PLENO JURE最新文献

筛选
英文 中文
Hambatan Dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Koperasi 合作储蓄贷款协议中的障碍
PLENO JURE Pub Date : 2022-09-23 DOI: 10.37541/plenojure.v11i2.799
Ilham Abbas
{"title":"Hambatan Dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Koperasi","authors":"Ilham Abbas","doi":"10.37541/plenojure.v11i2.799","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.799","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam pada Koperasi berdasarkan hukum yang berlaku secara holistik di Indonesia, dan untuk mengetahui penghambat dalam proses perjanjian kredit simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan penelitan pada realitas hukum dalam masyarakat dalam memanfaatkan koperasi di Kota Makassar sebagai wilayah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota Koperasi cukup menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan berkesesuaian dengan norma-norma hukum, namun masih ada faktor penghambat dalam proses perjanjian kredit simpan pinjam pada koperasi di wilayah penelitian yaitu karena faktor profesi dan wanprestasi di lembaga keuangan lainnya. Sebagai temuan penelitian ini bahwa teknis menyelesaikan sengketa apabila anggota Koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus akan mendatangi anggota Koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota Koperasi sampai tidak bisa membayar pinjamannya menjadi pola kekeluargaan yang dilakukan untuk mewujudkan konsep koperasi. Rekomendasi penelitian ini yaitu hendaknya pihak Koperasi dalam menetapkan nilai jaminan lebih memperhitungkan secara cermat sehingga apabila anggota Koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biaya-biaya atas keterlambatan tersebut dan diharapkan pihak Koperasi tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak anggota Koperasi yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis berdasarkan prinsip kekeluargaan yang dicetuskan koperasi. \u0000Abstract. This study aims to determine the implementation of loan agreements in cooperatives based on laws that apply holistically in Indonesia, and to determine savings in the loan agreement process at Mallomo Jaya Abadi Cooperatives. This study uses empirical legal research methods, namely legal research that focuses on research on the legal reality in society in utilizing cooperatives in Makassar City as a research area. The results of this study indicate that the implementation of the agreement between the parties is very easy. Cooperative members are sufficient to provide guarantees in accordance with the goods that have been determined by the Savings and Loans Cooperative (KSP) and in accordance with legal norms, but there are still inhibiting factors in the loan agreement process at cooperatives in the research area, namely due to professional factors and default at the institution. other finance. As a finding of this study that technically resolving disputes if the members of the Cooperative are in default, the management Cooperative will go to the members of the cooperative and ask ","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121759652","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana
PLENO JURE Pub Date : 2022-09-08 DOI: 10.37541/plenojure.v11i2.700
Abdul Rahim, Muhammad Ibnu Fajar Rahim
{"title":"Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana","authors":"Abdul Rahim, Muhammad Ibnu Fajar Rahim","doi":"10.37541/plenojure.v11i2.700","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.700","url":null,"abstract":"Penundaan pemeriksaan perkara dengan alasan adanya sengketa pra yudisial atau prejudiciel geschil harus didasari pada argumentasi hukum yang jelas dan konkret. Penerapan prejudicial geschile sering dilakukan dalam perkara dengan objek tanah maupun surat-surat yang mendasari kepemilikan tanah. Berbagai peraturan di Indonesia yang mengatur prejudiciel geschil hanya memberikan kewenangan dan bukan kewajiban untuk menerapkan prejudiciel geschil. Apabila status keperdataan hak atas kepemilikan tanah belum jelas dan harus ditentukan oleh putusan perdata, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda menunggu putusan perdata. Sebaliknya, apabila dalam suatu hak kepemilikan atas tanah dilatarbelakangi kejahatan, maka putusan perkara pidana yang akan menentukan status keperdataan hak kepemilikan tersebut. Kerumitan dan problematika penerapan prejudiciel geschil membawa kewajiban bagi maka penegak hukum dalam menerapkannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar penegakan hukum pidana berjalan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. \u0000Abstract. The postponement of case examination on the grounds of a pre-judicial dispute or prejudiciel geschil must be based on clear and concrete legal arguments. The application of prejudicial geschile is often carried out in cases with land objects or documents that underlie land ownership. Various regulations in Indonesia that regulate prejudiciel geschil only give