MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian最新文献

{"title":"PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM MODEL PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI BAGI GURU-GURU SMP NEGERI 1 SITUBONDO","authors":"Sumardiyanto Sumardiyanto, Dassucik Dassucik","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4098","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4098","url":null,"abstract":"Pembelajaran seyogyanya dilaksanakan secara interaktif, menyenangkan, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat serta perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran terdiferensiasi yaitu kegiatan pembelajaran yang memodifikasi proses, mendesain berbagai aktivitas untuk membantu peserta didik memahami materi dan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik sehingga mereka tidak frustrasi dan merasa gagal selama proses pembelajaran. Namun berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan tim pengabdi, 60 % pendidik belum pernah mendengar pembelajaran terdiferensiasi dan belum menerapkan model pembelajaran terdiferensiasi. Diharapkan setelah pelatihan ini, pendidik dapat mengatur bahan pelajaran, kegiatan, tugas yang harus diselesaikan, dan penilaian akhir berdasarkan kesiapan peserta didik dalam belajar agar pembelajaran yang professional, efisien, dan efektif dapat terwujud. Target program pengabdian ini adalah guru- guru SMP Negeri 1 Situbondo, dengan luaran: 1) memberikan pemahaman tentang model pembelajaran terdiferensiasi pada pembelajaran 2) memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan model pembelajaran terdiferensiasi, 3) mengembangkan model pembelajaran terdiferensiasi pada mata pembelajaran apapun. 4) pembuatan rencana pembelajaran. Metode pelaksanaan diantaranya: 1) menjelaskan model pembelajaran terdiferensiasi pada pembelajaran; 2) modelling; (3) praktek; dan (4) evaluasi kegiatan pengabdian. Luaran kegiatan pengabdian ini adalah 1) artikel yang dipublikasikan pada jurnal sinta, 2) artikel kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan (3) video pembuatan RPP.","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"183 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140480574","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945","authors":"Winasis Yulianto, Dyah Silvana Amalia","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4097","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4097","url":null,"abstract":"Salah satu hasil penting amandemen ketiga UUDN RI Tahun 1945 adalah pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebelum amandemen ketiga UUDN RI Tahun 1945, tidak ada satu pasalpun yang mengatur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sekalipun amandemen ketiga sudah 23 tahun berlalu, kita belum pernah memiliki pengalaman pemakzulan secara yuridis dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dua kali pemakzulan presiden yang pernah terjadi di Indonesia, bukan pemakzulan secara yuridis, tetapi pemakzulan secara politis. Presiden Sukarno dan Presiden Abdurahman Wahid dimakzulkan tetapi belum menggunakan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Penulisan ini akan mengangkat dua poblem hukum: pertama, apaka istilah yang termakub dalam UUDN RI Tahun 1945 pemberhentian  dan diberhentikan sudah tepat menurut Bahasa Indonesia Hukum. Kedua, bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden menurut UUDN RI Tahun 1945 pasca amandemen. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approacch), pendekatan sejarah (Historical Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan perbandingan hukum (Comparition Approach). Dari pembahasan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa kata “pemberhentian”, dan “diberhentikan” kurang tepat. Hal ini didasari pemikiran bahwa “pemberhentian” dan “diberhentikan” bukanlah bahasa hukum. Dengan demikian menurut bahasa Indonesia hukum, perlu diubah dengan kata “Pemakzulan” untuk kata “pemberhentian” dan kata “dimakzulkan” untuk kata “diberhentikan”. Prosedur pemakzulan diawali dengan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR tersebut didaftarkan ke MK, dengan persyaratan 2/3 anggota DPR harus hadir dan 2/3 anggota DPR yang hadir mendukung pendapat DPR. Bila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR. Keputusan MPR atas usul DPR tersebut harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri ¾ anggota dan disetujui 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"163 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140484149","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MENJAGA HAFALAN QURAN MELALUI KEGIATAN TASMI JUZ 1, 2, 29 DAN 30 BAGI MAHASISWA ANGGOTA UKM TAHFIDZ AL-QURAN UNARS","authors":"Mory Victor Febrianto, G. A. Setiawan, E. Basuki","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4067","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4067","url":null,"abstract":"Al-Qur’an dijadikan sebagai sumber hukum pertama umat muslim yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang telah ditetapkan Allah Swt. sebagai petunjuk umat manusia. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw. ini sebagai penguat segala sesuatu yang disampaikan oleh beliau dan untuk menjawab segala keraguan orang kafir. Meningkatkan hafalan kepada orangalain dengan tujuan agar diketahui dimana tempat salahnya dan membenarkannya. Terdapat beberapa manfaat dari metode tasmi’, diantaranya : 1) Meningkatkan semangat dalam menghafal, 2) Menjaga hafalan, 3) Tidak terkecoh oleh ayat-ayat mutasyabihat, 4) Menghilangkan rasa gugup, 5) Dapat melafalkan ayat AlQur’an degnan benar, 6) Menghafal Al-Qur’an dengan tidak terburu-buru. 3. Implementasi metode takrir dan tasmi’ di UKM Tahfidz Al-Qur’an UNARS berjalan dengan baik. Kualitas hafalan anggota dapat dilihat dari kelancaran, fashohah dan tajwid, oleh karena itu selain metode takrir dan tasmi’ yang diterapkan terdapat pula pengajaran fashohah dan tajwid sebagai penunjang metode-metode tersebut.","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"4 7-8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140494750","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SOSIALISASI PEMANFAATAN DAN PENGOLAHAN TANAMAN JAHE DI SEKOLAH SMA NEGERI 2 SITUBONDO","authors":"Wiwik Sri Untari","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4042","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4042","url":null,"abstract":"Pentingnya pendidikan pertanian bagi remaja menitikberatkan pada kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Saat ini, generasi muda cenderung minim dalam pemahaman terhadap pertanian, sementara kebutuhan akan mereka di masa depan sangat krusial untuk memajukan pertanian. Oleh karena itu, salah satu materi yang dapat diberikan kepada siswa di sekolah adalah pengolahan hasil pertanian.Indonesia, sebagai negara tropis yang kaya akan tanaman obat tradisional, memiliki potensi besar dalam pemanfaatan tanaman tersebut dalam masyarakat. Sebagai contoh, rimpang jahe merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang sering dimanfaatkan. Penelitian mengenai manfaat rimpang jahe dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan sistem imun tubuh telah banyak dilakukan dan disebarkan. Dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat, pengabdian ini bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta mengenai pemanfaatan rimpang jahe serta cara membuat minuman jahe instan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini mencakup sosialisasi dan demonstrasi pembuatan minuman jahe instan. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, peserta dapat menerapkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari.","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"53 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140502819","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM DEMOKRATISASI","authors":"Irwan Yulianto","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4043","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4043","url":null,"abstract":"Perkembangan TI sangat penting di media sosial. Jumlah pengguna internet meningkat drastis dari tahun 2013 hingga 2018. Melalui perkembangan tersebut, masyarakat khususnya generasi milenial dan gen Z tidak akan lepas dari teknologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, teknologi informasi telah menjadi sumber informasi utama. Pengabdian masyarakat melalui pendekatan penelitian tindakan partisipatif (PAR) berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan selalu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi politik. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam proses perubahan politik. Teknologi informasi kini diyakini mampu membuka jalan menuju demokrasi langsung dan menghilangkan hambatan komunikasi dalam proses demokratisasi. Partisipasi elektronik mengacu pada partisipasi warga negara dalam kegiatan demokrasi melalui sistem yang memanfaatkan ICT. Demokrasi partisipatif adalah tentang partisipasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara, bukan hanya politisi, mempunyai hak suara dalam membuat peraturan dan program yang membentuk pemerintahan kita. Keberadaan partisipasi politik modern sebagian besar didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat disediakan oleh budaya demokrasi baru.","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"493 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140502494","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN IBU-IBU RUMAH TANGGA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN BERBAGAI OLAHAN KELAPA UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMI KOMODITAS LOKAL DI DUSUN TAMBAK UKIR, SITUBONDO","authors":"Dassucik Dassucik, A. Rasyidi, Sri Ayundha, Sumardiyanto Sumardiyanto","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4029","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4029","url":null,"abstract":"Dusun Tambak Ukir merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Tambak Ukir yang berada di bawah kaki gunung dengan dikelilingi hutan yang menghasilkan komoditas kelapa  yang  melimpah, masih sedikit memiliki UMKM dan banyak ibu-ibu rumah tangga yang memiliki waktu yang tidak produktif sehingga hal ini di jadikan salah satu potensi yang baik untuk di kembangkan wirausaha UMKM. Pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan hasil komoditas kelapa yang ada di sekitar dusun Tambak Ukir. Tujuan dari dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah dapat memberikan ide-ide baru tentang kewirausahaan bagi ibu-ibu rumah tangga dan memotivasi ibu-ibu agar mau berwirausaha. Target yang ingin di capai adalah masyarakat menjadi kreatif, inovatif dan bisa membuat produk aneka olahan berbahan dasar kelapa untuk di jadikan salah satu ide peluang berwirausaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan mampu menganalisis kelayakan berwirausaha dalam membuat olahan kelapa dalam pembuatan