Contemporary Readings in Law and Social Justice最新文献_第10页

Urban Mobility Technologies, Algorithm-driven Sensing Devices, and Machine Learning-based Ethical Judgments in a Connected Vehicle Environment 城市交通技术、算法驱动的传感设备和基于机器学习的互联汽车环境中的道德判断

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2020-01-01 DOI: 10.22381/crlsj12220204

引用次数: 4

Can Self-Driving Cars Lead to Sustainability? Autonomous Smart Sensors, Perception and Planning Algorithms, and Data Processing Efficiency 自动驾驶汽车能带来可持续发展吗?自主智能传感器，感知和规划算法，以及数据处理效率

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2020-01-01 DOI: 10.22381/crlsj12120201

John Keane

引用次数: 4

Regulatory and Governance Mechanisms for Self-Driving Cars: Social Equity Benefits and Machine Learning-based Ethical Judgments 自动驾驶汽车的监管和治理机制:社会公平效益和基于机器学习的伦理判断

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2020-01-01 DOI: 10.22381/crlsj12120208

引用次数: 6

The Social Ethics of Self-Driving Cars: Public Perceptions and Predictions of Autonomous Vehicle Safety Risks 自动驾驶汽车的社会伦理:公众对自动驾驶汽车安全风险的认知和预测

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2020-01-01 DOI: 10.22381/crlsj12120205

H. Jones

引用次数: 0

Menggagas Mekanisme Preventive Review oleh MK, Upaya Percepatan Pembangunan Nasional Melalui Produk Hukum Berkualitas MK概述了通过优质法律产品加速国家建设的预防机制

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2019-07-29 DOI: 10.23917/laj.v4i1.8037

Dimas Firdausy Hunafa

{"title":"Menggagas Mekanisme Preventive Review oleh MK, Upaya Percepatan Pembangunan Nasional Melalui Produk Hukum Berkualitas","authors":"Dimas Firdausy Hunafa","doi":"10.23917/laj.v4i1.8037","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8037","url":null,"abstract":"Produk hukum yang berkualitas merupakan kebutuhan paling penting dalam proses pembangunan Nasional Negara Indonesia sebagai sarana pembangunan dalam berbagai lini dapat tercapai. Namun selama ini, banyaknya produk hukum yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengisyaratkan bahwa produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif masih belum bisa dikatakan berkualitas. Diperlukan penguatan dan sinergitas produk hukum dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini, dapat diupayakan melalui cabang kekuasaan kehakiman, yaitu dengan adanya mekanisme preventive review oleh MK. Istilah preventive review pada dasarnya, merupakan suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang (RUU) di MK yang nantinya akan menguji RUU sebelum disahkan dan diberlakukan. Sehingga, MK sebagai pengawal konstitusi memberikan kontribusi preventive bagi setiap produk hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat, agar kiranya dapat sejalan dengan cita konstitusi dan melahirkan produk hukum yang berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan yakni yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini setidaknya memberikan kesimpulan bahwa terdapat urgensi penambahan kewenangan preventive review oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana, jika mekanisme ini diterapkan, maka produk hukum yang dibuat diharapkan dapat sejalan dengan cita konstitusi sehingga melahirkan produk hukum yang berkualitas yang kemudian dapat menunjang dan mempercepat proses pembangunan di Negara Indonesia tercapai.","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78670339","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat 西爪哇省Cibuntu旅游政策开发模型

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2019-07-29 DOI: 10.23917/laj.v4i1.8028

Nining Latianingsih

{"title":"Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat","authors":"Nining Latianingsih","doi":"10.23917/laj.v4i1.8028","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8028","url":null,"abstract":"Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Indonesia tetapi juga memberikan berbagai dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan, pergeseran budaya lokal dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga produk pariwisata konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke produk pariwisata yang menghargai lingkungan, budaya, dan atraksi dengan cara yang khusus. Wisatawan tidak lagi hanya ingin menikmati keindahan alam dan kelengkapan fasilitas wisata tetapi juga turut berinteraksi langsung dengan lingkungan dan masyarakat setempat. Berdasarkan pernyataan tersebut, Desa Wisata merupakan suatu destinasi wisata yang sedang berkembang di Indonesia. Desa Wisata merupakan destinasi wisata dengan konsep pedesaan dengan karakteristik yang unik, khas dan ramah lingkungan. Keberhasilan pengembangan desa wisata perlu disertakan dengan partisipasi masyarakat desa sehingga adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Desa Wisata juga perlu membentuk suatu kebijakan (hukum) sebagai pedoman pengelolaan pengembangan pariwisata yang lebih tepat sehingga bisnis desa wisata akan meningkat lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengembangan kebijakan desa wisata guna pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Cibuntu berjalan dengan baik dilihat dari kekompakan masyarakat dalam turut serta memajukan desanya.","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"60 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78175827","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Pembangunan Hukum Nasional Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila Implementasi Kesejateraan Umum Pada masalah Lingkungan. 从超越自然的角度来看，工业化时代的国家法律发展在环境问题上的普遍实现。