authority and not the obligation to apply prejudiciel geschil. If the civil status of land ownership rights is not clear and must be determined by a civil decision, the examination of a criminal case can be postponed pending a civil decision. On the other hand, if there is a criminal background in a land ownership right, then the decision of a criminal case will determine the civil status of the ownership right. The complexity and problems of implementing prejudiciel geschil carry an obligation, so law enforcers in implementing it must prioritize the principle of prudence so that criminal law enforcement runs to realize justice based on statutory regulations.","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117171380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Perluasan Alat Bukti Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana 在刑事证据系统中扩大环境保护和管理的证据
PLENO JURE Pub Date : 2022-09-08 DOI: 10.37541/plenojure.v11i2.845
abdul wahid
{"title":"Perluasan Alat Bukti Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana","authors":"abdul wahid","doi":"10.37541/plenojure.v11i2.845","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.845","url":null,"abstract":"Sulitnya menjerat pelaku kejahatan terhadap lingkungan berdasarkan alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga diperlukan alat bukti sesuai dengan perkembangan teknologi karena sebagian besar pelaku kejahatan lingkungan mempergunakan teknologi sebagai salah satu modus operandi. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah perluasan alat bukti dalam perkara pidana lingkungan dan (2) bagaimanakah kekuatan alat bukti teknologi informasi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Perluasan alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 muncul dengan dilatarbelakangi oleh modus-modus kejahatan lingkungan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan informasi guna mengelabui proses penyidikan. Kekuatan alat bukti yang diatur dalam Pasal 96 huruf (f) membutuhkan alat bukti lainnya atau ada kesesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, harus diperkuat oleh saksi ahli, yang mengetahuinya atau keterangan saksi ahli yang menerangkan keaslian suatu alat bukti. \u0000Abstract. It is difficult to ensnare perpetrators of crimes against the environment based on evidence in the Criminal Procedure Code, so the evidence is needed in accordance with technological developments because most environmental crime perpetrators use technology as one of their modus operandi. The formulations in this study are (1) how is the expansion of evidence in environmental criminal cases and (2) how is the strength of information technology evidence in Article 96 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research was conducted using normative legal research. The conclusions of this study are: The expansion of the evidence contained in Law Number 32 of 2009 appears against the background of modes of environmental crime carried out in various ways and actions that are always changing in accordance with the development of advances in technology and information in order to deceive investigative process. The strength of evidence as regulated in Article 96 letter (f) requires other evidence, or there is conformity as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, must be strengthened by expert witnesses who know it or expert witness statements that explain the authenticity of the evidence.","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116751605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Komputer 计算机领域的刑法政策执行
PLENO JURE Pub Date : 2022-09-08 DOI: 10.37541/plenojure.v11i2.818
Muhammad Yunus Idy
{"title":"Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Komputer","authors":"Muhammad Yunus Idy","doi":"10.37541/plenojure.v11i2.818","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.818","url":null,"abstract":"Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk upaya penanggulangan cybercrime dengan menggunakan sarana penal serta mekanisme pertanggungjawabannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah statuta approach, conseptual approach, dan comparative approach. Tipe penelitiannya adalah Normative Legal Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan cybercrime dengan menggunakan sarana penal atau dengan menggunakan kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) harus lebih sesuai dengan keadaan atau situasi sekarang dan untuk masa-masa yang akan datang, maka dibentuklah undang-undang ITE untuk mengatasi permasalahan sebelumnya terkait dengan pengaturan tentang penanggulangan cybercrime yang masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidananya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dapat dijatuhkan kepada individu dan korporasi. Namun demikian sistem pertanggungjawaban korporasi belum cukup jelas dan terperinci, khususnya berkaitan dengan kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. \u0000Abstract. The