GEMA PUBLICA最新文献

筛选
英文 中文
KLASTERISASI PROVINSI DI INDONESIA MENURUT KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019 MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS CLUSTERING 印度尼西亚省级法规根据2019年就业特征的特点,采用了模糊的c -手段来概括
GEMA PUBLICA Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.124-136
Aan Andriatno, Afiqi Pasha, F. Nasida, Oki Oktaviani, Olivia Putri, N. Syahri, Rani Nooraeni
{"title":"KLASTERISASI PROVINSI DI INDONESIA MENURUT KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019 MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS CLUSTERING","authors":"Aan Andriatno, Afiqi Pasha, F. Nasida, Oki Oktaviani, Olivia Putri, N. Syahri, Rani Nooraeni","doi":"10.14710/gp.6.2.2021.124-136","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.6.2.2021.124-136","url":null,"abstract":"Ketenagakerjaan merupakan bidang yang vital dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Dewasa ini, problematika terkait ketenagakerjaan semakin kompleks dan menjadi tantangan dunia. Sustainable Development Goals  menyoroti secara khusus peningkatan kualitas ketenagakerjaan, tertuang dalam tujuan kelima, yang secara lebih spesifik menggarisbawahi kelayakan pekerjaan. Sampai tahun 2030, dunia menargetkan kelayakan pekerjaan penuh yang diimbangi dengan menurunnya tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan suatu fenomena yang banyak mendapatkan sorotan dan merupakan isu strategis dalam pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai level yang setara dengan pengangguran global. Meskipun demikian, masih terjadi ketimpangan antarprovinsi. Penerapan program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaan provinsi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan serta mewujudkan kelayakan pekerjaan secara beriringan. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy C-Means Clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia ke dalam klaster-klaster menurut karakteristik ketenagakerjaan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu kesempatan kerja dan kelayakan pekerjaan. Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan 34 provinsi ke dalam dua klaster. Klaster pertama beranggotakan provinsi-provinsi dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah, namun kelayakan pekerjaannya sudah baik. Sedangkan klaster kedua memiliki karakteristik kesempatan kerja yang tinggi, namun belum diimbangi dengan kelayakan pekerjaan yang baik. Terhadap kedua klaster yang terbentuk, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlakuan atau menerapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134091248","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
POTENSI DAN TANTANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DPMPTSP KOTA MEDAN 在MEDAN城市DPMPTSP实现在线许可服务政策方面,人类资源的潜力和挑战
GEMA PUBLICA Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.137-157
Nurhafsyah Daulay, Ermi Girsang, Putranto Manalu
{"title":"POTENSI DAN TANTANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DPMPTSP KOTA MEDAN","authors":"Nurhafsyah Daulay, Ermi Girsang, Putranto Manalu","doi":"10.14710/gp.6.2.2021.137-157","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.6.2.2021.137-157","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the existence of the human resource dimension in the implementation of the healthcare facility licensing policy implemented by the Medan City Investment and One Stop Service (DPMPTSP) in 2020. This study uses a qualitative approach by utilizing in-depth interviews and observations as the main data sources. The results of the study indicate that the transition of facility licensing services from conventional methods to online-based services or e-government is a challenge in policy implementation, especially related to the human resource dimension. The human resources for implementing the online licensing service policy in quantity are seen as still inadequate in addition to the technical competence of existing employees who have not fully supported the implementation of the electronic and online-based services.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133186361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KEBERHASILAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN VAKSINASI DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA 关心的成功保护了印尼迅速接种疫苗和公共服务的政策
GEMA PUBLICA Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.95-109
Aridyah Fastyaningsih