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2019-07-29 DOI: 10.23917/LAJ.V4I1.8067

Aprilia Stefany Leliak

引用次数: 0

MENGGALI KEMBALI PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN DASAR NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBAL 重新挖掘潘卡西拉作为民族意识形态和国家法律建设在全球时代的基础上的作用

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2019-07-29 DOI: 10.23917/LAJ.V4I1.8066

Agna Suaila, Johny Krisnan

引用次数: 4

POLITIK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM KEGIATANBISNIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 为实现社会福利而进行的商业活动

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2019-07-29 DOI: 10.23917/LAJ.V4I1.8050

Sri Widiyastuti

{"title":"POLITIK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM KEGIATANBISNIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL","authors":"Sri Widiyastuti","doi":"10.23917/LAJ.V4I1.8050","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/LAJ.V4I1.8050","url":null,"abstract":"Konsep negara dan bisnis memiliki perbedaan yang cukup mendasar, sehingga dalam tataran praktisnya seringkali ada masalah yakni benturan kepentingan keduanya khususnya dalam kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bidang produksinya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dimana dampaknya tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat belum tercapai secara optimal. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami dua unsur penting yakni unsur bisnis dan unsur negara yang harus sinergi dalam pengelolaan BUMD terkait upayanya untuk mencapai tujuan negara yakni kemakmuran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang mengkaji data sekunder berupa bahan pustaka meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual, serta cara analisis kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep bisnis harus ada dalam fungsi pemerintahan daerah sebagai implementasi kegiatan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, sehingga makna bisnis yang dijalankan oleh pemerintah daerah esensinya adalah m empercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, antinomi dalam pengelolaan BUMD, yakni benturan antara unsur negara yang identik dengan pelayanan publik dengan unsur bisnis yang karakteristiknya mengejar keuntungan harus disikapi dengan perubahan paradigma pemerintah daerah dalam memaknai keuntungan BUMD. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan rumusan yang jelas mengenai tugas pelayanan umum dalam bidang-bidang produksi yang terkait hajat hidup orang banyak dalam regulasi yang mengatur mengenai BUMD. Keywords: Politik Hukum, Bisnis, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kesejahteraan Sosial.","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85150694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila 潘卡西拉超越工业化时代的公证职业

Contemporary Readings in Law and Social Justice Pub Date : 2019-07-29 DOI: 10.23917/laj.v4i1.8045

Aris Yulia

{"title":"Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila","authors":"Aris Yulia","doi":"10.23917/laj.v4i1.8045","DOIUrl":"https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045","url":null,"abstract":"Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran sangat besat dalam mengakomodasi perbuatan hukum sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Notaris dapat dikatakan sebagai profesi pejabat yang membuat dokumen tekuat dan terpenuh dalam pemenuhan bukti secara otentik atau sempurna yang dilakukan untuk proses penegakan hukum. Notaris dalam menjalankan profesinya diwajibkan untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dikarenakan keterkaitannya mengenai hal—hal yang menyangkut tentang perdata seperti transaksi-transaksi yang terjadi dan dilakukan melalui sarana elektronik dan banyak dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementrian Hukum & HAM yg terintegrasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS (Online Single Submission) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. Kemajuan informasi yang berkembang pesat ini bisa menjadi bumerang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan dan eksistensi notaris. Terdapat aturan yang diwajibkan dituangkan dalam bentuk akta notaris, dan jika hal ini tidak dilaksanakan atau tidak dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris, maka kegiatan dan/atau transaksi itu dianggap tak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukan terdapat hubungan hukum antara keperdataan di masyarakat dengan notaris, termasuk hubungan dalam bidang ekonomi. Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan bagaimana kedudukan hukum atas akta notaris dalam perizinan usaha terbaru bagi dunia kenotariatan? Keywords: Profesi Notaris, Era Transedental, Transendensi Pancasila, OSS.","PeriodicalId":38241,"journal":{"name":"Contemporary Readings in Law and Social Justice","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73018154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3