Jurnal AlDustur最新文献_第2页

Peran Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone 根据2011年关于政党的第2号法律，海湾政党在骨干社会政治教育中的作用（海湾能力领导委员会研究）

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v1i1.349

M. Ihsan

{"title":"Peran Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone","authors":"M. Ihsan","doi":"10.30863/jad.v1i1.349","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.349","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Peran Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone dalam melaksanakan pendidikan politik. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data, dan metode atau teknik pengumpulan data. Hasil dalam penelitian ini bahwa Peran Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone dalam memberikan pendidikan politik di kabupaten Bone menunjukan peran yang sangat penting dalam melakukan pendidikan politik. Untuk menarik simpati dari masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone melakukan kegiatan pendidikan politik dengan terjun langsung ke masyarakat melalui forum pertemuan warga dengan menyampaikan program partai dan visi misi partai juga menanamkan rasa nasionalisme, kebangsaan, kebinekaan, dan demokrasi begitu juga memberikan arahan cara berpolitik yang baik dan benar. Tujuan partai Golkar yang utama adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan mensejahterakan masyarakat. Partisipasi partai Golkar dalam pendidikan politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone mengadakan diklat karater kepada kader partai agar mampu memberikan penjelasan tentang politik ke masyarakat.Pencapaian yang diinginkan partai Golkar adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, hukum dan HAM. Adapun penyebab-penyebab rendahnya tingkat pertisipasi politik masyarakat di kabupaten Bone disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, pertimbangan ekonomi, merasa apatis dan pesimis terhadap politik disebabkan para politisi menghalangkan segala cara untuk mendapatkan kursi kekuasaan misalnya memanipulasi dan berbohong/menipu rakyat.","PeriodicalId":34316,"journal":{"name":"Jurnal AlDustur","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44307940","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone 实施2014年第36号关于医疗保健在巴乔中心提供患者服务的法律

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v2i1.359

W. Wahyuni

{"title":"Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone","authors":"W. Wahyuni","doi":"10.30863/jad.v2i1.359","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.359","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasiUndang-UndangNomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap pemberian pelayanan pada pasien dan kendala dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiendi Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisis terkait pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien di Puskesmas BajoeKecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di Puskesmas BajoeKecamatanTanete Riattang Timur Kabupaten Bone sudahberjalan denganbaik, namun belum terlaksana dengans empurna.Hal tersebut terjadi karena adanya kekurangan atau ketidaknyamanan yang diterima oleh pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.Pernyataan tersebut diperoleh dari tenaga kesehatan yakni dokter, bidan, dan apoteker melalui kuesioner serta wawancara oleh pasien di Puskesmas Bajoe KecamatanTanete Riattang TimurKabupaten Bone.","PeriodicalId":34316,"journal":{"name":"Jurnal AlDustur","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45712718","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone) 2017年关于大选的第7号法律的实施情况（反对在基本选举中更新选举数据的研究）

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v1i1.350

Delviani Delviani

引用次数: 2

Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone) 警方在2009年《交通与公路交通法》(个案研究)中所起的作用

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v1i1.353

D. Wulandari

{"title":"Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)","authors":"D. Wulandari","doi":"10.30863/jad.v1i1.353","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353","url":null,"abstract":"Kajian dalam penelitian ini adalah peranan kepolisian dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan penegakan hukum oleh kepolisian resort bone dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber data dari kepolisian Data Sekunder yakni data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Tekhnik analisis data digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu dimana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peran aparat Kepolisian Resort Bone bagian Satlantas sudah berperan aktif dengan melakukan upaya maksimal dalam penindakan kasus balapan liar seperti rutin melakukan Patroli diwaktu dan tempat yang marak terjadi balapan liar, namun juga diperlukan peran aktif masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk menanggulangi aksi balapan liar, agar kasus balapan liar ini dapat diminimalisir secara maksimal apabila masyarakat dan pemerintah daerah sering melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi balapan liar.","PeriodicalId":34316,"journal":{"name":"Jurnal AlDustur","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45031473","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone) 根据第2条，BPD和农村政府在民主建设安排中的作用。2014年关于村庄的研究(Wellulang Kec村的研究)。实习生Kab。骨)

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v2i1.356

K. Khaerunnisa

{"title":"Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)","authors":"K. Khaerunnisa","doi":"10.30863/jad.v2i1.356","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.356","url":null,"abstract":"Masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dan 2) Apa kendala yang dihadapi oleh BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone. Masalah ini dianalisis dengan jenis penelitian field research yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris serta dibahas dengan metode kulitatif .Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone adalah 1) pihak pemerintah sudah melaksanakan pembangunan desa secara demokratis karena beliau telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, 2) Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan 3) pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelolah berdasarkan undang-undang yang berlaku.","PeriodicalId":34316,"journal":{"name":"Jurnal AlDustur","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45072030","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam 弹劾总统

