{"title":"US – Iran Proxy War in Middle East Under Trump Administration","authors":"Hino Samuel Jose, Laode Muhammad Fathun","doi":"10.33019/jpi.v3i1.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.45","url":null,"abstract":"The heated bilateral relation between Iran and the United States has brought the middle east into another level of problem. The divided geopolitical and regional interest of both countries has led to several and many multidimensional issues, ranging from political, security, and even to economic ones. This article discussed the Iran – US tension on their proxy conflict in the Middle East. This article employs the Regional Security Complex Theory to construct the events related to both states’ proxy conflicts. The polarized region for sure has drawn another line that seems to be more complexed for both countries to achieve mutual understanding and continued peacebuilding. The US withdrawal from JCPOA, killing of Soleimani, and Saudi Arabia – Iran Yemen proxy war exacerbated the status quo. This article perceived that the intertwined issues show how the traditional thought of security should be redefined as both countries try to gain bargaining power. Especially with Iran that was hindered very much by sanctions and embargo placed by the US. This article discusses many important issues on Iran, US, and Saudi Arabia involvement and their correlated dynamics within the UN. This article analyzed Trump’s leadership style in the Middle East and its implication from the proxy war to the Middle East security architecture.","PeriodicalId":396323,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129689482","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tindakan Pencegahan Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN Community","authors":"Retno Kusniati, B. Permatasari, Mohamad Rapik","doi":"10.33019/JPI.V2I2.37","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/JPI.V2I2.37","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang nilai-nilai ASEAN Community dalam pencegahan pembakaran hutan dan lahan melalui ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), dan Implementasi AATHP di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Persoalan Kebakaran hutan dan Lahan merupakan salah satu isu utama di kawasan ASEAN, dan dampaknya menimbulkan pencemaran udara lintas batas negara yang mengakibatkan terganggunya hubungan diplomatik diantara Negara Anggota ASEAN. Padahal negara Anggota ASEAN bersepakat untuk mewujudkan ASEAN Community. Oleh karena itu, dengan menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif, tulisan ini hendak menjelajahi beberapa hal, yaitu pertama; bagaimana nilai-nilai nilai-nilai ASEAN Community dalam pencegahan pembakaran hutan dan lahan melalui AATHP, Kedua, bagaimana implementasi AATHP di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa nilai-nilai ASEAN Community telah tertuang dalam setiap pasal yang diatur dalam AATHP guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada kawasan ASEAN, Kedua, Indonesia telah meratifikasi AATHP dan membuat produk hukum yang dapat menjangkau para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, di Provinsi Jambi, juga membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.","PeriodicalId":396323,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":"83 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115888605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Chairil Akbar Setiawan, Garcia Krisnando Nathanael Ginting, dan Anwar Ilmar
{"title":"Relasi Antara Politik Identitas Terhadap Proteksi Perdagangan dibawah Pemerintahan Donald Trump","authors":"Chairil Akbar Setiawan, Garcia Krisnando Nathanael Ginting, dan Anwar Ilmar","doi":"10.33019/jpi.v2i1.32","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.32","url":null,"abstract":"Artikel ini berupaya untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada bidang ekonomi dibawah pemerintahan Donald Trump sejak 2017. Analisa akan dilandaskan pada relasi antara Politik Identitas dengan kebijakan Proteksionis yang ditempuh Trump. Orientasi Kebijakan ekonomi Trump menunjukan pergeseran cukup signifikan dibandingkan beberapa pemerintahan sebelumnya. Penulis akan menggunakan metode Kualitatif dengan model analisa Eksplanatoris. Pendekatan Proteksionisme menjadi platform utama Trump, yang termanifetasi pada penolakan atas kerangka kerjasama Trans Pacific Partnership (TPP), renegosiasi kesepakatan ekonomi dengan Kanada dan Meksiko, hingga Perang Dagang terhadap Cina sejak 2018 lalu. Sentiment Nasionalisme, kewaspadaan pada pihak asing, atau reifikasi identitas Amerika Serikat dianggap sebagai unsur utama yang menyebabkan Trump berpaling dari dari rezim global Neoliberalisme. Penulis hendak menguji relasi antara Politik Identitas dengan Platform ekonomi-politik kebijakan Trump tersebut.. Kebangkitan isu Politik Identitas bukanlah penyebab utama yang melahirkan Proteksionisme. Trump hanya memanfaatkan kegagalan kebijakan neoliberal dari pemerintah-pemerintah sebelumnya dengan menggunakan retorika nasionalisme dan politik identitas.","PeriodicalId":396323,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124875288","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif","authors":"Agam Primadi, Dewi Efendi, Sahirin Sahirin","doi":"10.33019/JPI.V1I1.