problem discussed in this study is how the form of cybercrime prevention efforts using penal facilities and accountability mechanisms as stipulated in the ITE law. The research method used is the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The type of research is normative legal research. The results of the study indicate that efforts to overcome cybercrime by using penal facilities or by using criminal law policies/politics (penal policy) must be more in line with the current situation or situation and for the future, so the ITE law was formed to overcome previous problems. Related to the regulation of cybercrime prevention which is still scattered in various applicable laws and regulations. Criminal liability, as stipulated in the law on information and electronic transactions, can be imposed on individuals and corporations. However, the corporate responsibility system is not yet clear and detailed, especially with regard to when the corporation is said to have committed a crime, who is responsible, and the criminal sanctions that can be imposed. \u0000  \u0000 ","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115767876","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Konsistensi Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja
PLENO JURE Pub Date : 2022-07-19 DOI: 10.37541/plenojure.v11i2.761
Andi Surya Nusantara Djabba, Farida Patittingi, S. Nur, Liong Rahman
{"title":"Konsistensi Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja","authors":"Andi Surya Nusantara Djabba, Farida Patittingi, S. Nur, Liong Rahman","doi":"10.37541/plenojure.v11i2.761","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.761","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang isu konsistensi pengaturan mengenai HGU setelah diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja. Indikator pembahasan mengenai konsistensi pengaturan HGU ialah sejauhmana konsistensi pengaturan HGU pada Undang-undang Cipta Kerja terhadap Undang-undang Pokok Agraria yang ditinjau dari segi kaidah bahasa hukum, prinsip dan materi pengaturan HGU. Adapun penelitian tesis ini merupakan penelitian normatif yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah inkonsistensi dari segi kaidah bahasa hukum, prinsip dan materi pengaturan HGU dalam Undang-undang Cipta Kerja dikarenakan tidak adanya penentuan relasi dalam perumusan pengaturan HGU dalam Undang-undang Cipta Kerja terhadap Undang-undang Pokok Agraria.","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131261757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater 使用Paylater系统保护消费者法律
PLENO JURE Pub Date : 2022-04-30 DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.701
Sania Puspita Anggraini, Hardian Iskandar
{"title":"Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater","authors":"Sania Puspita Anggraini, Hardian Iskandar","doi":"10.37541/plenojure.v11i1.701","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.701","url":null,"abstract":"Akhir-akhir ini fitur Paylater ini banyak diminati oleh masyarakat karena dapat mempermudah mereka untuk melakukan transaksi dan menyelesaikan pembayaran di kemudian hari. Selain itu, bunga yang di berikan oleh sistem ini cukup terjangkau. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam penggunaan Shopeepaylater, yakni mengetahui dan menjelaskan bentuk kedudukan hukum, perlindungan hukum serta akibat hukum bagi para pihak pengguna Shopeepaylater. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) serta pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Dan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perjanjian Shopeepaylater hanya menjelaskan aturan untuk salah satu pihak saja, yakni pengguna Shopeepaylater. Dan dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan aturan mengenai penyalahgunaan data pribadi pengguna serta aturan apabila pihak penyelenggara melakukan tindakan wanprestasi.","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117005604","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia 根据印尼宪法,从人权的角度来看,死刑是死刑
PLENO JURE Pub Date : 2022-04-23 DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.676
Askari Razak
{"title":"Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia","authors":"Askari Razak","doi":"10.37541/plenojure.v11i1.676","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.676","url":null,"abstract":"Isu hak azasi manusia pasca amandemen konstitusi menjadi isu yang krusial untuk dikaji, mengingat rezim konstitusi Indonesia saat ini sangat memperkuat perlindungan hak azasi manusia, namun sekaligus beberapa produk perundang-undangan di Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam klausul normanya. Type penelitian normatif dan konseptual digunakan sebagai metode penelitian artikel ini. Bertujuan untuk menggambarkan secara normatif konstitusional kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga akhir tulisan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bahwa