{"title":"Analisis Penyelesaian Perjanjian Akibat Force Majeure Covid-19 Antara Debitur dan Kreditur","authors":"Yuli Nur Safitri, Hartono Widodo, Grace Sharon","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i2.173","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.173","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum debitur yang menerapkan alasan wabah Covid-19 sebagai force majeure sera untuk mengetahui penyelesaian force majeure dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan teknik penelitian deskriptif yakni, penelitian yang berupaya untuk mengatakan jalan keluar permasalahan yang terdapat bersumber pada informasi, jadi menyediakan informasi itu setelah itu menganalisis dan menginterpretasikannya. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 berakibat secara langsung atau tidak langsung kepada kemampuan serta kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM), alhasil berpotensi mengganggu kemampuan perbankan serta kemantapan sistem finansial yang bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu, guna menekan optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, melindungi kestabilan sistem finansial, serta mendukung perkembangan ekonomi dibutuhkan kebijaksanaan dorongan perekonomian selaku countercyclical akibat penyebaran Covid-19. Bahwa imbas dari terdapatnya kondisi mendesak (overmacht atau force majeure) dikarenakan pandemi Covid-19 berdampak untuk kesepakatan. Serta dampak hukum overmacht ataupun force majeure bersifat sedangkan ataupun relatif tidak mengakibatkan gugurnya keharusan dari para pihak yang bisa berupa sesuatu prestasi yang diserahkan dari tiap-tiap pihak.","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135925830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat","authors":"Nofia Erizka Lubis, Uyan Wiryadi, Diah Turis Khaemirawati","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i2.472","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.472","url":null,"abstract":"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan yakni memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan Bapas Kelas II Bekasi dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam memaksimalkan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa dalam memperoleh pembebasan bersyarat. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat bersumber dari faktor internal Bapas Kelas II Bekasi serta faktor eksternal, dan upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Bekasi dalam mengatasi hambatan yang ada pada proses pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan diantaranya adalah menyusun program kerja tahunan, mengajukan usulan untuk meningkatkan anggaran dan perekrutan pembimbing kemasyarakatan, melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha di sekitar lingkungan Bapas Kelas II Bekasi untuk memberikan keterampilan bagi klien pemasyarakatan.","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136241088","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi","authors":"None Dimas Prayoga Pangestu, None Murendah Tjahyani, None Mutiarany","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i2.219","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.219","url":null,"abstract":"Masalah pengangkatan anak selalu menjadi perbincangan dalam masyarakat dan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan tujuan yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai keturunan adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak. Pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang mengenai prosedur pengangkatan anak yang benar seringkali menyebabkan status anak angkat tidak sah di hadapan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kedudukan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik tanpa adanya penetapan pengadilan. Untuk mengetahui dan prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkret dan sistem hukum. Hak dan kedudukan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik tanpa adanya penetapan pengadilan, yaitu pengangkatan anak dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135607736","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum","authors":"None Ridho Oktavianto, None Sardjana Orba Manullang, None Retno Kus Setyowati","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i2.420","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.420","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum suatu perjanjian lisan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Hasil penelitian pertama, menjelaskan Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut tidak merincikan bentuk perjanjiannya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya dengan catatan perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian. Kedua, menggambarkan bagaimana hakim dalam menentukan hubungan hukum terhadap fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara hakim cenderung menitikberatkan pada keterangan dari masing-masing pihak dan kuasa hukum yang bersangkutan.","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135801472","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk","authors":"None Nasya Ardhani Subarzah, None Firman Wijaya, None Folman Paulus Ambarita","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i1.277","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.277","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dengan menggunakan studi analisis dari Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap penelitian hukum. Hasilnya kedudukan alat bukti elektronik masih dianggap sah dan sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan kecuali pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keputusan Hakim sesuai ketetapan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135285408","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
None Dea Theresia, None Siswantari Pratiwi, None Verawati Br. Tompul
