Tahkim最新文献

{"title":"ANALISIS PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA","authors":"Adang Muhamad Nasrulloh","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.12015","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12015","url":null,"abstract":"Artikel ini hendak bermaksud mengkaji historis, metode permbaharuan hukum keluarga Islam, hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian menggunakan literature Review dengan jenis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan: pertama, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum yaitu hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, disesuaikan dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk sehingga denagn lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. kedua, metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum Islam dalam UU No 1 tahun 1974 secara umum menggunakan takhshish al-qadla , siyasah syar‘iyah dan qiyas (analogi). UU No 1 Tahun 1974 Ini terdiri 67 Pasal dan 13 Bab sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal, umumnya isi muatannya mengatur tentang perkawinan serta akibat hukum dari terjadinya perkawinan. K at a Ku nci : perkembangan hukum, sejarah, hukum keluarga Islam This article intends to examine the history, methods of updating Islamic family law, matters regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and PP Number 09 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method uses literature review with qualitative data type. The results of this study show: first, marital affairs are regulated through various laws, namely customary law, traditional Islamic law, Christian marriage ordinance, mixed marriage law, adjusted to the religion and customs of each population so that with the birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, there has been uniformity in the regulation of marriage for all groups of people in Indonesia. second, the method used in the reform of Islamic law in Law No. 1 of 1974 generally uses takhshish al-qadla, siyasah shar'iyah and qiyas (analogy). Law No. 1 of 1974 consists of 67 Articles and 13 Chapters while PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 which consists of 10 Chapters and 49 Articles, generally the content regulates marriage and the legal consequences of marriage. Keywods : legal development, history, Islamic family law","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"33 11","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135036653","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MAU’IDZAH HASANAH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KELUARGA YANG SAKINAH","authors":"Khozinatul Asrori","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.11792","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11792","url":null,"abstract":"Dalam pernikahan yang diikuti oleh resepsi pernikahan, seringkali semua prasangka negatif dari pihak lain dapat diatasi. Kehadiran resepsi ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan tidak ada lagi yang merasa curiga atau khawatir ketika seorang pria dan seorang wanita berjalan bersama. Sebagai salah satu kegiatan dalam resepsi pernikahan biasanya disampaikan ceramah agama atau mau’idzah hasanah oleh seorang tokoh agama, kyai. Dalam ceramahnya penceramah menjelaskan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan nilai atau juga prinsip yang diajarkan oleh agama Islam dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Artikel ini mencoba untuk menyatakan pentingnya agenda acara mau’idzah hasanah yang ada dalam rangkaian resepsi pernikahan terhadap upaya untuk membentuk atau menciptakan keluarga yang sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji tentang data-data yang didapatkan berdasarkan norma hukum, teori, serta hukum dan kaidah yang relevan dengan acara mau’idzah hasanah dalam resepsi pernikahan. Dalam menganalisa data dilakukan tahap reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis, untuk mendapatkan data yang valid diterapkan metode triangulasi data, metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mau’idzah hasanah merupakan media yang tepat untuk menyampaikan aturan, prinsip dan nilai penting dalam upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"34 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135036649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019","authors":"Ahmad Bahrul Ulum, Moh. Mufid","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.11913","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11913","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang usia minimal perkawinan dalam undang-undang no. 16 tahun 2019. Usia minimal perkawinan sejatinya jarang dibahas oleh para ulama klasik. Kendati usia minimal perkawinan tidak menjadi tolak ukur sahnya perkawinan, namun data menunjukkan pengabaiannya justru menjadi mafsadat yang sangat besar. Padahal, setiap hukum Islam harus memuat kemaslahatan dan menolak segala macam kerusakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kemaslahatan dalam usia minimal perkawinan dan mencegah mafsadat (kerusakan) dari pengabaian atas usia minimal perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research . Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis konten Miles dan Huberman. Dengan langkah kodifikasi data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"38 7","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135037043","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"RELEVANSI MAQĀṢID SYARĪAH TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA","authors":"Ardiansyah Ardiansyah","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.12014","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12014","url":null,"abstract":"Fenomena thrifting shop atau lebih dikenal dengan penjualan pakaian bekas impor ilegal akhir-akhir ini marak terjadi. Pasalnya kegiatan jual beli ini termasuk ilegal dikarenakan memiliki banyak dampak negatif dari pakaian yang diperjualbelikan tersebut. Menanggapi fenomena ini, kemudian Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas sebagai realisasi dalam meminimalisir masuknya pakaian bekas di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut dengan pengimplementasiannya berkaitan erat kaitannya dengan penjagaan jiwa, harta dan lingkungan yang merupakan bagian dari unsur pokok Maqāṣid Syarī’ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, jenis penelitiannya Library Research. Tulisan ini akan menganalisis kebijakan larangan impor pakaian bekas dengan menggunakan analisis Maqāṣid Syarī’ah, yakni dengan melihat relevansi konsep Maqāṣid Syarī’ah terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas sangat relevan dengan konsep maqāṣid syarī’ah karena terdapat beberapa unsur kemaslahatan pada penjagaan jiwa, harta, dan lingkungan. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Impor Pakaian Bekas, Maqāṣid Syarī’ah.