{"title":"PENGUATAN LITERASI GEOMARITIM DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL PADA PELAJARAN GEOGRAFI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS","authors":"NABILA DWI AGUSTIN, DEANDRA NURUL FADILAH","doi":"10.55960/jlri.v11i3.475","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.475","url":null,"abstract":"Saat ini, pemahaman terkait geomaritim di Indonesia masih belum maksimal. Dalam mewujudkan keamanan nasional maka diperlukan pemahaman, kepekaan dan kewaspadaan terhadap lingkungan maritim. Upaya menjaga dan berkontribusi langsung dalam pembangunan maritim Indonesia dapat dilakukan dengan penguatan literasi geomaritim. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mendeskripsikan penguatan literasi geomaritim dalam perspektif keamanan nasional pada pelajaran geografi serta implementasinya pada siswa sekolah menengah atas.
 Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa jurnal, arsip, buku, dokumen. Teknik pengambilan data berupa studi pustaka, dengan analisis data yaitu analisis bibliografi.
 Materi pembelajaran Geografi yang berkaitan dengan peningkatan literasi geomaritim yaitu Kemaritiman Indonesia yang terdapat pada Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) pada Fase F kelas XI. Penguatan literasi geomaritim dalam perspektif keamanan nasional, yaitu terkait a) Kedaulatan Indonesia dalam mengelola wilayah, b) Perlindungan terhadap sumber daya alam, c) Manajemen bencana untuk ketahanan nasional. Implementasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran geografi adalah membuat karya ilmiah terkait geomaritim, mengadakan kegiatan kunjungan lapangan ke pusat penelitian terkait geomaritim, membuat panel diskusi kelas dengan tema geomaritim dan membuat poster terkait upaya melestarikan sumber daya maritim Indonesia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelajaran geografi dapat menjadi media untuk meningkatkan literasi maritim.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135294463","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENGARUH LEGALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT PADA UU KUHP TERHADAP STABILITAS GEOPOLITIK INDONESIA","authors":"None LUTHFIE SULISTIAWAN","doi":"10.55960/jlri.v11i3.477","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.477","url":null,"abstract":"Stabilitas dari Geopolitik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek penting yaitu aspek sosial budaya yang memiliki beragam budaya, adat istiadat, agama dan Bahasa sebagai suatu sistem sosial yang mendukung kekuatan kebangsaan Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, maka konsep legalisasi Living Law dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP akan secara langsung mempengaruhi stabilitas geopolitik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan subjek pada unsur criminal justice system yaitu Bareskrim Polri, Kejagung RI dan MA RI ditambah dengan Kemendagri, Kemenkumham dan beberapa ahli hukum pidana. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat banyak sekali suku bangsa yang memiliki aturan adat tidak tertulis yang berbeda-beda, bahkan satu suku bisa memiliki lebih dari satu adat dari satu desa ke desa lainnya. Demikian halnya terdapat fakta bahwa Pemerintah pernah membatalkan ribuan Perda yang tidak sejalan dengan tujuan nasional dan bersifat intoleran. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian adalah perlu adanya perumusan Kebijakan yang matang, strategis dan visioner untuk melaksanakan amanat pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP agar stabilitas geopolitik Indonesia terjaga dan menjadi kekuatan kedudukan Indonesia dalam kancah regional serta global baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135294461","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
None AZIZ ALI HAERULLOH, None RIFQI FAKHRIAN MARTANI
{"title":"ANALISIS GEOPOLITIK ABAD 21 DI INDO-PASIFIK DAN PERSIAPAN INDONESIA DALAM MENYIKAPI KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN","authors":"None AZIZ ALI HAERULLOH, None RIFQI FAKHRIAN MARTANI","doi":"10.55960/jlri.v11i3.479","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.479","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keadaan Laut Cina Selatan (LCS) dan Laut Natuna Utara yang mulai digaungkan penamaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 2017, ketika Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Bagi Indonesia, Laut Natuna Utara merupakan bagian dari LCS yang menjadi sengketa antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Tiongkok yang terus menerus melakukan klaim dan provokasi di LCS, membuat situasi konflik menjadi semakin memanas. Keadaan terbaru memperlihatkan bahwa 5 kapal milisi sipil Tiongkok melakukan provokasi dengan mendekatkan diri ke arah kapal-kapal ASEAN yang sedang melakukan latihan formasi maritim bersama dengan India. Melihat klaim dan provokasi yang sering dilakukan oleh Tiongkok di LCS, maka Indonesia perlu mempersiapkan fasilitas dan strategi yang dapat menunjang pertahanan dan keamanan di sektor maritim. