Riau Law Journal最新文献_第9页

PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PROYEK 35.000 MW 为了实现35000兆瓦的项目，加快建设电力基础设施的速度

Riau Law Journal Pub Date : 2018-05-30 DOI: 10.30652/rlj.v2i1.4747

M. Siregar, Aminuddin Salle, S. Nur

引用次数: 0

KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT ANEKA GUNA BANK RIAU KEPRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Riau Law Journal Pub Date : 2018-05-30 DOI: 10.30652/rlj.v2i1.4938

Martha Hasanah Rustam

引用次数: 1

PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Riau Law Journal Pub Date : 2018-05-30 DOI: 10.30652/rlj.v2i1.4650

Fonni Fonni, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi

引用次数: 0

KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

Riau Law Journal Pub Date : 2018-05-30 DOI: 10.30652/rlj.v2i1.4710

Revirta Arshinta Suharta, A. M. Magassing, Iin Karita Sakharina

引用次数: 0

PELAKSANAAN PRINSIP PARTISIPASI PADA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DI KALIMANTAN SELATAN 在加里曼丹南部的一个国家，参加医疗保健的原则正在发挥作用

Riau Law Journal Pub Date : 2018-05-30 DOI: 10.30652/rlj.v2i1.4653

E. Erlina

引用次数: 0

TAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT OLEH KORUPTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PUU-XIV/2016) 宪法法院对腐败分子非法解决的解释(裁决第21号/PUU-XIV/2016)

Riau Law Journal Pub Date : 2018-05-11 DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1833

I. Syah

{"title":"TAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT OLEH KORUPTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PUU-XIV/2016)","authors":"I. Syah","doi":"10.31849/respublica.v17i2.1833","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1833","url":null,"abstract":"Harapan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bertindak sebagai legislator (pembuat norma) ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Hal tersebut karena dalam beberapa perkara pengujian undang-undang yang diperiksa, diadili, dan diputusnya, MK justru bertindak sebagai lembaga pembuat norma (salah satunya dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016). Dengan demikian, ditinjau dari konsep kekuasaan negara, MK memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang yudikatif dan legislatif. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor serta hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menurut Pasal 15 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebelum dan setelah ditetapkannya putusan a quo. Tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor adalah langkah yang tepat guna menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, tindakan MK melakukan penafsiran tersebut adalah termasuk tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, dalam mengadili dan memutus perkara a quo, MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan a quo adalah tidak diterapkannya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis sedangkan setelah ditetapkan putusan a quo hubungannya adalah harus diterapkannya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. ","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125914749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MEDIASI PENAL ADAT BEDAMAI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU 平静的海关调解是马来人廖内交通事故的另一种选择

Riau Law Journal Pub Date : 2017-11-30 DOI: 10.30652/rlj.v1i2.4470

F. Ferawati

引用次数: 0

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNAAN ALAT UKUR,TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) PASAR PANAM PEKANBARU 消费者保护使用仪表、TAKAR、秤和她的市场(UTTP)设备

Riau Law Journal Pub Date : 2017-11-30 DOI: 10.30652/rlj.v1i2.4566

Meriza Elpha Darnia

引用次数: 1

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU RIAU

Riau Law Journal Pub Date : 2017-11-30 DOI: 10.30652/rlj.v1i2.4519

Riska Fitriani

{"title":"ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU RIAU","authors":"Riska Fitriani","doi":"10.30652/rlj.v1i2.4519","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4519","url":null,"abstract":"Alternatif Penyelesaian sengketa biasa digunakan para pihak yang bersengketa salah satunya melalui mediasi.. Melalui pihak penengah, disebut dengan mediator, dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tentunya tidak selalu berhasil tercapainya perdamaian, karena sengketa berlanjut, kurang ahlinya tokoh masyarakat bertindak sebagai pendamai para pihak (mediator). Seperti salah satu hasil penelitian penulis dilakukan di Desa Kualu Kecamatan Tambang, terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Desa ini dengan sistem kekarabatan yang berlaku adalah matrilineal, atau sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan Ibu.Permasalah dalam masyarakat melalui musyawarahkan oleh para tokoh masyarakat adat . Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral disebut mediator, yakni ninik mamak yang dihormati masyarakat dan kelompok suku yang ada. Sebelumnya dimusyarawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Jika permasalahan masih berlanjut maka diselesaikan melalui ninik mamak suku. Namun pelaksanaan mediasi dalam masyarakat ini dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, tentunya tidak sesuai dengan teori mediasi yang bersifat rahasia. Kendala lain mediator tersebut belum mempunyai sertifikat sebagai mediator. Adanya teknik mediasi yang dilakukan dengan cara “kaukus” atau mediator bertemu dengan para pihak dengan cara memisahkan tempat antara pihak satu dengan yang lainnya, cara dialog antara mediator dengan para pihak satu persatu. ","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131296277","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENERBITAN COVERNOTE DALAM PEMBERIAN KREDIT 信用卡借记单的公证法律责任

Riau Law Journal Pub Date : 2017-11-30 DOI: 10.30652/rlj.v1i2.4469

I. Sanjaya

{"title":"TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENERBITAN COVERNOTE DALAM PEMBERIAN KREDIT","authors":"I. Sanjaya","doi":"10.30652/rlj.v1i2.4469","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4469","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi covernote dalam pemberian kredit pada perbankan, dan menganalisis praktek Notaris dalam memberikan kepastian pelaksanaan covernote pada perbankan serta menganalisis akibat hukum bagi Notaris jika gagal dalam melaksanakan apa yang menjadi isi covernote. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif empiris yang berangkat dari kekosongan norma. Sumber bahan hukum dan data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer dan data sekunder. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah Perundang-Undangan, konseptual dan sosiologis, dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan wawancara lapangan serta analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, eksistensi covernote dalam pemberian kredit pada perbankan hingga saat ini masih sangat diperlukan oleh perbankan dalam proses pencairan kredit untuk kepentingan debitur, covernote dijadikan sebagai kunci atau syarat yang utama oleh bank dalam proses pencairan kredit. Kedua, praktek Notaris dalam memberikan kepastian pelaksanaan covernote, Notaris mengeluarkan covernote berdasarkan permintaan dari para pihak, terutama dari pihak bank, dan bank senantiasa meminta kepastian kepada Notaris untuk melaksanakan pengikatan jaminan yang diberikan oleh pihak bank. Ketiga, akibat hukum bagi Notaris jika gagal melaksanakan apa yang menjadi isi covernote, maka Notaris dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya dan dapat dikenai sanksi Moral.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"71 10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126103329","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0