causing the perpetrator and how criminal responsibility for the perpetrator of a criminal act transfers the object of the fiduciary guarantee without prior written consent from the fiduciary recipient. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. Consumer finance companies should control, supervise and review the object of fiduciary security every month so that it can be seen whether the object of the fiduciary guarantee is in the control of the debtor, is not damaged and is not transferred to a third party, thereby reducing the losses that will be suffered by the creditor and is expected to be necessary. there is awareness of the public who enter into consumer financing agreements with fiduciary guarantees to pay more attention to their responsibilities in fulfilling achievements, because acts of breach of contract cannot always be resolved by deliberation. The imposition of imprisonment if it can provide a deterrent effect and become a motivation for good intentions. Keywords : Criminal Liability, Criminal act, Fiduciary Guarantee","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134639574","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM PEMBUDI DAYA IKAN MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN MODEL TRIPLE HELIX (STUDI DI KABUPATEN GRESIK) 通过三螺旋模型开发方法赋予鱼群力量的模型(GRESIK区的研究)

Keadilan Pub Date : 2021-09-27 DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.485

Eny Sulistyowati, Muh. Ali Masnun, M. Wardhana, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah

{"title":"MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM PEMBUDI DAYA IKAN MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN MODEL TRIPLE HELIX (STUDI DI KABUPATEN GRESIK)","authors":"Eny Sulistyowati, Muh. Ali Masnun, M. Wardhana, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah","doi":"10.37090/keadilan.v19i2.485","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.485","url":null,"abstract":"AbstractThe real contribution of fish farmer in the development of the national economy through the amount of fisheries production is not followed by the level of welfare of the fish farmer. That the welfare of fish farmers to be able to fulfill their needs with the income they obtain is still very limited. This article aims to analyze the legal empowerment model of fish farmer through the triple helix model development approach. This research is a sociolegal research which is a mixed method between legal research methods and social science. The data used are primary data and secondary data. The results showed that normatively, the role provisions of the government and fish breeders have been clearly regulated, but the provisions for tertiary institutions have not been regulated, even though the role played by universities is no less important. Higher education as one of the elements in the triple helix has human resources who are able to provide knowledge and understanding related to production sharing agreements through legal assistance and mentoring workshops. The government is responsible for the welfare of its citizens, not only acting as a regulator, but also as a facilitator, dynamist and catalyst. \u0000Keywords : Legal Empowerment, Fish Farmer,Triple Helix","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127459495","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS PENERAPAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU PADA USAHA HIBURAN KARAOKE (Studi Kasus Orange Family Karaoke)

Keadilan Pub Date : 2021-09-27 DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.314

Suci Permata, Tami Rusli, Melisa Safitri

{"title":"ANALISIS PENERAPAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU PADA USAHA HIBURAN KARAOKE (Studi Kasus Orange Family Karaoke)","authors":"Suci Permata, Tami Rusli, Melisa Safitri","doi":"10.37090/keadilan.v19i2.314","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.314","url":null,"abstract":"Abstract\u0000Karaoke places are in great demand from various circles. All karaoke places have the same goal, which is to provide entertainment for the family or take a moment to unwind from the daily routine. Karaoke places always serve songs with various choices from all the creations of Indonesian singers. But of course the songs that are served have been licensed first. Regarding this license, basically it must be agreed by both parties without coercion. Copyright protection, especially for music or song creations, is a serious problem. This situation shows that there is still a need for stricter legal protection regarding the protection of royalties on a song or music copyrighted work and the protection of the rights contained therein. The purpose of the study was to determine the implementation of copyright royalty payments on songs between the creator and karaoke entertainment business actors and the inhibiting factors for the payment of copyright royalties on songs between the creator and performer in karaoke entertainment at Orange Family Karaoke. The method used in this research is empirical juridical. The data that has been systematically arranged were analyzed qualitatively. The results showed that the distribution of royalties is managed by the Collective Management Institute (LMK). The institution is authorized by the creator to exercise the economic rights of the creator. The barrier to royalty payments is due to the lack of socialization and understanding of royalty payments and the high cost of royalty payments.\u0000 Keywords: Royalty, Copyright, Karaoke","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129982649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS KONSINYASI TITIPAN UANG DI PENGADILAN NEGERI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL SUMATERA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA 这是对在KALIANDA县法院解决苏门答腊高速公路免费损失的分析

Keadilan Pub Date : 2021-09-27 DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.483

Dilla Nandya Oksitania, B. Erlina, Yulia Hesti

{"title":"ANALISIS KONSINYASI TITIPAN UANG DI PENGADILAN NEGERI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL SUMATERA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA","authors":"Dilla Nandya Oksitania, B. Erlina, Yulia Hesti","doi":"10.37090/keadilan.v19i2.483","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.483","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Land is the most important element for humans to be able to live, this is because it is where natural and man-made resources grow and are also built. Indonesia regulates land ownership through this land law so that land use or management can be carried out carefully now and in the future. The land issue concerns the most basic rights of the people. The purpose of the study was to determine the consignment process in the District Court as a form of settlement of compensation for toll road land acquisition and its legal consequences. The results showed that the consignment process for compensation began with an application for consignment safekeeping, then an offer was made by the court bailiff accompanied by 2 (two) witnesses at the respondent's residence. The consignment waives the obligation as the debtor, because the consignment can be equated with making payments. All processes must be carried out in a manner that has been regulated by laws and regulations. Consignment is carried out so that government projects continue to run, through a deliberation mechanism that should be a means to find a middle way in determining the amount of compensation, often no agreement is reached. \u0000Keywords : Sumatra Toll Road, Consignment, Land Acquisition.","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124090592","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 侵犯知识产权的受害者的法律保护

Keadilan Pub Date : 2021-09-27 DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.484

Alfredo Juniotama Arifin, Ruth Elizabeth Marlamb Putri, Tiara Patricia

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL","authors":"Alfredo Juniotama Arifin, Ruth Elizabeth Marlamb Putri, Tiara Patricia","doi":"10.37090/keadilan.v19i2.484","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.484","url":null,"abstract":"Abstract\u0000In running a business, every producer who has a work must be appreciated for his work. The form of appreciation can be done by registering his work to get intellectual property rights so that it can be protected by law. Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive rights granted by a law or regulation to a person or group of people for their copyrighted works. In Indonesia IPR has not been implemented properly due to lack of socialization from the government and lack of concern from the community. This encourages the Indonesian government to be more concerned about copyright infringement. Along with the implementation process, it is undeniable that there are still many individuals who do not comply and use a work for commercial purposes. The research method used is the juridical-normative research method. For example, on January 13, 2020, Ruben Samuel Onsu sued I Am Geprek Bensu belonging to PT. Benny Sujono or abbreviated as I Am Geprek Bensu with a trademark abuse lawsuit. There is a need for government supervision of the use of other people's copyrighted works, good coordination between the government and the community so as to minimize the opportunity to commit fraud against a work. Based on the results of the study of cases that occurred, that victims of IPR violations are protected by law based on a first to file system.\u0000 Keywords : Intellectual Property Rights, Legal Protection, Intellectual Property Rights Violation Victims","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127980608","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0