terkait penerapan hukuman mati. Menurut konstitusi Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan klausul norma yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, dalam berbagai perubahan hukum positif di Indonesia ke depan harus dibentuk sesuai dengan kehendak konstitusi Indonesia sebagai dasar hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \u0000Abstract. The issue of Human Rights after the amendment of the Basic Law has become a crucial issue to be studied, considering that the current regime of the Constitution of the Republic of Indonesia greatly strengthens the protection of human rights, but at the same time several products of legislation in Indonesia still apply the death penalty in its norm clause. Therefore, this paper is intended to describe in a constitutional normative manner the position of the death penalty in the perspective of Human Rights as regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia, so that the end of this paper aims to provide clarity that the death penalty is actually not known. in the Constitution of the Republic of Indonesia, This is in line with the norm clause which explicitly states that everyone has the right to live and has the right to defend their life. Therefore, in various changes to the legislation (positive law) in Indonesia in the future, it must be formed in accordance with the will of the Constitution of the Republic of Indonesia as the highest legal basis in the Unitary State of the Republic of Indonesia.","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124490125","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum 人类在法律形成中的权威,作为法律的改变
PLENO JURE Pub Date : 2022-03-14 DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.661
Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, Muhammad Sauki Alhabsyi
{"title":"Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum","authors":"Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, Muhammad Sauki Alhabsyi","doi":"10.37541/plenojure.v11i1.661","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.661","url":null,"abstract":"Perubahan hukum telah terjadi semenjak masa kenabian hingga saat ini. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan dalam perubahan zaman dari masa ke masa, bahkan hingga saat ini yang sudah sangat berkembang sebagai jawaban dari persoalan sosial yang sangat beragam. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut dengan memakai pendekatan normatif yang lebih menitikberatkan pada analisis terhadap kewenangan manusia dalam pembentukan hukum, serta implementasinya terhadap perubahan hukum, khususnya hukum Islam. Adapun jenis data yang dipakai, yaitu jenis data kajian pustaka yang penulis peroleh dari berbagai literatur ataupun rujukan yang terkait, serta diolah dengan cara deskriptif-kualitatif. Hasil dari artikel ini menjelaskan bahwa manusia memang mempunyai hak dalam merubah hukum, namun manusia juga mempunyai batasan dalam hal tersebut. Batas kewenangan manusia dalam merubah hukum bahwa hukum yang dapat dirubah itu ialah hukum yang tidak terdapat suatu nash, serta ada nashnya, namun di dalam nash itu menjelaskan bahwa terdapat suatu hak atau kewenangan manusia untuk tidak melaksanakannya atau bahkan merubah hukum tersebut, sehingga perubahan hukum yang telah ditetapkan oleh manusia tetap diimplementasikan, serta menjadi pedoman dalam merespon perubahan zaman. \u0000AbstractChanges in the law have occurred since the time of the prophesied to the present. This has become a necessity in the changing times from time to time, even today, which has been very developed as an answer to very diverse social problems. This paper aims to provide an explanation regarding this issue by using a normative approach that focuses more on the analysis of human authority in the formation of law, as well as its implementation of legal changes, especially Islamic law. The type of data used the type of literature review, data that the author obtained from various literatures or related references, and processed in a descriptive-qualitative way. The results of this article explain that humans do have the right to change the law, but humans also have limitations in this regard. The limit of human authority in changing the law is that the law that can be changed is the law that does not contain a text, and there is a text, but in the text, it explains that there is a human right or authority not to implement it or even change the law, so that changes in law that have been determined by humans are still implemented, and become guidelines in responding to changing times.","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134078527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
Efektivitas Pengawasan Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun oleh Pemerintah 政府单位所有者和居民会议成立的监督成效
PLENO JURE Pub Date : 2022-03-05 DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.651
Rocky Steevy Mantaiborbir, M. Arsy
