Jurnal USM law review最新文献

筛选
英文 中文
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal 基于地方智慧的恢复性司法在刑法中的应用
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-07-23 DOI: 10.26623/julr.v7i2.9571
Arpandi Karjono, Parningotan Malau, C. Ciptono
{"title":"Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal","authors":"Arpandi Karjono, Parningotan Malau, C. Ciptono","doi":"10.26623/julr.v7i2.9571","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571","url":null,"abstract":"The study aims to analyze the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia based on local wisdom values. The urgency of this research is based on the need for a more humane and holistic solution to the settlement of criminal cases, given that the retributive approach that has so far dominated is deemed less effective and fair. This method of research uses the normative juris with conceptual narrowing and comparative approaches. Research findings show that applying restorative justice that takes into account local wisdom can reduce the burden of court work, increase the participation of victims, and encourage the responsibility of perpetrators in repairing the damage caused. In conclusion, the concept of restorative justice, integrated with local cultural values such as musyawarah, mufakat, and gotong royong, has great potential to create a fairer and more effective justice system. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that combines restorative justice with local wisdom, as well as recommendations for the development of policies and regulations that support its widespread implementation in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan solusi yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian perkara pidana, mengingat pendekatan retributif yang selama ini dominan dinilai kurang efektif dan adil. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan penedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dapat mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, konsep keadilan restoratif yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan keadilan restoratif dengan kearifan lokal, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapannya secara luas di Indonesia.","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":"119 20","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141811755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen 分析法院在消费者保护中对消费者争议解决机构裁决的权力
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-07-22 DOI: 10.26623/julr.v7i2.9262
Syaiful Khoiri Harahap
{"title":"Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen","authors":"Syaiful Khoiri Harahap","doi":"10.26623/julr.v7i2.9262","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9262","url":null,"abstract":"This research aims to examine the authority of courts over decisions made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which is an institution for consumer dispute resolution. The role of the BPSK becomes evident when it imposes penalties on businesses to compensate consumers who have suffered losses. Although BPSK decisions are considered final and binding, they can still be overturned by the court based on objections raised by the losing party. Therefore, the urgency of this study lies in discussing the jurisdiction of the court regarding BPSK decisions. The research employs a normative research method and qualitative analysis to arrive at conclusions addressing the core issues. A novel aspect of this study is the examination of the court’s involvement in BPSK decisions based on objections raised by the losing party. The research findings conclude that the BPSK provides legal protection to consumers if they indeed suffer losses due to business negligence, and the court has the authority to annul BPSK decisions if the subject matter falls outside the BPSK’s jurisdiction for examination and adjudication. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Peranan BPSK terlihat ketika memutuskan menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Walaupun putusan BPSK bersifat final dan mengikat tetapi ternyata putusan tersebut masih dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Sehingga urgensi penelitian ini guna membahas tentang kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian tentang turut campurnya pengadilan atas putusan BPSK atas keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jika memang konsumen menderita kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dan pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan BPSK jika pokok perkaranya bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":"9 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141816245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 印度尼西亚腐败犯罪执法面临的挑战
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-07-22 DOI: 10.26623/julr.v7i2.9507
Dominikus Jawa, Parningotan Malau, C. Ciptono
{"title":"Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia","authors":"Dominikus Jawa, Parningotan Malau, C. Ciptono","doi":"10.26623/julr.v7i2.9507","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507","url":null,"abstract":"The study aims to examine the challenges and enforcement of the ideal corruption criminal law in Indonesia. The urgency of this research lies in the rise of unprotected corruption cases, as well as the need to strengthen the anti-corruption law enforcement system in Indonesia. This method of investigation uses the normative juris. The findings show that law enforcement systems still face various obstacles, including weak inter-agency coordination, political intervention, and a tolerant culture of corruption. The study also identifies that efforts to combat corruption require a holistic approach involving institutional reform, increased transparency and accountability, and a change in the legal culture through education and public participation. The conclusion of this study is that the existing challenges still hamper the effectiveness of law enforcement, so a more inclusive and comprehensive strategy is needed to address this problem. The results of this research are expected to be a reference for policymakers, academics, and law practitioners in formulating more effective strategies in the fight against corruption in Indonesia. The novelty of this research lies in an integrative approach that combines normative and sociological jurisprudence aspects to evaluate the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia, as well as offering concrete solutions such as strengthening law-enforcement institutions, increased public participation, and regulatory reforms to overcome legal gaps. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus korupsi yang belum tertangani dengan baik, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Metode penelitain ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kelemahan koordinasi antar lembaga, intervensi politik, dan budaya permisif terhadap korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tantangan-tantangan yang ada masih menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini Diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan ","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141816740","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 从《反洗钱法》的角度预防国际洗钱犯罪
