AsySyariah最新文献

{"title":"METODE ISTINBATH HUKUM ABDUL QADIR HASSAN DALAM PERKARA SHALAT","authors":"Adnin Zahir, Tutik Hamidah, Aunur Rofiq","doi":"10.15575/as.v24i1.17515","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v24i1.17515","url":null,"abstract":"Abstract: The Legal Istinbath Methodology has a very strong influence on the legal products issued. Not everyone is able to practice an Islamic law because that person is required to master various branches of science, all of which lead to a process of establishing a law. Abdul Qadir Hassan is one of the scholars of Persatuan Islam’s organization (PERSIS) who consistently refers to the Qur'an and as-Sunnah. This study aims to determine the flow of his legal Istinbath methodology in answering various problems especially in salat problem’s in the period 1958-1984. With this research, we can also understand the flow of fatwa determination from the PERSIS Hisbah Council. This study uses a library research method using library materials in the form of articles and books. The analysis technique used is content analysis, which is a research methodology that utilizes a set of procedures to draw appropriate conclusions from a document. The results of the study reveal that the position of the Qur'an and as-Sunnah is the main foundation in determining his law. In understanding a text, it is basically textual as long as there is no other information that turns it away. In addition, the existence of Ijma' Companions and Qiyas are also used in establishing a law, although qiyas in this case is not used in matters of worship. As for the opinion of the imam of the madzhab, he does not use it if he does not find its basis in the Qur'an or as-Sunnah, but is used in its function as a reinforcement of the opinion that he issues. Abdul Qadir Hassan's method indirectly leads us to be critical and distance ourselves from taqlid and also being able to revise legal decisions that have been set by previous scholars.Abstrak: Metodologi Istinbath Hukum memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap produk hukum yang dikeluarkan. Tidak semua orang mampu untuk mengistinbath sebuah hukum karena orang tersebut dituntut untuk menguasai berbagai cabang keilmuan yang semuanya menjurus kepada sebuah proses penetapan hukum. Abdul Qadir Hassan adalah salah seorang ulama organisasi Persatuan Islam (PERSIS) yang secara konsisten merujuk kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur metodologi Istinbath hukum beliau dalam menjawab berbagai persoalan umat khususnya dalam perkara shalat di periode 1958-1984. Dengan adanya penelitian ini juga, kita juga dapat memamahi alur penetapan fatwa dari Dewan Hisbah PERSIS. Penelitian ini menggunakan metode peneltian pustaka dengan menggunakan bahan-bahan-bahan kepustakaan berupa artikel maupun buku. Teknik analisa yang digunakan adalah content analysis, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang tepat dari sebuah dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedudukan al-Qur’an dan as-Sunnah menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum beliau. Dalam memahami sebuah nash, pada dasarnya ia bersifat tekstualis selama tidak ada keterangan lain yang memalingkannya. Selain","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42698200","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG FATWA VAKSIN ASTRAZENECA","authors":"Anisa Alkatiri, Idaul Hasanah, R. F. Sayyaf","doi":"10.15575/as.v24i1.16858","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16858","url":null,"abstract":"Abstract: This paper aims to compare the ijtihad methods used by the Indonesian Council of Ulema (MUI) and Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama concerning the fatwa on the AstraZeneca COVID-19 vaccine. The study method is qualitative, with a normative legal approach and descriptive-comparative analysis. According to the findings of this study, MUI employs the type of ijtihad jama'iy (collective ijtihad) and interdisciplinary by using ijtihad bayani, ta'lili, and istishlahi methods in its ijtihad on the AstraZeneca vaccine. MUI declared in its fatwa that the AstraZeneca vaccine's legal origin is haram since it comes into touch with a haram substance or unclean during the production, namely trypsin which is produced from pig pancreas. However, the use of the AstraZeneca vaccine is temporarily permitted due to several reasons. While Bahtsul Masail in their ijtihad employs the type of ijtihad jama'iy and interdisciplinary ijtihad using the qauly and ilhaqy ijtihad methods. In their conclusion, Bahtsul Masail declared that the Astra­Zeneca vaccine is permissible to use under normal circumstances, particularly in an emergency, not only because it is safe but also because it is holy. However, in issuing a fatwa on the Covid-19 vaccine for AstraZeneca products, both MUI and Bahtsul Masail are pursuing the same goal: saving human lives (hifz al-nafs), and both institutions' decisions are based on reasonable and empirical considerations in the context of the public good, expecting that herd immunity would be achieved shortly in Indonesia, permitting it to be free from the Covid-19 pandemic quickly.Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang fatwa vaksin AstraZeneca. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan teknik analisis deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini yaitu MUI dalam ijtihadnya mengenai vaksin AstraZeneca menggunakan jenis ijtihad jama’iy (kelompok) dan interdisipliner dengan menggunakan metode ijtihad bayani, ta’lili dan istishlahi. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa hukum asal vaksin AstraZeneca adalah haram karena pada proses produksinya bersentuhan dengan barang najis yaitu tripsin yang berasal dari pankreas babi. Namun, penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat ini dibolehkan (mubah) untuk sementara dengan beberapa alasan kebolehan. Sedangkan Bahtsul Masail dalam ijtihadnya menggunakan jenis ijtihad jama’iy dan interdisipliner dengan menggunakan metode ijtihad qauly dan ilhaqy. Bahtsul Masail dalam putusannya menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya mubah digunakan dalam kondisi normal apalagi darurat bukan hanya karena tidak membahayakan namun juga karena suci. Meski demikian, baik MUI maupun Bahtsul Masail dalam menetapkan fatwa tentang vaksin Covid-19 produk AstraZeneca pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu demi menyelamatkan jiwa kemanusiaan (hifz al-nafs) di mana dalam","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47801774","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IS TOKOPEDIA SALAM HALAL?","authors":"Cucu Susilawati","doi":"10.15575/as.v24i1.17019","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v24i1.17019","url":null,"abstract":"Abstract: The word \"halal\" is now widely found in various products, including e-commerce platforms, such as Tokopedia Salam. Indonesia is a country with the highest number of e-commerce users in the world, and Tokopedia is the first unicorn platform to have sharia services. This study aimed to determine the perspective of Islamic economic law on Tokopedia Salam. The method used is qualitative-descriptive through a literature review. The results of this study indicate that Tokopedia Salam is not only market products that have been certified halal because there are still many products that have not been certified halal, which can be found on the Tokopedia Salam platform. In addition, the Tokopedia Salam payment system still uses conventional financial institutions, and this shows that Tokopedia Salam has not fully supported the halal industry. The transaction model at Tokopedia Salam is still the same as Tokopedia, not using salam and ijarah contracts as stipulated in sharia. In conclusion, Tokopedia Salam cannot be categorized as sharia e-commerce in Indonesia, but Tokopedia Salam has sharia services to complement the worship of the Muslim community in Indonesia.Abstrak: Penggunaan kata “halal” kini banyak ditemukan diberbagai produk, termasuk platform e-commerce, seperti tokopedia salam. Indonesia merupakan negara dengan pengguna e-commerce tertinggi di dunia dan tokopedia merupakan platform unicorn pertama yang memiliki layanan syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap tokopedia salam. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokopedia salam tidak hanya memasarkan produk-produk yang sudah tersertifikasi halal, karena masih banyak produk yang belum tersertifikasi halal dapat ditemukan di platform tokopedia salam. Selain itu, sistem pembayaran tokopedia salam masih banyak menggunakan lembaga keuangan konvensional, hal ini menunjukkan tokopedia salam belum mendukung industri halal sepenuhnya. Model Transkasi yang dilakukan di tokopedia salam masih sama dengan tokopedia, tidak menggunakan akad salam dan ijarah sebagaimana ketentuan syariah. Kesimpulannya, tokopedia salam belum dapat dikategorikan sebagai e-commerce syariah di Indonesia, namun tokopedia salam memiliki layanan – layanan syariah untuk melengkapi ibadah masyarakat muslim di Indonesia. ","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42745644","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MARITAL RAPE SEBAGAI SUATU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA","authors":"Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania, Usep Saepulloh","doi":"10.15575/as.v24i1.18453","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453","url":null,"abstract":"Abstract: The practice of marital rape or known as marital rape is a discussion that is often considered a contradictio in terminis which is interpreted as a combination of