{"title":"Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt","authors":"None Dea Theresia, None Siswantari Pratiwi, None Verawati Br. Tompul","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i1.227","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.227","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian eksplorasi legitimasi hukum yang bersifat deskriptif analitis dengan eksplorasi legitimasi hukum yang bersifat deskriptif analitis, yaitu pemeriksaan khusus yang merupakan strategi berpikir kritis yang diteliti dengan cara melukiskan atau menggambarkan keadaan dari subjek atau objek berdasarkan fakta sesuai tinjauan putusan pengadilan. Sebaiknya para penegak hukum baik dalam penyelenggaraan penanganan kasus tindak pidana narkotika lebih menerapkan upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif, dan upaya rehabilitasi serta vonis pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, merupakan hukuman yang sangat ringan.","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"516 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135340179","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Hari Belanja Online Nasional Gramedia.com Tahun 2017","authors":"None Allya Vianarizha Yustisyahna, None Sardjana Orba Manullang, None Yessy Kusumadewi","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i1.280","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.280","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara PT. Gramedia Digital Nusantara dengan konsumen dan proses apa yang dilakukan guna menyelesaikan sengketa tersebut saat berlangsungnya kegiatan Hari Belanja Online Nasional Tahun 2017. Metode menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris dan data-data sekunder hasil wawancara diolah serta dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya pertama, tidak adanya kesesuaian di dalam sistem pengelolaan stok barang antara laman Gramedia.com selaku milik PT. Gramedia Digital Nusantara dengan PT. ARK Express International Internasional selaku penyedia jasa pengiriman yang menyebabkan menumpuknya barang dan kesalahan pengiriman. Kedua, PT. Gramedia Digital Nusantara berupaya melakukan pembenahan dengan mengembalikan dana dengan tambahan voucher kepada pelanggan yang telah mengirimkan kembali mendapatkan barang yang salah, sehingga PT. Gramedia Digital Nusantara sudah memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan konsumen sesuai pasal tentang penyelesaian sengketa konsumen luar pengadilan.","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135340178","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan","authors":"None Patricia Caroline Tiodor, None Murendah Tjahyani, None Asmaniar","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i1.208","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan kekuatan hukum dari sebuah perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yuridis normatif dengan penunjang data berdasarkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan KUH Perdata dan putusan pengadilan serta bersifat deskriptif analitis. Perjanjian yang dibuat secara lisan juga secara hukum dinyatakan sah asalkan tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebuah syarat sah suatu perjanjian. Namun, perjanjian lisan yang dibuat secara sah tidak berarti bahwa perjanjian tersebut aman. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian lisan, memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tertulis, maka akan jauh lebih baik apabila sebuah perjanjian dibuat dengan cara tertulis agar keamanan dan kepastian hukum bagi para pihaknya lebih terjamin.","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"545 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135424786","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Annas Tasya Nur Aprisa, None Hendra Haryanto, None Grace Sharon
{"title":"Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online di Indonesia","authors":"Annas Tasya Nur Aprisa, None Hendra Haryanto, None Grace Sharon","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i1.251","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.251","url":null,"abstract":"Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk membuat perjanjian wajib melaksanakan bagian-bagian dari syarat sah suatu perjanjian, salah satunya adalah itikad baik. Itikad baik ini merupakan suatu keyakinan dan keinginan yang teguh dari masing-masing pihak. Di era saat ini melalui jual beli online ini sangat memudahkan para penggemar K-Pop untuk mendapatkan merchandise K-Pop tersebut, namun banyak pula produsen yang tidak dapat menjamin barang tersebut sesuai dengan harapan pembeli, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi cacat barang yang dipesan dan kondisi barang tersebut dikarenakan itikad tidak baik dari penjual online. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris peneliti menemukan terkait Penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan jual beli merchandise K-Pop di Indonesia secara online serta bentuk penyelesaian wanprestasi upaya penyelesaian jika terjadi sengketa wanprestasi dalam penjualan secara online merchandise K-Pop, metode atau cara penyelesaian yang utama dilakukan adalah musyawarah dengan para pihak, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi ini yang diatur dalam KUH Perdata.","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135424785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
None Hafizh Noval Triady, None Retno Kus Setyowati, None Mutiarany
{"title":"Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen","authors":"None Hafizh Noval Triady, None Retno Kus Setyowati, None Mutiarany","doi":"10.37893/krisnalaw.v5i1.210","DOIUrl":"https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.210","url":null,"abstract":"Air merupakan salah satu kebutuhan pokok kehidupan manusia, semua makhluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan keberadaannya, sehingga Pemerintah pusat maupun daerah berupaya untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mendirikan perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan air minum serta diatur dalam undang-undang yang melindungi keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji proses sengketa konsumen tentang air bersih antara Hotman Situmeang dan PDAM Thirta Bhagasasi. Metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memasukkan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya, praktik-praktik yang terkait dengan masalah juga akan dikaji dengan metode ini. PDAM sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Hotman Situmeang sebagai konsumen tidak hanya berupa uang atau barang dengan perawatan kesehatan karena pemberian ganti rugi akan mengakibatkan konsumsi air minum yang tercemar dan menimbulkan air yang sangat kotor.","PeriodicalId":481045,"journal":{"name":"Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana","volume":"516 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135424787","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}