{"title":"KEBERHASILAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN VAKSINASI DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA","authors":"Aridyah Fastyaningsih","doi":"10.14710/gp.6.2.2021.95-109","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.6.2.2021.95-109","url":null,"abstract":"COVID-19 now is a pandemic that is happening in many countries in the world. The government's policy by vaccination program is the main objective of reducing the number of Corona Virus transmissions and efforts to restore the national economy. Indonesian government has launched the PeduliLindung application to help the government dive COVID-19 problem in Indonesia. This application was introduced directly by the Ministry of Communication and Information Technology. PeduliLindung application was created as an effort to reduce the COVID-19 virus. The way this application works relies on the participation of the community. Through this application, we can find out the data on the results of the Covid-19 examination and national vaccination data because it is already integrated in the application. The purpose of this study was to determine the success of the PeduliLindung application in accelerating vaccination and access to public services in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the PeduliLindung application is effective in supporting the accelerated vaccination policy, although there are pros and cons and some fraud in its implementation.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"225 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126041693","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR DAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI DALAM RANGKA FUNGSI PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA 护照服务和移民局工作单位成立政策的有效性,以了解在印尼服务和监督移民的职能
GEMA PUBLICA Pub Date : 2020-10-30 DOI: 10.14710/GP.5.2.2020.72-97
Tony Yuri Rahmanto
{"title":"EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR DAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI DALAM RANGKA FUNGSI PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA","authors":"Tony Yuri Rahmanto","doi":"10.14710/GP.5.2.2020.72-97","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.2.2020.72-97","url":null,"abstract":"Pendekatan pelayanan publik saat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan berjalannya program pemerintah kepada masyarakat. Tuntutan tersebut rupanya berdampak pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang melakukan inovasi dengan cara membentuk Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi dalam upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kebijakan pembentukan ULP dan UKK Imigrasi dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan berbasis pada pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan analisis model evaluasi kebijakan Context, Input, Process dan Product (CIPP) yang didukung oleh Metode Scoring. Sumber data diperoleh melalui proses wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan capaian kebijakan pembentukan ULP dinilai berhasil dan sesuai dengan tujuan pembentukan dengan rata-rata persentase sebesar 91.93% sementara capaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi dinilai berhasil sebagian dengan rata-rata persentase sebesar 83.28% karena belum sesuai dengan tujuan pembentukan. Terdapat beberapa catatan permasalahan dominan diantaranya pertama, belum jelasnya aturan terkait tunjangan kinerja pegawai, durasi waktu “perbantuan” dan status kepegawaian bagi pegawai pemda yang diperbantukan pada UKK Imigrasi; kedua, belum siapnya kesisteman pada aplikasi SIMKIM v2 (tidak sinkronnya Biometric Matching System-BMR dan Billing Payment Record-BPR) yang menyebabkan tertundanya pelayanan penerbitan paspor; ketiga, ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDM menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi keimigrasian pada unit kerja nonstruktural dan bertambahnya beban kerja pada Kanim Induk; dan keempat, belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi yang bersifat top down, sebagai contoh belum terdapat mekanisme evaluatif berbasis penilaian capaian terhadap unit kerja nonstruktural yang ada","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115255748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ANALISIS COST AND EFFECTIVITY PROGRAM KARTU PRAKERJA DI INDONESIA
GEMA PUBLICA Pub Date : 2020-10-30 DOI: 10.14710/GP.5.2.2020.118-139
Yasserina Rawie, P. L. Samputra
