{"title":"Review of Islamic Law on Wives Who Choose a Career","authors":"Robi Rendra","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.66","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.66","url":null,"abstract":"This study aims to review Islamic law on wives who choose a career in their daily activities. This study used a normative qualitative method. It used both primary data and secondary data. Data analysis used the descriptive analysis method. The results of this study showed that scholars have different opinions about wives who choose careers. Indeed, there is no explicit prohibition in Islamic teachings about wives who choose a career and work outside the house both in stable and unstable family economic conditions. Moreover, referring to the Islamic teachings, wives who choose a career have to pay attention to the boundaries and rules of Islamic teachings. Besides, they have to maintain their honor and dignity as female Muslims so that it does not conflict with their nature as a woman.","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124039431","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA","authors":"Adi Darmawansyah","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.62","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.62","url":null,"abstract":"Nomenkaltur Pornografi masih menyisakan permsalahan khusunya jika dikaitkan dengan kasus kongret. Pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda yang mengatur masalah pornografi membuat masyarakat termasuk didalamnya parat penegak hokum menjadi kesulitan dalam Penegakan Hukum pidana , Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dengan pendekan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketidaksamaan presepsi atas terminology pornografi memnuat masyarakat terbelah dalam pemikiran. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh karena majemuknya masyrakat Indonesia yang lintas budaya, agama, dan adat istiadat diwilayah tertentu. dalam aspek Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaannya. Perbedaan ini mengakibatkan dalam menilai suatu materi masuk dalam pornografi atau tidak menjadi permasalahan didalam praktik, khususnya terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menetapkan subjek yang menjadi pelaku dan Korban terhadap penyebaran pornografi di media sosial dengan tidak adanya pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam konsep didalam pertauran perundang-undangan maka perlindungan hukum tidak berjalan secara maksimal untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat..","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122180023","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana","authors":"Dharma Sutomo","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.65","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.65","url":null,"abstract":"Diaturnya Lembaga Praperadilan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah konsekuensi bergesernya konsep model penegakan hukum pidana (Law Enforcement) dari kosep Crime Control Model ke konsep Due Proces Model yaitu suatu model penegakan hukum pidana yang lebih mengedepankan penghomatan terhadap prinsif-prinsif perlindungan Hak Asasi Manusia. Dari perspektif teori dan teks norma yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, prinsif-prinsif perlindungan hak asasi manusia. dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia sudah cukup baik, namun dalam tataran praktik belum terimplementasi secara konsisten. Hal ini diantaranya disebabkan lemahnya faktor kualitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan proses birokrasi yang Panjang","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127658523","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rulyana Safira, M. A. Syahrin, Hellen Last Fitriani
{"title":"PENYELESAIAN JAMINAN SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) PEMATANG JAYA KABUPATEN ROKAN HULU","authors":"Rulyana Safira, M. A. Syahrin, Hellen Last Fitriani","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.63","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.63","url":null,"abstract":"Abstract: The savings and loan business BUMDesa Pematang Jaya is a form of business that provides credit to help members and the public who need capital to run their business. BUMDesa Pematang Jaya saving and loan lending is inseparable from the existence of arrears on the part of the borrower or beneficiary. The results of this study are that in the settlement of savings and loan guarantees that occur in BUMDesa Pematang Jaya there are still 8 debtors with a percentage (80%) who have not completed their installment payments on time while 2 debtors with a percentage (20%) have completed their installments. This data is taken based on 10 members of the Pematang Jaya BUMDesa. In addition, the credit agreement does not include procedures for implementing dispute resolution, so this refers to Law Number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution. Where in this case using mediation between the debtor and the creditor in the settlement by involving the village head as a mediator. In addition, the Pematang Jaya BUMDesa management also formed a collector team to assist with the settlement by visiting the debtor to provide a warning letter regarding the installments that must be paid and are due or if not, the collateral will be confiscated by the BUMDesa. Regarding the factors that cause delays in settlement due to the lack of initiative on the part of the debtor to make repayments on time and the lack of firmness on the part of the creditor to follow up further regarding credit problems that have included collateral. \u0000 \u0000 \u0000Usaha simpan pinjam BUMDesa Pematang Jaya merupakan bentuk usaha yang memberikan kredit untuk membantu anggota dan masyarakat yang membutuhksn modal untuk menjalankan usahanya. BUMDesa Pematang Jaya simpan pinjam pemberian kredit tidak lepas dari adanya tunggakan di pihak peminjam atau penerima manfaat. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penyelesaian jaminan simpan pinjam yang terjadi pada BUMDesa Pematang Jaya masih terdapat 8 orang debitur dengan persentase (80%) yang belum menyelesaikan pembayaran cicilan tepat waktu sedangkan 2 orang debitur dengan persentase (20%) sudah menyelesaikan cicilannya. Data ini diambil berdasarkan 10 orang anggota BUMDesa Pematang Jaya. Selain itu dalam perjanjian pemberian kredit tidak diacntumkan tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa maka hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dimana dalam hal ini menggunakan cara mediasi antara debitur dan kreditur dalam penyelesaiannya dengan melibatkan kepala desa sebagai mediator. Selain itu pengurus BUMDesa Pematang Jaya juga membentuk tim kolektor untuk membantu penyelesaian tersebut dengan mendatangi pihak debitur untuk memberikan surat peringatan terkait cicilan yang harus dibayarkan dan telah jatuh tempo atau jika tidak maka agunan akan disita oleh pihak BUMDesa. Terkait faktor yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dikarenakan kurangnya inisiati","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127628958","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia","authors":"Arifin Faqih","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54","url":null,"abstract":"Perundungan masih menjadi masalah laten yang menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Kasus perundungan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukan inklinasi yang ekstrem, termasuk menimbulkan korban jiwa anak-anak, baik