{"title":"Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi","authors":"Yogie Indra Wahyudi Yogie, Diana Haiti, Nurunnisa Nurunnisa","doi":"10.51749/jphi.v4i2.110","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.110","url":null,"abstract":"Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori Attracting dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk melakukan hubungan suami istri. Teori Interpersonal attraction menjadi konsep yang penting dalam teori dan penelitian yang berkaitan dengan Viktimologi. Teori Interaksionalisme dimana adanya interaksi korban dan pelaku, dari factor waktu dan tempat berkaitan dengan orang tua kandung yang sering menitipkan anak sehingga terbangun hubungan korban dan pelaku hingga menimbulkan tindak pidana. teori kesengajaan (dollus) yang artinya menghendaki atau menyadari terjadinya suatu perbuatan Defenisi tindak pidana pencabulan terhadap anak atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,. Untuk tercapai suatu perlindungan dan hak-hak anak korban pemerkosaan, Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.dan Formulasi Kebijakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik.","PeriodicalId":497632,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136369493","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TRANSFORMASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI MANIFESTASI KEADILAN","authors":"Muhammad Hendri Yanova, Nifa Amisya Siraz","doi":"10.51749/jphi.v4i2.113","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.113","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi bantuan hukum kepada Masyarakat sebagai manifestasi keadilan dan menganalisis transformasi bantuan hukum kepada Masyarakat apakah sudah mencerminkan nilai keadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan bantuan hukum terus mengalami transformasi tidak hanya sebatas secara konvensional. Saat ini sistem sudah masuk pada era society 5.0 yang dimana pelaksanaan bantuan hukum sudah dikemas dalam bentuk digitalisasi","PeriodicalId":497632,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135155996","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sarah Qosim, Wasiatur Riskiyah, M. Adi Saputra, Ismail Pettanase
{"title":"Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi Uu Ketenagakerjaan Studi Siyāsah Shar’iyyah","authors":"Sarah Qosim, Wasiatur Riskiyah, M. Adi Saputra, Ismail Pettanase","doi":"10.51749/jphi.v4i2.100","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.100","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk menganalisa peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diregulasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait terkait Upah Minumum diubah dan dihapus, ketentuan kontrak kerja sebelumnya dihapus, hak cuti wanita melahirkan diubah, ketentuan perjanjian pesangon diubah. Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philupus M. Hadjo, prinisp-prinsip Siyāsah Shar’iyyah Muhammad Tahir Azhary, dan teori maqāṣhid shariah Imam Syatibi. Penelitian artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirasa belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerja secara maksimal. (2) Menurut prinsip-prinsip Siyāsah Shar’iyyah yang ditawarkan oleh Muhammad Tahir Azhary, peran pemerintah dalam harmonisasi Undang-undang cipta kerja belum sejalan untuk menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kesamaan, prinsip penegakkan hak asasi manusia, dan prinsip kesejahteraan. (3) Selain itu, penerapan 5 pilar maqāṣhid shariah Imam Syatibi belum sejalan seutuhnya dengan beberapa konsep maqāṣhid shariah seperti penyalahan terhadap perlindungan agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh al-nasl). Namun dianggap sudah sejalan dalam memelihara harta (hifdh al-maal), karena upah yang diberikan berdasarkan dalam perjanjian. Belum sejalannya beberapa konsep maqāṣhid shariah menyebabkan belum tercapainya kemaslahatan secara","PeriodicalId":497632,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135359554","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Aini, Indah Dewi Megasari, Putri Nabella Galuh Randa
{"title":"Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia","authors":"Muhammad Aini, Indah Dewi Megasari, Putri Nabella Galuh Randa","doi":"10.51749/jphi.v4i2.114","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.114","url":null,"abstract":"Hukum kewarisan dalam Islam merupakan sebagai salah satu sistem hukum yang norma dasarnya dibentuk sesuai sumbernya al-Qur’an dan al-Hadis. Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil dari prmbaharuan hukum kewarisan di Indonesia. Ahli waris dalam hukum Islam sudah ditetapkan secara rinci dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi, dan kemudian didasarkan pula kepada ijma’ ulama. Namun demikian keberadaan ahli waris pengganti juga dianggap bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Hal itu di dasari oleh pronsip ijbari, khususnya dari segi kepada siapa harta itu beralih. Pada penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini dimana terdapat ketidak jelasan mengenai pengaturan ahli waris pengganti dalam Undang-undang sehingga perlunya rekonstruksi terhadap ketentuan ahli waris pengganti Pasal 185 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.","PeriodicalId":497632,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135502896","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
