Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh最新文献

PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN 恢复性司法在比邻地区检察官办公室家庭暴力案件中的应用

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Pub Date : 2024-01-25 DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13727

Salsabilla Mutia, Budi Bahreisy, Ferdy Saputra

引用次数: 0

Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 根据关于消除家庭暴力的第 23/2004 号法律对作为家庭暴力受害者的妇女进行司法审查

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Pub Date : 2024-01-25 DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13703

Ivanda Wizaldi, Ummi Kalsum, Y. Yusrizal

引用次数: 0

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 宪法法院第 91/puu-xviii/2020 号裁决对 2020 年关于劳动版权的第 11 号法律正式测试的影响

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Pub Date : 2023-08-23 DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.12558

Desi Fitria Fitria, Mukhlis Mukhlis, Harun Harun

{"title":"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA","authors":"Desi Fitria Fitria, Mukhlis Mukhlis, Harun Harun","doi":"10.29103/jimfh.v6i2.12558","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558","url":null,"abstract":"Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 mendapat pengajuan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2020. Dalam putusan permohonan pengujian formil tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja setelah terbukti terdapat kecacatan dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan adanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut serta implikasinya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan tersebut dijatuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab segala permasalahan dan topik utama yang diteliti dengan berbagai bahan hukum yang dianalisa secara kualitatif dengan teknik studi pustaka. Status inkonstitusional bersyarat yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 diperoleh setelah terbukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Putusan tersebut diperoleh dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melanggar asas-asas pembentuan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Implikasi dari putusan tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, serta terdapat penangguhan dan larangan mengeluarkan aturan pelaksana yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat serta yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Kata kunci: Pengujian formil, Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja.","PeriodicalId":476930,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135570458","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SETELAH KONVERSI DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie) 在将传统银行转换成印尼伊斯兰银行(BSI)后，法律保护客户

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Pub Date : 2023-01-13 DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.7129

Cut Nela Ulfira, Faisal Faisal, Sulaiman S

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SETELAH KONVERSI DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie)","authors":"Cut Nela Ulfira, Faisal Faisal, Sulaiman S","doi":"10.29103/jimfh.v5i3.7129","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.7129","url":null,"abstract":"Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie. Perlindungan nasabah pasca konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat perlu dilaksanakan. Aceh merupakan daerah mayoritas muslim, sehingga mempermudah penerapan sistem perbankan syariah, apalagi setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia khususnya di Kabupaten Pidie, Aceh. Kemudian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah setelah konversi dari bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (filed research), serta data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, di samping itu diatur juga dalam berbagai undang-undang yang terkait diantaranya; Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Bank Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie masih lemah dalam artiannya masih banyak keluhan yang didapat dari masyarakat terkait pelayanannya, contohnya sistem yang sering eror sehingga menghambat nasabah untuk bertransaksi. Namun Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya baik dari segi kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga penyaluran edukasi terhadap nasabahnya. Disarankan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Perlindungan nasabah agar diberikan sejak awal yakni dengan adanya informasi keberadaan Bank Syariah Indonesia secara informatif.","PeriodicalId":476930,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135949334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0