Jurnal Mercatoria最新文献_第6页

Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR) 环境污染法的应用(廖内高等法院判例- 79/Pdt /2014/宠物案)

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2020-12-28 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V13I2.3964

Leonardo Siregar

引用次数: 1

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 恢复国家对执法腐败行为的财政损失

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2020-12-28 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V13I2.4155

A. Aisyah, Immanuel Simanjuntak, Masitah Pohan

{"title":"Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi","authors":"A. Aisyah, Immanuel Simanjuntak, Masitah Pohan","doi":"10.31289/MERCATORIA.V13I2.4155","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V13I2.4155","url":null,"abstract":"Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Kerugian keuangan di Republik Indonesia karena tindak pidana korupsi tidak bisa menutupi terhadap gelisah, keresahan warga masyarakat yang cukup tinggi mengenai penegakan hukum pada tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan Negara Republik Indonesia ialah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas kejahatan tindak pidana korupsi. Dimana kejahatan dengan menyembunyikan uang atau harta kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukkan dana atau uang itu ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan yang legal, sedangkan tindak pidana korupsi yaitu seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang yang menerima pemberian juga termasuk tindak pidana. Upaya untuk memulihkan kekayaan hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi terjadilah tindakan pemulangan keuangan atas kerugian negara sebagai tambahan pidana di putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap kekayaan yang dimiliki terpidana tindak pidana korupsi.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43315527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung 对土地和建筑等物品征收的责任

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2020-12-28 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V13I2.3741

Angela Melani Widjaja, Vincentius Gegap Widyantoro, Elsa Indira Larasati, Lavenia Nadya Irianti, Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani

{"title":"Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung","authors":"Angela Melani Widjaja, Vincentius Gegap Widyantoro, Elsa Indira Larasati, Lavenia Nadya Irianti, Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani","doi":"10.31289/MERCATORIA.V13I2.3741","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V13I2.3741","url":null,"abstract":"Dalam lembaga jaminan dikenal bermacam-macam, salah satunya Hak Tanggungan, yang mengatur terkait jaminan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembahasan yang menarik mengenai jaminan ini berkaitan dengan hak atas tanah beserta benda yang ada di atas tanah yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan namun benda tersebut keberadaan masih akan ada di kemudian hari. Memang dalam Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disebut UUHT) diatur berkaitan dengan adanya kepemilikan yang berbeda antara pemegang hak atas tanah dengan pemilik benda-benda yang berada diatas tanah tersebut, namun ketika terjadi persengketaan antara kepemilikan yang berbeda ini akan membawa problematika pihak-pihak yang hendak bertanggung gugat dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan atas persengketaan ini. Berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat oleh pemegang hak atas tanah dengan pemilik benda yang berada di atas tanah tersebut, salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung gugat atas kesalahan yang telah merugikan pihak lain.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45480447","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010 根据RI NO高等法院的判决，授予非穆斯林妻子权力遗嘱。16K - AG - 2010

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2020-12-28 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V13I2.4060

Abdul Hadi Ismail

{"title":"Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010","authors":"Abdul Hadi Ismail","doi":"10.31289/MERCATORIA.V13I2.4060","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V13I2.4060","url":null,"abstract":"Beragamnya agama yang ada di Indonesia, menyebabkan perkawinan beda agama rentan terjadi. Perkawinan beda agama akan berimplikasi kepada adanya kewarisan beda agama jika salah satu pasangan meninggal dunia, sehingga akhirnya akan menjadi sengketa waris. Para ulama fikih telah sepakat bahwa antara muslim dengan non muslim tidak saling mewaris, meskipun sebagian ulama membolehkan terjadinya peralihan harta melalui wasiat wajibah. Secara normatif tidak ada hukum positif yang mendasari pemberian wasiat wajibah kepada istri yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat. Kekosongan hukum tersebut kemudian mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan untuk memberikan bagian harta dari suami/istri non muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Berdasarkan konsideran tersebut, maka perlu dipertanyakan bagaimana wasiat wajibah terhadap non muslim dalam perspektif KHI, serta apa yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung RI memutuskan pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan yang menjadi dasar terbitnya Putusan Nomor 16 AK/G/2010 itu adalah rasa keadilan serya kemanusiaan, disebabkan istri telah mengabdikan dirinya selama 18 tahun dan bergaul dengan suami secara rukun dan baik.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49094536","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 委员会的腐败法政策通过2019年第19号腐败法

