MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum最新文献

Dampak Kebijakan MBKM Pada Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta MBKM政策对人力资源准备和雅加达乌萨希德法学院设施的影响

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.52947/morality.v7i2.235

Yuherman Yuherman, W. Nugroho, Dessy Sunarsi

引用次数: 5

Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.52947/morality.v7i2.214

Mohammad Fandrian Hadistianto

{"title":"Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011","authors":"Mohammad Fandrian Hadistianto","doi":"10.52947/morality.v7i2.214","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v7i2.214","url":null,"abstract":"Pada tanggal 19 September 2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 37/PUU-IX/2011 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Namun dalam hal implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 mempunyai problematika, khususnya dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada bagian Perdata Khusus halaman 4 huruf f. Penelitian yang Penulis coba lakukan merupakan penelitian hukum (legal research). Dalam memutus ketentuan mengenai upah proses haruslah didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUU-IX/2011 yaitu haruslah dimaknai sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.","PeriodicalId":402364,"journal":{"name":"MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123772712","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Keterkaitan Arah Kebijakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan Manajemen dan Kebijakan Lingkungan Sektor Militer 后立法环境政策与军事管理和环境政策的关系

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.52947/morality.v7i2.216

Endro Tri Susdarwono, Eko Susdarwanto

{"title":"Keterkaitan Arah Kebijakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan Manajemen dan Kebijakan Lingkungan Sektor Militer","authors":"Endro Tri Susdarwono, Eko Susdarwanto","doi":"10.52947/morality.v7i2.216","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v7i2.216","url":null,"abstract":"Praktik UU Cipta Kerja terkait lingkungan berpengaruh terhadap manajemen lingkungan militer berupa penyiapan dan penataan wilayah negara sebagai medan pertahanan dan penyiapan logistik wilayah. Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai keterkaitan arah pembangunan pasca UU Cipta Kerja dengan manajemen dan kebijakan lingkungan sektor lingkungan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Metode pendekatan kualitatif yang digunakan adalah yuridis normatif analitis substansi hukum sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan pengujian hipotesis atas tanda guna menganalisis dampak yang timbul karena terjadinya suatu hal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UU Cipta Kerja dalam implementasinya berpotensi melemahkan instrumen yang terkait manajemen dan kebijakan lingkungan sektor militer yaitu perlindungan lingkungan hidup, hak-hak masyarakat dan juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini juga diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis atas tanda bahwa terjadi perubahan dalam membangun respons manajemen lingkungan standar yang harus digunakan untuk semua komponen, sipil atau militer.","PeriodicalId":402364,"journal":{"name":"MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"69 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132738774","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Status Hukum Alih Fungsi Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Menjadi Wilayah Pertambangan 合法地位，企业土地职能(HGU)变成了矿区

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.52947/morality.v7i2.233

Albert Albert

引用次数: 0

Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia 印尼环境法规执行塑料废物处理

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.52947/morality.v7i2.221

Maria Ibella Vianka

引用次数: 0

Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.52947/morality.v7i2.212

Annisa Rahmadiana

引用次数: 1

Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan Di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya 判决判决马朱布的妹妹在龙目岛西部宗教法庭继承遗产及其影响

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.52947/morality.v7i2.210

Kaswadi Kaswadi

引用次数: 1

Food Estate dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah 粮食庄园和保护加里曼丹中部的社区权利

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-06-25 DOI: 10.52947/morality.v7i1.190

Ariani Yestati, Rico Septian Noor

引用次数: 2

Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement 根据巴黎协议，通过对燃料驱动的车辆限制来控制气候变化

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-06-25 DOI: 10.52947/morality.v7i1.196

Faris Faza Ghaniyyu, Nurlina Husnita

{"title":"Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement","authors":"Faris Faza Ghaniyyu, Nurlina Husnita","doi":"10.52947/morality.v7i1.196","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.196","url":null,"abstract":"Meledaknya pertambahan jumlah kendaraan berbahan bakar minyak yang terjadi di Indonesia menyebabkan beberapa permasalahan seperti gas buangan yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar minyak mengakibatkan pemanasan global yang berdampak terhadap terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut bukan hanya berdampak negatif terhadap lingkungan hidup tetapi dapat mengancam kehidupan umat manusia seperti mencairnya es di kutub utara atau naiknya permukaan air laut yang menenggelamkan daerah yang berada di dataran rendah serta pertambahan suhu bumi yang terjadi setiap tahunnya. Perjanjian Paris 2015 merupakan salah satu perjanjian Internasional yang bertujuan dalam pengendalian perubahan iklim yang terjadi di dunia sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh negara dapat mempertimbangkan terhadap aspek perubahan iklim. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai Perjanjian Paris dalam mengendalikan perubahan iklim dengan cara membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif serta metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa dapat dilakukan upaya pembatasan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak di Indonesia dengan didasarkan kepada Perjanjian Paris sehingga perubahan iklim dapat dikendalikan serta alternatif yang dapat digunakan yaitu energi terbarukan.","PeriodicalId":402364,"journal":{"name":"MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116132559","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Problematika Prinsip Net Neutrality Berkenaan Layanan Jasa Netfix Pada Regulasi Nasional Indonesia

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-06-25 DOI: 10.52947/morality.v7i1.185

Dolok Yosuadi

{"title":"Problematika Prinsip Net Neutrality Berkenaan Layanan Jasa Netfix Pada Regulasi Nasional Indonesia","authors":"Dolok Yosuadi","doi":"10.52947/morality.v7i1.185","DOIUrl":"https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.185","url":null,"abstract":"This study Examined the need for strict implementation of regulations, especially on Netflix's as Over The Top (OTT) service, as an Information Technology service run by telecommunication service actors with content in the form of data, information or multimedia that runs through the internet network, services delivered are through the network. , the operator's infrastructure, but without any cooperation with operators or the government in Indonesia. The presence of Netflix in Indonesia can be likened to a merchant who sells at home without asking the owner's permission, and that is an example of bussiness unethical action. Netflix does not respect the sovereignty of the state by not taking care of permits, and there is no protection for the user community. Regulations related to OTT services such as Netflix have not been explicitly regulated in the existing laws in Indonesia, only broadly regulated in regulations on Telecommunications. The research was conducted using a normative juridical methodology with a qualitative approach. The results showed that there was a legal vacuum in Indonesian regulations regarding Net Neutrality which caused problems with OTT services such as Netflix. The conclusion i n this regard, the government should immediately issue regulations related to OTT services such as Netflix to ensure legal certainty and justice for parties in carrying out business, especially in the field of telecommunications, in accordance with Indonesia's commitments in the international world and Indonesian citizen’s right. Keywords: Net Neutrality, Netflix, Broadcasting, Regulation","PeriodicalId":402364,"journal":{"name":"MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"172 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133181642","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1