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v1i1.348

Anggun Sulistiani

{"title":"Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam","authors":"Anggun Sulistiani","doi":"10.30863/jad.v1i1.348","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.348","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pokok permasalahan adalah Bagaimana konsep impeachment kepada presiden berdasarkan HukumTata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam dan penerapan impeachment kepada presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.metode penelitian yang di gunakan lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik yakni wawancara (interview), dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan teknik metode kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme Impeachment Presiden di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung, proses yang pertama di lembaga DPR, DPR melalui hak pengawasan yang melalukan investigasi atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment. Setelah proses DPR selesai maka dilanjutkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Kemudian dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mendapat hasil akhir akan Presiden dan/atau Wakil Presiden di impeachmet atau tidak.","PeriodicalId":34316,"journal":{"name":"Jurnal AlDustur","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47018495","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspestif Undang No 35 Tahun 2009 2009年，国家麻醉品局(BNN)在打击可卡因滥用行为方面发挥了作用

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v1i1.352

Rinayanti Rinayanti

{"title":"Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspestif Undang No 35 Tahun 2009","authors":"Rinayanti Rinayanti","doi":"10.30863/jad.v1i1.352","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.352","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kapubaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba Perpestif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2) Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat,Kepala Seksi Rehabulitasi dan Beberapa Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, tekhnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Narkotika dalam mecengah penyalahgunaan Narkoba Yaitu : Hasil penelitian bahwa faktor pengawasan dari aparat pemerintah dipandang masih kurang, bahkan oknum aparat sendiri juga memberi kelonggaran seperti perilaku melibatkan diri ke arah penyalahgunaan narkoba. Sedangkan proses dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba adalah pelatihan dan advokasi. dalam mensosialisasikan kesadaran anti narkoba meningkatkan penyebaran informasi mengenai bahaya dan dampak dari narkoba melalui sosialisasi Baik tatap muka maupun sosialisasi melalui media informasi peserti peenyiaran radio, media cetak, baliho maupun binner.","PeriodicalId":34316,"journal":{"name":"Jurnal AlDustur","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47817104","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare) 1991年《伊斯兰法汇编》一号压力下的使者与历代脊髓灰质炎比较研究（Kec.Mare研究）

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v1i1.351

Satriana Satriana

{"title":"Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)","authors":"Satriana Satriana","doi":"10.30863/jad.v1i1.351","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.351","url":null,"abstract":"Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan study perbandingan. Sedangkan, tujuan desain penelitian adalah untuk membandingkan, meringkaskan berbagai kondisi, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas atau kenyataan yang sebenarnya mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan poligami yang terjadisekarang ini khususnya di Kec. Mare.Hasil penelitian menunjukkan. Poligami yang dipraktekkan di Kecamatan Mare Provinsi Sulawesi Selatan, adalah poligami (sirri) atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Bila dipandang dari sisi agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi undang-undang Negara pernikah mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami dalam agama yang di syari’atkan oleh Allah swt. Faktor- faktor yang menyebabkan maraknya praktek poligami pada masyarakat Kecamatan Mare yaitu karena poligami bukan hal yang asing di lingkungan masyarakat desa mereka. Mereka tetap mempercayai bahwa poligami itu merupakan ajaran agama dan sunnah Nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Yang penting sudah sesuai aturan agama. Dalam praktek poligami yang terjadi sekrang ini hanya semata-mata demi kepentingan pribadi tanpa melihat tujuan hakiki dari poligami itu sendiri, selain itu praktek poligami yang terjadi tidak memberikan sisi kebaikan atau kemeslahatan bagi pasangan yang melakukan poligami.","PeriodicalId":34316,"journal":{"name":"Jurnal AlDustur","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42034003","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tugas dan Tanggungjawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone 根据2009年第36条法律，医生的职责和责任是在骨区西毛区提供医疗服务

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v1i1.347

Nuralim Nuralim

{"title":"Tugas dan Tanggungjawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone","authors":"Nuralim Nuralim","doi":"10.30863/jad.v1i1.347","DOIUrl":"https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.347","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecematan Sibulue Kabupaten Bone. Pokok permasalahan adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dan bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab dokter di Kecematan Sibulue Kabupaten Bone..metode penelitian yang di gunakan lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik yakni wawancara (interview), dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan teknik metode kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian dari peneliti terkait Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecematan Sibulue Kabupaten Bone yakni Dalam menjalankan tugas dan tangung jawab dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien sesuai degan standar oprasional secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi yang di alami pasien itu sendiri, melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan nasehat mengenai pengobtan, pencegahan dan rehabilitasi dengan dibantu oleh rekan medis lainya sesuai dengan bidang keahlianya masing-masing yang di gunakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Untuk mengatasi permaslahan mengenai penyakit yang dialami masyarakat yaitu melakukan promosi kesehatan karena promosi kesehatan merupakan ujung tombak terhadap semua program kesehatan untuk mewujudkan kesehatan maka promosi kesehatan dilakukan dengan cara advokasi, komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial kepada masyarakat.","PeriodicalId":34316,"journal":{"name":"Jurnal AlDustur","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41672284","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Kabupaten Bone Bone Capital公司银行法发展的新闻报道

Jurnal AlDustur Pub Date : 2019-07-23 DOI: 10.30863/jad.v2i1.354

Juhasdi Susono

引用次数: 0