{"title":"MIDDLE INCOME TRAP MITIGASI POLICY THROUGH SUSTANAIBLE TRANSPORTATION SECTOR INVESTMENT","authors":"Decky Subarja, Asropi Asropi","doi":"10.37145/jak.v6i1.446","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i1.446","url":null,"abstract":"Middle income trap merupakan kondisi dimana capaian pendapatan berada pada tingkah menengah selama bertahun-tahun dan tidak mampu bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menjadikan tantangan tersebut untuk keluar dari middle income trap dalam kondisi extradionary. Perlu adanya terobosan pada sektor yang memiliki multiple effect sehingga mendorong perekonomian Indonesia yang salah satu sektor tersebut adalah transportasi. Dengan mengambil pembelajaran dari China, Singapura, dan Korea Selatan yang memperbaiki indogenous, membuka konektivitas antar daerah dan memperbaiki jaringan infrastuktur transportasi. infrastruktur yang baik juga merupakan ukuran dalam proses pemindahan barang, buruh dan juga modal, dalam hal ini mengurangi biaya transportasi. Elaborasi ini sesuai dengan model New Economic Geography (NEG) bahwa biaya transportasi menentukan produktivitas ekonomi. Namun demikian, penyediaan infrastruktur transportasi menjadi isu terkait sumber pendanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif pembiayaan agar tidak membebani APBN. \u0000Kata Kunci : Middle trap income, konektivitas, indogenous, jaringan infrasturktur transportasi","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114669815","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Impact Evaluation of Local Government Regulation on Protection and Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises in Tulungagung District","authors":"Arif Sujoko, Alif Intan Prawitasari","doi":"10.37145/jak.v6i2.511","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i2.511","url":null,"abstract":"Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tulungagung (Perda 4/2013) diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan pasca pandemi. Perda 4/2013 bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran melalui perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Tujuan ini sesuai dengan kebutuhan pemulihan pasca pandemi. Perda 4/2013 hanya akan efektif dalam pemulihan pasca pandemi, jika sebelumnya perda ini memang terbukti mampu mewujudkan tujuan pembentukannya. Untuk mengetahui pencapaian tujuan tersebut, dilakukan evaluasi dampak kebijakan dengan pendekatan single interrupted time series analysis. Hasil analisis menunjukkan, setelah 8 tahun periode implementasi, Perda 4/2013 tidak berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kemiskinan.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133425976","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"G20 PRESIDENCY OF INDONESIA AS A MOMENTUM FOR ACCELERATING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES","authors":"F. Firdaus, Carina Fritsca Utomo","doi":"10.37145/jak.v6i1.453","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i1.453","url":null,"abstract":"Presidensi G20 di Indonesia yang mengusung 3 (tiga) prioritas isu yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan telah memberikan kesempatan besar dalam mengembangkan pola kebijakan yang lebih aktual. Bersamaan dengan momentum G20, penting bagi Indonesia untuk melakukan inovasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan yang semula bersifat tradisional perlu mengalami perubahan menjadi kebijakan yang berbasis data (data driven policy making) agar dapat menjadi akselerasi bagi masyarakat. Artikel ini menggambarkan bagaimana Presidensi G20 menjadi titik balik dalam pola pengambilan kebijakan pelayanan publik di Indonesia. Kebijakan pelayanan publik terintegrasi yang berbasis data dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126829473","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Strategic Issues of MSME Empowerment Policy at the G20 Indonesia Presidency","authors":"Atiqa Azza El Darman","doi":"10.37145/jak.v6i1.493","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i1.493","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang kajian terikait apa yang menjadi hal-hal isu strategis kebijakan pemberdayaan UMKM pada presidensi G20 Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian Library Research dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan objek kajian. Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dari data atau fakta menuju ke tingkat representasi yang lebih tinggi. Dari representasi tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada. Isu Strategis Kebijakan Pemberdayaan UMKM pada presidensi G20 Indonesia 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Stimulus Fiskal untuk UMKM Para pelaku usaha yang mengeluhkan kesulitan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai persyaratan dalam mendapatkan bantuan tersebut. 