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":" 11","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135293464","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DINAMIKA HUKUM KELUARGA TERHADAP PENGATURAN PERCERAIAN DALAM NEGARA INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA-NEGARA MUSLIM DI DUNIA","authors":"Muhammad Hilmi Ajjahidi","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.11732","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11732","url":null,"abstract":"Islam sebagai agama yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Mengenai masalah pernikahan maka secara jelas hukum Islam mengatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi landasan dan pedoman bagi penganut agamanya. Dan adapun penelitian kali ini mengupas tentang bagaimana terjadinya reformasi perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam yang secara khusus tentang hukum perceraian yang terjadi di negara-negara muslim dan perbandingannya. Adapun pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang. Hasil penelitian ini mennunjukkan bahwa masih adanya hukum Islam yang ditetapkan tanpa campur tangan hukum lain dan itu berlaku di negara Brunai Darussalam, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Mesir dan Iran dalam menangani masalah perceraian mereka menggunakan hukum Islam namun dikonveksikan dengan hukum barat sehingga perceraian hanya terhitung sejak diputuskan oleh pengadilan negara tersebut. Islam as a religion that regulates how a person should carry out his life. Regarding the issue of marriage, Islamic law clearly regulates in such a way that it can be a foundation and guideline for adherents of their religion. And this research explores how there are reforms to changes in family law in the Islamic world, specifically about divorce laws that occur in Muslim countries and their comparisons. As for this study, it uses normative legal research methods and the data collection technique is sourced from primary and secondary data. The results of this study show that there is still Islamic law that is established without interference from other laws and it applies in the country of Brunai Darussalam, while countries such as Indonesia, Egypt and Iran in dealing with divorce issues they use Islamic law but are convectioned with western law so that divorce is only counted since it was decided by the court of the country. Islam sebagai agama yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Mengenai masalah pernikahan maka secara jelas hukum Islam mengatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi landasan dan pedoman bagi penganut agamanya. Dan adapun penelitian kali ini mengupas tentang bagaimana terjadinya reformasi perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam yang secara khusus tentang hukum perceraian yang terjadi di negara-negara muslim dan perbandingannya. Adapun pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang. Hasil penelitian ini mennunjukkan bahwa masih adanya hukum Islam yang ditetapkan tanpa campur tangan hukum lain dan itu berlaku di negara Brunai Darussalam, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Mesir dan Iran dalam menangani masalah perceraian mereka menggunakan hukum Islam namun dikonveksikan dengan hukum barat sehingga perceraian hanya terhitung sejak diput","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"59 10","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135544842","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN HUKUM ISLAM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI","authors":"Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, Kemal Al Kautsar Mabruri, Mohamad Hilal Nu’man","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.12450","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12450","url":null,"abstract":"Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, selain itu data dikumpulkan dari teks-teks hukum Islam, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memudahkan menarik hasil kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan korupsi melalui prinsip-prinsip moral, etika, dan hukuman yang adil. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan institusi, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat, peran hukum Islam dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Corruption is one of the serious problems that undermine social, economic, and political stability in various countries, including Indonesia. The role of Islamic law in tackling corruption has significant relevance in addressing this challenge. This study aims to analyze the role of Islamic law in tackling corruption, focusing on the principles of Islamic law that can make a positive contribution in efforts to eradicate corruption. The research method used by literature studies with a qualitative approach to focus on in-depth observations related to the role of Islamic law in tackling corruption, in addition to data collected from Islamic legal texts, academic journals, books, and related research reports. Data analysis uses a descriptive analysis approach to make it easier to draw the right conclusions. The results showed that Islamic law has great potential in making a positive contribution in tackling corruption through the principles of morals, ethics, and just punishment. With a holistic approach that involves strengthening institutions, strict law enforcement, and public education, the role of Islamic law can play an important role in creating an environment free from corruption.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"59 9","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135544843","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ADAT MANDI PENGANTIN PADA BUDAYA BANJAR DI KOTA SAMARINDA MENURUT HUKUM ISLAM","authors":"Nur Halisa","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.12257","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12257","url":null,"abstract":"Beragam kearifan lokal yang berkembang dan terpelihara dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekayaan nusantara yang patut dilestarikan dari masa ke masa. Keragaman kearifan lokal masyarakat Banjar memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerah, dan lahirlah kearifan lokal setempat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan literatur dengan cara mencari informasi yang signifikan. Kajian literatur digunakan untuk mencari referensi teori baru, dan kemudian digunakan sebagai alat untuk analisis data. Data sekunder, seperti yang berasal dari buku, jurnal. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan menganalisis serta menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan pemahaman atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tradisi badudus termasuk ‘urf al-fasid . Meskipun dalam tradisi ini bertujuan untuk beriktiar memohon perlindungan kepada Allah Swt Tradisi badudus sudah menjadi kebiasaan masyarakat Samarinda pada setiap pernikahan khususnya dalam pernikahan adat Banjar. Akan tetapi, menurut penulis tradisi ini boleh saja dilakukan atau dilestarikan selama tradisi mandi pengantin ini dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis. The various local wisdoms that are developed and maintained in Indonesian society are a form of archipelago wealth that should be preserved from time to time. The diversity of local wisdom of the Banjar people has different characteristics in each region, and local wisdom is born. This research uses a literature collection method by searching for significant information. Literature studies are used to look for new theoretical references, and then used as a tool for data analysis. Secondary data, such as those from books, journals. The analytical method used is descriptive by analyzing and explaining the data obtained by providing an understanding of the problems raised. The results of this research show that the Badudus tradition includes 'urf al-fasid. Even though this tradition aims to seek protection from Allah SWT, the Badudus tradition has become a habit of the Samarinda people at every wedding, especially in traditional Banjar weddings. However, according to the author, this tradition may be carried out or preserved as long as the bridal shower tradition can be accepted as a good custom and does not conflict with the Koran and hadith.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"21 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135727329","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}