kue. Metode pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat adalah memberikan pelatihan dan diskusi mengenai proses pembuatan kue wingko dan kue lumpur berbahan dasar kelapa dan labu kuning yang banyak di hasilkan para petani di sekitar dusun Tambak Ukir yang mayoritas masyarakatnya berkebun.","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"447 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140502587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM KEPADA ANGGOTA WMC NU BUNGATAN SITUBONDO","authors":"Supriyono Supriyono, Yudistira Nugroho","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4024","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4024","url":null,"abstract":"Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan sosialisasi penyuluhan hukum kepada anggota WMC NU Bungatan Situbondo serta kepada masyarakat sekitar. Kita ketahui bersama bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan UUD tahun 1945 yang kita kenal sebagai konstitusi. UUD tahun 1945 menetapkan dasar hukum bagi negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sehingga pemerintah, penyelenggara negara serta masyarakat wajib menaati dan mematuhi hukum yang berlaku didalam negara Republik Indonesia. Setiap orang yang berada dan berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia baik itu warga negara atau penduduk wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 UUD Tahun 1945.","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"76 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140503402","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SOSIALISASI PENTINGNYA PENDIDIKAN DI SMK IBRAHIMY SITUBONDO","authors":"Aenor Rofek, S. Akbar","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.3919","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.3919","url":null,"abstract":"SMK Ibrahimy merupakan sekolah yang memiliki jumlah siswa cukup banyak dengan memiliki empat jurusan, dimana siswa-siswi SMK Ibrahimy memiliki kemauan dan kemampuan dalam melanjutkan study, akan tetapi masih banyak siswa yang masih belum menemukan kemauan untuk study lanjut. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, Pendidikan tidak akan ada habisnya, Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Manusia dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara,Nusa dan Bangsa. Sosialisasi pentingnya pendidikan di SMK Ibrahimy dilakukan selama satu hari, dimana pemateri yaitu Aenor Rofek, M.Pd dan Syaiful Akbar, S.E, M.Si melaksakan sosialisasi bagi siswa-siswi kelas X sampai dengan kelasi XII di ruang kelas di SMK Ibrahimy.  Kegiatan ini dilaksanakan setelah libur UAS. Adapun kurang lebih 50 siswa mengkiuti sosialisasi dan mereka sangat menikmati acara tersebut, ada banyak siswa yang semakin termotivasi untuk melanjutkan study ketika tim pengabdian masyrakat oleh tim dosen UNARS yakni Aenor Rofek, M.Pd dan Syaiful Akbar, S.E, M.Si  melaksanakan pengabdian terjadi perubahan sikap untuk para siswa memilih study lanjut ke jenjang perguruan tinggi.","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"23 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140505323","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH TERHADAP MASYARAKAT","authors":"Abdul Halim, M. Ibrahim, Mohammad Nurman","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4016","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4016","url":null,"abstract":"Pendaftaran tanah adalah rangakaian kegiatan yang dillakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan beban apa yang ada diatasnya.","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"50 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140505827","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN GUGATAN HARTA BERSAMA","authors":"Ide Prima Hadiyanto","doi":"10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4017","DOIUrl":"https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4017","url":null,"abstract":"Hak-hak perempuan pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain nafkah mut’ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang serta seperdua harta bersama. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan serta KHI adalah nafkah hadhanah yaitu biaya pemeliharaan serta pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan Pengadilan menyatakan bahwa laki-laki selaku ayah tersebut dianggap tidak mampu maka biaya tersebut juga menjadi tanggungjawab perempuan selaku ibu dari anaknya. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama. Namun dalam Putusan Nomor:130/Pdt.G/2020/MS-Lgs gugatan pembagian harta bersama oleh penggugat / pihak istri tidak dapat diterima karena alasan tergugat masih berada di bawah pengampuan penggugat/mantan istrinya dan belum dilakukan pencabutan. Isu hukumnya yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak istri atas harta bersama pasca perceraian. Dengan melakukan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan dan kepustakaan diperoleh kesimpulan perlindungan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat di bawah pengampuan dapat diupayakan dengan pencabutan penetapan pengampuan terlebih dahulu kemudian melanjutkan kembali gugatan pembagian harta bersamanya agar persidangan dapat dilaksanakan","PeriodicalId":511800,"journal":{"name":"MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian","volume":"45 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140506621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}