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang dipersiapkan untuk menunjang sektor maritim Indonesia terbilang kecil dibandingkan dengan anggaran yang dipersiapkan Tiongkok. Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia, karena sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan pendekatan studi kasus dan didukung pengumpulan data melalui studi literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori balance of power yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dan konsep keamanan dari Barry Buzan dkk. Indonesia diharapkan mampu melakukan tindakan preventif apabila terjadi spillover konflik di LCS khususnya Kogabwilhan I dengan berbagai unsur strategis dan taktis.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135293969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
None Muhammad Sajidin, None Inggar Saputra, None Wida Nofiasari
{"title":"STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASIA TENGGARA","authors":"None Muhammad Sajidin, None Inggar Saputra, None Wida Nofiasari","doi":"10.55960/jlri.v11i3.476","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.476","url":null,"abstract":"Salah satu ancaman yang sering muncul bagi Indonesia dan negara di Asia Tenggara adalah kejahatan yang melintasi batas negara atau kejahatan transnasional (Transnational crime). Kejahatan jenis ini muncul akibat kedekatan geografis wilayah suatu negara yang berdampak mudahnya akses untuk melakukan kejahatan transnasional. Untuk mengatasi kejahatan transnasional tersebut, diperlukan tindakan hukum, operasi intelijen dan upaya diplomasi antar negara Asia Tenggara untuk mencegah agar kejahatan transnasional tidak lagi terjadi di lautan. Tujuan utama penelitian ini adalah melihat bagaimana strategi keamanan maritim yang tepat bagi Indonesia untuk menghadapi kejahatan transnasional di Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan menggunakan teori dan konsep dari buku, jurnal, artikel media massa dan lainnya. Hasil penelitian menyebutkan untuk menghadapi kejahatan transnasional diperlukan tiga langkah strategis. Pertama kerjasama antara penegak hukum lintas negara. Kedua adanya operasi intelijen Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya untuk mengungkap dan menekan praktek kejahatan transnasional. Ketiga, peningkatan upaya diplomasi maritim antar negara Asia Tenggara dalam menghadapi praktek kejahatan transnasional. Kesimpulan penelitian adalah diperlukan koordinasi penegak hukum, intelijen dan diplomasi maritim antara Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya dalam menekan dan menghadapi kejahatan transnasional di Asia Tenggara.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135294462","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENGUATAN KELEMBAGAAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DALAM UNCLOS 1982 DAN UNDANG-UNDANG PELAYARAN TAHUN 2008","authors":"BAYU PUTRO SUWITO, ELFATHA BORROMEU DUARTE, ALFINA PUSPITA PRAYOGO","doi":"10.55960/jlri.v11i3.473","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.473","url":null,"abstract":"Karena laut memiliki banyak kepentingan nasional yang harus dilindungi dan diamankan, serta kebutuhan Indonesia untuk memenuhi kewajiban berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah disahkan. Dimana Pembentukan lembaga Penjaga Laut dan Pantai/Sea and Coast Guard, mandat dari Undang - Undang No.17 tahun 2008, juga isi dari konvensi International Maritime Organization (IMO) bahwa aparat penegakan hukum di laut berasal dari institusi sipil (Civil Society).
 Kajian ilmiah ini memfokuskan pada kaidah substansi hukum yang tergolong dalam kajian hukum normatif deskriptif.
 Nomenclature peraturan perundang undangan yang mengatur penjagaan laut dan pantai terdapat di pasal 276 UU Pelayaran Nomor.17/2008, di pasal 281 tersebut menyatakan tentang pembentukan nomenklatur penjaga laut dan pantai tertuang di Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008 Pasal 276 diatur oleh peraturan pemerintah. Upaya Indonesia di dalam meratifikasi konvensi yang diterbitkan oleh International Maritime Organization (IMO) mempunyai konsekuensi atau suatu keharusan dilaksanakan serta menjadi sebuah kewajiban dalam upaya pembentukan suatu badan Penjagaan According to Pantai atau Sea and Coast Guard .