{"title":"ANALISIS COST AND EFFECTIVITY PROGRAM KARTU PRAKERJA DI INDONESIA","authors":"Yasserina Rawie, P. L. Samputra","doi":"10.14710/GP.5.2.2020.118-139","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.2.2020.118-139","url":null,"abstract":"This article discusses the feasibility of the Program Kartu Prakerja as a social security program in dealing with the problem of unemployment in Indonesia. As a form of social security program, Suharyadi et al (2015) stated that the pre-employment card program is possible to overcome the problem of unemployment and poverty in Indonesia. However, other research conducted by Shomad (2010) explains that social security cannot overcome poverty. An example is the Direct Cash Assistance (BLT) program in the era of former president Susilo Bambang Yudhoyono, who faced a number of obstacles in realizing social welfare. This research is a recommendation research as a procedure in the analysis of the Workers Card policy to see the feasibility of the program. This research uses a quantitative approach with cost and effective analysis. Cost and effectivity analysis is done by making a comparative picture related to the cost and effectiveness of Program Kartu Prakerja. Based on the results of the analysis of cost effectiveness in this study, it was found that the most effective was alternative 2 (ratio 15: Rp. 11,207,402,000,000), namely only by providing training to the unemployed. Therefore, based on the results of the analysis in this study, Program Kartu Prakerja is feasible, but there are things that need to be reconsidered, namely the provision of incentives for the unemployed.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"456 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116215140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
MENAKAR EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN COVID19 衡量大规模的社会限制在COVID19对策中的效力
GEMA PUBLICA Pub Date : 2020-10-30 DOI: 10.14710/GP.5.2.2020.98-106
H. Wijayanto
{"title":"MENAKAR EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN COVID19","authors":"H. Wijayanto","doi":"10.14710/GP.5.2.2020.98-106","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.2.2020.98-106","url":null,"abstract":"Wabah Virus Corona (Covid-19) membuat keluarga tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia merasa khawatir. Apalagi jika melihat korban yan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakag disebabkan oleh penyakit ini. PSBB sebagai langkah yang dialkukan pemerintah untuk meredam penyebaran virus covid19 yang terus menerus memakan korban meninggal dunia. Namun kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah masih belum efektif mengingat masih terjadi peningkatan jumlah kasus yang teridikasi covid19. Peningkatan korban covid19 ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebijakan PSBB, dilema antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan mematuhi aturan pemerintah dan kebijakan PSBB masih belum terkoordinasikan antar organ pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127214579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
RASIONALITAS KEBIJAKAN KONSEPSI HUTAN DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMAL KAWASAN HUTAN 30 PERSEN 森林概念政策的合理性和至少取消30%的森林边界
GEMA PUBLICA Pub Date : 2020-10-30 DOI: 10.14710/GP.5.2.2020.140-155
P. Widiaryanto
{"title":"RASIONALITAS KEBIJAKAN KONSEPSI HUTAN DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMAL KAWASAN HUTAN 30 PERSEN","authors":"P. Widiaryanto","doi":"10.14710/GP.5.2.2020.140-155","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.2.2020.140-155","url":null,"abstract":"Penghapusan luas minimal kawasan hutan 30 persen yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja telah menjadi perdebatan banyak pihak. Definisi hutan dan kawasan hutan juga menjadi isu hangat dalam pembahasan kebijakan tersebut. Terlebih makna luas minimal 30 persen memiliki multi tafsir: dari hutan atau dari kawasan hutan. Untuk itu, tulisan ini juga menganalisis relevansi kebijakan luas minimal kawasan hutan dan definisi hutan. Dalam mengkaji hal tersebut, digunakan metode pendekatan analisis wacana kritis berdasarkan sejarah. Berdasarkan pengkajian yang bersifat kualitatif deskriptif ini, dapat ditarik benang merah: (1) hutan dan kawasan hutan memiliki multi definisi dan tafsir, (2) angka 30 persen untuk menentukan luas minimal kawasan hutan dipengaruhi kebijakan kehutanan ilmiah era kolonial, (3) angka 30 persen mempunyai beberapa kekurangan untuk kondisi saat ini, (4) penentuan luas minimal kawasan hutan seyogianya didukung dengan metode termutakhir, salah satunya dapat menggunakan analisis multi kriteria. Meski dari segi sejarah dan dampak angka 30 persen sudah tidak relevan lagi, pengambilan keputusan tidak hanya bersifat rasional teknis, tapi juga mempertimbangkan aspek legalitas dan politis.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127977625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan 国家和政治联盟在改善南部城市唐哥治理方面的成效
GEMA PUBLICA Pub Date : 2020-03-01 DOI: 10.14710/GP.5.1.2020.1-14
F. Fahruroji, Retnowati Wahyuning Dyas Tuti