contradictory words, because currently rape is limited outside marriage. Rape in marriage is a form of inequality in gender justice, the assumption is that men/husbands have an autonomous right to force their wives to have sex, while women/wives are legitimized by construction to devote themselves to accepting whatever is done in marriage. This should not be in line with what has been regulated in the Marriage Law, which basically states that the purpose of marriage is to form a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Marital rape can be defined as coercion of sexual activity by one party without regard to the other party. The purpose of this study is to explain the basis for regulating marital rape in positive law in Indonesia and Islamic law. The research method used is juridical-normative, namely research by analyzing the provisions of laws and regulations relating to marital rape by connecting the basic arrangements in Islamic law. The results of this study indicate that domestic rape or known as marital rape is part of sexual violence in the household as regulated in the PKDRT Law. Meanwhile, in Islam the essence of marriage is interpreted as mistaqan ghalidzan or a sacred and strong bond, then the practice of forced sexual intercourse is considered an inequality of rights and obligations of sexual relations in marriage. Islam teaches the principle of mu'asyarah bil ma'ruf, namely a good and voluntary relationship. in having sexual relations by not monopolizing sexuality in the name of religion because it is clearly against the Shari'a.Absktrak: Marital rape menjadi pembahasan yang sering dianggap sebagai suatu contradictio in terminis, karena pengaturan hukum tentang pemerkosaan masih terbatas di luar perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk ketimpangan keadilan gender, anggapan bahwa laki-laki/suami memiliki hak otonom untuk memaksa istri berhubungan seksual, sedangkan perempuan/istri dilegitimasi konstruksi untuk mengabdikan diri menerima apapun yang dilakukan dalam perkawinan. Hal ini seyogyanya tidak selaras dengan UU Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia juga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar pengaturan marital rape dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif yakni penelitian dengan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan marital rape dengan menghubung­kan dasar pengaturan dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerkosaan dalam rumah tangga atau dikenal sebagai marital rape merupakan bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diatur dalam UU PKD","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41919160","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONFIGURASI POLITIK LEGISLASI JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH","authors":"Widyawati Widyawati","doi":"10.15575/as.v24i1.18724","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724","url":null,"abstract":"Abstract: Act Number 33/2024 on Halal Product Guarantee was already issued by the Indonesian government in 2014. The main objective of this act is to ensure comfort, security, safety, and certainty of halal product availability for society in consuming and using products. However, the issues and debates around this bill have drawn severe attention from different parties, especially during deliberation as represented in political configuration. As it was known, political configuration constitutes legal drafting and its implementation as represented in the character and orientation of legal development. This paper concludes that political configuration in the legislation of halal product guarantee is democratic because it was conducted openly and gives room for public participation as well as legislative and executive bodies according to their function proportionally. This political configuration is in line with such principles found in fiqh siyasah as consultation (musyawarah), freedom (hurriyyah) and equality (musawah). This conclusion was drawn using primary and secondary data through the content analysis method. Primary data include official documents related to the bill and act of halal product guarantee, while secondary data refer to articles and books on halal product guarantee.Abstrak: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah disahkan oleh DPR pada 2014 dan diundangkan oleh Presiden pada tahun yang sama. Sesuai dengan tujuannya, undang-undang ini menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Meskipun demikian, isu dan perdebatan seputar RUU ini telah mendapat atensi dari berbagai pihak, terutama dalam pembahasan, sebagaimana tercermin dalam konfigurasi politik. Seperti dimaklumi, konfigurasi politik merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang tercermin dalam karakter dan arah pembangunan hukum. Tulisan ini berkesimpulan bahwa konfigurasi politik dalam legislasi jaminan produk halal bersifat demokratis, sebab dilakukan secara terbuka dan membuka ruang bagi partisipasi publik dan pihak-pihak legislatif dan pemerintah sesuai fungsinya secara proporsional. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan musyawarah (syura), kebebasan (hurriyyah),  dan persamaan (musawah). Kesimpulan itu ditarik dengan menggunakan analisis isi (content analysis), dengan menggunakan data primer dan sekunder. Yang pertama meliputi dokumen-dokumen resmi terkait dengan RUU dan UU JPH, sedangkan yang kedua merujuk pada tulisan-tulisan terkait dengan jaminan produk halal.","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48425730","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MODERASI PEMAHAMAN HIRARKI MAQĀSHID AL-SYARĪʻAH DALAM FIKIH PANDEMI PERSPEKTIF FIQH AL-AWLAWIYYĀT STUDI FATWA MUI","authors":"S. Hajar, A. Zaeni","doi":"10.15575/as.v24i1.16930","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16930","url":null,"abstract":"The controversy about the al-Maqâshid al-Dlarûriyyah al-Khams hierarchy has an effect on the understanding of the Maqâshid al-Syarî'ah hierarchy in the MUI version of the Fiqh Pandemic, especially the fatwa on congregational and Friday prayers in mosques. In dzahir, the fatwa prioritizes hifdz al-nafs over hifdz al-dîn, while the majority of scholars are of the opinion that hifdz al-dîn occupies the highest hierarchy. This research aims to reveal a moderate understanding of the Maqâshid al-Syarî'ah hierarchy in Fiqh Pandemic from the perspective of Fiqh al-Awlawiyyât. This research is qualitative by using Istiqrâ̕, Muqâranah and Tawtsîqî methods. The results of this study are: first, the al-Tarjîh rule used by the theocentric group allows for a middle way to bring together views between theocentric and anthropocentric groups in determining the Maqâshid al-Syarî'ah hierarchy; second, Fiqh al-Awlawiyyât is a comprehensive instrument to determine the Maqâshid al-Syarî'ah hierarchy in Pandemic Fiqh, because it accommodates the rules of al-Tarjîh, Fiqh al-Muwâzanah and Fiqh al-Taisîr wa Raf' al-Haraj, even in harmony with Fiqh al-̒Adzâr through Qiyâs Awlawî; third, Fiqh al-Awlawiyyât becomes a middle ground for the controversy between theocentric and anthropocentric groups in the context of the Maqâshid al-Syarîʻah hierarchy. In conclusion, the Maqâshid al-Syarî'ah hierarchy in Pandemic Fiqh with the priority of hifdz al-nafs over hifdz al-dîn is set moderately by using Fiqh al-Awlawiyyât.Kontroversi tentang hirarki al-maqāshid al-dlarūriyyah al-khams berpengaruh pada pemahaman hirarki Maqāshid al-Syarī’ah dalam Fikih Pandemi versi MUI, khususnya fatwa tentang shalat Jama’ah dan Jum'at di masjid. Secara dzahir, fatwa tersebut mendahulukan hifdz al-nafs atas hifdz al-dīn, sedangkan Jumhūr ulama ber­pendapat bahwa hifdz al-dīn menempati hirarki tertinggi. Kajian ini bertujuan untuk meng­ungkap pemahaman moderat tentang hirarki Maqāshid al-Syarī’ah dalam Fikih Pandemi perspektif Fiqh al-Awlawiyyāt. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode Istiqrâ̕, Muqāranah dan Tawtsīqī. Hasil penelitian ini adalah: pertama, kaidah al-Tarjīh yang digunakan kelompok teosentris memungkinkan adanya jalan tengah mempertemukan pandangan antara kelompok teosentris dan antropo­sen­tris dalam penentuan hirarki maqāshid al-syarī’ah; kedua, Fiqh al-Awlawiyyāt merupakan instrumen komprehensif untuk menentukan hirarki Maqāshid al-Syarī’ah dalam Fikih Pandemi, karena ia mengakomodir kaidah al-Tarjīh, Fiqh al-Muwāzanah dan Fiqh al-Taisīr wa Raf' al-Haraj, bahkan selaras dengan Fiqh al-A’dzār melalui Qiyās Awlawī; ketiga, Fiqh al-Awlawiyyāt menjadi jalan tengah bagi kontroversi antara kelompok teosentris dan antroposentris dalam konteks hirarki Maqāshid al-Syarīʻah. Kesimpulannya, hirarki Maqāshid al-Syarī’ah dalam Fikih Pandemi dengan prioritas hifdz al-nafs daripada hifdz al-dīn ditetapkan secara moderat dengan menggunakan Fiqh al-Awlawiyyāt.","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46025637","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"NAFKAH PRODUKTIF UNTUK ANAK PERSPEKTIF KIAI SYANSURI BADAWI","authors":"Yayan Musthofa, Mohamad Anang Firdaus","doi":"10.15575/as.v24i1.16566","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16566","url":null,"abstract":"Abstract: The obligation of parents to provide for their children at least until they reach adulthood, which is 21 years referring to the KHI policy article 98 paragraph (1), when they are married, or have entered ar-rusydu phase (understanding the law and independence) referring to classical fiqh studies. In another study on maqāshid as-syarī'ah version, when the child has entered the age of 23 years based on the calculation finishing study period plus a year of financial independence