INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES最新文献

{"title":"Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia","authors":"Moh Holilullah, A. Khanif","doi":"10.19184/idj.v2i2.25564","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25564","url":null,"abstract":"Proses penyelidikan dan penyidikan adalah tahap yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena kedua proses inilah yang menjadi titik awal perbuatan seseorang tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak, bukti-bukti yang diperoleh dalam proses tersebut sangatlah menentukan di dalam proses pemeriksaan di persidangan, apabila proses ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka harkat dan martabat orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dipertaruhkan. Dalam KUHAP belum diatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum. Disisi lain pada prinsipnya pengekangan dan pembatasan terhadap kebebasan seseorang tidak boleh dilakukan, namun menurut Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), pembatasan hak dan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan semata-mata didasarkan pada supremasi hukum, untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar lainnya, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa dan negara, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 74 UUHAM bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat ditafsirkan bahwa pemerintah, partai, kelompok atau pihak manapun untuk mengurangi, menghancurkan atau menghapuskan HAM atau kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam hukum. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dengan ketentuan pasal diatas tentunya memiliki korelasi dengan batas waktu dalam hal penetapan tersangka, dikarenakan semakin lama proses penyidikan tentunya hak-hak tersangka untuk diadili sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta semakin lama seseorang menyandang status tersangka hal ini dapat melanggar hak-hak tersangka.","PeriodicalId":133876,"journal":{"name":"INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124403904","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak","authors":"Rafi Muhammad Irfan, I. G. W. Suarda, Dina Tsalist Wildana","doi":"10.19184/idj.v2i2.28009","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.28009","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Transfer Pricing kerap digunakan sebagai upaya untuk memperkecil pajak korporasi yang berada dalam satu grup induk dengan menggeser atau merubah harga atau laba antar korporasi. Perbuatan tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang berujung pada tindak pidana karena merugikan keuangan negara. Perkembangan dinamika ekonomi dan metode baru untuk memperkecil pajak perusahaan selalu satu langkah di depan dari pada peraturan hukum yang berlaku, disamping itu struktur kepengurusan korporasi yang kompleks terlebih untuk mengambil keputusan penghindaran pajak yang diputuskan secara kolektif menimbulkan pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggungjawab, sebab keputusan tersebut untuk dan atas nama kepentingan korporasi bukan individu pengurus. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing  serta memperjelas konsep pengaruh teori vicarious liability terhadap sanksi pidana korporasi akibat penyalahgunaan transfer pricing untuk menghindari pajak. \u0000Kata Kunci: Transfer Pricing, Kejahatan Korporasi, Penghindaran Pajak, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.","PeriodicalId":133876,"journal":{"name":"INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES","volume":"140 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132602781","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019","authors":"Yeyen Wahyuni","doi":"10.19184/ijl.v2i1.22760","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.22760","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000  \u0000Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan dampak terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara serta merta terhadap objek jaminan, apabila suatu saat debitur melakukan cidera janji, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat kekaburan pada makna frase “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan Konflik norma antara Pasal dimaksud dengan tafsir baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian terjadi disfungsi perlindungan hukum bagi kreditur yang secara legal sebagai penerima fidusia dalam hal ini akan kehilangan otoritasnya dalam melakukan parate eksekusi serta penyelesaian eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif. \u0000Kata Kunci: Parate, Perjanjian, Jaminan, Fidusia \u0000  \u0000Abstract \u0000  \u0000After the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 has an impact on the execution of the fiduciary guarantee of not being able to immediately execute the collateral object, if one day the debtor commits a breach of promise, after the Constitutional Court Ruling, there is confusion in the meaning of the phrase his own power ”in Article 15 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law and Conflict of norms between the Articles referred to as a new interpretation of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. Thus there is a dysfunction of legal protection for creditors who are legally accepted as fiduciary, in this case they will lose their authority in parating the execution and settlement of the execution of collateral confiscation which is deemed no longer effective. \u0000Keywords: Parate, Agreement, Guarantee, Fiduciary","PeriodicalId":133876,"journal":{"name":"INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125211888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Model Inovasi Minapadi dan Peran Aktor yang Mendukung Diseminasi Inovasi Minapadi di Kabupaten Sleman","authors":"Diah Fitria Widhiningsih","doi":"10.19184/ijl.v2i1.23769","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.23769","url":null,"abstract":"Dengan dua komoditas pertanian dan perikanan yang dikembangkan, pertanian minapadi menuai pro dan kontra di kalangan petani. Petani dengan tingkat individualism yang tinggi cenderung mengalami