{"title":"Efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan","authors":"F. Fahruroji, Retnowati Wahyuning Dyas Tuti","doi":"10.14710/GP.5.1.2020.1-14","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.1.2020.1-14","url":null,"abstract":"Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal dan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol). Permasalahannya, hingga kini perundangundangan mengenai urusan pemerintahan umum belum diterbitkan. Akibatnya, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mengalami ketidakjelasan dalam status kelembagaan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Teori yang digunakan ialah efektifitas organisasi dari Steers dalam Gemmahendra (2014) yang berdimensi: kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta empiris masih ditemuinya berbagai permasalahan seperti: sistem tata kelola yang masih manual, ketimpangan beban kerja, inefektifitas pengelolaan anggaran, tidak optimalnya outcomes, dan rendahnya kepuasan kerja pegawai.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124279457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Implementasi Labelisasi Kedaluarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 工业家政产品(P-IRT)大部头实施
GEMA PUBLICA Pub Date : 2020-03-01 DOI: 10.14710/GP.5.1.2020.15-26
Muhammad Nuqlir Bariklana, Tika Ifrida Takayasa, Siti Azizah
{"title":"Implementasi Labelisasi Kedaluarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)","authors":"Muhammad Nuqlir Bariklana, Tika Ifrida Takayasa, Siti Azizah","doi":"10.14710/GP.5.1.2020.15-26","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.1.2020.15-26","url":null,"abstract":"Food product labeling is one of the policies to ensure the quality of food products consumed by the public. The labeling policy is regulated in PP no.69 of 1999. One of the labeling policies is the obligation of food producers to include the product expiration date. Almost every year, a lot of findings of food products, especially the results of household industrial food products (P-IRT). This study seeks to formulate why the implementation of the PIRT expiration labeling policy is still not optimal. From the results of the study it was found that several factors influenced the implementation of this policy. The first was PIRT certification, especially at the extension stage and producer location review. The second is the understanding of PIRT producers regarding the expiration labeling. The third is limited human and financial resources. Fourth, consumers' concern that is still lacking is mainly related to attention to the expired labels of food products they consume.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129173234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Partnership Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Kampung Leduwi Kota Semarang 合伙经营三宝垄勒杜维村旅游业
GEMA PUBLICA Pub Date : 2020-03-01 DOI: 10.14710/GP.5.1.2020.58-71
Ayu Siti Wahyuningsih, Yuliana Rohmawati, Retno Sunu Astuti
{"title":"Partnership Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Kampung Leduwi Kota Semarang","authors":"Ayu Siti Wahyuningsih, Yuliana Rohmawati, Retno Sunu Astuti","doi":"10.14710/GP.5.1.2020.58-71","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.1.2020.58-71","url":null,"abstract":"Contribution of creative industries on gross domestic products in 2018 reached Rp 1.105 trillion. Craft contributed 15.7% to national gross domestic products and became the second dominant subsector in Central Java. Leduwi village is determined to be a leather/imitation center in Decree Number 531/978 of 2017. The issuance of decree is expected to increase the number of tourist and impact on economic progress. Tourism can be used as a development tool to cultivate economic diversification, alleviate poverty and create a good relationship between stakeholders. Leduwi village failed to become a tourist destination because there is no partnership in the management of creative industry so the economic growth becomes slowly. This research method uses the study of the library. Partnerships require: (1) Two or more parties, both governments, private/business and community; (2) The similarity of vision in achieving a common goal (3) between government and private agreements in the management that further gives positive effect to the economy of the surrounding community; (4) Mutual need between stakeholders. Cooperation between private and government parties is required to develop tourism destinations of Leduwi village as well as community roles to play an active role in the planning and development of tourist destinations.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"463 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120897407","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信