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-07-14 DOI: 10.26623/julr.v7i2.9434
I. Suwitra, Alwan Hadiyanto, C. Ciptono
{"title":"Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang","authors":"I. Suwitra, Alwan Hadiyanto, C. Ciptono","doi":"10.26623/julr.v7i2.9434","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434","url":null,"abstract":"The study aims to acknowledge the legal concepts and prevention of international money-laundering crimes. This research is crucial because there is an increase in money-laundering cases involving international networks, with Indonesia often being the primary location. Money laundering not only threatens economic stability and national security, but also undermines the integrity of the global financial system. Although international standards and regulations have been implemented, the level of compliance between countries is still variable and often has not reached the desired level. This research is a normative law investigation. The results of the research show that the implementation of international standards still requires enhanced international cooperation and tighter monitoring mechanisms. The study also emphasizes the importance of enhancing the capacity of law enforcement and financial institutions in detecting and preventing money-laundering practices through the use of new technologies and training. The proposed solutions include the implementation of tighter sanctions against countries that do not comply with international standards. The conclusion of this study is that the internationalization of anti-money-laundering strategies is an important dynamic aspect in counteracting cross-border money-launching practices. The novelty of this study lies in the in-depth analysis of the level of formal and substantive compliance of countries with international standards, as well as concrete recommendations for improving the effectiveness of international cooperation in the prevention of money laundering. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang lintas internasional. Penelitian ini sangat penting karena meningkatnya kasus pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional, dengan Indonesia sering menjadi lokasi utama. Pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan global.. Meskipun standar dan peraturan internasional telah diterapkan, tingkat kepatuhan negara-negara masih bervariasi dan seringkali belum mencapai tingkat yang diinginkan. Penelitian ini adalah penelitain hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional masih memerlukan peningkatan kerjasama internasional yang lebih erat dan mekanisme pemantauan yang lebih ketat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktek pencucian uang melalui penggunaan teknologi baru dan pelatihan. Solusi yang diusulkan termasuk implementasi sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang tidak mematuhi standar internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa internasionalisasi strategi anti-pencucian uang merupakan aspek dinamis yang penting dalam menanggulangi praktik pencucian uang lintas batas. Kebaruan dari penelitian ini terletak","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":" 25","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141833734","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata 民法体系中的非法行为和违约赔偿
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-07-14 DOI: 10.26623/julr.v7i2.9440
Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
{"title":"Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata","authors":"Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki","doi":"10.26623/julr.v7i2.9440","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440","url":null,"abstract":"The study aims to examine the legal concepts of Acts against the Law and default in Indonesian civil law as well as claims for damages caused by them. The urgency of this research lies in the need to update and change current laws to be more responsive to the ongoing social, economic, and technological changes. Uncertainty and inconsistency in the application of damages clauses often lead to legal uncertainties and injustice for the parties involved. This research method uses the normative juris. The results of the research show that there is a fundamental difference between acts against the law, which originate from an alliance born of law, and a default, which originates from a union born of agreement. This study found that claims for damages in cases of Acts against the Law and default are regulated differently in the UNCITRAL, with elements of damages such as real costs (damnum emergens) and lost profits (lucrum cessans). The findings of this study emphasize the importance of legal reform to address the ambiguities and inconsistencies in the application of damages provisions. The novelty of this research lies in its comprehensive approach to the normative analysis of Indonesian civil law related to damages for Acts against the Law and default, as well as practical recommendations for improving the performance of civil law enforcement in Indonesia so that it is expected to provide better and fair legal protection for the injured parties. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia serta tuntutan ganti rugi yang diakibatkannya. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbarui dan mengubah hukum saat ini agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus terjadi. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum, yang berasal dari perikatan lahir dari undang-undang, dan wanprestasi, yang berasal dari perikatan lahir dari perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan ganti rugi dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam KUHPerdata, dengan elemen ganti rugi seperti biaya nyata (damnum emergens) dan keuntungan yang hilang (lucrum cessans). Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum untuk mengatasi ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya terhadap analisis normatif hukum perdata Indonesia terkait ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum perdata di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan h","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":" 23","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141833736","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Legal Protection Against Lender in Fintech Peer-to-Peer Lending Sharia 针对金融科技点对点借贷中放贷人的法律保护 伊斯兰教法