2. Evaluasi terhadap Kebijakan UMKM Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk menyikapi situasi global , sehingga kebijakan UMKM bisa lebih fleksibel dan tidak merugikan UMKM. Kesimpulan dari kajian ini yaitu: 1. Pemerintah harus lebih fokus terhadap kebijakan stimulus fiskal, dan mempermudah regulasi bagi UMKM dalam mendapatkan bantua. Seperti yang diketahui bahwa selama ini masalah pelik yang selalu dialami oleh UMKM adalah dari segi permodalan. 2. Evaluasi terhadap Kebijakan UMKM selama ini masalah di lapangan dalam penyaluran anggaran stimulus ekonomi bagi UMKM saat ini menjadi kompleks dan terlihat kurang koordinasi.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115560645","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pemanfaatan Presidensi Indonesia dalam G20 Untuk Pembangunan Ekonomi Hijau dan Dekarbonisasi Indonesia 2060","authors":"F. Afandi","doi":"10.37145/jak.v6i1.441","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i1.441","url":null,"abstract":"Perubahan iklim sudah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Target kenaikan suhu untuk mencegah terjadinya perubahan iklim adalah 1,5-2oC sejak revolusi industri tahun 1760. Saat ini, kenaikan suhu bumi rata-rata sudah mencapai 1,1oC dari tahun acuan. Artinya semakin penting bagi setiap negara untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pembangunan ekonominya. Indonesia sebagai presidensi G20 di tahun 2022 ini dapat dimanfaatkan untuk menyepakati upaya bersama di antara negara-negara G20 dalam pembangunan ekonomi hijau dan dekarbonisasi/ pembangunan nol emisi yang sudah ditargetkan dunia pada tahun 2050 atau 2060. Hal tersebut bersesuaian dengan tema yang diusung dalam G20 tahun 2022 ini yaitu kesatuan sistem kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Pembangunan rendah karbon melalui perdagangan karbon berbasis praktik pertanian ramah lingkungan diharapkan dapat menjadi keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan dengan baik.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121678725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI ERA PANDEMI","authors":"Siti Tunsiah","doi":"10.37145/jak.v5i2.486","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.486","url":null,"abstract":"Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Widyaiswara sebagai pengganti Peraturan LAN Nomor 9 Tahun2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan terbaru mengenaipenyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaiswara mengacu kepada teori implementasi kebijakan Edward III, terutama pada saat pandemi Covid-19 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi sebagai komponen yang relevan dalam mengukur implementasi kebijakan Uji Kompetensi Widyaiswara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literature review yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundangundangan yang berlaku, dokumen evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi, serta melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan uji kompetensi sudah dilakukan dengan baik, namun beberapa hal harus diperbaiki yaitu dalam komunikasi penyampaian isi kebijakan kepada pemangku kepentingan, dan peningkatan sumber daya terutama ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan uji kompetensi.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131657481","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Isti Khoriana Karim, Redo Frandika, Sulung Satriyo Irkham Pambudi
{"title":"QUO VADIS POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA","authors":"Isti Khoriana Karim, Redo Frandika, Sulung Satriyo Irkham Pambudi","doi":"10.37145/jak.v5i2.492","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.492","url":null,"abstract":"Pandemi COVID-19 secara nyata juga menjadi ancaman bagi 74.961 Desa di Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana implementasi dan dampak kebijakan posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur melalui regulasi, buku, jurnal, dokumen, serta berita dari media online yang kredibel. Tulisan ini menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek belum optimalnya fungsi Posko Desa dan peran stakeholders desa secara menyeluruh. Maka dari itu, rekomendasi untuk implementasi kebijakan Penanganan COVID-19 di Desa kedepannya yakni meliputi optimalisasi fungsi posko desa sebagai pencegahan, pembinaan, dan pendukung penanganan COVID-19; optimalisasi sosialisasi kebijakan; mengembangkan sistem informasi penanganan COVID-19 di Desa; dan Optimalisasi Peran LKD dalam pelaksanaan Posko Desa.