 Untuk itu perlu adanya tindak lanjut kembali untuk pembuatan Rancangan Peraturan turunan Tentang Penjagaan Laut dan Pantai sebagai mandate dari Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"2016 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135294117","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"OPTIMASI KONSEP SATU DATA ARSITEKTUR DIGITAL: SUATU KERANGKA KONSEP ANALISIS KETAHANAN NASIONAL","authors":"None CATURIDA MEIWANTO DOKTORALINA","doi":"10.55960/jlri.v11i3.480","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.480","url":null,"abstract":"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih terfragmentasi oleh kelembagaan dan tata kelola. Kesannya sering repetitif dan tidak terintegrasi, yang berdampak pada keamanan data pengguna. Transformasi Arsitektur Digital (A/D) dalam rangka Ketahanan Nasional dalam pelayanan publik, seperti pajak, pendidikan, kemitraan pemerintah-swasta, dan inovasi penelitian, perlu diimplementasikan. Stakeholder theory, dengan kerangka konseptual Penta Helix, digunakan untuk menyediakan hubungan strategis dengan penelitian. Metode kualitatif dengan teknik wawancara semi terstruktur (FGD) dan content analysis digunakan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia mensyaratkan pelaksanaan percepatan dalam batas-batasnya. Strategi dalam implementasi regulasi A/D seperti pajak, pendidikan, kerjasama swasta-pemerintah, dan riset-inovasi dapat dilakukan dengan optimalisasi sumber daya manusia, memberikan intensifikasi riset di perguruan tinggi yang membahas isu taksonomi bloom anatomi indeks dengan luaran kerjasama bilateral dan multilateral. Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi masyarakat yang menggunakan software ilegal, memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menggunakan TIK dan media digital lainnya dengan memperhatikan keamanan data. Bagi peneliti selanjutnya, pengujian dapat dilakukan melalui metode kuantitatif dengan memperoleh data sekunder populasi dan sampel pengguna layanan publik dengan mengaitkan berbagai teori yang relevan. Bagi Pemerintah, khususnya Arsitektur Digital Nasional/SPBE, regulasi harus ditetapkan dengan metode pelaporan yang tepat untuk menggabungkan berbagai layanan.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135294464","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Dampak Generasi Roti Apit Terhadap Peluang Bonus Demografi Di Indonesia","authors":"Di Indonesia, K.P.Suharyono, S.Hadiningrat","doi":"10.55960/jlri.v11i2.432","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i2.432","url":null,"abstract":"Beban ganda generasi roti apit (sandwich generation) yang menanggung tiga generasi, satu generasi diatasnya, diri sendiri dan satu digenerasi dibawahnya mempengaruhi produktivitas dan daya saingnya., terlebih di saat krisis ekonomi global akibat dari pandemic Covid 19 dan dampak perang. Bagi Indonesia, ini titik krusial dalam memanfaatkan peluang bonus demografi karena generasi roti apit mencapai 70,72 persen dari total penduduk sebanyak 271,35 juta jiwa sesuai dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020. Istilah “sandwich generation” yang dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dorothy A. Miller pada tahun 1981 juga terjadi di semua negara, terlebih di Indonesia dimana masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai riligius dan kekerabatan. Mereka rentan menjadi miskin, manakala terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang berdampak kepada dirinya maupun dua generasi yang ditanggungnya. Mereka umunya memiliki latar belakang pendidikan dan pendapatan yang rendah, sehingga produktivitas yang diharapkan dari pemanfaatan bonus demografi dapat tertahan oleh munculnya berbagai persoalan multi dimensional dari generasi roti apit. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan variable generasi roti apit dan peluang pemanfaatan bonus demografi di Indonesia. Analisis data bersifat naratif mengacu pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Kondisi mereka yang fatik mengakibatkan produktivitas dan daya saingnya rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari solusi terbaik melalui pendidikan dan latihan maupun jaminan sosial baik bagi generasi roti apit maupun yang menjadi tanggungannya.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123437470","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Peran dan Kapabilitas Female Peacekeepers Guna Mewujudkan Gender Mainstreaming","authors":"Sriyanto","doi":"10.55960/jlri.v11i2.434","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i2.434","url":null,"abstract":"Empati profesional menawarkan solusi untuk memahami kebutuhan dasar dalam sebuah konflik, dimana sebagian korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat peran dan kapabilitas penjaga perdamaian perempuan untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana permasalahan yang ada digambarkan melalui pemahaman mendalam dan dikembangkan berdasarkan sudut pandang para informan yang merupakan para pejabat yang terkait langsung dengan pembangunan kapabilitas peacekeepers Indonesia, dari semua tataran kewenangan, dimana peneliti sebagai instrumen manusia. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa peningkatan kapabilitas penjaga perdamaian perempuan saat ini masih sangat terbatas karena kurangnya perspektif gender di antara para pemangku kepentingan dan penjaga perdamaian itu sendiri. Indonesia belum memenuhi target untuk mempercepat peningkatan partisipasi penjaga perdamaian perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang ditetapkan dalam Strategi Paritas Gender Seragam PBB 2018-2028. Selain itu payung hukum, anggaran, material dan sumber daya manusia merupakan beberapa masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tulisan ini menggunakan teori strategi Arthur F Lykke Jr, sebagai pisau analisis yang terdiri dari tiga aspek; yaitu ends, means dan ways untuk menemukan beberapa rekomendasi dari permasalahan yang ditemukan tersebut. Makalah ini menyimpulkan bahwa kolaborasi diperlukan dalam semua aspek peningkatan kemampuan, termasuk standar kemampuan sumber daya manusia dan satuan, kepemimpinan, jaringan, material, serta sarana dan prasarana. Selain itu, aspek regulasi dan anggaran yang ditetapkan Pemerintah DPR sangat penting dalam upaya pengembangan kemampuan secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu menerapkan dan mengembangkan UNPCRS sebagai sistem PBB saat ini untuk menyediakan unit[1]unit PBB yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam peningkatan kemampuan Pasukan Penjaga Perdamaian perempuan Indonesia.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125707968","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pratondo Ario Seno Sudiro, Elsa Aliya Rizqoh, Jupriyanto
{"title":"Kajian Potensi Fungsi BAKAMLA RI Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014","authors":"Pratondo Ario Seno Sudiro, Elsa Aliya Rizqoh, Jupriyanto","doi":"10.55960/jlri.v11i2.429","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i2.429","url":null,"abstract":"Ketahanan Nasional merupakan kemampuan yang bersifat dinamis untuk mencapai/mewujudkan tujuan nasional. Dalam membangun Ketahanan Nasional, diperlukan Unsur-Unsur Ketahanan Nasional yang dikenal dengan Astagatra (Delapan Aspek). Ketahanan Nasional yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan. Visi Poros Maritim Dunia merupakan Tujuan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan yang untuk mencapainya diperlukan kondisi Ketahanan Nasional di Laut yang (berarti) terdiri dari Astagatra Kelautan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 adalah undang-undang ‘payung’ bagi beberapa peraturan perundang[1]undangan sektoral yang berkaitan dengan laut. Pada bagian akhir undang-undang ini dijelaskan perihal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sebagai lembaga yang berwenang terhadap penegakan hukum di laut. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Kelautan, Bakamla RI memiliki fungsi yang meliputi seluruh Astagatra sehingga eksistensinya diperlukan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut. Penelitian ini merupakan kombinasi antara Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keterkaitan erat antara fungsi Bakamla RI menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Pasal 62 dengan Astagatra pada Ketahanan Nasional sehingga dapat disimpulkan bahwa Bakamla RI memiliki potensi untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut melalui fungsinya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128218990","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Dampak Perubahan Lahan Melalui Pemanfaatan Remote Sensing dan GIS Terhadap Kebijakan Publik","authors":"Nety Nurda, M. I. Habibie","doi":"10.55960/jlri.v11i2.433","DOIUrl":"https://doi.org/10.55960/jlri.v11i2.433","url":null,"abstract":"Informasi tentang perubahan lahan sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Peta perubahan lahan dapat membantu dalam menentukan di mana infrastruktur baru harus dibangun, atau di mana upaya konservasi harus difokuskan. Lahan, terutama hutan, berperan penting dalam siklus karbon global. Oleh karena itu, perubahan lahan memiliki dampak signifikan terhadap perubahan iklim. Memahami perubahan lahan sangat penting untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan lahan, khususnya deforestasi dan pembukaan lahan, adalah ancaman utama terhadap biodiversitas. Memantau perubahan lahan bisa membantu dalam upaya konservasi dan perlindungan habitat. Remote sensing dan GIS memungkinkan deteksi perubahan lahan di skala yang sangat luas, dari tingkat lokal hingga global. Data dari remote sensing dan GIS dapat digunakan untuk menganalisis tren perubahan lahan sepanjang waktu dan memprediksi perubahan masa depan dengan menggunakan ArcMap dan ArcGIS. Metode pengambilan keputusan multi[1]kriteria Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan untuk menentukan pentingnya berbagai faktor yang mempengaruhi potensi hutan yang digunakan dalam analisis GIS untuk memprediksi potensi hutan dan mendukung pembuatan kebijakan dan penegakan hukum.","PeriodicalId":368655,"journal":{"name":"Jurnal Lemhannas RI","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122140189","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}