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/JPI.V1I1.7","url":null,"abstract":"Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sebagai dadan yang diamatkan secara konstitusional dalam hal pengawasan pemilu, sebuah inovasi dibutuhkan dalam meningkatkan nilai guna pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Paper ini akan menjelaskan praktik inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatif tim penulis. Paper ini memyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh kecamatan sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula.","PeriodicalId":396323,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133819401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia","authors":"S. Pratama, Arief Hidayat, P. Aisyah","doi":"10.33019/JPI.V1I1.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/JPI.V1I1.6","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis terhadap reposisi pelembagaan oposisi di parlemen berikut penguatan fungsi kontrol terhadap parlemen itu sendiri oleh masyarakat sipil. Dinamika sistem politik pasca orde baru mendesak terciptanya tatanan mekanisme checks and balances yang mampu mengakomodir peliknya persoalan tata kelola kebijakan publik dalam sistem presidensial dengan parlemen multi parpol ini. Tulisan ini dengan studi deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari referensi tentang partai politik dan pemilu serta relasi kuasa antar kekuatan politik. Tulisan ini mengambil setting celah parlemen yang membutuhkan kehadiran lembaga kontrol terhadap fungsi penyeimbang kekuasaan eksekutif sebagai konsekuensi dari pengejawantahan kewenangan yang cenderung dilematis. Penulis menyimpulkan bahwa jejaring masyarakat sipil dapat menjadi alternatif dominan untuk menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja legislatif di parlemen. Ketika eksekutif secara konstitusional tak terlalu mampu mengimbangi fungsi pengawasan parlemen, maka reposisi organisasi masyarakat sipil yang dianggap sebagai representasi utuh dan ideal dari kepentingan masyarakat banyak, menjadi pilihan terbaik untuk meredam menguatnya demokrasi kolusif. Sinkronisasi regulasi, niat baik dari partai politik, peran control masyarakat civil, dan sinergisasi cara pandang terhadap konsekuensi sistem multipartai yang tumbuh menjadi dasar demokratisasi yang lebih maju.","PeriodicalId":396323,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":"9 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120910290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kerjasama Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema Sister City","authors":"Henike Primawanti, Windy Dermawan, Widiya Ardiyanti","doi":"10.33019/JPI.V1I1.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/JPI.V1I1.3","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan hubungan luar negeri melalui kerjasama transgovernmental dalam skema sister city, khususnya antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Beijing Cina. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengangkat kasus kerjasama di bidang pendidikan diantara kedua organisasi pemerintah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan dan teknik studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama transgovernmental dalam kerangka sister city. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah menjadi peluang besar dalam upaya pembangunan daerah. Melalui skema sister city, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Beijing mendapatkan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan hubungan bilateral yang baik diantara kedua aktor tersebut, bahkan membawa manfaat bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina pasca era refiormasi. Sister City menjadi instumen bagi pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai kepentingandaerahnya yang tentu sejalan dengan kepentingan nasional.","PeriodicalId":396323,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":"257 7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116361846","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Yusa Djuyandi, Bagus Riadi, Muhammad Zia Ulhaq, Diki Drajat