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133940359","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARTU VAKSIN SEBAGAI SYARAT BERPERGIAN KE TEMPAT-TEMPAT PUBLIK PADA MASA PANDEMI","authors":"Atiqa Azza El Darman","doi":"10.37145/jak.v5i2.485","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.485","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang Pemerintah Kota (Pemkot) Padang yang mengeluarkan surat edaran terkait terkait pemberlakuan wajib vaksin di lingkungan hotel, mall dan tempat publik lainnya di Kota Padang. Surat itu bernomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19. Namun terdapat beberapa masalah yang membuat kebijakan ini kurang efektif untuk dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas kebijakan dari surat edaran ini dengan menggunakan teori indikator tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini belum efektif dijalankan. Rekomendasi penelitian ini adalah kebijakan ini perlu ditinjau ulang untuk melihat masalah-masalah yang terjadi, perlunya sosialisasi terkait kebijakan agar masyarakat lebih paham, dan perlunya pemerintah mengadakan agenda terbuka untuk masyarakat untuk vaksinasi gratis.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128234240","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA PADA ERA PANDEMI COVID-19","authors":"Torang Nasution","doi":"10.37145/jak.v5i2.487","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.487","url":null,"abstract":"Saat ini ada terjadi pergeseran (shifting) yang mempengaruhi dinamika pariwisata di Indonesia, yaitu terjadinya Pandemi Covid 19 yang berdampak pada perubahan drastis multi-sektoral dan multi-dimensional, dan lahirnya Undang Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Tantangan pembangunan ke depan semakin menuntut berbagai terobosan yang dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan riil dalam rangka mencapai daya saing destinasi yang kompetitif. Dalam konteks regulasi, berbagai kelemahan berupa tumpang-tindih dan miskoordinasi melalui UU Cipta Kerja dan review Undang-undang Kepariwisataan diharapkan dapat menjadi jawaban penyelesaiannya. Namun di sisi lain, aspek pengelolaan melalui kolaborasi lintas sektor yang masih ditemui berbagai kendala perlu pula menjadi perhatian. Di masa lalu, para aktor yang memiliki berbagai kewenangan kurang berjalan sinergis dan kadang justru cenderung mengedepankan ego sektornya. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu melakukan kebijakan pembenahan (revamping) dengan merekontektualisasi strategi pengembangan destinasi pariwisata melalui pemanfaatan suatu instrumen pengelolaan dan tatakelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan, bertanggungjawab, berkeadilan buat masyarakat setempat. Instrumen pengelolaan dan tata kelola destinasi dimaksud adalah konsep Destination Management Organization (DMO) dan Destination Governance (DG). Platform DMO-DG diharapkan dapat memberikan suatu solusi dalam rangka mencerahkan dan menyalakan kembali pariwisata di daerah (reignite tourism). Berdasarkan pembelajaran pengelolaan destinasi yang baik, maka konsep Destination Management Organization (DMO) & Destination Governance (DG) dapat semakin berperan dalam memperkuat daya saing destinasi pariwisata, khususnya di masa adaptasi baru. Selanjutnya dapat diterapkan pada pengembangan destinasi nasional pada 5 (lima) destinasi prioritas, yaitu kawasan Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"120 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124504178","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PELATIHAN KEPEMIMPINAN SMART GOVERNANCE: ADAPTASI ERA VUCA","authors":"Fauziah Mukhlisah","doi":"10.37145/jak.v5i2.488","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.488","url":null,"abstract":"Untuk mewujudkan tuntutan smart ASN dan smart governance beradaptasi dengan VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity), sesuai dengan arah perubahan pengembangan kompetensi yaitu dari analog ke digital, pedagogy ke heutagogy dan training ke learning maka dibutuhkan perubahan fundamental dalam Pelatihan Kepemimpinan. Perubahan ini mencakup pada penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan melalui strategi pembelajaran, target kompetensi dan substansi pelatihan. Penggalian data dan informasi dilakukan untuk melihat pada kebutuhan kompetensi dan format pelatihan yang sesuai dalam menjawab tantangan tuntutan perubahan lingkungan.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"28 9","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120905833","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}