{"title":"Efektivitas Pengawasan Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun oleh Pemerintah","authors":"Rocky Steevy Mantaiborbir, M. Arsy","doi":"10.37541/plenojure.v11i1.651","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.651","url":null,"abstract":"Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata, sebagai salah satu usaha untuk mengisi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah terhadap pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan mengetahui penerapan sanksi terhadap pengembang yang merangkap sebagai anggota pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan, Data dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah. Sampel sebanyak sebelas orang yang dipilih secara purposive (dipilih secara sengaja). Data dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan efektif, khususnya dalam hal Pembentukan PPPSRS, sedangkan penerapan sanksi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal melakukan penindakan terhadap oknum pengembang Rumah Susun Graha Cempaka Mas tidak tegas karena hanya sebatas sanksi administratif yang berlangsung dari tahun 2013 yakni penerapan tarif listrik, air, Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), dan parkir kembali ketarif yang lama, dan pemberitahuan pemberhentian sementara kegiatan rapat anggota oleh Pengurus Perhimpunan Rumah Susun Graha Cempaka Mas baru diterbitkan awal tahun 2015, tanpa tindakan pengawasan dari pemerintah, sehingga pemberhentian kegiatan rapat anggota oleh pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun sampai saat ini tidak dilaksanakan.","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123564306","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Tanggung Jawab Awak Sarana Perkeretaapian
PLENO JURE Pub Date : 2021-12-14 DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.615
Dhina Setyo Oktaria
{"title":"Tanggung Jawab Awak Sarana Perkeretaapian","authors":"Dhina Setyo Oktaria","doi":"10.37541/plenojure.v11i1.615","DOIUrl":"https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.615","url":null,"abstract":"Awak sarana perkeretaapian terdiri dari masinis dan asisten masinis yang mengoperasikan sarana kereta api di jalur kereta api. Di Indonesia telah terjadi beberapa kali kecelakaan perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian seringkali disalahkan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dari awak sarana perkeretaapian sesuai dengan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2007 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 56. Sanksi Pidana sesuai pasal 359 dan 360 KUHP dapat dikenakan jika awak sarana perkeretaapian terbukti melakukan kesalahan berupa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal, luka berat ataupun luka ringan. Namun tetap memperhitungkan adanya praduga tak bersalah sesuai amanat HAM serta Pasal 203 UU Nomor 23 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam pasal 56 UU nomor 11 tahun 2020  dalam pasal 203. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan hasil penyelidikan PPNS perkeretaapian, Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian, penyidikan terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian yang digunakan untuk perjalanan kereta api, dan penyelenggara sarana perkeretaapian yang merupakan instansi tempat awak sarana perkeretaapian bekerja. Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib untuk memperkerjakan seorang awak sarana perkeretaapian yang kompeten dibuktikan dengan mempunyai sertifikasi kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. \u0000AbstractThe crew of the railway facility consists of a machinist and an assistant engineer who operates rail facilities on the railway line. In Indonesia, there have been several railway accidents. The crew of the railway facilities are often blamed for the accident. The purpose of this study is to analyze the criminal liability of the crew of the railway facility if the crew of the railway facility is proven to have made a mistake in the form of negligence which resulted in the death of another person, serious injury or minor injury. However, taking into account the presumption of innocence following the mandate of human rights and waiting for the judge to give a decision by considering the results of the investigation of the railway PPNS, Police Investigations and Investigations, investigations into the organizers of the railway infrastructure used for train travel, and the operator of railway facilities which is the agency where the crew of the facilities is located. railway works. The operator of railway facilities is obliged to employ a competent crew of railway facilities as evidenced by having certification of skills as a crew of railway facilities.","PeriodicalId":352807,"journal":{"name":"PLENO JURE","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125953563","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书