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-07-07 DOI: 10.26623/julr.v7i2.9064
Wardah Yuspin, Alfan Dzikria Nurrachman, A. Fauzie, Lukman Hakim
{"title":"Legal Protection Against Lender in Fintech Peer-to-Peer Lending Sharia","authors":"Wardah Yuspin, Alfan Dzikria Nurrachman, A. Fauzie, Lukman Hakim","doi":"10.26623/julr.v7i2.9064","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9064","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to determine the legal protection of lenders in Sharia P2PL, which is trying to offer an improved concept of legal protection at POJK No.10/ OJK.05 / 2022. The novelty of this research is the aspect of legal protection from the lender's perspective. This research method uses empirical juridical research through primary data interviews with lenders and observation of providers, including Dana Syariah, Alami Syariah, Ammana, Duha Syariah, Qazwa, Ethics, Investree Syariah, and Papitupi Syariah. The results of this study indicate that financing by lenders in Sharia peer-to-peer lending, the organizers have implemented article 100 of POJK Number 10/POJK.05/2022, including the principles of transparency, fair treatment, as well as confidentiality and security of consumer data. Several factors, such as facilities, community, and culture, support this. This indicates efforts to improve legal protection from lender perspective. However, other consumer protection principles, including the principles of reliability and complaint handling and simple, fast, affordable consumer dispute resolution, still need to be improved. Eventually, there are suggested concept that can increase legal protection for lenders in terms of the obligation to use insurance and also the use of fiduciary guarantees to further increase legal protection for lenders. ","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":"360 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141836667","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
The Application of the Restraining Order Mechanism to Domestic Violence Crimes 限制令机制在家庭暴力犯罪中的应用
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-07-07 DOI: 10.26623/julr.v7i2.9416
Aleydha Patriana Noer, R. Agustanti
{"title":"The Application of the Restraining Order Mechanism to Domestic Violence Crimes","authors":"Aleydha Patriana Noer, R. Agustanti","doi":"10.26623/julr.v7i2.9416","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9416","url":null,"abstract":"This article aims to analyze the legal protection for victims of domestic violence through the Restraining Order mechanism. In addition, this article also aims to provide recommendations for legal improvements so that the use of the Restraining Order mechanism can be more effective. In Indonesia, the mechanism of Restraining Order has not been regulated in detail in the law. Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence has mentioned the existence of a protection order against victims that can be given by the police or the court, but this protection order is not well implemented. Therefore, the urgency of this article is to provide definitive protection to victims of domestic violence through the mechanism of Detention Orders. This article is a normative legal research. The novelty of this article is about analyzing the use of Restraining Order punishment in Common Law countries, as well as providing suggestions regarding the clarity of Restraining Order Implementation in Indonesia. The results of this study indicate that the Restraining Order mechanism used by Common Law countries is more effective in providing protection to victims of domestic violence because basically the legal protection of victims of domestic violence in Indonesia only relies on Law Number 23 Year 2004 which the contents of the Law are still not fully effective in protecting victims of domestic violence.","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":"351 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141836895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia 印度尼西亚落实大选调查权的可能性
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-07-07 DOI: 10.26623/julr.v7i2.9309
Nur Hasanah, Wicipto Setiadi
{"title":"Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia","authors":"Nur Hasanah, Wicipto Setiadi","doi":"10.26623/julr.v7i2.9309","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the role of the right of inquiry in the Parliament's oversight function juridically and the probability of using the right of inquiry in elections in Indonesia. The demand for stronger election oversight can be seen from the survey results, which stated that 62.2% of respondents agreed to use the right of inquiry to investigate allegations of election fraud. However, the House of Representatives' right of inquiry proposal has generated pros and cons from various circles. The existence of several shortcomings in the regulation of the right of inquiry has the potential to cause legal uncertainty and new legal problems. Therefore, research is needed to determine the juridical position of the right of inquiry and the probability of its use in future elections. This normative law research uses statutory and conceptual approaches. Based on the research conducted, it is known that based on their duties and authorities, the independent institutions of KPU and Bawaslu are included in the executive branch of power so that they are not immune from the right of inquiry of the House of Representatives. The right of inquiry for elections can be exercised by improving the regulation of the right of inquiry to be more specific. Investigations in the right of inquiry include constitutional actions whose results are in the form of proposals regarding the formulation of policies regarding elections (both forming and improving laws) or as one of the supporting materials