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2020-12-28 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V13I2.3740

Nanci Yosepin Simbolon

{"title":"Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019","authors":"Nanci Yosepin Simbolon","doi":"10.31289/MERCATORIA.V13I2.3740","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V13I2.3740","url":null,"abstract":"Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materil UU No. 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik (masyarakat) agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabanenya melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK. Kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dapat dipilah menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal didasari pada melemahnya kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK karena disahkannya UU No. 19 tahun 2019. Faktor Eksternal dipengaruhi oleh pengaruh politik kekuasaan pemerintah, dan Pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat Indonesia saat ini.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45011681","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn) Visa Et Repertum在证明死亡破坏主要原因过程中的作用（第3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn号决定）

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2019-06-25 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V12I1.2353

Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, Buana Raja Manalu

引用次数: 3

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn 刑事司法审查计划在案件审查领域使用坚固的铁，案件编号2305/Pid.B/2017/Pn Mdn

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2019-06-25 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V12I1.2352

Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata, Rahmayanti Rahmayanti

引用次数: 0

Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg) 根据2012年关于儿童主要司法系统的第11号法律（第74/Pidsus-Child/2015/Pn.Blg号研究决定），在儿童考虑的情况下盗窃主要诉讼

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2019-06-25 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V12I1.2350

Fianty Sibarani, Sasry A E Lumban Gaol, Afif Fachrurrazi

{"title":"Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg)","authors":"Fianty Sibarani, Sasry A E Lumban Gaol, Afif Fachrurrazi","doi":"10.31289/MERCATORIA.V12I1.2350","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V12I1.2350","url":null,"abstract":"The number of theft cases that occurred in Indonesian legal areas, especially the City of Balige, made us sad, especially the culprit is underage children. The type of research used in this Journal is normative research and is descriptive in nature. Data collection techniques are carried out by library research, namely by collecting data by conducting research on library materials. From the research it was concluded that the factors that caused the crime of theft committed by children were internal and external factors, which were internal factors including a lack of understanding of religion, family, individuals. While the external factors include environmental, economic, educational and mass media influences. Criminal law policies against criminal acts of theft in burdensome conditions committed by children receive Legal Protection Against Children Regulated in Law No. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice, according to the author of the judge's decision in case No. 74 / Pidsus child / 2015 / Pn.Blg is not correct because it does not provide a sense of justice for the accused over considering the absence of legal assistance that should get legal assistance.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47499911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana 首席法官制度视野下的初步裁决法律分析

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2019-06-25 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V12I1.2363

Darwin Darwin, D. Dahlan, S. Suhaimi

{"title":"Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana","authors":"Darwin Darwin, D. Dahlan, S. Suhaimi","doi":"10.31289/MERCATORIA.V12I1.2363","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V12I1.2363","url":null,"abstract":"Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan obyek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police Line atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46823832","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle) 基于印度尼西亚刑法原则的洗钱犯罪公司责任

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2019-06-25 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V12I1.2349

Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa

{"title":"Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)","authors":"Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa","doi":"10.31289/MERCATORIA.V12I1.2349","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V12I1.2349","url":null,"abstract":"Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan yang ada dalam perundang–undangan serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban tidak pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penulisan ini bersifat deskriptif guna untuk mengetahui gambaran permasalahan yang ada, yang kemudian dianalisis secara deduktif. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Subjek korporasi akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No 8 tahun 2010 bahwa dalam tindakan pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi sehingga pidana akan dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi. Apabila personil tidak mampu membayar maka akan diganti dengan penyitaan korporasi dan personil pengendali perusahaan. Dan apabila belum cukup maka penjara dapat diganti oleh denda kontrol perusahaan.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41835284","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 6