trial period. In order to study further to prepare children's financial independence, this study aims to examine more deeply the concept of productive livelihood from the maqāsid as-syarī'ah perspective in the book of Fiqh Al-Munākaḥāt by Kiai Syansuri Badawi. This article includes a literature review with the maqāsid as-syarī'ah approach of Jasser Auda, while the object of this study is the work of Kiai Syansuri Badawi. From this research, I found that livelihood in Kiai Syansuri Badawi's view contains a productive meaning or a productive spirit and is in accordance with Jasser Auda's maqāshid as-syarī'ah concept for human development as the goal of the Shari'a. This article is important to build human development –especially Muslims– with the disteribution and management of a productive living, starting from the smallest organization, namely the family.Abstrak: Kewajiban orangtua menafkahi anak setidaknya berlangsung hingga masuk usia dewasa, yakni 21 tahun bila merujuk kebijakan KHI PPasal 98 ayat (1), ketika sudah menikah, atau sudah masuk fase ar-rusydu (cakap hukum dan mandiri) bila merujuk kajian fikih klasik. Dalam kajian lain versi maqāsid as-syarī’ah, ketika anak sudah masuk usia 23 tahun dengan perhitungan usai masa belajar ditambah setahun masa uji coba kemandirian finansial. Untuk mengkaji lebih lanjut untuk menyiapkan kemandirian finansial anak, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep nafkah produktif perspektif maqāshid as-syarī’ah dalam kitab Fiqh Al-Munākaḥāt karya Kiai Syansuri Badawi. Artikel ini termasuk kajian pustaka dengan pendekatan maqāshid as-syarī’ah Jasser Auda, sedangkan objek kajiannya adalah karya Kiai Syansuri Badawi. Dari kajian tersebut, peneliti mendapat­kan hasil bahwa nafkah dalam pandangan Kiai Syansuri Badawi mengandung makna produktif atau spirit-produktif dan sesuai dengan konsep maqāshid as-syarī’ah Jasser Auda untuk pengembangan SDM (human development) sebagai tujuan dari syariat. Artikel ini penting guna membangun human development –khususnya umat Islam– dengan penyaluran dan pengelolaan nafkah menjadi produktif, dimulai dari organisasi terkecil, yakni keluarga.","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41586344","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGGUNAAN E-WALLET OVO PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'IYAH","authors":"Khadijatul Musanna, Riadhus Sholihin, Maula Sari","doi":"10.15575/as.v24i1.18073","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18073","url":null,"abstract":"Abstract: This study analyzes the status of the legal status that applies to payments through OVO based on the perspective of Ulama Syafi'yah. The research method used is descriptive qualitative, based on normative juridical regarding the laws applicable to OVO, analyzed conceptually using the opinions of Syafi'iyah Scholars. The results show that the payment system of the OVO application tends to use wadi'ah contracts, this can be seen from the elements, namely, contracts, objectives and objects of contracts that are clear and certain. Additionally, the object of the contract in the use of the OVO application has a feature in the form of a stored balance, so that at any time it can be taken back by the account owner without the need for permission from OVO as the application provider, this further strengthens the perception that OVO is oriented in the wadi'ah contract.Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum yang berlaku terhadap pembayaran melalui OVO berdasarkan perspektif Ulama Syafi’yah. Adapun metode penlitian yang digunakan adalah  deskriptif kualitatif, berdasarkan yuridis normatif mengenai hukum yang berlaku pada OVO, dianalisis secara konseptual  menggunakan pendapat dari Ulama Syafi’iyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran aplikasi OVO cenderung menggunakan akad wadi’ah, hal ini  terlihat dari unsur yaitu kontrak, tujuan dan objek akad yang sudah jelas dan pasti. Selain itu, secara objek akad dalam penggunaan aplikasi OVO terdapat fitur berupa saldo yang tersimpan, sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemilik akun tanpa perlu izin dari pihak OVO selaku penyedia aplikasi, hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa OVO berorientasi dalam akad wadi’ah.","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49335971","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINGKAT GUGATAN PERCERAIAN ANTARA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA","authors":"Dudi Badruzaman","doi":"10.15575/as.v23i1.6656","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v23i1.6656","url":null,"abstract":"Abstract: Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household). Marriage life which is a goal that is desired by Islam. However, in reality, to realize these ideal goal, some couples have experience