{"title":"Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018","authors":"Yusa Djuyandi, Bagus Riadi, Muhammad Zia Ulhaq, Diki Drajat","doi":"10.33019/JPI.V1I1.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/JPI.V1I1.4","url":null,"abstract":"Populisme Islam telah menjadi diskusi hangat di Indonesia pasca munculnya Fenomena Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada waktu itu, masa populisme Islam yang kecewa terhadap sistem karena telah melahirkan kesenjangan melampiaskan kekecewaannya pada serangkaian Aksi Bela Islam I, II, dan III. Fenomena gerakan populisme Islam tidak hanya terjadi di Jakarta, diskusi populisme Islam juga berkembang dalam konstestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Salah satu pasangan calon yang disinyalir memanfaatkan gelombang populisme Islam ini adalah Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik). Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini diuntungkan untuk mendapat suara masa populisme Islam karena partai pengusung pasangan Asyik adalah partai yang mendapat citra sebagai partai pro umat Islam. Namun sayangnya keuntungan ini belum terkonsolidasi secara masif. Ujaran tagar 2019 Ganti Presiden yang dibawa oleh pasangan Asyik dalam debat kedua Pilgub Jabar diyakini sebagai salah satu upaya untuk mengkonsolidasikan dukungan masa populisme Islam. Pada tulisan ini akan dianalisis bagaimana strategi pasangan Asyik untuk mengkonsolidasikan dukungan dari masa populisme Islam yang sebelumnya dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, masa populisme Islam berada dalam barisan Gerindra dan PKS sebagai oposisi penguasa.","PeriodicalId":396323,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122804981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia","authors":"Rini Archda, Jeki Tumangger","doi":"10.33019/JPI.V1I1.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/JPI.V1I1.2","url":null,"abstract":"Stunting menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Sumber daya manusia adalah faktor utama penentu kesuksesan sebuah negara. Studi ini bertujuan melihat hulu-hilir upaya penanggulangan stunting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Sumber data berupa analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di hulu (level kebijakan) telah banyak sekali kebijakan pemerintah yang dilahirkan sebagai upaya percepatan penanggulangan stunting, namun pada kenyataannya angka penurunan stunting masih jauh dari yang ditargetkan. Di hilir, masih terdapat banyak masyarakat maupun implementer program di level akar rumput yang belum memiliki penguasaan pengetahuan yang memadai terkait stunting itu sendiri, baik dampaknya, faktor penyebabnya, hingga cara penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan stunting terkesan masih berada pada tataran menara gading, sementara pada tataran akar rumput sendiri yang merupakan ujung tombak upaya percepatan penanggulangan stunting, isu stunting seolah masih terdengar asing. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan sosialisasi secara massif terkait stunting, dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan stunting pada tataran akar rumput, sebagai bentuk upaya preventif individual tanpa bergantung pada program pemerintah saja, sebab penanggulangan stunting adalah masalah mendesak yang mesti ditangani oleh semua pihak dengan segera tanpa menunggu apapun.","PeriodicalId":396323,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117293360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Demografi Politik Kewargaan Daerah Pinggiran Kota Pangkalpinang","authors":"R. Rendy, Dini Wulansari, B. Zarina","doi":"10.33019/JPI.V1I1.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/JPI.V1I1.5","url":null,"abstract":"Kota Pangkalpinang terus bertransformasi menjadi sebuah kota kecil yang modern, dan tentunya menghadapi berbagai dinamika persoalan dan tantangan kewargaan yang semakin kompleks. Kompleksitas kewargaan perkotaannya tentu memiliki konteks kerumitan yang begitu beragam, sesuai dengan demografi politik kewargaan kawasan pinggiran perkotaan. Kajian ini mengkomparasikan lanskap sosial politik dan dinamika tantangan yang dihadapi masyarakat di tiga lokasi penelitian, yang tercermin pada struktur politik kewargaan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan yaitu studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data; observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun lokasi yang dipilih merupakan kawasan- pinggiran perkotaan. Studi ini menghasilkan beberapa temuan yaitu adanya disparitas perubahan konteks lanskap sosial-politik daerah pinggiran yang berbeda dalam bentuk dan model intervensinya sehingga menyebabkan warganya semakin individualis dan kapitalis dan semangat komunalitas warganya semakin tergerus, terdapat konteks masyarakat yang ‘terbelah’ pada wilayah Beluluk dan Kace Timur dalam konteks semangat kewargaan daerah pinggiran yang menjadi arena transit ekonomi warga dan semangat kolektif warga. Selain itu, eksistensi modal sosial warga dan aktivasi politik warga di tiga kampung-kota tersebut terlihat perbedaan mencolok dalam hal resiliense terhadap berbagai aspek identitas lokal masing-masing daerah seperti tradisi budaya lokal, pergeseran makna, dan modal sosial warganya.","PeriodicalId":396323,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":"111 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128995360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}