in the evidence of election disputes at the Constitutional Court. This study focuses on the probability of Parliament using its authority to conduct investigations in elections in Indonesia and its use in the constitutional system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penggunaan hak angket DPR dalam Tata Negara Indonesia serta probabilitas penggunaan hak angket dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Indikasi lemahnya pengawasan dalam pemilihan umum menjadi latar belakang usulan penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan berbagai pihak. Dalam hal pemilu, penggunaan hak angket DPR menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, diperlukanlah penelitian guna mengetahui kedudukan hak angket dalam tata negara Indonesia serta probabilitas penggunaannya dalam pemilihan umum (pemilu) ke depannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa penggunaan hak angket terhadap KPU maupun Bawaslu bisa dilakukan meskipun merupakan lembaga independen dengan tujuan optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. Penyelidikan dalam hak angket termasuk tindakan ketatanegaraan yang hasilnya dapat berupa usulan mengenai perumusan kebijakan mengenai pemilu (baik membentuk maupun memperbaiki undang-undang) ataupun sebagai salah satu bahan pendukung dalam bukti sengketa pemilu di MK. Prob","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":"361 21","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141836562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Pengguna Artificial Intelligence 银行作为人工智能用户的刑事责任
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-07-07 DOI: 10.26623/julr.v7i2.9026
Mardian Putra Frans, A. Sari, Krismelia Y Panji, Yudhi Ismara
{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Pengguna Artificial Intelligence","authors":"Mardian Putra Frans, A. Sari, Krismelia Y Panji, Yudhi Ismara","doi":"10.26623/julr.v7i2.9026","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9026","url":null,"abstract":" The purpose of the research is to study and analyze the issue of the use of artificial intelligence (AI) by banks that results in losses to customers. To respond to the issue, this paper argues that banks as AI users should be held criminally liable despite the lack of mens rea in banks as corporations which are legal entities. For this reason, this paper uses the identification theory as an analytical tool for bank criminal liability. The issue is compiled on the results of normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The results of the study show that based on the identification theory, the bank as an AI user can be held criminally liable with the public prosecutor must identify the person who committed the criminal act (actus reus) is the management as the controlling personnel (directing mind or controlling mind). The location of the AI mens rea is in the approval of the corporate controller to use AI, meaning that the approval is interpreted as the inner attitude of the controller to accept the risks arising from the use of AI. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis isu penggunaan artificial intelligence (AI) oleh bank yang berakibat pada kerugian bagi nasabah. Untuk menanggapi isu tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa bank sebagai pengguna AI patut dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak mempunyai mens rea pada bank sebagai korporasi yang merupakan badan hukum. Untuk itu, tulisan ini menggunakan teori identifikasi sebagai pisau analisis terhadap pertanggungjawaban pidana bank. Isu tersebut disusun atas hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan, berdasarkan teori identifikasi, bank sebagai pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan penuntut umum harus mengidentifikasi yang melakuan perbuatan pidana (actus reus) adalah pengurus sebagai personil pengendali (directing mind atau controlling mind). Letak mens rea AI ada pada persetujuan pengendali korporasi menggunakan AI, artinya sikao persetujuan tersebit dimaknai sebagai sikap batin pengali untuk menerima resiko yang timbul akibat penggunaai AI.  ","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":"7 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141836613","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri 印度尼西亚海外移徙工人的法律保护和安置
Jurnal USM law review Pub Date : 2024-05-01 DOI: 10.26623/julr.v7i1.8127
M. Junaidi, Khikmah Khikmah
{"title":"Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri","authors":"M. Junaidi, Khikmah Khikmah","doi":"10.26623/julr.v7i1.8127","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127","url":null,"abstract":"The study aims to analyze legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, focusing on the difference in legal protection between legal and illegal migrant workers. The urgency of this research arises from the growing number of challenges and risks faced by PMIs while working abroad, including violence, exploitation, and human trafficking. Furthermore, issues of information and preparation before departure, as well as untransparent or illegal recruitment practices, aggravate the situation of PMI. The study suggests enhanced international cooperation, strict surveillance of recruiting agents, and improved access to information for PMI as a solution to addressing this problem, ensuring that they receive strong legal protection by international and national law.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dengan fokus pada perbedaan perlindungan hukum antara pekerja migran legal dan ilegal. Urgensi penelitian ini timbul dari semakin banyaknya tantangan dan risiko yang dihadapi oleh PMI  saat bekerja di luar negeri, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam undang-undang yang ada, termasuk UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri yang kurang berpihak pada perlindungan PMI. Terlebih lagi, permasalahan informasi dan persiapan sebelum berangkat, serta praktik perekrutan yang tidak transparan atau ilegal, memperparah kondisi PMI. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama internasional, pengawasan agen perekrutan yang ketat, dan peningkatan akses informasi bagi PMI sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa mereka menerima perlindungan hukum yang kuat sesuai dengan hukum internasional dan nasional.","PeriodicalId":476504,"journal":{"name":"Jurnal USM law review","volume":"50 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141140113","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书