difficulties. If the problem cannot be resolved properly, it will lead to disputes and lead to divorce. The purpose of this study is to determine the factors of young marriage and divorce rates and to determine the effect of young marriage on divorce rates at the Antapani Religious Court in Bandung. Sampling in this study used a simple random sampling technique with 30 couples who filed for divorce at the Antapani Religious Court in Bandung. The method used in this study uses a quantitative approach, namely descriptive analysis and simple linear regression analysis. From the results of research that has been carried out that young marriage has a positive and significant effect on the divorce rate at the Antapani Religious Court in Bandung, which means that the younger the age of a person having a marriage, the higher the divorce rate. This will have a negative impact on a person's psychology, neglect of children and so on.Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi pada realitanya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesai­kan dengan baik, maka akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor pernikahan usia muda dan tingkat perceraian serta untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan 30 pasangan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian. Hal ini akan berdampak buruk bagi psikologis seseorang, penelantaran anak dan lain sebagainya. ","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43242297","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"CORAK PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM KONSEP “FIQH SOSIAL” K.H SAHAL MAHFUDH","authors":"Reza Fauzi Nazar","doi":"10.15575/as.v23i1.9262","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/as.v23i1.9262","url":null,"abstract":"Abstract: The social fiqh K.H Sahal Mahfudh is a thought that was born from pesantren tradition. Social fiqh in fact is projected to redesign the stagnated fiqh in pesantren with the nuances of madzhabi fiqh which are considered less responsive to social problems, and to counter-discourse a \"going too far\" Islamic law contextuality. This paper will examine the Islamic legal thought of K.H Sahal Mahfudh social fiqh regarding the applied epistemology and style of thought. Thepurposes of this research are to obtain the clarity on the concept of K.H Sahal Mahfudh’s Islamic legal paradigm including its background of thought and epistemology. Supported by library research, the gathered information was analyzed with the hermeneutic approachThis research found that the KH Sahal Mahfudh’s  Islamic legal thought is built from two interrelated epistemological reasoning. Firstly, Bayani reasoning which favors textuality. Secondly, Burhani reasoning as the rationality of two school of thoughts, namely Syafi'iyyah and Maliki. K.H Sahal Mahfudh tried to reconcile the authenticity of the text with social reality by extensifying fiqh, elaborating the traditions of Islamic science (fiqh and ushul fiqh) using maqashid reasoning.Abstrak: Fiqh sosial pemikiran K.H Sahal Mahfudh merupakan pemikiran yang lahir dari khazanah tradisi pesantren. Fiqh sosial nyatanya memiliki proyeksi menggagas ulang kejumudan fiqh di kalangan pesantren dengan nuansa fiqh madzhabi yang dianggap kurang begitu menjawab permasalahan sosial. Sekaligus counter-discourse proyeksi kontekstualisasi hukum Islam yang “kebablasan.” Tulisan ini bertujuan meneliti pemikiran hukum Islam Fiqh Sosial K.H Sahal Mahfudh berkenaan epis­temologi dan corak pemikiran yang digunakan. Penelitian ini bertujuan: mendapat­kan kejelasan konsep paradigma hukum Islam K.H Sahal Mahfudh; mengetahui gagasan konsepsi fiqh sosial K.H Sahal Mahfudh; mengetahui latar belakang pemikiran dan epistemologi K.H Sahal Mahfudh. Metodologi yang digunakan antara lain: pengumpulan data dengan jenis penelitian kepustakaan (library research); analisis data yang digunakan yaitu analisa data kualitatif dengan analisa data deskriptif interpretatif, yang bertumpu pada titik tolak hermeneutik, Sebuah cara pendekatan yang melihat secara tajam latar belakang obyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corak pemikiran hukum Islam K.H Sahal Mahfudh terbangun dari dua nalar epistemologi yang saling berkaitan yakni nalar Bayani yang berpihak pada tekstualitas dan Burhani dengan sisi rasionalitas dari dua kubu pemikiran antara Imam Syafi’i beserta para pengikutnya (Syafi’iyyah) dan Imam As-Syatibi (yang berhaluan Maliki). K.H Sahal Mahfudh mencoba mendamaikan otentisitas teks dengan realitas sosial dengan cara melakukan ekstensifikasi fiqh, yakni mengelaborasikan tradisi ilmu keislaman (fiqh dan ushul fiqh) menggunakan nalar maqashid.","PeriodicalId":33482,"journal":{"name":"AsySyariah","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48165127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}