kesulitan untuk menjalankan usahatani ini karena minapadi membutuhkan modal, waktu, dan tenaga yang lebih banyak. Akan tetapi, dengan adanya kelompok, kesuksesan usahatani minapadi dapat tercapai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usahatani minapadi adalah jenis inovasi, aktor yang berperan, dan proses diseminasi inovasi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi inovasi minapadi di Kabupaten Sleman dan (2) mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam diseminasi inovasi minapadi di Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan di tiga kelompok tani minapadi di Kabupaten Sleman. Data diperoleh melalui observasi dan in-depth interview dengan mewawancarai informan antara lain ketua kelompok, petani, penyuluh, dan pamong desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis inovasi mulai dari inovasi pra-budidaya, inovasi budidaya, dan inovasi pascabudidaya meiputi pemanenan dan pemasaran. Komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi dialogis dan komunikasi kelompok. Proses diseminasi melibatkan ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian secara intens dan juga pamong desa sebagai role model. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan diseminasi inovasi ialah dengan mengadakan studi banding kelompok tani.","PeriodicalId":133876,"journal":{"name":"INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122170938","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Kasus Syiah Sampang dan Gafatar Aceh)","authors":"Binsar Zaroha Ritonga","doi":"10.19184/ijl.v2i1.24420","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.24420","url":null,"abstract":"Religion as the lantern of human life teaches various forms of kindness and the value of compassion to all mankind. Without discriminating against the religions adhered to by Indonesian law, it provides protection for religious adherents to practice religion in accordance with what they believe. Religion itself is full of moral values ​​and its eternal value, there are still some people who try to demean, abuse and tarnish religious values. The law moves when there is a human interest that is violated by another human, in this case someone's religious belief is disturbed by another. Article 156a KUHP specifically provides legal protection for anyone who feels disturbed by their sense of comfort in carrying out their religion, both worship activities and other supporting activities in carrying out religion. Article 156a is still far from perfect for providing protection to all religious adherents. There are still differences in the application of the non-criminal element in determining a defendant legally and convincingly committing religious blasphemy to be a problem that must be resolved for academics and norm-makers. The difference in determining the element of a crime occurs in Sampang and Banda Aceh. The element of a criminal act is an important element in determining whether a person has legally and convincingly committed a criminal act or not. The element of a criminal act consists of two elements, namely the subjective element and the objective element, each of which is independent and cannot be combined into one element. The panel of judges combining two elements of a criminal act is deemed inaccurate in providing legal considerations for the accused. Hope for academics and norm-makers to continue to study this blasphemy problem so that it is expected to be able to provide justice, certainty and legal benefits for all people.","PeriodicalId":133876,"journal":{"name":"INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127117357","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat","authors":"Charina Lucky Pratiwi","doi":"10.19184/ijl.v1i2.21975","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/ijl.v1i2.21975","url":null,"abstract":"Pekerja/buruh merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak dalam keberlangsungan hidupnya dengan melakukan pekerjaan. Kedudukan pekerja/buruh lebih lemah dibanding dengan pengusaha, maka dalam melindungi kepentingan serta hak-hak pekerja/buruh salah satunya dengan bergabung kepada serikat pekerja/serikat buruh. Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat mandiri, bebas, demokratis dan bertanggung jawab guna mempertahankan, meningkatkan, memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Beberapa peraturan yang melandasi kewajiban serikat pekerja/serikat buruh untuk mendaftarkan dan mencatatkan dirinya kepada pihak yang bewenang dibidang ketenagakerjaan diantaranya Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pasal 1 ayat (21) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tidak bertentangan dengan asas kebebasan berserikat karena hal tersebut tidak ada keterangan yang jelas mengenai asas yang dianut oleh serikat pekerja/serikat buruh, namun kebebasan berserikat dijadikan dasar atau landasan dalam organisasi serikat pekerja/serikat buruh. ","PeriodicalId":133876,"journal":{"name":"INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES","volume":"124 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122035497","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Impact of Influencers in Consumer Decision Process: The Fashion Industry","authors":"Siti Nurfadila","doi":"10.19184/IJL.V1I1.19146","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/IJL.V1I1.19146","url":null,"abstract":"The popularity of influencers is continuous and doesn’t have a limited window of influence. Internet and social media play vital role in helping consumers find the items they are looking for. Obviously companies will keenly try to retain a strong presence in the social media platforms; otherwise the target audience can easily change suppliers. The present   study is intended to explore the influencer marketing techniques used by fashion industries and also the impact of influencers on the consumers buying decision process in fashion industry.","PeriodicalId":133876,"journal":{"name":"INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES","volume":"155 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128682801","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}