secara langsung maupun akibat trauma berkepanjangan. Upaya-upaya pencegahan dan penanganan pada dasarnya telah dan terus diintegrasikan sepanjang waktu, termasuk dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perbaikan kurikulum serta sistem pendidikan. Upaya pemerintah dalam memberantas kasus perundungan dan kekerasan dilingkungan sekolah, secara dialektik telah menemui beberapa momentum penting, termasuk salah satunya dengan Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini diorientasikan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindarkan sekolah dari unsur-unsur tindak kekerasan serta perundungan. Secara komplementar, termaktub pula ancaman sanksi bagi satuan pendidikan dan kepala sekolah, dalam hal masih terdapat tindak kekerasan di lingkungan sekolahnya. Namun, dalam tataran implementasi, masih ditemui banyak hambatan yang menyebabkan aturan-aturan tersebut belum dapat direalisasikan dengan sempurna. Karenanya, perlu diupayakan tindakan reoptimalisasi kebijakan hukum melalui pengintegrasian konsep restorative justice, penguatan sektoral dalam sistem pendidikan, lembaga terkait, dan kapasitas orang tua serta semua pihak guna mendukung upaya penyelesaian latensi perundungan anak di Indonesia. \u0000Kata Kunci: Perundungan, Restorative Justice, Kebijakan Hukum, Reoptimalisasi.","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122008748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang","authors":"M. I. Wira Pratama","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56","url":null,"abstract":"Praktik tindak pidana perdagangan orang telah berkembang secara lintas negara dan tidak hanya dilakukan oleh perseorangan tetapi juga melibatkan korporasi dalam melakukan praktik perdagangan orang. Berdasarkan perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang demikian itu, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lantaran perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinilai belum memadai untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, perlu dilakukan analisis terhadap undang-undang tersebut untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah konseptual dan perundang-undangan, serta pengumpulan bahan hukum dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah berorientasi pada upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, namun masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi orang asing yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"230 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125154028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Kriminologis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penganiayaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang","authors":"Yang Meliana","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.32","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.32","url":null,"abstract":"Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pembinaan narapidana anak pelaku penganiayaan yang dilakukan di (Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang adalah pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang tersedia yang harus memiliki kekuatan untuk membina narapidana anak daripada pembinaan terhadap narapidana dewasa. \u0000Sedangkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, antara lain : adanya faktor bullying, faktor mental, faktor lingkungan/pergaulan anak, faktor media massa, dan faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133722840","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Analisis Pengaruh Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dalam Hukum Positif di Indonesia","authors":"Wirazil Mustaan","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.35","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.35","url":null,"abstract":"Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kewajiban perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek profit, people, dan planet dalam penerapannya. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan ini muncul sebagai konsekuensi logis dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha yang selalu bersinggungan dengan lingkungan dan sosial masyarakat. Dalam hukum positif, Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran dalam pembangunan nasional dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada bahan-bahan kepustakaan (library research), dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas dalam hukum positif Indonesia dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat sehingga sangat menunjang terlaksananya pembangunan nasional yang bersesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130661539","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia","authors":"Rahmat Robuan","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.30","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.30","url":null,"abstract":"Penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait kajian sosio-yuridis keistimewaan Yogyakarta ditinjau dari status daerah khusus dan istimewa dalam teori negara kesatuan di negara republik Indonesia. Jenis penulisan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Adapun isu hukum permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini yakni, pertama, Apa landasan filosofi masyarakat Yogyakarta terkait keistimewaan Yogyakarta yang menjadikan Yogyakarta sebagai pelopor demokrasi budaya. Kedua, Bagaimana pandangan sosio-yuridis mengenai keistimewaan Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian ini yakni status keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dibedakan pada aspek keistimewaan yang mengacu pada aspek sosio-historis, sosio-politik, sosiokultural, dan sosio-spiritual. Status istimewa mengacu pada aturan hukum atas dasar perubahan tata pemerintahan yang awalnya adalah sebuah Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi tata pemerintahan demokrasi yang berbentuk provinsi. Kemudian mengenai keistimewaan terletak pada pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono IV dan Paku Alam VIII yang memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang.","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125262886","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam","authors":"Tauratiya","doi":"10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.31","DOIUrl":"https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.31","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk meninjau status hukum dan kedudukan anak yang lahir dari proses bayi tabung dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder, serta data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dianggap sebagai anak sah dan tentu memiliki kedudukan dan status hukum yang sama dengan anak pada umunya, apabila dalam prosesnya anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang sah antara suami dan istri, serta tidak menggunakan rahim perempuan lain atau donor sperma dari laki laki lain. Untuk mecegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek hukumnya, pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan baik secara alamiah maupun hasil reproduksi buatan pada dasarnya memerlukan kejelasan status secara yuridis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak sah maupun sebaliknya, karena pada fakta yang terjadi tidak semua anak dapat menyandang status sebagai anak sah.","PeriodicalId":334252,"journal":{"name":"Jurnal Fakta Hukum (JFH)","volume":"184 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132361340","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}